Label » Hukum Ketenagakerjaan

Mediasi Hubungan Industrial

Perjanjian Bersama sebagai bentuk kesepakatan penyelesaian perselisihan, sejati nya adalah pengkhianatan terhadap UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Hukum Ketenagakerjaan

TKI: ASPEK HUKUM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA ASAL PROVINSI BALI DI LUAR NEGERI

Lokasi: BP3TKI DENPASAR-BALI

Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan terkait dengan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia asal Bali di Luar Negeri. Penelitian ini mengkaji kesesuaian antara das sollen dan das sein pada sistem pengelolaan dan pengaturan penempatan tenaga kerja keluar negeri. 4.061 kata lagi

BNP2TKI

Serikat Pekerja

PERANAN SERIKAT PEKERJA

  1. Serikat pekerja mempunyai fungsi Kanalisasi, yaitu fungsi menyalurkan aspirasi, saran, pandangan, keluhan bahkan tuntutan masing – masing pekerja kepada pengusaha dan sebaliknya, serikat pekerja berfungsi sebagai saluran informasi yang lebih efektif dari pengusaha kepada para pekerja ;
  2. 400 kata lagi
PROGRAM KEKHUSUSAN

Hukum Ketenagakerjaan

  1. sejarah

Asal muala adanaya Hk. Ketanagakerjaan di Indonesia terdiri dari beberapa fase jika kita lihat pada abad 120 sm . ketika bangsa Indonesia ini mulai ada sudah dikenal adanya system gotong royong , antara anggota masyarakat . 3.123 kata lagi

PROGRAM KEKHUSUSAN

Permasalahan Hukum Pada Hubungan Kerja Dalam Outsorcing Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

ABSTRAKSI

Permasalahan hukum pada perjanjian dan hubungan kerja dalam outsourcing menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini urgen untuk diketahui karena dalam pelaksanaan outsourcing mempunyai dampak kepada mayoritas pekerja/buruh outsourcing. 3.742 kata lagi

Permasalahan Hukum Pada Hubungan Kerja Dalam Outsorcing Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Kontrak Kerja Tanpa Materai

Pertanyaan
Gregorius:
Saya mau tanya mengenai kontrak pekerjaan tanpa materai. saya punya kasus,

2 tahun kontrak kerja, dengan 6 bulan pertama mengikuti pelatihan, dan setelah itu baru diangkat jadi pegawai tetap. 324 kata lagi

Hukum Ketenagakerjaan

Aliansi BMI HK Cabut UUPPTKILN 39/2004 Gelar Training Hukum Ketenagakerjaan

Terkait dengan banyaknya kasus yang di hadapai oleh Buruh Migran Indonesia di karenakan ke tidak tahunya tentang hukum ketenanggakerjaan yang di terapkan oleh pemerintah Hong Kong sehingga banyak diantara mereka yang tidak mengetahui apa hak dan kewajibanya sebagai seorang BMI HK maka beberapa organisasi yang tergabung di Aliansi BMI HK Cabut UUPPTKILN 39/2004 akan mengadakan Training Hukum Ketenaggakerjaan di Belakang Kantin dekat tenda putih Bawah – Victoria Park. 143 kata lagi

BMI HONG KONG