Tag » Kebijakan Publik

Konsep Dasar Pengembangan Kebijakan Pertanahan Nasional

Tulisan ini pernah dimuat di ‘Buletin Land: Media Pengembangan Kebijakan Pertanahan’, Edisi 02, Februari 2007, Bappenas.

Seperti apa konsep dasar kebijakan pertanahan di Indonesia seringkali dipertanyakan oleh banyak orang. 2.089 kata lagi

Pertanahan

Crisis-driven and business-as-usual agenda setting.

What policy areas are more likely to experience each type of agenda setting, and why?

In policy-making process, how an issue is framed into policy agenda would affect the policy alternatives and outcomes. 838 kata lagi

Politik

Propensity Score Matching

Salah satu metode analisis yang dapat digunakan dalam penelitian evaluasi dampak suatu kebijakan adalah metode propensity score matching. Menurut Heckman et al. (1997) metode matching memungkinkan kita mengurangi bias secara substansial tetapi tidak serta merta menghilangkannya. 603 kata lagi

Kebijakan Publik dan Deliberatif: Pergeseran Perspektif Negara dan Penguatan Civil Society dalam Proses Demokratisasi

Deda Rizky Rainditya

Barack.ded@gmail.com

 

Pasca reformasi Indonesia di tahun 1998 hingga setidaknya akhir 1999 membawa konsekuensi pada wacana serta tuntutan mengenai penguatan demokratisasi. Wacana penyelenggaraan pemerintah secara otonomi didaerah menjadi agenda nasional. 1.023 kata lagi

Civil Society

Belajar dari krisis Amerika

Usianya mungkin sudah menginjak 70an. Seperti lansia lain di negara ini, ia masih terlihat enerjik dan bersemangat. Pastilah itu karena pola hidup sehat yang ia jalani sejak kecil. 1.324 kata lagi

Bagaimana literasi di Australia

“Kenapa ini seperti home schooling?”.

Begitu protes Amira saat saya coba menuliskan rencana aktivitas hari itu. Terlihat senyum keberatan karena masih masanya school holiday. Sebaliknya, saya pun membalas kembali dengan senyuman sembari berlalu untuk kemudian menggantungkan whiteboard jadwal harian tersebut dikamarnya. 1.158 kata lagi

Hati-hati membaca Index Persepsi Korupsi (Bagian 1)

Akhir Januari lalu (27/1/2016), Direktur Program Transparency International Indonesia meluncurkan hasil indeks persepsi korupsi atau Corruption Percetion Index (CPI) 2015 yang menempatkan Indonesia di peringkat 88. 1.442 kata lagi