Tag » PEMERINTAHAN

Demokrasi Suatu Manipulasi

Negara adalah persekutuan hukum yang letaknya dalam suatu daerah tertentu dan mempunyai kekuasaan tertinggi, guna menyelenggarakan kepentingan umum dan kemakmuran bersama.[1]

Setiap negara yang berdiri baik negara yang merdeka secara utuh dan negara-negara persemakmuran, pasti memiliki bentuk negara, Aristoteles membagi negara kedalam tiga bentuk : negara dimana pemerintahannya hanya dipegang oleh satu orang saja, lalu negara dimana pemerintahannya hanya dipegang oleh segolongan kecil saja, dan Megara dimana pemerintahannya dipegtang oleh rakyat (kerakyatan). 594 kata lagi

Pemikiran

[Opini] Nasib Pejalan Kaki



Trotoar, tempat hidup mati pejalan kaki?

Apakah terlalu berlebihan? Tidak.

Karena di sebagian besar kota, nasib pejalan kaki sudah tidak di tentukan lagi oleh adanya fasilitas trotoar yang, setidaknya, bisa menyelamatkan nyawa pejalan kaki.  153 kata lagi

#opini

Perbuatan Administrasi Negara dan Keputusan Tata Usaha Negara

Abstrak

Pada dasarnya Dalam suatu Negara hukum setiap tindakan hukum pemerintahan selalu harus didasarkan pada asas legalitas atau harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai pengertian perbuatan permerintah Menurut Van Vollenhoven yang dimaksud dengan tindakan pemerintahan ( 57 kata lagi

Politik

Perpres 38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Ditetapkan : 20 Maret 2015 | Diundangkan : 20 Maret 2015 | LN : 2015/62… 44 kata lagi

Badan Usaha

Birokrasi dan Korupsi

Menurut teman saya, tulisan #NulisRandom2015 saya ini terlalu serius. Tapi sayangnya saya memang kesulitan untuk menulis yang tidak serius. Akhirnya saya memutuskan, apa yang terlintas di pikiran saya pertama saya melakukan ‘rutinitas pagi’, itu yang menjadi topik. 383 kata lagi

NulisRandom2015

Uji UU TNI dan UU Polri, Ahli: Sistem Ketatanegaraan Indonesia Tidak Mengenal Hak Prerogatif

MK-Selasa, 05 Mei 2015

Sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal hak atau kekuasaan prerogatif, yang ada hanya kekuasaan konstitusional yang tunduk pada paham negara konstitusi. Demikian disampaikan I Gede Pantja Astawa Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung yang dihadirkan oleh Presiden dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan), dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada Selasa (5/5) siang, di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK). 709 kata lagi

Catatan Berita

Enam Bulan yang Hambar

Saldi Isra ;
Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum
Universitas Andalas, Padang

KOMPAS, 29 April 2015

Apakah pembaca kaget dengan hasil survei evaluasi enam bulan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dirilis harian ini? 920 kata lagi

Perubahan