Tag » Undang-undang

UNDANG – UNDANG ITE TENTANG INTERNET & TRANSAKSI ELEKTRONIK

Undang-undang Yang Mengatur Tentang Cybercrime

 

1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Internet & Transaksi Elektronik (ITE) Undang-undang ini, yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008, walaupun sampai dengan hari ini belum ada sebuah PP yang mengatur mengenai teknis pelaksanaannya, namun diharapkan dapat menjadi sebuah undang-undang cyber atau cyberlaw guna menjerat pelaku-pelaku cybercrime yang tidak bertanggungjawab dan menjadi sebuah payung hukum bagi masyarakat pengguna teknologi informasi guna mencapai sebuah kepastian hukum. 774 more words

Contoh

UNDANG - UNDANG ITE TENTANG PORNOGRAFI MELALUI INTERNET

Pengaturan pornografi melalui internet dalam UU ITE :

    Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak ada istilah pornografi, tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan”. 263 more words

Cyber Crime

Perubahan Hak Memilih Buat Gemeenteraad Sikap Kommunist Terhadap Parlementarisme (Bagian I)

Beberapa waktu lalu telah terjadi sebuah drama politik di parlemen Indonesia yang membuat berang sebagian besar masyarakat karena hak memilih langsung pemimpin daerah dikebiri dengan undang-undang baru mengenai perubahan undang-undang pemilihan kepala daerah dari langsung dipilih oleh rakyat menjadi diwakilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 978 more words

Tulisan

Undang-Undang Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Pasal 5

(1) Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: 1.094 more words

Undang-Undang

KONTROVERSI UU JAMINAN FIDUSIA

Kerancuan dalam Undang-undang jaminan fidusia,ditemukan dalam pasal 17 dan pasal 28 Undang-undang jaminan fidusia di mana di pasal 17 menegaskan bahwa pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar, hal ini jelas bahwa ketentuan dalam pasal 17 tersebut dengan tegas melarang adanya fidusia ulang berarti dengan kata lain bahwa pasal 17 tersebut tidak memperbolehkan adanya kreditor yang lebih dari satu atau kreditor konkuren. 161 more words

Perdata

Charles Honoris: SBY Kecewa ? Penentu Kebijakan Fraksi Demokrat Siapa ?

Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) kecewa terhadap hasil sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).

Namun, banyak pihak mempertanyakan kekecewaan Ketua Umum Partai Demokrat itu. 274 more words

Charles Honoris

RUU Keperawatan Telah Disahkan oleh DPR

Pada hari kamis 25 september kemarin Rancangan Undang-Undang Keperawatan telah disahkan melalui hasil rapat paripurna ke-9 Dewan Perwakilan Rakyat. Kabar baiknya lebih dari 454 anggota DPR dari semua fraksi yang telah menyetujui rancangan undang-undang keperawatan ini kecuali dari fraksi Golkar. 171 more words

Berita