Nama rubriknya macam-macam. Kompas menamakannya "Nama & Peristiwa"; Suara Karya: "Senggang";  Media Indonesia:  "Sosok"; Pikiran Rakyat: "Apa & Siapa"; Majalah Tempo: "Pokok & Tokoh".

Tapi ada pula koran yang tidak  memberi  nama  khusus untuk rubrik tersebut.  Di Investor Daily, misalnya,  tidak ada nama rubriknya, tapi ditempatkan di halaman "Lifestyle".   Begitu juga dengan Republika.    Pengelola koran ini menempatkannya di halaman "Warna".

Meski bukan berita utama,  berita-berita  tentang tokoh  yang menjadi buah bibir tersebut  tetap harus  ditulis dengan serius, dan  harus didukung data  akurat. Memberitakan tokoh yang  merayakan ulang tahun, misalnya,  harus didukung data tentang tempat dan tanggal lahir tokoh tersebut.

Tulisan akan menjadi lebih menarik bila ulang tahun tokoh tersebut dirayakan dengan cara yang tidak biasa. Seperti  ulang tahun sastrawan Hamsad Rangkuti, yang ditulis  di rubrik "Nama & Peristiwa" Kompas, Jumat (9/5). 

Hamsad  yang berulang tahun ke-65, Rabu (7/5) lalu,   dikejutkan  "pengumuman" tentang hari jadinya   ketika tengah  dalam penerbangan Jakarta - Denpasar. "Jadi ramailah suasana  karena ada penumpang tua berultah di   antara awan berarak," katanya.

Berita  tentang satu tokoh bisa pula dimuat di koran berbeda  pada hari yang sama.  Republika dan  Media Indonesia edisi  Jumat (9/5),  mewartakan presenter dan penyiar radio Muhammad Farhan, yang  tengah menangani  satu  program bincang-bincang di sebuah tv swasta.  Farhan, tulis kedua koran itu,   melakukan kegiatan reportase  selayaknya  wartawan di acara tersebut.

Rubrik yang isinya berita-berita singkat ini bisa mendongkrak popularitas seorang tokoh, dan juga bisa menambah informasi  pembaca  menyangkut kehidupan tokoh tersebut.

Tentu hanya  mereka yang "punya nama" yang layak ditulis. Kita yang orang awam menjadi pembacanya.   

Coba simak judul-judul  berita yang menjadi headlines berikut ini. Koran Tempo: "Presiden  Pastikan  Harga BBM Naik"; Kompas: "Presiden:  Harga BBM   Akan Naik"; Suara Karya: "Harga BBM  Pasti  Naik, Berkisar 10-30 Persen";  Kontan: "Presiden   Setuju   Harga BBM   Bersubsidi Naik".

Media Indonesia: "Pemerintah  Pastikan   Harga BBM  Naik 20%-30%"; Rakyat Merdeka: "Rasa-rasanya  Harga  BBM Segera Naik"; Republika: "Harga BBM   akan Naik  Terbatas".

Bisnis Indonesia: "Harga BBM  dipastikan naik"; Pikiran Rakyat: "Harga BBM   Dipastikan  Naik"; Investor Daily: "Harga BBM Pasti Naik".

Terlihat  ada  tiga koran yang judulnya sama/hampir sama, yakni  Bisnis Indonesia,  Pikiran Rakyat, dan Investor Daily.  

Karena belum ada  keputusan resmi menyangkut besarnya kenaikan, umumnya  koran-koran tersebut tidak  mencantumkan persentase kenaikan. Hanya dua koran yang menulis persentase, yaitu  Suara Karya dan   Media Indonesia.

Perlu tidaknya  kenaikan  harga BBM   tidak lagi  menjadi  wacana karena tinggal menunggu  pengumuman resmi pemerintah.  Yang menjadi pertanyaan, dan inilah isu yang  ditunggu  pers dan publik,  adalah kapan dan berapa  besar kenaikan  tersebut?

Bila sudah  ada keputusan resmi, dan tidak ada berita yang lebih heboh,  headlines halaman 1 pasti tentang kenaikan tersebut. Mungkin judulnya,    "Harga BBM Naik ....%", atau "Harga BBM Naik Mulai  ....".  

Kapan dan berapa?

Kita sempat dibuat tercengang dengan hasil survei Merrill Lynch dan Capgemini yang menunjukkan bahwa jumlah orang kaya di Indonesia naik 16,2 persen pada 2006, menjadi 20 ribu orang, kemudian mendudukkannya pada posisi nomor tiga di Asia-Pasifik. Kini, kita kembali dibuat tercengang dengan publikasi yang dilansir majalah Forbes Asia yang menyatakan Menko Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Aburizal Bakrie dan keluarganya menduduki puncak daftar orang terkaya Indonesia tahun 2007.

Editorial Media Indonesia, 19/10/2007 lalu, menggambarkan bahwa pertumbuhan orang kaya bisa dipandang sebagai fakta yang menggembirakan. Sebab, semakin banyak orang kaya dalam ukuran global merupakan indikasi kemajuan pada tataran nasional. Setidaknya, bertambah pula orang yang membayar pajak lebih besar lagi.

Asumsi ini sangat mungkin berlaku di negara-negara seperti Singapura, India, China atau Jepang, yang sepanjang 10 tahun terakhir merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Singapura malah dikenal sebagai negara paling efisien di dunia. Penegakan hukumnya paling baik, sehingga tetap menarik bagi investasi. India dan China pun tak jauh beda.

Namun, apakah ini juga berlaku untuk Indonesia? Karena jika ditilik dari keberhasilan Indonesia menduduki peringkat ketiga di Asia Pasifik dalam hal orang kaya, ternyata disumbang oleh sektor properti. Ironisnya lagi, industri properti Indonesia dewasa ini lebih berorientasi kepada kalangan menengah dan atas dengan membangun apartemen maupun rumah mewah serta menjamurnya pembangunan ruko dan mal. Di samping itu, sektor properti juga tidak bisa menjadi pondasi bagi pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan (sustainable), karena pondasi perekonomian itu harus disandarkan pada sektor riil yang hingga kini masih bergerak sangat lamban.

Ini berarti pertumbuhan orang kaya Indonesia yang meningkat pesat bisa menjadi bumerang bila serentak tercipta jurang kaya-miskin yang semakin lebar. Soal ini, sudah bukan informasi baru lagi. Selama ini negara seolah hanya memberi ruang bagi orang kaya, sedangkan orang miskin selalu ditelantarkan dalam segala hal. Mulai dari masalah kebijakan publik, pendidikan, sosial, hukum hingga politik.

Data dari The Economist kian menguatkan hal ini, di mana pengeluaran Indonesia untuk pendidikan hanya 1,3 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB). Itu termasuk terendah di dunia, sama dengan Myanmar, Srilanka, di bawah Pakistan (1,8), Kamboja (2,0), dan Mozambik (2,4). Demikian pula pengeluaran untuk kesehatan, Indonesia berada pada posisi terendah (2,4 persen) dari PDB, lebih rendah dari Filipina (3,3) dan Bangladesh (3,5).

Eko Prasetyo, penulis Buku Orang Kaya di Negeri Miskin dengan runtut menggambarkan situasi paradoksal antara orang kaya Indonesia yang berpesta pora di negeri yang berbalut kemiskinan. Bermula dari orang miskin dilarang sekolah, orang miskin dilarang sakit, orang miskin tanpa subsidi sampai orang kaya di negeri miskin, penulis berhasil membongkar nalar masyarakat Indonesia.

Ironisnya, penindasan ini juga diprakarsai oleh pemerintah, kelompok pemodal, militer, agamawan dan birokrat yang menopang segala bentuk pemiskinan di Indonesia yang sengaja memiskinan secara struktural. Distribusi ekonomi yang tidak merata juga menyebabkan kemiskinan bangsa kita. Ekonomi hanya dikuasai oleh para pemodal, tidak pernah memberi kesempatan kepada kelompok masyarakat. Distribusi ekonomi hanya berputar pada kelompok pemodal, maka kemiskinan inilah yang distrukturkan oleh mereka. Mereka ingin menguasai negara dan memainkan negara dalam kekuasaan.

Bisa dibayangkan besarnya anggaran negara yang tersedot untuk menambal kasus Bantuan Likuiditas Banbk Indonesia (BLBI) hingga pemerintah terjebak pada masalah klasik, yakni kehabisan duit, tidak punya cash flow yang cukup untuk menjalankan negara. Anehnya, dalam kondisi seperti itu, solusi yang diambil adalah menunda membayar utang, memangkas pengeluaran yang bisa dipangkas seperti subsidi minyak, anggaran kesehatan, pendidikan, dan semua urusan yang diperlukan orang miskin.

Celakanya, semua tarif pajak sebisanya digenjot habis-habisan. Pajak makin digenjot tapi layanan publik makin menurun. Perusahaan negara diinstruksikan menaikkan penghasilan. Jadi tak heran kalau tarif telepon, listrik, kereta api dan kapal laut pun harus naik. Lagi, ini pukulan buat orang miskin. Akhirnya orang miskin kian sengsara, dan semua menjadi mahal. Nyaris tak ada lagi penyelenggaraan jaminan sosial oleh negara lantaran pemerintah kesulitan cash flow.

Ketimpangan ekonomi pun memunculkan dampak yang tak sederhana. Kriminalitas merajalela. Dengan mudahnya orang membunuh anaknya sendiri dan keluarga. Sistem di mana yang kaya akan terus-menerus berpeluang menumpuk kekayaan, sedangkan si miskin terus-menerus mengalami penindasan telah mengaduk-aduk emosi si miskin. Mungkin benar menjadi kaya bukan sesuatu yang keliru, tetapi menjadi masalah ketika kekayaan tidak dibagi dan tidak diratakan. Tak menutup kemungkinan, kondisi ini akan menimbulkan "dendam" dan "sakit hati" si miskin terhadap si kaya.

Tak hanya di Indonesia, persoalannya kaya-miskin ini pun dialami penduduk di belahan dunia lainnya. Di Mesir misalnya, Gamal A Nasser pernah membatasi penghasilan orang. Kalau lebih dari batas tertentu, harus diambil untuk negara (kemakmuran masyarakat). Di Italia sudah ada Brigade Merah. Apalagi di China di bawah Mao, bahkan di Inggris, di Jerman, dan negara-negara Skandinavia, orang kaya dipajak hebat-hebatan dan hasilnya dipakai untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat (termasuk golongan miskin).

Kebijakan tersebut sampai membuat para miliarder di negeri itu merasa lebih baik tinggal di luar negeri. Semua itu harusnya menjadi pembelajaran di dalam memetakan relasi si kaya dan si miskin. Jangan sampai dunia membenci orang kaya.***

Suara Karya Selasa, 11 April 2006

Natan Sharansky, disiden terkenal Yahudi Soviet yang dibebaskan setelah hukuman penjara sembilan tahun, terkadang dianggap sebagai inspirasi untuk kebijakan perubahan rezim neo-konsevatif. Khusus mengenai pandangannya pada rasionalisasi neo-imperialisme terbaru dalam mencegah terjadinya prinsip kedaulatan nasional dengan atau tanpa intervensi bersenjata, dan tentang keefektivan aktual dalam menghasilkan perdamaian yang stabil.

Argumen Sharansky, seperti tersebut dalam bukunya The Case for Democracy: The Power of Freedom to Overcome Tyranny and Terror (dengan Ron Dermer, Public Affairs, New York 2004) adalah berdasarkan pada keyakinan bahwa apa pun rezim atau budaya, seluruh umat manusia pada dasarnya mencintai kebebasan, dan akan memilihnya apabila diberi kesempatan, sebagaimana yang terjadi pada Eropa Timur pada 1989. Dia juga berpendapat bahwa disiden di era moral hitam putih Uni Soviet membutuhkan kekuatan batin untuk melawan kejahatan. Dalam membagi bangsa-bangsa ke dalam masyarakat yang bebas dan masyarakat yang takut (fear society), dia menggambarkan pemerintahan pada kelompok kedua sebagai merampas kebebasan, hak milik, budaya dan sejarah rakyatnya. Ketika teror internal tidak lagi ada, pemerintah semacam itu akan menciptakan lawan eksternal, baik riil atau hanya persepsi, guna memelihara dukungan populer. Dalam menghadapi ancaman eksternal, rakyat akan secara sukarela tunduk pada segala bentuk deprivasi dan ongkos yang mesti diemban: negara sebebas Amerika sekalipun telah mentoleransi perampasan hak kebebasan sipil pasca-11/9.

Mekanisme demokrasi menciptakan pemimpin yang bertanggung jawab yang tidak dapat terpilih kembali apabila mereka mengadopsi kebijakan agresif tanpa dukungan dari publik. Dengan demikian, demokrasi lebih enggan melakukan perang sekalipun apabila kepentingan nasionalnya sendiri memaksa melakukannya. Sharansky menyimpulkan bahwa karena sistem demokrasi bertindak sebagai rem pada individu agresif, maka hanya demokrasi yang dapat menjadi basis menuju perdamaian murni dalam bentuk apa pun.

Tesisnya ini didukung oleh kajian empiris yang menunjukkan bahwa masyarakat demokratis tidak akan berperang satu sama lain. Semuanya tergantung pada bagaimana demokrasi itu didefinisikan, dan dengan merasuknya demokrasi ke dalam berbagai budaya yang berbeda, banyak hal yang perlu direkonsiliasikan.

Ada dua hal berbeda yang cukup penting antara agenda Sharansky dan agenda yang dianut AS di Irak. Untuk "melunakkan" negara yang berpotensi ancaman, dia mendukung sanksi dan tekanan diplomatik yang dikaitkan dengan HAM, bukan intervensi militer langsung. Kedua, dia tidak sepakat dengan pengadaan pemilu di negara yang baru "dibebaskan". Sebaliknya, dia lebih memilih periode interim selama tiga sampai empat tahun untuk membangun institusi sipil, membangun sistem kebebasan baru. Karena tesisnya ini berkaitan dengan masyarakat yang telah terbebas, maka teori ini tentunya tidak berlaku untuk kasus Irak saat ini.

Berbeda dengan kalangan realis, Sharansky menekankan perlunya moralitas dalam hubungan internasional. Akan tetapi pemahamannya atas moralitas berbeda dengan kalangan liberal Amerika dan Eropa yang kritiknya atas Reagan dan Bush dia anggap sebagai pembasmian moral, yang berdasar pada kurangnya analisis atas karakter sebenarnya dari totalitarianisme.

Kebebasan bukanlah ketakutan, tapi tatanan. Kebebasan harus dijaga dari pembusukan kebebasan mutlak dan kekacauan. Sebagaimana tatanan dari sikap opresif dan kejam. Akan tetapi kebutuhan sosial atas tatanan sama validnya dengan butuhnya individual atas kebebasan.

Kondisi tak stabil dapat membuka jalan ketertiban melalui rezim totalitarian, otoritarian, atau despot. Hal ini pada gilirannya akan mengecewakan dan mengaktifkan kemauan untuk bebas. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban, khusus untuk dunia ketiga, bagi pembangunan ekonomi.

Sharansky membuat dikotomi terlalu tajam antara demokrasi dan tirani, karena sejumlah rezim non-demokratik ada juga yang menghormati HAM.

Bangsa Tibet pada prakemerdekaan 1949, sebagai contoh, tidak dapat memenuhi separuh dari empat poin tes kebebasan Sharansky. Pertama, rakyat tidak dapat berbicara terus terang apabila itu bertujuan untuk mengeritik Dalai Lama. Kedua, mereka tidak dapat mempublikasikan (menyiarkan) opini yg menentang. Tetapi mereka, ini yang ketiga, bebas mengamalkan agama dan kepercayaan. Keempat, bebas mempelajari sejarah dan budaya mereka.

Begitu juga, Menteri Senior Singapura Lee Kuan Yew yang dikritik tajam karena mengekang kebebasan berpolitik, tapi berhasil gemilang dalam mengantar penduduk negara-kota itu menjadi terdidik, terintegrasi, makmur dan tenang.

Memang, humanisme modern dengan fondasi HAM mendapat tempat ekspresi terbaiknya pada sistem demokrasi. Akan tetapi paradigma HAM seperti yang terdapat dalam Universal Declaration itu sendiri agak kontroversial mengingat konsepsi dasarnya diambil dari nilai-nilai Yudeo-Kristen, yang dipandang oleh sebagian kalangan sebagai berbau kental nuansa kultur dan sosial barat dan karena itu bukan murni bernilai universal. Kehendak untuk tidak ditindas dan dikekang, keinginan untuk "bebas dari" rasa takut, jelas bernilai universal. Tetapi kebebasan dalam sistem demokrasi termasuk di dalamnya "bebas untuk" tak jarang bertentangan dengan budaya lokal, dan dapat dianggap sebagai ancaman pada kultur dan tatanan sosial yang ada.

Dengan demikian, proyek demokratisasi tampaknya menjadi tantangan pada esensi pluralisme umat manusia, kecuali apabila dibuat pemisahan jelas antara politik dan kultur, yang cukup problematik. Dalam dunia kontemporer, demokrasi sedang mendapat tempat sebagai bentuk pemerintahan ideal. Apabila ia terbukti fleksibel untuk beradaptasi, dan kultur setempat dapat menerima separonya saja, maksa aplikasinya dapat terus meningkat.

Apabila lebih banyak lagi negara yang terdemokratisasi tanpa serangan pada kedaulatan mereka, tidak seperti dalam kasus Irak, maka skenario terciptanya kesepakatan internasional semakin dimungkinkan. Ini bukan jaminan 100 persen menuju perdamaian, tetapi jelas dapat mengurangi potensi konflik.***

Penulis adalah mahasiswa
Ilmu Politik Agra University, India.

Suara Karya Selasa, 11 April 2006

Natan Sharansky, disiden terkenal Yahudi Soviet yang dibebaskan setelah hukuman penjara sembilan tahun, terkadang dianggap sebagai inspirasi untuk kebijakan perubahan rezim neo-konsevatif. Khusus mengenai pandangannya pada rasionalisasi neo-imperialisme terbaru dalam mencegah terjadinya prinsip kedaulatan nasional dengan atau tanpa intervensi bersenjata, dan tentang keefektivan aktual dalam menghasilkan perdamaian yang stabil.

Argumen Sharansky, seperti tersebut dalam bukunya The Case for Democracy: The Power of Freedom to Overcome Tyranny and Terror (dengan Ron Dermer, Public Affairs, New York 2004) adalah berdasarkan pada keyakinan bahwa apa pun rezim atau budaya, seluruh umat manusia pada dasarnya mencintai kebebasan, dan akan memilihnya apabila diberi kesempatan, sebagaimana yang terjadi pada Eropa Timur pada 1989. Dia juga berpendapat bahwa disiden di era moral hitam putih Uni Soviet membutuhkan kekuatan batin untuk melawan kejahatan. Dalam membagi bangsa-bangsa ke dalam masyarakat yang bebas dan masyarakat yang takut (fear society), dia menggambarkan pemerintahan pada kelompok kedua sebagai merampas kebebasan, hak milik, budaya dan sejarah rakyatnya. Ketika teror internal tidak lagi ada, pemerintah semacam itu akan menciptakan lawan eksternal, baik riil atau hanya persepsi, guna memelihara dukungan populer. Dalam menghadapi ancaman eksternal, rakyat akan secara sukarela tunduk pada segala bentuk deprivasi dan ongkos yang mesti diemban: negara sebebas Amerika sekalipun telah mentoleransi perampasan hak kebebasan sipil pasca-11/9.

Mekanisme demokrasi menciptakan pemimpin yang bertanggung jawab yang tidak dapat terpilih kembali apabila mereka mengadopsi kebijakan agresif tanpa dukungan dari publik. Dengan demikian, demokrasi lebih enggan melakukan perang sekalipun apabila kepentingan nasionalnya sendiri memaksa melakukannya. Sharansky menyimpulkan bahwa karena sistem demokrasi bertindak sebagai rem pada individu agresif, maka hanya demokrasi yang dapat menjadi basis menuju perdamaian murni dalam bentuk apa pun.

Tesisnya ini didukung oleh kajian empiris yang menunjukkan bahwa masyarakat demokratis tidak akan berperang satu sama lain. Semuanya tergantung pada bagaimana demokrasi itu didefinisikan, dan dengan merasuknya demokrasi ke dalam berbagai budaya yang berbeda, banyak hal yang perlu direkonsiliasikan.

Ada dua hal berbeda yang cukup penting antara agenda Sharansky dan agenda yang dianut AS di Irak. Untuk "melunakkan" negara yang berpotensi ancaman, dia mendukung sanksi dan tekanan diplomatik yang dikaitkan dengan HAM, bukan intervensi militer langsung. Kedua, dia tidak sepakat dengan pengadaan pemilu di negara yang baru "dibebaskan". Sebaliknya, dia lebih memilih periode interim selama tiga sampai empat tahun untuk membangun institusi sipil, membangun sistem kebebasan baru. Karena tesisnya ini berkaitan dengan masyarakat yang telah terbebas, maka teori ini tentunya tidak berlaku untuk kasus Irak saat ini.

Berbeda dengan kalangan realis, Sharansky menekankan perlunya moralitas dalam hubungan internasional. Akan tetapi pemahamannya atas moralitas berbeda dengan kalangan liberal Amerika dan Eropa yang kritiknya atas Reagan dan Bush dia anggap sebagai pembasmian moral, yang berdasar pada kurangnya analisis atas karakter sebenarnya dari totalitarianisme.

Kebebasan bukanlah ketakutan, tapi tatanan. Kebebasan harus dijaga dari pembusukan kebebasan mutlak dan kekacauan. Sebagaimana tatanan dari sikap opresif dan kejam. Akan tetapi kebutuhan sosial atas tatanan sama validnya dengan butuhnya individual atas kebebasan.

Kondisi tak stabil dapat membuka jalan ketertiban melalui rezim totalitarian, otoritarian, atau despot. Hal ini pada gilirannya akan mengecewakan dan mengaktifkan kemauan untuk bebas. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban, khusus untuk dunia ketiga, bagi pembangunan ekonomi.

Sharansky membuat dikotomi terlalu tajam antara demokrasi dan tirani, karena sejumlah rezim non-demokratik ada juga yang menghormati HAM.

Bangsa Tibet pada prakemerdekaan 1949, sebagai contoh, tidak dapat memenuhi separuh dari empat poin tes kebebasan Sharansky. Pertama, rakyat tidak dapat berbicara terus terang apabila itu bertujuan untuk mengeritik Dalai Lama. Kedua, mereka tidak dapat mempublikasikan (menyiarkan) opini yg menentang. Tetapi mereka, ini yang ketiga, bebas mengamalkan agama dan kepercayaan. Keempat, bebas mempelajari sejarah dan budaya mereka.

Begitu juga, Menteri Senior Singapura Lee Kuan Yew yang dikritik tajam karena mengekang kebebasan berpolitik, tapi berhasil gemilang dalam mengantar penduduk negara-kota itu menjadi terdidik, terintegrasi, makmur dan tenang.

Memang, humanisme modern dengan fondasi HAM mendapat tempat ekspresi terbaiknya pada sistem demokrasi. Akan tetapi paradigma HAM seperti yang terdapat dalam Universal Declaration itu sendiri agak kontroversial mengingat konsepsi dasarnya diambil dari nilai-nilai Yudeo-Kristen, yang dipandang oleh sebagian kalangan sebagai berbau kental nuansa kultur dan sosial barat dan karena itu bukan murni bernilai universal. Kehendak untuk tidak ditindas dan dikekang, keinginan untuk "bebas dari" rasa takut, jelas bernilai universal. Tetapi kebebasan dalam sistem demokrasi termasuk di dalamnya "bebas untuk" tak jarang bertentangan dengan budaya lokal, dan dapat dianggap sebagai ancaman pada kultur dan tatanan sosial yang ada.

Dengan demikian, proyek demokratisasi tampaknya menjadi tantangan pada esensi pluralisme umat manusia, kecuali apabila dibuat pemisahan jelas antara politik dan kultur, yang cukup problematik. Dalam dunia kontemporer, demokrasi sedang mendapat tempat sebagai bentuk pemerintahan ideal. Apabila ia terbukti fleksibel untuk beradaptasi, dan kultur setempat dapat menerima separonya saja, maksa aplikasinya dapat terus meningkat.

Apabila lebih banyak lagi negara yang terdemokratisasi tanpa serangan pada kedaulatan mereka, tidak seperti dalam kasus Irak, maka skenario terciptanya kesepakatan internasional semakin dimungkinkan. Ini bukan jaminan 100 persen menuju perdamaian, tetapi jelas dapat mengurangi potensi konflik.***

Penulis adalah mahasiswa
Ilmu Politik Agra University, India.

Oleh A Fatih Syuhud

Pada 23 Oktober 1983, dua ledakan dahsyat telah menghancurkan barak militer AS (Amerika Serikat) dan Prancis di Beirut yang saat itu menjadi kontingen penjaga perdamaian multinasional PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) di Lebanon, menewaskan 241 kontingen AS dan 58 utusan perdamaian Prancis. Apa yang menyebabkan peristiwa itu berbeda dan unik adalah bahwa bom itu diledakkan oleh kalangan ekstremis yang ikut terbunuh dalam proses peledakan itu. Hizbullah, yang bertanggung jawab atas ledakan itu, bermaksud untuk mengusir pasukan-pasukan asing ini dari Lebanon dan mereka berhasil.

Akan tetapi, bom-bom yang menghancurkan Kedutaan AS di Kenya dan Tanzania pada 1998, yang menewaskan 300 orang, dan serangan ke Gedung WTC New York pada 11 September 2001 yang menewaskan 3.000 lebih warga sipil, sama sekali tidak dimaksudkan untuk tujuan jangka pendek. Mereka tampaknya menjadi bagian dari disain yang lebih besar, yang dimotivasi oleh kalangan Islamis radikal yang, menurut hasil penyelidikan akhir
oleh FBI dan CIA, berasal dari Saudi Arabia dan Mesir. Ada sejumlah jawaban singkat dan mudah atas pertanyaan mengapa mereka melakukan itu semua. Dan, jawaban termudah adalah ini pasti ada hubungannya dengan Islam, mengingat para pelakunya yang kesemuanya beragama Islam.

Namun demikian, jawaban singkat di atas tidaklah dapat dibuat alat tunggal untuk menjelaskan trend terorisme bunuh diri yang marak pada dekade terakhir. Karena,
sampai saat ini pelaku bom bunuh diri yang paling mematikan dan paling banyak memakan korban nyawa justru dilakukan oleh suku Tamil di Jaffna, Sri Lanka, yang notabene beragama Hindu, pengikut setia gerakan separatis Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE).

Spirit dan semangat mereka timbul dari sikap loyal dan ketundukan pada pemimpin tertinggi LTTE, Velupillai Pirabhakaran dengan indoktrinasi dan kultus bunuh diri
yang dia ciptakan dalam rangka mencapai perjuangan menuju kemerdekaan. Sebagai ilustrasi, antara tahun 1983-2000, mereka telah melakukan serangan bunuh diri lebih dari 170 kali, jauh lebih banyak dari jumlah gabungan serangan bunuh diri yang pernah dilakukan oleh Hizbullah, Hamas dan Islamic Jihad.

Kelompok-kelompok Islam radikal tampak mempunyai agenda yang bervariasi. Osama bin Laden dan Ayman Al-Zawahiri, berasal dari latar belakang kelas menengah dan tentunya tidak dapat mengklaim bahwa keduanya, keluarga mereka atau bangsa mereka telah
dizalimi oleh AS. Mereka menganggap diri mereka sebagai seorang penyelamat (messiah) yang sedang berperang melawan sebuah pola hidup (a way of life) yang diwakili oleh Amerika.

Sebagian kelompok lain yang menggunakan taktik serangan bunuh diri juga mengatakan bahwa mereka melakukannya dalam rangka membela kepentingan Umat Islam yang tertindas. Di antara kelompok-kelompok ini adalah gerakan Lashkar-e-Taiba dan Jaish-e-Muhammad yang bermarkas di Pakistan, serta Jamaah Islamiyah di Asia Tenggara. Kendatipun begitu, ketiga kelompok ini juga memiliki link dengan Osama bin Laden dan
menyepakati ideologi varian dari pan-Islamisme-nya Al-Qaida yang radikal.Usaha Hamas dalam menentang proses perdamaian dengan taktik serangan bunuh diri bermula pada tahun 1992. Tetapi, kampanye itu mencapai tahap yang mematikan setelah kekalahan Shimon Peres pada Pemilu 1996 dan runtuhnya proses Perdamaian Oslo.

Dengan determinasi mereka yang kuat untuk mengorbankan nyawa sendiri, teroris bunuh diri sangatlah sulit dicegah. Dan, elemen yang lebih mengkhawatirkan dari taktik mereka adalah mereka diduga tidak ragu-ragu untuk membunuh warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak. Kelompok militan seperti Hamas bahkan diduga secara sengaja mentarget anak-anak. Dengan kata lain, mereka juga dapat dikatakan sebagai senjata
penghancur massal yang dibenci dunia modern karena paradigma dominan saat ini adalah tidak ada satu pun negara atau militer yang beradab yang secara sengaja mentarget warga sipil.

Bunuh diri dalam masyarakat, kecuali bila ia berkonotasi ritual, seperti di Jepang, pada dasarnya sebuah tindakan yang sangat personal. Tidak demikian halnya bunuh diri yang dilakukan oleh kalangan teroris. Sebab, mereka merupakan bagian akhir dari
sebuah jalinan rantai yang berujung pada seorang pemimpin 'penyelamat'. Operator kuncinya adalah seorang motivator yang berfungsi sebagai pencari bakat dan memanipulasi anggota baru dengan propaganda agama dan lain-lain.

Di Pakistan, biasanya operator kunci tersebut adalah kalangan mullah (ulama tradisional) di masjid-masjid dan madrasah di kawasan kota-kota yang padat dan
kasbas di Punjab, Pakistan. Sementara dalam kasus LTTE, operator kuncinya adalah seorang komandan atau mentor yang dihormati.

Langkah Pencegahan

Sebagaimana pada penanggulangan penyakit, langkah preventif akan lebih baik daripada mengobati. Pertahanan terbaik melawan terorisme adalah mencegah orang-orang untuk menjadi teroris. Menurut Scott Atran, seorang antropolog dan psikolog, seperti dikutip Jason Burke (Al-Qaeda: Casting a Shadow of Terror, 2003) para pelaku bom bunuh diri itu "bukanlah para pengecut gila yang bergelut dalam kemiskinan dan
kesengsaraan hidup". Dia mengatakan bahwa tidak ada psikopatologi khusus dari seorang pelaku bom bunuh diri.

Tetapi, beberapa analis lain menunjukkan bahwa motivasi kunci bagi pelaku bom bunuh diri adalah untuk menambah gengsi "kesyahidan" (martyrdom) yang dianugerahkan pada keluarga mereka. Kelompok LTTE, Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Muhammad dan Hamas memiliki
kultus syahid ini, dan keluarga mereka yang tewas dalam operasi semacam itu akan dihormati dan mendapatkan dukungan finansial. Masyakarat yang hendak mencegah terjadinya terorisme semacam itu harus dapat menanggulangi sebuah psikopatologi massa yang mengagungkan berbagai bentuk "kesyahidan" seperti itu.

Salah satu cara untuk melakukan langkah preventif adalah dengan melihat secara imparsial isu-isu yang akan, sedang dan telah menciptakan satu rasa ketertindasan dan kemarahan - pendudukan tanah Palestina oleh Israel, alienasi bangsa Kurdi oleh
Turki dan kebijakan sovinisme suku Sinhala yang mengundang kemarahan suku Tamil di Sri Lanka serta opresi Rusia atas Chechnya.

Dalam kasus pejuang separatis Kashmir di India, masalahnya sedikit berbeda, karena kalangan militan Kashmir belum pernah melakukan terorisme bunuh diri, kecuali satu kasus yang dilakukan oleh seorang anak yang baru berusia 14 tahun. Kebanyakan para pelaku teror di Kashmir adalah warga negara Pakistan, yang dimanipulasi oleh motivator mereka untuk menyerang target-target India guna "membalas dendam atas
penghinaan" yang dilakukan terhadap saudara seagama mereka - rakyat Kashmir.

Akan tetapi, terdapat bahaya yang semakin meningkat pasca terjadinya pembunuhan massal terhadap umat Islam Gujarat yang dilakukan oleh Hindu fanatik dan radikal
yang sedang berkuasa di negara bagian tempat kelahiran Mahatma Gandhi itu. Terjadinya pengeboman kembar di pusat kota industri Mumbai (dahulu Bombay) pada 25
Agustus yang menewaskan 50 orang lebih itu, menurut salah satu pelaku yang tertangkap, adalah dalam rangka membalas dendam atas pembunuhan Muslim di Gujarat.

Bagian tersulit dan kompleks dalam penanganan teror bunuh diri adalah mengatasi organisasi radikal seperti Al-Qaida. Tujuan dari organisasi ini, menurut Rohan
Gunaratna dalam bukunya Inside Al Qaeda: Global Network of Terror (London: 2002), adalah mengajak dunia menuju surga impian yang terletak dalam supremasi interpretasi ajaran Islam versi mereka. Akar dari organisasi ini berada dalam otokrasi konservatif
Timur Tengah yang menanamkan sikap kemarahan umum terhadap pola hidup modernisme yang diwakili oleh Amerika, plus rasa kemarahan yang digeneralisir terhadap Israel dukungan AS yang mereka anggap sangat menghina.

Usaha demokratisasi terhadap masyarakat semacam itu merupakan tugas berat, tetapi mentransformasi mereka dengan cara yang sama seperti ketika Kristen Eropa disekulerkan akan jauh lebih sulit lagi.

Apa pun kasusnya, ini merupakan sebuah proyek yang membutuhkan pemikiran, otak dan sensitivitas lebih dibanding apa yang tampak sudah dilakukan oleh Amerika untuk memerangi terorisme global dengan cara menginvasi dan menduduki Irak. ***

(Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik, Agra University, India).

indonesia malaysia singapore brunei thailand islam arab