Tag » Pajak Daerah

Tenang! Diskotek, Karaoke, Klab Malam, dan Ajeb-ajeb Tetap Kena Pajak


Pertengahan Agustus ini dikeluarkan beleid pemerintah yang mengatur bahwa hiburan yang diberikan oleh diskotek, karaoke, dan klab malam termasuk jasa kesenian dan hiburan yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 539 kata lagi

CATATAN SENIN KAMIS

Memahami Organisasi Pengelolaan Pajak di The Australian Taxation Office (ATO) Canberra

The Australian Taxation Office (ATO) adalah lembaga hukum dan lembaga yang bertugas mengumpulkan pendapatan negara berupa pajak yang terdiri dari pajak penghasilan, pajak barang dan jasa (GST) serta pajak Pemerintah Australia lainnya. 1.777 kata lagi

Pajak

PENGARUH PAJAK DAERAH, BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGANGGURAN

PENGARUH PAJAK DAERAH, BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGANGGURAN

(Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara)

 

Rifta Nurfajar Wulansari

Abdul Hamid, 3.681 kata lagi

Vol. 1 No. 2 Juni 2008

Serangan Pajak

JIKA dalam Pemilu dikenal istilah Serangan Fajar, kali ini saya menggunakan istilah Serangan Pajak untuk menggambarkan betapa kehidupan kita ini tidak terhindarkan dari pajak. Mengutip perkataan Hakim Agung Potter Stewart dalam  499 kata lagi

Bangga Bayar Pajak

Pajak atas Jasa Perhotelan

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan atas aspek pajak jasa perhotelan, atau sewa ruangan di hotel, berikut saya buatkan tulisan. Semoga membantu menjawab. 1.046 kata lagi

PPh

Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan; 21.062 kata lagi

TanyaPAJAK

Manajemen Pengelolaan PBB P2: Mempersiapkan Pokok Ketetapan

Diskusi mengenai hal ini silakan menghubungi via email: eddiwahyudi@gmail.com, PIN BBM: 2849E829

Tak terasa tahun 2013 merupakan tahun terakhir PBB P2 dikelola oleh pemerintah pusat. Sementara tidak lama lagi mulai 1 Januari 2014 masyarakat Indonesia akan dihadapkan pada perubahan besar dalam tata pengelolaan pajak properti. 446 kata lagi

Pajak Properti