KH. Zainul Majdi Membersihakan Stiker

Mataram--- Ada yang menarik dari seputar kegiatan Gubernur NTB terpilih KH. Zainul Majdi setelah ia beserta Wakil Gubernur terpilih Badrul Munir ditetapkan oleh KPUD NTB. Rabu (16/7) kemarin, KH. Zainul Majdi bersama ratusan massa pendukungnya tampak sedang membersihkan stiker sisa-sisa kampanye para calon Gubernur beberapa waktu yang lalu. Dalam kegiatan bersih-bersih tersebut KH. Zainul Majdi ikut terjun langsung bersama para pendukungnya membersihkan stiker-stiker yang kebanyakan di tempel pada fasilitas-fasilitas umum sehingga menimbulkan pemandangan yang tidak sedap.

Adapun daerah-daerah yang menjadi sasaran kegiatn tersebut adalah jalan-jala utama yang ada di Kota Mataram seperti jalan Udayana, jalan Airlangga, Jalan Pejanggik dan jalan-jalan utama lainnya. Kepada wartawan KH. Zainul Majdi menyampaikan bahwa kegiatan bersih-bersih tersebut ia lakukan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap kebersihan dan keindahan terutama Kota Mataram. Ia juga mengakui bahwa pada saat kampanye lalu semua pendukung para kandidiat memasang stiker tanpa memperhatikan kebersihan dan keindahan terbukti dengan banyak ditemukannya stiker yang ditempel di fasilitas-fasilitas umum seperti lampu merah, tong sampah dan lain sebagainya.

Dalam kegiatan tersebut KH. Zainul Majdi tampil sederhana dan tanpa ada pengawalan layaknya pejabat lainnya. Dan juga berdasarkan pantauan wartawan terkadang KH. Zainul Majdi juga ikut membersihkan stiker dengan menggunakan sebilah pisau yang sengaja ia bawa sendiri. Sambil mengikis stiker dengan pisaunya KH. Zainul Majdi menjelaskan bahwa acara serupa juga akan ia selenggarakan di daerah-daerah lain, “Insya Allah kegiatan serupa juga akan kita adakan didaerah lain, Mataram dijadikan lokasi pertama karena Mataram merupakn daerah yang terparah dampaknya akibat stiker-stiker ini” ujarnya. [Le]

Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan BARU memperoleh suara terbanyak atau menang mutlak di lima kabupaten/kota yakni Lotim, Sumbawa Besar, KSB, Kabupaten dan kota Bima. Sekretaris KPUD NTB Chairul Mahsul kepada wartawan mengungkapkan bahwa KPUD NTB memutuskan pasangan BARU memperoleh suara sebanyak 847,976 atau 38,84 persen atau hampir sama dengan perhitungan Quick Count yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Dalam acara tersebut KPUD NTB juga mengumumkan rekapitulasi perhitungan suara ketiga pasangan calon lainnya. Pasangan NAJAR memperoleh suara sebesar 370,919 atau 16,99 persen, SERIUS memperoleh suara sebanyak 576,123 atau 26,39 persen dan ZANUR memperoleh suara sebanyak 387,875 atau 17,77 persen.

Dalam kesempatan tersebut juga Ketua KPUD NTB TGH. Mahally Fikri menyatakan keyakinannya bahwa hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPUD NTB tidak membuat pasangan  calon lain merasa keberatan. “insya Allah tidak aka nada yang keberatan karena itu merupakan komitment para pasangan untuk siap kalah dan siap menang” ungkapnya.

Sayangnya dalam acara tersebut tidak hadir para pasangan calon yang dinyatakan kalah. Satu-satunya pasangan yang hadir adalah pasangan pemenang yakni pasangan BARU. Di meja saksipun yang tampak hanya utusan dari Partai PKS dan Partai PPP saja. Menanggapi ketidak hadiran pasangan calon lainnya Mahally Fikri mengatakan bahwa hal tersebut adalah hal yang biasa karena tidak ada kewajiban bagi mereka untuk hadir dalam acara tersebut.

Menjelang akhir acara yakni pada saat penetapan nama Gubernur terpilih dalam berita acara dan Surat Keputusan (SK) KPUD NTB sempat terjadi perdebatan, pasalnya Gubernur terpilih menggunakan nama Tuan Guru Bajang KH. Zainul Majdi  dalam surat suara saat Pilkada 7 Juli lalu sedangkan dalam berita acara yang tercantum hanya KH. Zainul Majdi saja tanpa memakai “Tuan Guru Bajang”.

Menanggapi masalah ini Sekretaris KPUD NTB  Chairul Mahsul menjelaskan bahwa KPUD NTB sudah berkonsultasi dengan Dirjen Otonomi Daerah Depdagri dan berdasarkan petunjuk Dirjen Otda jika Gubernur terpilih ingin tetap mempertahankan pemakaian “Tuan Guru Bajang” di namanya maka prosesnya harus melalui pengadilan. Disampaikan juga bahwa Gubernur terpilih KH. Zainul Majdi tidak keberatan dengan hal tersebut. [Le]

Timses BARU, Lakukan Serangan Udara, Darat Dan Artileri

Mataram--- Pasangan BARU sudah pasti akan ditetapkan sebagai pemenang Pilkada NTB tahun 2008 perolehan suara mereka sudah tidak bisa lagi terkejar oleh pasangan lain. Naiknya popularitas pasangan ini dimata masyarakat tidak lepas dari kerja tim pemenangnanya. Sejak dideklarasikan beberapa bulan sebelum pelaksanaan kampanye tim ini sudah langsung bekerja.

“setelah kampanye kami menyewa sebuah ruangan pertemuan di Hotel Grand Legi ruangan inilah yang menjadi pusat pemenangan pasangan BARU” jelas Ketua DPW PKS NTB Ust. H. Musleh Kholil kepada wartawan. Ruangan yang disebut sebagai dapur pemenangan pasangan BARU itu dilengkapi sejumlah fasilitas. Sedikitnya empat buah computer dilengkapi internet online 24 jam itupun belum ditambah sekitar tujuh hingga sepuluh laptop yang dilengkapi program khusus dari DPP PKS yang digunakan untuk menghitung perolehan suara. Terdapat pula sebuah Projektor, webcam dan peralatan dokumentasi bahkan penggandaan CD.

Melalui alat-alat ini tim pemenangan memantau perkembangan popularitas pasangan BARU di daerah. Dibagian timur ruangan terdapat sebuah peta NTB yang penuh lingkaran berwarna merah, kuning dan hijau, daerah-daerah tersebut merupakan gambaran popularitas dan dukungan pasangan yang diusung PKS dan PBB itu. “kalau lingkarannya berwarna merah semua unsure kekuatan tim pemenangan BARU akan turun melakukan pendekatan ke masyarakat untuk meningkatkan pamor pasangan BARU” jelas Musleh.

Bisanya selama beberapa hari saja lingkaran lingkaran yang berwarna merah itu akan pudar menjadi kuning bahkan hijau artinya daerah tersebut sudah diyakini akan menjad basis suara pasangan BARU. Dari ruangan ini tim juga melakukan sejumlah survei untuk mengetahui posisi dukungan pasangan BARU, sejumlah lembaga survei juga cukup intensif melakukan survei sendiri yang hasilnya dijadikan bahan perbandingan survei yang dilakukan oleh tim.

Tentunya hasil survei tersebut tidak hanya menjadi bahan bacaan semata akan tetapi tim juga menindak lanjuti hasil survei tersebut. Di kota Mataram misalnya beberapa pekan sebelum pencoblosan pasangan BARU menempati posisi paling buncit kemudian lama kelamaan meningkat ke posisi ke tiga dan dengan kerja keras tim pada saat perhitungan akhir perolehan suara pasangan BARU berhasil mendudki posisi ke dua di bawah pasangan NAJAR.

Namun menurut Musleh dalam meraup dukungan suara pihaknya melakukan tiga serangan yakni serangan udara, serangan darat dan serangan artileri, serangan udara menurutnya adalah memanfaatkan media massa sebagai mesin kampanye sedangkan serangan darat adalah para tokoh PKS, PBB dan TGB Center mereka secara intensif melakukan pendekatan kepada para tokoh masyarakat di kampung-kampung. Sementara itu serangan artileri yang dimaksud adalah dengan mengerahkan ribuan kader PKS untuk turun ke masyarakat untuk melakukan Direc Selling (DS), target utama DS adalah daerah-daerah yang selama ini menjadi basis suara pasangan lain.[Lp]

Mataram--- Ketua KPUD NTB TGH. Mahally Fikri mengungkapkan penetapan Gubernu dan Wakil Gubernur terpilih dilaksanakan lebih cepat dari rencana semula yakni 16 Juli mendatang. Majunya jadwal penetapan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dikarenakan kesiapan seluruh KPUD Kabupaten/Kota untuk menyampaikan hasil rekapitulasi perolehan suara ke KPUD NTB. “kami sudah mendapat penegasan dari seluruh KPUD Kabupaten dan Kota, mereka telah menyerahkan rekapitulasi perolehan suara tadi malam “ kata Mahally kepada wartawan.

Menurut Mahally pihaknya belum mengetahui rekapitulasi akhir perolehan suara di Kabupaten/Kota se NTB, pasalnya catatan rekapitulasi tersebut masih berada dalam kotak suara yang tersegel bersama kertas suara. “segel tersebut baru kita bisa buka pada Senin besok (hari ini –red) dihadapan para saksi dan para undangan” ungkapnya mengakhiri [Lp]

Sementara itu dua orang panelis lagi berasala dari NTB yakni Dr. Ahmad Zaini yang akan mengupas masalah pendidikan dan kesehatan,dan Ir. H. Zubaidah yang akan mengupas masalah gender dan pemberdayaan perempuan. Menurut rencana acara debat ini juga akan disiarkan secara langsung oleh TV One, Fauzan Khalid juga menjelaskan bahwa nantinya masing-masing calon akan membawa serta 28 orang pendukungnya “masing-masing calon kami beri 30 undangan termasuk untuk pasangan calon sendiri, jadi masing-masing calon membawa 28 orang pendukungnya, dan secara komulatif jumlah audiens nantinya berjumlah 275 orang” jelasnya.

Selain itu KPU juga mengundang jajaran Muspida, DPRD, Polda NTB, Kejaksaan, Mahasiswa, LSM, Pers, Danrem dan Ketua KPUD se-NTB. Acara debat ini nantinya akan dikemas dengan menyisipkan sesi Cross Payer untuk setiap satu pembahasan “pada sesi itu masing-masing kandidat diberikan kesempatan untuk saling mendebat atau saling membantah, tetapi tidak boleh mengungkap masalah yang bersifat pribadi atau menohok kepribadian calon yang lain” jelas Fauzan.

Mengenai kemungkinan ada calon yang tidak hadir pada acara tersebut, Fauzan mengatakan bahwa KPU akan melakukan siaran tunda secara berulang-ulang “hal tersebut dilakukan sebagai sanksi bagi calon yang tidak hadir, dan kalau memang ada yang tidak hadir saya pikir masyarakat sudah bisa menilai kualitas calon tersebut” katanya mengakhiri [Milt-03]

Mataram--- Dalam acara doa bersama yang dilaksanakan oleh KPU NTB bersama para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB bersama anak yatim di halaman Gubernur NTB. Para calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang akan berlaga pada Pilkada NTB 2008 tersebut akhirnya mengumumkan kepada masyarakat luas jumlah kekayaan mereka masing-masing.

Dari 4 (empat) pasangan tersebut Tuan Guru Bajang KH. Zainul Majdi merupakan Calon Gubernur terkaya, total kekayaannya mencapai Rp. 4,3 miliar lebih. Sedangkan H. Nanang Samudra merupakan calon Gubernur termiskin dengan total kekayaan Rp. 1,9 miliar lebih. Sedangkan untuk calon Wakil Gubernur yang terkaya adalah Nurdin Ranggabarani dengan total kekayaan berjumlah Rp. 1,8 miliar lebih dan calon Gubernur termiskin dipegang oleh M. Jabir dengan total kekayaan Rp. 420 juta lebih. Penyampaian jumlah kekayaan tersebut disampaikan sendiri oleh masing-masing pasangan.

Dalam kesempatan tersebut, setiap calon Gubernur dan Wakil Gubernur juga menyampaikan sekaligus menandatangani pernyataan sikap untuk siap menang dan siap kalah. Sementara itu setelah penyampaian pernyataan sikap, H. L. Serinata yang merupakan calon Incumbent langsung menyerahkan semua kendaraan dinas yan biasa dipakainya sehari-hari kepada Setda Pemprov NTB, Sirojul Munir.

Serinata menyerahkan 5 (lima) unit mobil dinas yaitu Volvo tipe S 960 dengan Plat DR 1, Suzuki Escudo dengan plat DR 883, Corola Altis dengan plat DR 8, Toyota Kijang Kapsul dengan plat DR 1657, dan Suzuki Carry Futura dengan plat DR 1662. Sementara itu Ketua KPUD NTB TGH. Mahally Fikri menjelaskan bahwa kendati bersifat lokal Pilkada NTB 2008 tidak bisa dianggap enteng. “walaupun lokal tapi tetap berpotensi untuk timbulna konflik” jelasnya. [Milt-03]

Berikut Daftar Kekayaan Pasangan Calon :

Hal tersebut disampaikan oleh salah satu anggota KPU NTB, Zainul Aidi dalam jumpa persnya di gedung KPUD NTB, Rabu (18/6) kemarin. “Insya Allah besok (hari ini –red) akan diadakan doa bersama yang akan diikuti oleh anak yatim” ungkapnya.

Dijelaskan juga bahwa acara tersebut akan dimulai sekitar pukul 16.00 wita, dalam acara tersebut nantinya juga akan diundang para pasangan calon beserta pendukungnya. Direnanakan juga pada kesempatan itu nantinya para pasangan calon akan memberikan pernyataan sikap siap kalah atau menang pada Pilkada nanti.

Sehubungan dengan telah diterimanya verifikasi laporan daftar kekayaan para pasangan calon oleh KPU, maka pada momen tersebut juga para pasangan calon akan mengumumkan jumlah harta atau kekayaan yang dimiliki, pengumuman jumlah harta atau kekayaan tersebut wajib dilakukan kareana masyarakat luas atau publik berhak mendapatkan informasi tersebut. [Milt-03]

Korwil DPP Partai Golkar untuk wilayah Bali, NTB dan NTT Enggar Tiasto Lukita saat ditemui wartawan disela-sela kesibukannya mendampingi Wapres Jusuf kalla dalam kunjungan kerjanya di NTB menjelaskan bahwa permasalahan di tubuh Partai Golkar akan diselesaikan secara kepartaian. “memang selama ini DPP sudah mendengar permasalahan tersebut” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut Enggar menyampaikan “pesan” dari Ketua Umum Partai Golkar H. M. Jusuf Kalla untuk Ketua DPD II Partai Golkar Lombok Tengah yakni H. L. Wiratmaja atau biasa disapa Ngoh untuk membantu kemenangan paket SERIUS. Namun apabila pesan tersebut tidak diindahkan, Enggar menyatakan sanksi kepartaian akan diberikan kepada Ngoh.

Sudah menjadi rahasia umum di masyarakat kalau sampai saat ini ada dugaan Ngoh masih menggalang dukungan untuk kandidat lainnya. Menanggapi hal tersebut Enggar mengatakan DPP Partai Golkar masih mempunyai cukup waktu untuk mengambil langkah koreksi dan perbaikan. Hal ini dimonitor langsung oleh Ketua Umum. Hal tersebut dilakukan DPP Partai Golkar untuk mencegah meluasnya konflik internal. [Milt-03]

Zainul mengaku sampai saat ini pihaknya masih menunggu konfirmasi dari KPK, ia juga menjelaskan bahwa kemungkinan penyebab belum diterimanya hasil verifikasi KPK terhadap daftar kekayaan para pasangan calon Gubernur NTB karena banyaknya daerah lan yang mengajukan  daftar kekayaan para pasangan calon juga. Sehingga KPK agak kewalahan dalam menyelesaikan verifikasinya.

Walaupun demikian Zainul berharap paling lambat sebelum masa kampanye laporan hasil verifikasi daftar kekayaan para pasangan calon tersebut sudah diterima KPU dan diumumkan kepada masyarakat. Ketika ditanya mengenai kewajiban KPU untuk mempublikasikan hasil verifikasi daftar kekayaan tersebut Zainul menjelaskan bahwa tidak ada peraturan atau ketentuan yang menentukan kapan laporan verifikasi daftar kekayaan para pasangan calon tersebut harus diumumkan kepada masyarakat.

Karena dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan undang-undang nomor 28 tahun 1999 hanya disebutkan KPU wajib mengumumkan kekayaan calon kepala daerah kepada masyarakat secara terbuka. Berdasarkan pengakuan Zainul verifikasi yang dilakukan KPK terhadap laporan kekayaan pasangan calon Gubernur NTB merupakan yang kedua kalinya, sebelumnya KPK sempat mengembalikan daftar kekayaan pasangan calon namun diambil lagi karena diangap belum lengkap. [Milt-03]

Selanjutnya izin cuti kampanye tersebut harus dikirim kembai pihak Depdagri ke Setprov NTB sebelum tanggal 20 Juni. Dijelaskan surat izin cuti kampanye yang dikirim pihaknya tersebut hanya melampirkan SK KPU mengenai penetapan Serinata sebagai Cagub NTB periode 2008-2013. “karena sampai hari ini kita belum menerima jadwal kampanye resmi dari KPU, padahal surat izin cuti itu harus melampirkan jadwal kamanye dari KPU” tandasnya.

Karena KPU belum juga mengeluarkan jadwal kampanye seluruh Cagub, sementara tenggang waktu untuk mengajukan surat izin bagi calon Incumbent sudah mepet, setprov NTB akhirnya melampirkan SK KPU dimaksud untuk dijadikan acuan Depdagri dalam mengeluarkan izin cuti kampanye bagi Serinata. “Tidak masalah pakai SK KPU itu, yang jelas di sana terlampir jadwal kampanye sejak tanggal 20 Juni sampai 3 Juli. Rincian jadwal kampanye itu belum kita terima dari KPU” kata Radjendi.

Diketahui sesuai ketentuan dan aturan yang ada, izin kampanye bagi calon Incumbent harus diserahkan atau di kirim ke Menteri Dalam Negeri paling lambat 12 hari sebelum masa kampanye diaksanakan, sementara untuk Pilkada NTB pelaksanaan kampanye sudah semakin dekat. Menjawab wartawan tentang kekosongan posisi Serinata ketika cuti kampanye, ditegaskan roda pemerintahan harus tetap berjalan di bawah kendali Wakil Gubernur. Secara otomatis semua kebijakan pemerintahan selama ditinggal Gubernur digantikan oleh Wakil Gubernur, jelasnya.[KB]

Hadir dalam sidang kemarin nampak hadir sejumlah pemberi kuasa tim advokasi Penegak Demokrasi Pilkada NTB anatara lain L. Ranggalawe, Oni Husaein, dan Sri Sudarjo. Dalam persidangan tersebut Majelis Hakim memberikan kesempatan tergugat dan penggugat untuk melakukan perdamaian. Tapi dalam upaya mediasi itu para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing dan perundingan akan dilanjutkan kembali pada Senin (9/6) mendatang untuk mengajukan draf tuntutan.

Tim Advokasi Penegak Demokrasi Pilkada NTB, Rahmanudin SH didampingi Suryahadi mengatakan, pihaknya tetap pada pendirian sesuai gugatan yakni agar KPUD mengakomodir calon perseorangan dan otomatis mengundur tahapn Pilkada. “Apapun hasil yang dicapai dalam mediasi Pilkada harus tetap mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan UU No 12 tahun 2008” kata Rahmanudin. Disisi lain secara terpisah kuasa hukum KPUD  Akmaludin SH MH didampingi Ina Maulina SH mengatakan apa yang menjadi pembicaraan dalam proses mediasi serta bagaimana draf tuntutan yang akan diajuakan pada Senin mendatang akan dikoordinasikan dengan KPUD.[KB]

“Nanti kita undang KPU untuk menjelaskan kontraversi di tengah masyarakat tersebut” tandas Taqiuddin. Pernyataan itu disampaikan anggota Fraksi Kebangkitan Demokrasi Bangsa ((KDB) karena kekisruhan pemahaman hukum antara KPU dengan sejumlah pihak dinilai kian memanas. Sejauh ini, katanya, dewan hanya mengamati perkembangan yang terjadi dengan tetap berpegangan dengan jadwal yang telah diagendakan. Dewan sendiri sangat memahami posisi KPU saat ini. Namun begitu, Taqiuddin berharap KPU segera menggelar dialog dengan pihak terkait sehingga tercapai titik temu yang dapat menghasilkan keseragaman pemahaman.

Diketahui kekisruhan pemahaman terkait landasan hukum dalam pelaksanaan Pilkada NTB, mengerucut pada tidak diakomodirnya calon perseorangan pada pesta demokasi NTB satu tahun ini. “Alasan KPU betul, bahwa seluruh rangkaian sudah terjadwal, tapi KPU seharusnya juga bijak melihat aturan yang baru dan mengkomunikasikannya secara terbuka dengan pihak yang menentang itu” ungkap Taqiuddin. Sehingga harapnya, tidak ada lagi penyelesaian yang diselesaikan ditingkat pengadilan.

Terkait penawaran beberapa pihak agar jadwal Pilkada diundur, pria kelahiran Lombok Tengah ini justru menyatakan berat, artinya dewan sendiri merasa berat kalau penjadwalan ulang dilakukan karena itu berimplikasi pada jumlah pemilih dan hal lainnya, juga akan berpengaruh pada jumlah biaya dan waktu katanya. Namun demikian ujarnya, jika memang ada solusi atau ruang hukum yang kuat tentang pendaftaran ulang dimaksud, KPU bisa menggunakannya dengan segala resiko yang ada. Tapi lebih baik KPU kita sarankan melakukan dialog dengan pihak-pihak yang menentang kebijakan KPU tersebut sesuai dengan standart aturan atau yuridis yang ada, ujarnya menyarankan. Mengingat sebagai lembaga publik KPU harus melakukan komunikasi logis dengan publik ketika berbagai persoalan mulai mencuat. [KB]

“Kami sudah menunjuk pengacara dari kantor advokat “Sanak” Mataram, sebagai pendamping kami pada sidang gugatan Class Action di PN Mataram besok” kata Mahsan. Sementara itu mereka juga merencanakan akan menggugat balik secara perdata juga, ketika gugatan itu sudah dibacakan dalam pengadilan nanti. Tidak menutup kemungkinan kami akan menggugat balik tim penggugat tersebut kalau gugatan tersebut sudah ditetapkan di PN Mataram, jelasnya.

Begitu juga dengan isi gugatan balik yang direncanakan oleh pihak KPUD NTB masih belum jelas isinya, karena semua itu tergantung dari isi gugatan sah kepada mereka. Disisi lain ia juga menjelaskan pihaknya sudah siap dari segala aspek dalam menghadapi gugatan perdata tersebut. KPUD optimis akan mampu memenangkan hasil sidang tersebut. Terkait persoalan ketidak hadiran pihak KPUD NTB dalam sidang pertama beberapa waktu lalu, pihaknya sudah melakukan klarifikasi secara resmi dan sudah dapat dimaklumi oleh pihak PN sendiri dan mereka memastikan datang untuk mengikuti sidang pada Rabu, hari ini.[KB]

Dikatakan dengan meluruskan niat untuk memperbaiki NTB menjadi lebih baik dan maju, dibutuhkan jiwa besar untuk menerima kekalahan maupun kemenangan. Menurutnya calon yang tidak terpilih harus menyadari bahwa dirinya belum diberi amanat membangun daerah. Kalau tidak terpilih itu bisa disadari bahwa, tuhan belum memberikan amanah kepadanya, tandas Muhammad. Terkait adanya perjanjian yang harus ditandatangani dengan KPU tentang bersedia menang dan kalah, diakui Muhammad tidak menjamin bisa menetralkan situasi. Terutama para pendukung Cagub yang dinyatakan kalah dalam Pilkada ini.

Artinya jelas apakah dengan perjanjian itu, kekalahan calon lain bisa menjamin massa pendukungnya tidak berbuat hal-hal yang merusak stabilitas masyarakat, harusnya tandas Muhammad, perjanjian semacam itu memiliki jaminan hukum. Kesepakatan itu tidak menjamin bisa menetralisir keadaan, kecuali kalau ada jaminan hukumannya, misalnya kalau Cagub yang dinyatakan tidak menang dalam Pilkada kemudian menyalahi kesepakatan, kasusnya bisa diselesaikan secara hukum, ungkapnya menambahkan.

Sayangnya kata Muhammad jaminan hukum atas kesepakatan menang-kalah para Cagub dengan KPUD tidak memiliki jaminan hukum yang kuat. Sehingga ketika kesepakatan dilangkahi salah satu pasangan calon (Paslon) hingga berimbas pada ketidak puasan pendukung, bisa ditangani dengan pedoman pada aturan yang mengikatnya. “Sayangnya jaminan hukum untuk yang ini tidak ada, karena itu diharapkan calon pemimpin yag akan bertarung ini memperbaiki niat da menumbuhkan jiwa besar dalam dirinya, itu saja, semua aman” tandasnya. (KB)

Hal itu diakui anggota KPU NTB, Ahmad Yani dia mengatakan kotak suara yang sudah tersedia sedikit tidak dapat menghemat pembiayaan penyelenggaraan Pilkada nanti, “paling tidak biaya sedikit dapat dipress dengan adanya sisa kotak pemilu lalu” terangnya. Terkait bagus atau tidaknya kotak yang tersedia, ia mengatakan kotak suara dalam kondisi siap pakai. Artinya tidak ada yang membuat cacat hukum jika kotak itu kembali digunakan karena kunci dan fisiknya dalam keadaan baik.

Namun begitu belum dapat dipastikan berapa besar penghematan yang dihasilkan dengan adanya kelengkapan lama ini. Hanya saja penghematan biaya pasti terjadi, sebab Pilkada tahapan pertama sudah dihitung dengan jelas sebesar Rp 48 miliar. Ditambahkan penghematan Pilkada untuk tahapan satu memang dibutuhkan, mengingat prediksi akan ada kemungkinan terjadinya Pilkada putaran ke dua bisa terbantu walaupun jumlahnya tidak banyak, walaupun tidak banyak penghematan sedikit tidak ada usaha dari KPU NTB sendiri untuk mengambil langkah strategis dalam mengatur pengeluaran Pilkada NTB, imbuhnya. [KB]

Tetapi hal itu buru-buru ditanggapi oleh salah seorang anggota KPU NTB, L. Ahmad Yani, ia menyatakan bahwa KPU NTB mempunyai landasan yang jelas dan kuat untuk menjalankan proses Pilkada NTB. Saat sosialisasi Pilkada NTB Senin (2/6) kemarin, dia mengatakan bahwa keberadaan anggota KPU masih mempunyai kekutan hukum yang jelas, sebab jika tidak mereka tidak mungkin mengemban beban berat Pilkada NTB.

“Masa keanggotaan kami memang sudah berakhir pada 23 Mei lalu, tapi kami masih diberikan penanguhan oleh pemerintah pusat untuk mengemban amanah Pilkada NTB hingga selesai dan ini jelas undang-undangnya” tandas Yani. Dijelaskannya UU yang memberikan mereka kekuatan untuk tetap sebagai anggota KPU jelas tertera dalam pasal peralihan UU No 22 tahun 2007 yang menyatakan, bagi Provinsi, kabupaten dan kota yang sedang melaksanakan proses Pemilihan Umum, maka pengangkatan keanggotaan baru ditunda samapai Pilkada selesai, keweangan lainnya yang diberikan kepada anggota KPU NTB adalah mereka bisa memperpanjang masa jabatan KPU kabupaten dan kota.

Sementara itu dijelaskan lagi keanggotaan KPU NTB diperpanjang hingga bulan November mendatang sehingga mereka dapat melanjutkan proses Pilkada NTB hingga rampung karena jadwal Pilkada NTB akan berakhir pada Juli. Namun ia tidak menyalahkan pendapat-pendapat sebagian pihak tentang keberadaan mereka, hanya saja ada kekeliruan sedikit. “Kami tidak mau menjadikan pendapat-pendapat sebagaian orang tentang ini sebagai persoalan, begitu juga sebaliknya, jangan menganggap KPU NTB melakukan hal yang tidak-tidak”, kata Yani. [KB]

Menurut dia meski KPU berpegang pada surat edaran KPU nomor 860/15/IV/2008 tertanggal 28 April 2008 namun tetap bertentangan dengan UU nomor 12 tahun 2008, dan surat edaran tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan adanya revisi terhadap UU 32 maka KPU harus bisa mengakomodir para calon perseorangan dan bagi calon kepala daerah dan wakil calon kepala daerah wajib mengunduran diri sbagaimana telah diatur dalam pasal 56 ayat 2 dan 59 ayat 1 UU nomor 12 tahun 2008, katanya Minggu (1/6) kemarin.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Perhimpunan Rakyat Nusantara (PRN-NTB) Umar Ali MS, yang menilai sikap keras KPUD NTB dengan tetap memaksa Pilkada 2008 diduga melakukan konspirasi untuk kepentingan  tertentu, padahal kalau dipaksa maka Pilkada NTB cacat hukum, Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih dengan segala produknya menjadi cacat hukum pula tukasnya. Ia berharap KPU segera menghentikan  tahapan Pilkada yang telah keluar dari aturan, sebelum biaya biaya yang dikeluarkan terlalu banyak yang nantinya merugikan daerah dan Negara. “kami juga menghimbau DPRD NTB untuk mengambil sikap dengan segera melakukan pemnaggilan terhadap KPU karena surat edaran Peraturan Menteri juga ditujukan pada DPRD” katanya. Sebelumnya Ketua KPU NTB, TGH. Mahally Fikri menyatakan pihaknya tetap yakin bahwa apa yang dilakukan dalam tahapan Pilkada NTB sudah sesuai dengan aturan.

Menurutnya revisi terbatas UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi UU No. 12 tahun 2008, bukan berarti UU terdahulu tidak berlaku lagi. “namanya juga revisi terbatas, hanya beberapa pasal aja yang direvisi” tandasnya. Dikatakannya juga baik di UU No. 32 maupun UU No. 12, tidak ada alasan KPU untuk mengundurkan jadwal Pilkada “memundurkan jadwal Pilkada dan mengakomodir calon perseorangan hanya keinginan yang berlebihan sehingga tidak memperhatikan aturan itu sendiri” ucapnya. [KB]

Disalah satu media cetak lokal terbitan tanggal 30 Mei 2008 lalu, terdapat gambar dan pemberitaan yang berisikan foto salah satu Cagub dan Cawagub bersama pemberitaan untuk mereka. Padahal sudah jelas saat ini adalah masa tenggang untuk tidak melakukan kampanye, meskipun media itu menggunakan alasan hak advertorial hak berita iklan, akan tetapi dalam UU 32 pasal 116 jelas hukumnya bagi mereka yang melakukan kampanye pada saat masa tenggang berlaku. Siapa pun itu entah secara kelembagaan, individu, tim sukses, dan bahkan media public sekalipun tidak diperkenankan untuk melakukan kampanye pada saat sekarang kata M. Nur Haedin, salah seorang anggota Panwaslu Pilkada NTB pada wartawan, Jumat (30/5) kemarin.

Dikatakanya lagi semestinya media siaran elektronik maupun cetak lebih bisa menempatkan diri sebagai lembaga control yang lebih indepnden dan lebih paham akan pelaksanaan aturan main. Sementara itu Ayatullah Hadi, salah seorang aktivis pemuda NTB tentang media yang melakukan kampanye diuar aturan main tersebut juga merupakan hal yang cukup mengecewakan masyarakat. Karena menurut dia media harus bisa memberikan contoh sikap yang lebih demokratis terhadap peroses politik saat ini. Apalagi media selalu melakukan kritikan tajam tentang aturan-aturan yang dibuat pemerintah dan sebagainya.[KB]

“Kemarin (Kamis-red) surat suaranya mulai dicetak di Surabaya dan kartu pemilih sudah selesai tinggal diperiksa”, ujar Mahally Fikri pada wartawan kemarin. Di tempat terpisah divisi Organisasi, Keuangan, Logistic, dan Badan Urusan RT, L. Ahmad Yani SKM M.Kes mengatakan, begitu pasangan calon mendapat nomor urut tetap, KPU langsung mendisain surat suara dan pengadaan surat suara. Jadi surat suara ini langsung dicetak setelah Paslon mendapat nomor urut tetap, karena dari penetapan nomor urut tersebut, KPU bisa mendisain surat suara dan pengadaan surat suara, jelas Yani.

Sementara itu jumlah surat suara disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yakni sebanyak 3.490.002 orang ditambah 2,5% untuk cadangan, sedangkan logistic yang lain diakuinya sudah final. “Yang lain-lainnya seperti tinta atau kartu pemilih sudah selesai. Tinggal surat suara” katanya menambahkan. Ditargetkan pencetakan surat suara memakan waktu hingga dua minggu.[KB]

“Semua sudah lengkap kecuali jadwal kampanye.dan sekarang tinggal disampaikan ke Mendagri” terang Radjendi. Yang pasti tandasnya dalam minggu ini Setda NTB akan mengirim surat permohonan cuti H. L. Serinata pada Mendagri agar segera ditindak lanjuti. Mengingat katanya sesuai ketentuan 12 hari sebelum hari H pelaksanaan kampanye surat permohonan cuti tersebut sudah sampai ke meja Mendagri. “Ya artinya selambat-lambatnya tanggal 8 Juni nanti, kita sudah kirim. Tapi kita juga upayakan sebelum tanggal itu semua sudah dikirim”, tegasnya.

Ia menambahkan hingga Kamis kemarin pihaknya belum menerima jadwal kampanye pasangan calon (Paslon) dari KPUD NTB. Sementara itu Asisten I Setprov NTB, H. Sirojul Munir SH MH menelaskan, jadwal kampanye calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur khususnya untuk calon Incumbent menjadi poin penting dalam lampiran surat izin cuti kampanye ke Mendagri. “Karena nanti jadwal kampanye yang kita lampirkan menjadi acuan pusat untuk memberikan izin cuti” kata Sirojul Munir. Di lain sisi jadwal kampanye yang telah di seting Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB pada tanggal 20 Juni mendatang untuk masing-masing Paslon masih dalam peroses. [KB]

“Ya kita sudah bersurat kesemua media agar tidak boleh menyiarkan kegiatan-kegiatan yang dikategorikan sebagai pemuatan kampanye termasuk pemuatan foto sebelum kampanye dimulai” ungkap Suwarno pada wartawan disela rapat Desk dan sosialisasi pilkada NTB, Kamis (29/5) siang kemarin. Menurut dia hitungan waktu tenggang untuk masuk masa kampanye di mulai 14-19 Juni mendatang, sehingga selama waktu tenggang itu media diharapkan tidak melakukan penyiaran maupun pemuatan foto pasangan calon yang dinilai sebagai pemuatan kampanye.

Semantara itu terkait masih terpampangnya sejumlah setiker pasangan calon di beberapa titik kota, Panwas mengaku akan menertibkannya dengan cara di cat, tapi saat ini kita masih terkendala dana, meski begitu sebenarnya secara yuridis si pemilik tiang bisa mengadukan keberatan kepada tim sukses pasangan calon. Misalnya pihak Telkom, PLN atau pihak mana saja yang tiangnya di tempeli setiker yang sulit dibersihka itu tambahannya. Yang jelas khusus untuk penyiaran dan pemuatan pasangan calon sebelum kampanye di gaungkan, bantuan media diharapkan dapat mengatisipasi adanya kampanye terselubung tersebut.[KB]

Dikatakan Fauzan, uji kelayakan tersebut akan langsung disaksikan masyarakat, sebab tempatnya akan sangat terbuka, masyarakat akan diberikan kesempatan untuk menanyakan apa dan bagaimana langkah-langkah para calon dalam membangun NTB ke depan. Sehingga dengan begitu masyarakat bisa tahu siapa yang layak untuk menjadi pemimpin secara teoritisnya terlebih dahulu. Paling tidak dengan begitu masyarakat tahu yang mana pemimpin yang mempunyai konsep tepat dalam pembangunan daerah ini, katanya.

Terkait sanksi calon yang dengan sengaja tidak hadir, Fauzan mengatakan, tidak ada sanksi bagi mereka, tapi dalam surat tersebut nantinya akan tertera keharusan bagi mereka untuk hadir, kalau mereka tidak hadir maka secara langsung mereka akan rugi secara kualitas, sebab dengan sikap itu otomatis melahirkan anggapan buruk oleh masyarakat karena tidak berani bersaing dengan calon lainnya yang hadir, jelasnya. Dikatakan lagi kemungkinan besar akan ada siaran langsung dari media elektronik lokal maupun nasional terkait uji coba calon yang akan mereka laksanakan pada waktu kampanye nanti.

Meski tidak dapat siaran langsungnya, kemungkinan siaran tundanya pun akan ada pada radio maupun televisi dan ia yakin media cetak pun akan lebih antusias membahas hal ini. Sementara itu mengenai waktu pelaksanaan uji coba tersebut sendiri dijelaskannya belum ada kepastian.

Fauzan memaparkan kegiatan uji coba calon tersebut dinilai akan mampu mencerahkan pikiran masyarakat terhadap prosesi pilkada NTB. Sehingga semuanya berjalan sesuai harapan, tanpa adanya saling serang menyerang antara satu sama lain, jadi semua menjadi sangat terbuka baik antara calon maupun calon dengan masyarakat, paparnya.[KB]

“Banyak sekali laporan dari berbagai pihak tentang kampanye tersembunyi yang dilakukan para kandidat Gubernur ini. Dan saya juga sudah melihatnya sendiri” kata Nur Haedin atau yang disapa Edo, hanya saja pelanggaran yang mereka lakukan sengaja disembunyikan. Padahal yang namanya masa tenggang kampanye sendiri seharusnya semua pasangan calon tersebut mampu menahan diri untuk berusaha tidak hadir dalam sebuah kegiatan mendadak yang sifatnya seremonial belaka.

pelanggaran yang paling nyata adalah setiker liar, namun yang paling terindikasi berat adalah pelanggaran bagi calon yang tiba-tiba hadir disuatu lokasi keramaian dengan dalih menjadi pembuka acara, menyampaikan materi atau ajang silaturahmi dan lain sebagainya. “Mereka memang tidak mengaku berkampanye pada saat ditanyakan itu, tapi Panwaslu juga tidak buta dong, kami punya masyarakat yang dapat melaporkan itu” tegas Edo. Menurut dia semua calon sampai saat ini tidak bisa menempatkan diri selama masa tenggang ini, padahal mereka tahu bahwa masyarakat sekarang sudah tidak bodoh lagi.

Semua orang tahu bahwa mereka adalah calon, dan otomatis anggapannya terkait dengan kegiatan mendadak yang dilakukan para calon tersebut punya misi kampanye. Jadi kami minta pada semua calon ini agar jangan sekali-kali melakukan pelanggaran seperti ini lagi, karena kami juga bisa bertindak dengan sangat tegas, tandasnya. Sesuai pasal 116 UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dijelaskan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye untuk calon-calon tersebut di luar masa kampaye yang ditentukan KPU, maka dapat diancam 15 hari atau paling lama 3 bulan dan denda Rp 100 ribu sampai 1 juta, oleh karenanya Panwaslu tida ingin melihat siapa pun yang melakukan kampanye terselubung tersebut, karena hal itu sangat mencedrai proses demokrasi pilkada itu sendiri.[KB]

Penjelasan itu dikatakan Drs. Darmansyah M.Si Direktur P3OD yang juga sebagai tim regulasi UU Pilkada NTB, dikatakannya keinginan orang-orang agar KPU NTB mengundurkan proses Pilkada sah-sah saja. Tapi jika harus memaksa KPU NTB untuk tidak mematuhi UU yang ada hal ini menjadi keliru, jika sebelumnya KPU NTB sudah menerima pendaftaran dari calon independent untuk menjadi Gubernur pada April lalu juga semata-mata untuk mengikuti aturan yang ada. “Karena memang penerimaan pendaftaran berlaku pada saat itu, jadi semua harus mengikuti aturan yang sudah ada” terang Darmansayah.

Menurutnya KPU NTB sudah melakukan tindakan yang tepat, sebab tidak ada lagi yan perlu mereka tunda-tunda, dalam UU 32 tahun 2004 yang direvisi menjadi UU No 12 tahun 2008 itu memang mengizinkan calon independent untuk ikut serta dalam Pilkada, namun ada pengecualiannya, keikutsertaan independent baru bisa diakomodir secara penuh jika masa pendaftaran Pilkada diawali pada bulan Juni atau pasca pemberlakuan UU tersebut. “Idealnya sekarang adalah semua pihak harus bisa menahan diri dan mari buka secara arif pikiran kita masing-masing” ungkapnya.

Darmansyah mengatakan pengunduran Pilkada hanya bisa berjalan ketika semua hal penting belum ditetapkan secara legalitas, legalitas tersebut seperti penjadwalan peetapan calon yang sudah lolos dan penetapan lainnya yang sudah disepakati bersama yang juga dikuatkan oleh UU yang ada. Jadi aturan itu dibuat seadil-adilnya, “jika pada saat ini jadwal KPU NTB menerima pendaftaran terkait Pilkada sudah tidak relevan lagi untuk calon independent ya harus dipatuhi” terangnya. Dan seandainya Pilkada ternyata diundur maka KPU NTB telah melangar ketetapan UU dan ketetapan yang sudah mereka buat sendiri, sehingga perlu kiranya semua pihak bisa melihat ini sebaga bentuk demokrasi professional dan proporsional buka peraktis-praktis saja.[KB]

Padahal menurut Darmansyah kehadiran para calon dalam sebuah keramaian masyarakat tidak semestinya langsung dikalim sebagai proses kampanye terselubung. Menurut dia para calon baru dikatakan telah melakukan kampanye ketika ia atau tim pemenangannya dengan aktif langsung mengajak masyarakat untuk mendukungnya baik secara lisan maupu dengan berbagai media yang digunakan. “Kalau mereka memang diundang dalam sebuah acara atau melakukan silaturahmi pada masayarakat tanpa adanya prilaku yang mengajak untuk mendukungnnya, maka itu bukan dinamakan kampanye” terangnya.

Namun kampanye bisa saja terjadi pada saat para calon tersebut mendatangi undangan sebagai pembicara apabila topic pembicaraannya mengarahkan masyarakat untuk mendukung. Jadi tergantung bagaimana reaksi calon atau tim pemenangannya dalam dalam sebuah keramaian itu sendiri, katanya. Dan kalau hanya sekedar menyampaikan materi atau diskusi tentang ilmu dan sebagainya, hal itu bukan dikatakan sebagai ajang kampanye.

Ditambahkannya masyarakat saat ini memang harus mengetahui pendidikan tentang proses Pilkada dan politik secara baik, sebab jika tidak ada yang meluruskan berbagai pendapat keliru yang dilontarkan beberapa pihak terhadap proses politik maka masyarakat akan cepat menyerap dan mengikuti pendapat keliru tersebut. Sehingga melahirkan gejolak baru di tengah proses perpolitikan terutama Pilkada nanti. Ia juga berharap, para politisi juga harus bisa arif dalam bermain politik jangan sampai ada yang saling klaim atau pernyataan yang akhirnya masyarakat menjadi imbas kekeliruan tersebut.[KB]