Tag » Mahkamah Konstitusi

Penambahan Kewenangan Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara

PENAMBAHAN KEWENANGAN CONSTITUTIONAL QUESTION DI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI UPAYA UNTUK MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Josua Satria Collins dan Pan Mohamad Faiz

* Artikel ini diterbitkan dalam Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 4, Desember 2018, hlm. 654 kata lagi

Mahkamah Konstitusi

MK dan Hubungan Internasional

MK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

(Tulisan diterbitkan dalam Kolom “Ruang Konstitusi” di MAJALAH KONSTITUSI No. 142, Desember 2018, hlm. 74-75 – Download)

Di penghujung 2018, Mahkamah Konstitusi Indonesia (MK Indonesia) kembali memperoleh dua amanah baru sekaligus di tingkat internasional. 1.109 kata lagi

Mahkamah Konstitusi

Sengkarut Syarat Calon Anggota DPD

SENGKARUT SYARAT CALON ANGGOTA DPD

(Tulisan diterbitkan dalam Kolom “Ruang Konstitusi” di MAJALAH KONSTITUSI No. 141, November 2018, hlm. 68-69 – Download)

Proses pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilu 2019 mengalami persoalan konstitusional yang serius dari sisi keabsahan hukumnya. 1.170 kata lagi

Mahkamah Konstitusi

Pengundangan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)

PENGUNDANGAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI (PMK)

(Tulisan diterbitkan dalam Kolom “Ruang Konstitusi” di MAJALAH KONSTITUSI No. 140, Oktober 2018, hlm. 66-67– Download)

Perihal proses pengundangan terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) menjadi diskursus yang menarik untuk dibahas secara akademis. 1.235 kata lagi

Mahkamah Konstitusi

Constitutional Preview Sebagai Upaya Menciptakan Perundangan Yang Efisien dan Berkeadilan

Oleh :

Manunggal K. Wardaya

Download PDF 

1.     Pendahuluan

Kekuasaan cenderung menyimpang, dan kekuasaan yang bulat mutlak, yang tak terbatasi, pasti menyimpang.  Demikianlah kredo yang dicetuskan oleh Lord Acton yang begitu dikenal dalam ilmu politik dan kenegaraan. 2.606 kata lagi

Efektivitas Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada

EFEKTIVITAS AMBANG BATAS SENGKETA HASIL PILKADA

(Tulisan diterbitkan dalam Kolom “Ruang Konstitusi” di MAJALAH KONSTITUSI No. 138 Agustus 2018, hlm. 79-80 – Download)

Desain pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 (UU Pilkada) telah bertransformasi dari yang sifatnya digelar secara bergantian menjadi serentak. 1.021 kata lagi

Mahkamah Konstitusi

Analisis Perbandingan Peran Kamar Kedua Parlemen dan Kekuasaan Kehakiman dalam Proses Pemberhentian Presiden

 ANALISIS PERBANDINGAN PERAN KAMAR KEDUA PARLEMEN DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PROSES PEMBERHENTIAN PRESIDEN

Pan Mohamad Faiz dan Muhammad Erfa Redhani

* Artikel ini diterbitkan dalam Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 2, Juni 2018, hlm. 610 kata lagi

Mahkamah Konstitusi