Tag » Desa

In Honduras, USAID Was in Bed with Berta Cáceres’ Accused Killers

by GLORIA JIMENEZ

counterpunch | 27 May, 2016

Less than three months before Lenca leader Berta Cáceres was brutally assassinated, the social arm of Desarollos Energeticos SA (DESA)–the Honduran company leading the Agua Zarca dam project Cáceres was campaigning against–signed a contract with USAID implementing partner Fintrac, a Washington DC based development contracting firm. 1.191 kata lagi

USAID

Menteri Desa Menghadiri Pengajian Umum di Denanyar, Jombang

Pengajian umum dalam rangka haul : K.H Bisri syansuri ke – 37

Nyai Hj. Nur khodijah ke- 62

Peran kyai di Indonesia harus jadi panutan dalam mencintai tanah air menurut Kyai Said Aqil Siradj, Ketua PBNU di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Desa Denanyar, Kabupaten Jombang, Jawa Timur dengan tema “Tegas Berfiqih Lentur Bersikap”

(sumber foto: @KemenDesa)

Desa

Menteri Desa Bertemu Kepala Desa Panjunan

Sidoarjo – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, bertemu langsung dengan Kepala Desa dan warga Panjunan, Sidoarjo, Jawa Timur, didampingi Staf Khususnya, Syaiful Huda, pada Jumat (8/4). 249 kata lagi

Desa

Terkenang dengan Kisah Pak Kari pergi bertualang ke Singapura. Dahulu kisah itu kami baca pada buku pelajaran Bahasa Indonesia tatkala kami masih bersekolah. Hanya saja kami lupa apakah semasa bersekolah SD, MTs (SMP), atau SMA. 538 kata lagi

Kisah

Mantapkan Posisi Desa Melalui Dana Desa

Pembangunan kawasan pedesaan sangat erat sekali hubungannya dengan pembangunan kawasan pertanian. Lahan pertanian yang terletak di kawasan pedesaan ini menjadikan latar belakang pekerjaan orang desa adalah menjadi seorang petani. 954 kata lagi

Zona Polsosbud

Kepentingan Sistem Informasi Desa

Semangat Otonomi dan Undang-undang Desa

Bermula dari semangat otonomi daerah yang bertujuan untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyatnya, semangat ini kemudian mewujudkan UU 22/1999 dan UU 32/1999 untuk penetapan Otonomi Daerah, dalam perkembanganya kemudian diganti menjadi UU 32 dan 33/2004, yang memberikan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintahan di  daerah terutama di wilayah kabupaten untuk mengelola wilayahnya. 1.256 kata lagi

Special