Tag » PEMERINTAHAN

selayang pandang

karang werda RAS dari benteng kadipaten purwodadi 10 kata lagi

Pemerintahan

Perbuatan Administrasi Negara dan Keputusan Tata Usaha Negara

Abstrak

Pada dasarnya Dalam suatu Negara hukum setiap tindakan hukum pemerintahan selalu harus didasarkan pada asas legalitas atau harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai pengertian perbuatan permerintah Menurut Van Vollenhoven yang dimaksud dengan tindakan pemerintahan ( 57 kata lagi

Politik

Perpres 38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Ditetapkan : 20 Maret 2015 | Diundangkan : 20 Maret 2015 | LN : 2015/62… 44 kata lagi

Badan Usaha

Birokrasi dan Korupsi

Menurut teman saya, tulisan #NulisRandom2015 saya ini terlalu serius. Tapi sayangnya saya memang kesulitan untuk menulis yang tidak serius. Akhirnya saya memutuskan, apa yang terlintas di pikiran saya pertama saya melakukan ‘rutinitas pagi’, itu yang menjadi topik. 383 kata lagi

NulisRandom2015

Uji UU TNI dan UU Polri, Ahli: Sistem Ketatanegaraan Indonesia Tidak Mengenal Hak Prerogatif

MK-Selasa, 05 Mei 2015

Sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal hak atau kekuasaan prerogatif, yang ada hanya kekuasaan konstitusional yang tunduk pada paham negara konstitusi. Demikian disampaikan I Gede Pantja Astawa Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung yang dihadirkan oleh Presiden dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan), dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada Selasa (5/5) siang, di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK). 709 kata lagi

Catatan Berita

Enam Bulan yang Hambar

Saldi Isra ;
Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum
Universitas Andalas, Padang

KOMPAS, 29 April 2015

Apakah pembaca kaget dengan hasil survei evaluasi enam bulan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dirilis harian ini? 920 kata lagi

Perubahan

"E-government" Indonesia

Suhono Harso Supangkat ; Guru Besar TI ITB;
Koordinator Prakarsa Smart City Indonesia
KOMPAS, 14 April 2015

Beberapa waktu lalu kita mendengar bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sangat aktif mendekati beberapa negara untuk penjajakan kerja sama e-government. 709 kata lagi

Perubahan