Pendidikan gratis menjadi isu yang paling gres. Semua partai dan petualang politik memakai iming-iming pendidikan gratis demi meraup suara terbanyak.

Kenyataannya pendidikan gratis tak pernah ada, sebab penghapusan SPP diganti dengan pungutan-pungutan baru. Bahkan perguruan tinggi pun diprivatisasi sehingga orang miskin sulit untuk menikmati pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga level universitas.

Lewat bukunya "Utang dan Korupsi, Racun Pendidikan", Darmaningtyas berargumen pendidikan gratis sebenarnya bisa dijalankan di Indonesia. Yang membuatnya belum terwujud hingga kini adalah pemanfaatan anggaran negara yang tidak efisien, korupsi, serta pemanfaatan dan pembayaran utang luar negeri tanpa strategi yang jelas.

Darmaningtyas beranggapan jika keuangan dikelola dengan benar, ia yakin pendidikan di Indonesia mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi bisa gratis.

Dalam buku ini, Darmaningtyas memaparkan cukup lengkap fakta dan data pengelolaan anggaran negara dan korupsi. "Saya tidak keberatan jika buku ini disebut pamflet panjang," ujarnya.

Sistematika penulisan buku ini memang lebih mirip sebuah penelitian. Penulisnya memang sengaja mengadopsi format tersebut agar bukunya bisa dijadikan bahan advokasi dan kampanye mereka yang memperjuangkan pendidikan gratis.

Hal itu dikatakan oleh anggota komisi VII dari FPBR Ade Daud Nasution kepada wartawan, saat konferensi pers mengenai kenaikan BBM, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (8/5/2008).

"Dua minggu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani pergi ke Washington untuk meminjam duit ke Bank Dunia sebanyak USD1,2 miliar," ujarnya.

Jika dikonversikan, maka USD1,2 miliar setara dengan Rp11,124 triliun (Rp9.275 per USD).

Sebelumnya pemerintah juga sudah meminjam dana ke Asia Development Bank (ADB) sebesar USD650 juta. Dengan sikap pemerintah yang terus meminjam uang ke lembaga donor, maka dia menilai, APBN Indonesia kembali dikendalikan oleh International Monetary Fund (IMF). "Karena bank dunia disetir oleh IMF," imbuhnya.

Dari segi politik, jelas hal tersebut akan menurunkan peringkat keuangan Indonesia.

"Ini jelas kemunduran. Karena mestinya pada akhir masa pemerintahaan SBY-JK ini Indonesia tidak mempunyai lagi pinjaman ke Bank Dunia. Buat apa juga kita keluar dari IMF?" tanyanya.

Indonesia Tak Bisa Reschedule Utang

Pemerintah memastikan tidak akan melakukan penjadwalan ulang (reschedule) atas pembayaran utang luar negeri. Meski perekonomian dunia, termasuk Indonesia, diproyeksi akan melambat.

Sekretaris Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Syahrial Loetan mengatakan, penjadwalan ulang pembayaran utang tidak bisa dilakukan. Hal itu disebabkan saat ini Indonesia termasuk kelompok negara yang berpenghasilan menengah.

"Income per kapita Indonesia sudah mencapai USD2.000. Memang belum tinggi banget, tapi itu sudah termasuk menengah," katanya.

Selain itu, rating Indonesia terkait pembayaran utang di berbagai lembaga internasional sudah baik. Sehingga, jika pembayaran ulang ini dilakukan akan menurunkan rating Indonesia.

Akibatnya, berdampak buruk terhadap iklim bisnis di Indonesia yang menurunkan tingkat kepercayaan investor.

"Menurut saya untuk jadwal ulang pembayaran utang luar negeri sepertinya bukan policy yang begitu baik," tukasnya. (Okezone)