Tag » Akil Mochtar

Jika Presiden Korupsi?

Baru-baru ini, Anas Urbaningrum menyebut-nyebut nama SBY yang melakukan rekayasa dana kampanye dirinya pada Pilpres 2009 dengan cara menaruh nama-nama penyumbang palsu. Saya menyaksikan liputannya dalam Metro TV sore tadi, kalian juga bisa membacanya dalam… 270 kata lagi

Public Discussion

Opini: Terpilihnya Dua Hakim Konstitusi

DUA HAKIM konstitusi sudah dipilih DPR: Wahiduddin Adams dan Aswanto. Keduanya dipilih, Rabu 5 Maret lalu,  dari empat nama yang direkomendasikan  tim pakar yang terdiri dari para ahli hukum dan tokoh masyarakat. 400 kata lagi

Opini Hukum

Akil dan Nasib Sengketa Pilkada

Peristiwa penangkapan Akil menjadi peristiwa pertama kali bagi seorang ketua MK Indonesia bahkan di dunia. Bisa dimaklumi setelah penangkapan Akil tersebut kredibilitas lembaga yudikatif ini terjun bebas sampai pada tingkat kepercayaan masyarakat yang paling rendah.  28 kata lagi

Korupsi

Ketika Putusan MK Menimbulkan Berbagai Pertanyaan

Ya, judul di atas sangat tepat untuk menggambarkan bagaimana pikiran saya, yang notabene masih menjadi mahasiswa fakultas hukum di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Malang, ketika mendengar berita mengenai putusan MK terhadap uji material terhadap UU MK. 669 kata lagi

Hukum (Law)

Sidang Perdana Tipikor: Uang Akil, dari Lebak sampai Merauke

Sore itu, Kamis (20/2/2014), Akil harus bertukar posisi. Ia tak lagi duduk di kursi hakim yang mulia, tapi duduk di kursi biasa, … Dari orang yang biasa mengadili, kini Akil menjadi pihak yang diadili terkait 15 sengketa pilkada. 14 kata lagi

Korupsi

Opini Hukum: Mahkamah Konstitusi Harus Tolak Uji Materi UU MK

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan jadi undang-undang digugat ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah mesti menolak.-

PERATURAN Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi terbit untuk menyelamatkan wibawa lembaga itu yang sudah runtuh. 425 kata lagi

Opini Hukum

Putusan Pemilu Serentak Dinilai "Dijual", Majelis Etik MK Diminta Usut

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan pemilu legislatif serta pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan serentak pada tahun 2019. Namun, putusan tersebut menuai pro dan kontra karena sejumlah pihak menilai MK terlambat membacakan putusan. 324 kata lagi

Opini