PUSPEN TNI (9/12),- Tentara Nasional Indonesia memberi kesempatan kepada Mahasiswa berprestasi untuk menjadi Perwira TNI melalui Program Mahasiswa Beasiswa TNI Calon Pendidikan Pertama Perwira Prajurit Karier (Pa PK).

Persyaratan dan Status Mahasiswa Beasiswa meliputi : Warga Negara Indonesia Pria/Wanita (bukan Prajurit TNI, anggota POLRI dan PNS ;  Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ; Setia dan Taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ; Kedokteran Umum minimal sudah Sarjana Kedokteran, S.1 lainnya minimal mencapai 110 SKS dan D.3 minimal mencapai 80 SKS ; IPK minimal : 2,40 S.1 (Kedokteran Umum) ; S.1 lainnya 2,80 dan D.3   2,70 ; Usia minimal pada saat menerima tunjangan beasiswa : Kedokteran Umum 27 tahun, S.1 lainnya 25 tahun dan D.3  23 tahun ; Berkelakuan baik, sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba ; Tinggi badan minimal 163 cm bagi Pria dan 155 cm bagi Wanita ; Sanggup tidak menikah selama mengikuti Program Mahasiswa Beasiswa ; Tunjangan Rp. 750.000,-/bulan dan bantuan skripsi Rp. 1.000.000,- ; Waktu mendapat tunjangan : Dokter Umum 4 tahun, S.1 lainnya 3 tahun, D.3 dua tahun ; Setelah menyelesaikan program studi, wajib mengikuti Dikma Pa PK TNI.

Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 s.d 31 Desember 2009 bertempat di Ajendam / Ajenrem / Makodim / Lantamal / Lanal / Lanud setempat/terdekat.   Penjelasan lebih rinci dapat ditanyakan di tempat pendaftaran (Panitia Daerah di tiap Provinsi) atau website www.tni.mil.id

Oleh: Depohar 50

Pada akhirnya, pendidikan menjadi semata urusan jual beli.

Aturan investasi di Indonesia membolehkan asing memiliki saham hingga 49 persen dalam lembaga pendidikan kita. Pendidikan di era globalisasi pun erat dikaitkan dengan pendidikan yang berbau-bau asing.
Globalisasi memang telah masuk ke dalam seluruh sektor kehidupan masyarakat dengan berbagai cara. Hanya tinggal sedikit sektor usaha yang murni haram bagi investasi asing.
Pendidikan dan kesehatan adalah beberapa sektor jasa yang sejak beberapa tahun lalu terbuka bagi investor asing.

Dalam UU Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 dan Perpres No.77 tahun 2007 mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, pendidikan adalah salah satu sektor dimana asing boleh memiliki saham dalam lembaga pendidikan dasar, menengah, tinggi maupun pendidikan non formal hingga 49 persen.

Masih segar dalam ingatan kita saat masyarakat cukup kuat melakukan penolakan atas Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP). Pihak kampus, kalangan pendidik maupun pemerhati dunia pendidikan merasakan dalam UU BHP aroma liberalisasi amat kuat tercium. Salah satu implikasi dari UU tersebut adalah lembaga pendidikan asing yang terakreditasi dapat mendirikan BHP di Indonesia dengan menjalin kerjasama dengan BHP yang ada dalam negeri.

Dua produk hukum di atas memberikan landasan bagi munculnya liberalisasi dan komersialiasi pendidikan. Liberalisasi dan komersialisasi pun tidak hanya bisa dilakukan oleh pihak asing, entitas bisnis lokal pun dapat melakukannya. Bisnis adalah bisnis. Pelakunya lokal maupun asing, muaranya tetap sama, pendidikan mahal bagi masyarakat.

Kini hampir satu tahun sejak disahkannya UU Badan Hukum Pendidikan yang ditandatangani pada 17 Desember 2008 di DPR.
UU BHP masih menimbulkan kekhawatiran sebagian masyarakat akan dampaknya pada dunia liberalisasi dunia pendidikan kita.

Mantan rektor Universitas Gadjah Mada, Prof Dr Sofian Effendi, MPIA, dalam sebuah MUSIRON/REPUBLIKA diskusi pernah mengungkapkan kekhawatiran akan dampak liberalisasi pendidikan. “Jika semua pendidikan asing diperbolehkan mendirikan pendidikan maka siapa yang akan bertanggungjawab menanamkan nilainilai bangsa seperti nasionalisme dan cinta tanah air,” tuturnya.

Salah satu mekanisme dari BHP untuk memperoleh dana operasional adalah dengan menarik investor dan membuka diri terhadap investasi pihak luar.
Investor tentunya hanya akan memilih untuk menginvestasikan uangnya pada bisnis yang mendatangkan untungkan baginya.

Indonesia dengan penduduknya yang 220 juta jiwa tentunya merupakan pasar yang menggiurkan, tak terkecuali untuk sektor pendidikan. Sektor pendidikan adalah sektor yang menggiurkan karena pendidikan merupakan kebutuhan tidak terelakkan. “Bisnis” pendidikan ini sangat menggiurkan mengingat pasar pendidikan tidak pernah kehilangan konsumen, meskipun di saat krisis.

Meskipun demikian untuk menginvestasikan dananya, investor butuh suatu kepastian yakni dasar hukum. Untuk itulah pengubahan bentuk institusi pendidikan menjadi badan hukum adalah hal yang urgen untuk menarik investor.

Sebenarnya, terdapat dua pemahaman mengenai liberalisasi pendidikan. Direktur Institute for Education Reform Universitas Paramadina, Utomo Dananjaya, memaparkan, pemahaman yang pertama adalah ideologi pendidikan yang memberi ruang yang luas agar siswa bebas mengembangkan diri.
Sementara pemahaman lainnya merupakan liberalisasi dalam konteks liberalisasi pendidikan dari sisi ekonomi.

Sayangnya yang marak tengah terjadi di Indonesia adalah liberalisasi pendidikan dari konteks ekonomi. “UU BHP adalah liberalisasi ekonomi, ‘menswastakan’ universitas negeri.
Kebijakan ini, bagian dari memenuhi tuntutan IMF saat Indonesia menandatangani Letter of Intent pada 1998,” ujar dia.

Sebelum BHP, liberalisasi di pendidikan tinggi, dirintis melalui universitas yang berbentuk BHMN (badan hukum milik negara). Prinsipnya sekian banyak kursi di Perguruan Tinggi Negeri disediakan untuk calon mahasiswa atau orangtua yang mampu bayar. Akibatnya, lima universitas negeri seperti UI, IPB, ITB, UGM, Erlangga, menjual kursi sesuai dengan kemampuan pasar, dan mengurangi kesempatan anak cerdas namun miskin dari perdesaan yang tak mampu bayar. Mereka tak bisa masuk. Istilah pendidikannya, lanjut dia, tertutup akses ke perguruan tinggi terbaik. “Tertutup kesempatan mobilitas sosial untuk rakyat biasa. Kesempatan yang dulu terbuka, sehingga misalnya Bambang Sudibyo (mantan mendiknas) jadi doktor, sekarang tertutup,”ujar Utomo.

Khusus untuk pendidikan tinggi, liberalisasi pendidikan merupakan buah dari General Agreement on Trade Services (GATS), kesepakatan yang akhirnya disepakati anggotaanggota World Trade Organisastion, termasuk Indonesia.
Negara-negara maju seperti AS, Australia dan Inggris adalah tiga negara yang diuntungkan dengan liberalisasi sektor pendidikan. Negara-negara ini meraup keuntungan dengan ekspor jasa pendidikan.

Pada tahun 2000 saja, ekspor jasa pendidikan Amerika mencapai 14 miliar atau 126 triliun rupiah. Di Inggris sumbangan pendapatan dari ekspor jasa pendidikan mencapai 4 persen dari penerimaan sektor jasa negara tersebut.

Apalagi tingkat partisipasi pendidikan tinggi hanya 14 persen dari jumlah penduduk usia 19-24 tahun. Masih jauh tertinggal jika dibanding Malaysia dan Filipina yang sudah mencapai 38-40 persen.
Tak heran jika Indonesia menjadi target yang mengoda bagi negara eksportir jasa pendidikan dan pelatihan.

Tinggal kesiapan Indonesia sebagai negara yang menjadi target bagi ekspansi bisnis pendidikan lembaga pendidikan luar negeri. Menyiapkan diri memiliki lembaga pendidikan lokal yang tak kalah mutunya.
Bersama-sama asing menjadi lembaga pendidikan profit atau tetap mengemban misi pendidikan yang tidak semata bisnis yang mengeruk keuntungan?

Oleh: Wulan Tunjung Palupi

Tari Buyung pada Seren Taun

Pagelaran upacara adat Sunda yang bertajuk “Seren Taun” ini puncaknya jatuh pada tanggal 10 Desember 2009. Acara ini yang diprakarsai oleh Yayasan Tri Panca Tunggal, diikuti oleh berbagai kelompok budaya di tanah air.

Sejak tanggal 5 Desember 2009 kemarin sudah ada pementasan-pementasan acara kesenian diantaranya oleh Sekolah Internasional “Glabal” Jakarta, yang memang sudah 2 kali mengirimkan para siswanya untuk ambil peran mengisi acara. Suku Baduy Dalam menampilkan acara angklung baduy.

Gunungan Hasil Bumi

Sampai pada hari ini 9 Desember 2009, terlihat sudah semakin banyak pengunjung dari berbagai daerah. Pengunjung bukan hanya dari wisatawan domestik namun juga telah banyak wisatawan asing yang ikut datang menyaksikan berbagai kegiatan sebelum hari “H”.

Disamping pagelaran Seni dan Budaya juga diadakan Bazaar dan Pameran. Bermacam pameran jenis karya seni ikut ditampilkan seperti seni lukis, seni patung dan batik. Juga bazaar berbagai jenis produk daerah setempat dan luar daerah seperti karya pengrajin dari Banten.

Beberapa kelompok kesukuan ikut ambil bagian mengirimkan wakilnya lengkap dengan atribut masing-masing. Yang banyak menarik minat pengunjung adalah kelompok dari suku Baduy Dalam dan “Dayak Indramayu”.

Dayak Segandu Indramayu

Khusus untuk kelompok yang menyebut dirinya “Dayak Indramayu”, kelompok ini baru muncul sekitar tahun 2002 yaitu terbentuk sebenarnya dari keluarga asal Indramayu ini yang mengasingkan diri dengan hidup dari alam, tanpa listrik dan teknologi. Kelompok ini memiliki pengikut berjumlah 100 orang.

Beberapa stasiun TV dan Media Cetak telah datang dan meliput beberapa kegiatan dari mulai pembuatan anyam-anyaman dan berbagai pernak-pernik upacara adat. Kesempatan seperti ini juga aku manfaatkan untuk bertemu beberapa rekan lama yang memiliki hobby fotografi. Mereka biasa membawa peralatan komplit dan dengan model yang terbaru membuat aku hanya bisa berdecak kagum (juga gemes pengen punya).

Acara puncak pada tanggal 10 Desember 2009 besok, adalah arak-arakan petani membawa hasil bumi dari mulai untaian padi diikat dan digotong menggunakan pikulan (rangkong), ada juga yang disusun dalam tampah. Iring-iringan ini kemudian masuk ke lokasi upacara disamping kanan Gedong Paseban.

Para pejabat daerah dan pusat yang menghadiri upacara ini atas undangan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menempati tempat khusus tamu dan pejabat penting.

Upacara dibuka oleh sesepuh Yayasan Tri Panca Tunggal yaitu Bapak Jatikusumah ditandai dengan menerima rangkaian padi dari petani, kemudian rangkaian padi tersebut dimasukkan kedalam lesung untuk ditumbuk agar pecah kulit luarnya.

"Nutu", menumbuk padi

Setelah upacara ritual diteruskan dengan beramai-ramai mayarakat bergantian memegang alu menumbuk padi dalam lesung yang umum pada acara ini disebut “Nutu”.

Satu hal yang tak terlupa di zaman SD dulu adalah saat upacara, baik upacara bendera setiap hari Senin atau upacara hari-hari besar nasional seperti hari Kartini, hari Pendidikan Nasional, hari Kebangkitan Nasional, dan lain-lain. Hampir setiap upacara, pasti ada saja murid-murid yang di-strap di halaman depan lapangan upacara. Itulah yang bikin upacara (khususnya upacara bendera setiap hari Senin) sebagai pengalaman mengesankan sekaligus menjengkelkan yang tak terlupakan.

Sudah merupakan sebuah aktivitas rutin kala itu bagi segenap warga sekolah dasar Islam NDM, pada setiap hari Senin pagi tepat pada pukul 07.00, diadakan upacara bendera di halaman sekolah berukuran sedang. Sebagaimana halnya perilaku dan tingkah polah anak SD pada umumnya, perlu dikomandoi bu guru dan pak guru dengan teriakan dan ancaman pecutan penggaris kayu atau rotan terlebih dahulu barulah kami -para murid-murid- bisa berbaris rapi dan diam.

Regu kelas 6 berada di sisi sebelah selatan halaman. Sementara kelas 5 berada di sisi sebelah barat halaman paling ujung selatan. Kemudian berturut-turut di sisi sebelah utaranya diikuti regu kelas 4 dan kelas 3. Kelas 1 dan kelas 2 berada di sisi sebelah utara halaman. Sedangkan sisi sebelah timur diperuntukkan kepada Bapak / Ibu guru serta para petugas upacara. Khusus bagi yang terlambat, diminta membuat barisan kelompok sendiri di sela-sela antara kelompok kelas 3 dan kelas 2. Terkadang, siswa yang terlambat disuruh berada di luar sekolah menunggu pintu gerbang dibuka seselesainya upacara.

Upacara dimulai dengan pembukaan dan pembacaan urutan acara serta tata tertib upacara oleh petugas protokol setelah semua peserta upacara berbaris rapi dan diam (meskipun terpaksa). Selanjutnya, pemimpin upacara memasuki lapangan upacara dilanjutkan kemudian dengan masuknya pembina upacara ke lapangan upacara didampingi petugas pembawa teks Pancasila yang berdiri di sebelah kanan pembina. Pembacaan doa dilangsungkan sesudahnya oleh petugas dilanjutkan dengan Hening Cipta. Acara kemudian berlanjut dengan pengibaran bendera merah putih oleh tiga orang petugas. Saat bendera di-kerek atau ditarik untuk dikibarkan, semua peserta upacara diminta hormat oleh pemimpin upacara sambil diiringi nyanyian lagu Indonesia Raya (entah versi yang mana; 3 atau 2 stanza. Aku tidak paham). Selesai pengibaran bendera, acara dilanjutkan dengan pembacaan pembukaan UUD 1945 oleh petugas (dulu aku sampai hafal di luar kepala saking seringnya dengar meskipun panjang) dan pembacaan Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Setelah peserta upacara diistirahatkan di tempat, acara bersambung dengan amanat pembina upacara.

Pada sesion amanat pembina upacara ini biasanya diisi dengan nasehat-nasehat, motivasi-motivasi, atau pesan-pesan positif dari Bapak / Ibu guru yang bertugas. Bagi kami waktu itu, inilah inti upacara karena biasanya memakan waktu antara 10-20 menit. Selesai membacakan amanat, pembina meninggalkan lapangan upacara diikuti dengan pemimpin upacara yang juga meninggalkan lapangan upacara.

Acara berikutnya adalah ”hiburan”. ”Hiburan” yang kami maksud bagi kami ketika itu adalah acara Lagu Wajib. Aku dan kawan-kawan saat itu paling senang jika sampai pada sesion ini karena rata-rata anak-anak suka nyanyi. Khusus bagiku, acara nyanyi ini menjadi media untuk berteriak sekencang-kencangnya sambil bermain-main (baca: celelekan_jawa). Lagu-lagu yang kami nyanyikan terdiri dari 2 jenis. Pertama, lagu wajib nasional (aneka lagu-lagu jadul nasional seperti Bangun Pemuda-Pemudi, Maju Tak Gentar dll) dan kedua lagu Mars NDM.

Teks lirik lagu Mars NDM ketika itu (entah sekarang sudah ganti atau belum) kalau tidak salah (mohon koreksi) sebagai berikut:

pelajar NDM semua….

putra-putri yang sanggup belajar,

marilah kita maju bersama-sama

mengorbankan tenaga

bekerja seia sekata

untuk nusa dan bangsa kita

berjuang dengan tanpa bimbang

terus sambil berdoa (terus tampil ke muka)

majulah, majulah pelajar NDM..!!!

jaga sungguh namamu

pegang teguh AGAMAmu

ingatlah kewajibanmu

Selesai menyanyi maka upacara ditutup. Namun, Sebelum petugas protokol / MC menutup upacara, biasanya ada acara pengumuman-pengumuman jika memang ada pengumuman penting yang akan disampaikan. Jika tidak ada, maka acara berikutnya penutupan dan ”eksekusi” peserta upacara yang ”tidak disiplin”.

Acara eksekusi inilah yang dulu sering menghantui kami, murid-murid. Kategori tidak disiplin yang harus memperoleh sanksi / hukuman / eksekusi antara lain jika murid peserta upacara terlambat atau tidak lengkap emblem-emblem seragamnya atau saltum (salah kostum seragam).

Emblem-emblem yang wajib dipenuhi dan dipakai setiap murid peserta upacara adalah mengenakan hem putih dan bawahan merah dilengkapi badge berlogo SD yang menempel di depan kantong saku sebelah kiri serta badge lokasi di sisi kanan lengan kemeja hem. Tak cukup itu, murid juga harus mengenakan dasi dan topi serta sabuk dan sepatu hitam lengkap dengan kaos kaki putih.

Jika tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka harus bersiap distrap atau dieksekusi di depan halaman sekolah (lapangan upacara di depan seluruh peserta upacara). Aku tidak terlalu ingat hukuman apa saja yang diterima jika tidak disiplin itu karena aku hampir tidak pernah melanggar. Seingatku, beberapa hukuman itu mulai sekedar nasehat dan peringatan, menulis teks tertentu, menjadi petugas upacara untuk upacara selanjutnya, memakai kantong plastik atau kresek jika tidak mengenakan kaos kaki, memakai tali rafia sebagai pengganti sabuk jika tidak mengenakan sabuk, push up, sit up, lari keliling halaman, dijenggit, dijewer, atau hafalan surat pendek. Entah hukuman itu mendidik atau tidak, aku tidak terlalu paham karena aku bukan pengamat pendidikan dan peneliti pendidikan. Silakan kawan-kawan menilai sendiri.

Demikianlah upacara yang selalu kuingat. Penuh kesan dan pesan. Sehabis itu, upacara bagiku bukanlah hal yang mengesankan lagi. Kini jika disuruh upacara, dengan berbagai alasan aku selalu mencoba menghindar mengikutinya. Terakhir kali aku hormat bendera pada saat upacara 17 Agustus kelas 3 SMA. Sedangkan terakhir kali menyanyikan lagu Indonesia Raya pada saat acara widusa Sarjana di dalam auditorium UNS, tanggal 2  Desember 2008 (sempat salah ucap teks dua kali karena sudah tidak hafal). Upacara ditutup, peserta dibubarkan. Bubaar Jalan!

(ahmedfikreatif)

TIK sebagai Bagian Budaya Para Pendidik

Yogyakarta, Rabu (9 Desember 2009) — Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) telah memasukkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke dalam salah satu program prioritasnya. TIK dianggap memiliki peran besar dalam upaya memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan. TIK memungkinkan terjadinya proses belajar efektif, menyediakan akses pendidikan untuk semua, memfasilitasi terjadinya proses belajar kapan saja dan di mana saja.

Sekretaris Jenderal Depdiknas Dodi Nandika mengatakan, pemanfaatan TIK hendaknya tidak hanya berkutat pada penyediaan perangkat keras saja. Menurut dia, TIK hendaknya diletakkan sebagai aspek kultur dan budaya para pendidik. “Tantangan terbesar kita bukan pada perangkat keras dan jaringan, tetapi bagaimana budaya TIK menjadi bagian dari para guru kita dalam memberikan proses-proses pembelajaran di kelas – kelas,” katanya saat mewakili Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) pada pembukaan International Symposium On Open, Distance, and E-Learning (ISODEL) 2009 di Hotel Sheraton, Yogyakarta, Rabu (9/12/2009).

Membacakan sambutan tertulis Mendiknas, Dodi menyampaikan, pemanfaatan TIK untuk pendidikan terjadi melalui empat tahapan yaitu konektivitas, transaksi, kolaborasi, dan transformasi. Pemerintah, kata dia, telah dan akan terus memfasilitasi terjadinya konektivitas, salah satunya melalui Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas). Dia menyebutkan, saat ini Jardiknas telah menghubungkan 25.382 titik yang terdiri atas lebih dari 18.080 sekolah jenjang SD, SMP, SMA/SMK, dan 363 perguruan tinggi, 939 kantor dinas pendidikan di tanah air, serta 6.000 guru. “Ke depan jumlah ini masih akan bertambah,” katanya.

Sementara, lanjut Dodi, pada tahap transaksi, pemanfaatan TIK akan memberikan akses dan kemudahan terjadinya pertukaran dan kesempatan berbagi pengetahuan antar berbagai pihak dalam komunitas pendidikan. Kolaborasi merupakan tahapan berikutnya dalam pemanfaatan TIK untuk pendidikan. “Pemanfaatan TIK dalam pendidikan tidak pernah luput dari jaringan kerja sama yang kuat dalam bentuk jejaring atau konsorsium pendidikan yang melibatkan berbagai pihak dan sektor,” katanya.

Adapun pada tahap transformasi, Dodi menjelaskan, TIK merupakan pengungkit dari proses transformasi pendidikan menuju pendidikan modern. “TIK membawa beragam perubahan dalam tradisi dan budaya pendidikan yang harus dicermati dengan bijak oleh berbagai pihak yang terlibat,” katanya.

Dodi mengatakan, dengan TIK, perguruan tinggi diharapkan dapat bertransformasi menjadi perguruan tinggi kelas dunia, dan sekolah-sekolah menjadi sekolah berstandar internasional yang memiliki daya saing dalam percaturan pendidikan tingkat global. “Keberhasilan proses transformasi budaya pendidikan di tanah air akan tercapai jika TIK tidak ditempatkan sebagai teknologi yang kosong. Untuk itu, diperlukan konten yang mengisi teknologi tersebut, serta sumber daya manusia terutama guru yang terampil memanfaatkan teknologi secara tepat, sehingga peningkatan kualitas pembelajaran dapat dicapai,” katanya.

Dodi menambahkan, sejak tahun 2008 Depdiknas telah berkolaborasi dengan Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) dalam menyediakan konektivitas untuk sekolah melalui Program Desa Berdering. Sinergi antara program desa berdering dan Jardiknas saling melengkapi. “Program Desa Berdering memperkuat dengan telepon, kami memperkuat sekolah dengan jaringan internetnya, sehingga guru – guru, siswa – siswa, dapat belajar dari internet dibackup oleh Jardiknas. Mudah – mudahan makin sempit desa – desa yang tidak dapat diakses oleh jaringan telekomunikasi. Ini sangat penting, bukan hanya di pendidikan, tetapi berbagai aspek kehidupan seperti hubungan individu, perdagangan transaksi, dan sosial,” katanya.

Menjawab pertanyaan wartawan usai acara, Dodi mengatakan, pelaksanaan program TIK yang tertuang pada rencana strategis (Renstra) Depdiknas 2004 – 2009 ini didanai murni dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Di sisi lain, pemerintah terbuka dalam menjalin kerja sama dengan pihak manapun. “Kami tidak sama sekali mengandalkan bantuan luar negeri. Adapun dalam kerja sama kami welcome,” ujarnya.

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Depdiknas Lilik Gani menyampaikan, terkait Program 100 Hari Depdiknas untuk menyediakan konektivitas TIK bagi 17.500 sekolah, per 8 Desember 2009 telah terhubung 17.324 titik. Dia merinci, sebanyak 8.307 jenjang SD, 5.284 SMP, 1.586 MI, dan 2.147 MTs. “Jadi sudah 98,99 persen,” katanya.

Lebih lanjut Lilik menyebutkan, jika digabung dengan sebanyak 7.222 titik di jenjang SMA/MA/SMK total yang terkoneksi sebanyak 24.546 titik. “Program 100 Hari hanya untuk SD dan SMP sederajat,” ujarnya.***

Sumber: Pers Depdiknas

Mendiknas: Seseorang Dituntut Memiliki Keseimbangan Literasi

Jakarta, Selasa (8 Desember 2009) — Seseorang tidak hanya dituntut untuk memiliki literasi dalam bentuk ekspresi fisik saja. Lebih dari itu, dia dituntut untuk memiliki keseimbagan literasi dalam bentuk kecerdasan mata hati.

“Bisa jadi seseorang itu tidak mampu membaca dan menulis, memahami ilmu – ilmu yang terkodifikasi, tetapi dia mampu memahami hakekat kehidupan. Dia pun juga punya ilmu, hanya saja keaksaraannya tidak dalam bentuk keaksaraan fisikal literasi, tetapi keaksaraannya dalam bentuk ketajaman mata hati,” kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh pada kegiatan Temu Nasional ‘Aksara Membangun Peradaban’ di Depdiknas, Jakarta, Selasa, (5/12/2009) malam.

Mendiknas mengatakan, kemampuan membaca dan menulis tetap penting karena dengan kemampuan membaca dan menulis itu berarti seseorang memiliki semakin banyak pintu – pintu untuk memasuki rumah – rumah keilmuan. Namun, lanjut Mendiknas, meminjam istilah penulis dan futurolog Amerika, Alvin Toffler, iliterasi pada abad ke-21 bukanlah mereka yang tidak bisa membaca dan menulis, tetapi mereka yang tidak bisa learn, unlearn, dan relearn. “Kata dasarnya adalah belajar,” ujarnya.

Lebih lanjut, kepada 300 peserta Temu Nasional, Mendiknas menjelaskan, dengan pergeseran membaca dan menulis ke belajar itu maka seseorang tidak lagi terikat dan terbatas pada kemampuan memahami fenomena – fenomena keilmuan yang terkodifikasi saja. “Dia pun juga dituntut untuk bisa memahami keilmuan – keilmuan yang tidak terkodifikasi atau tacit,” katanya.

“Saudara – saudara kita yang mungkin bisa jadi mengalami disability di dalam membaca dan menulis karena persoalan fisik, tetapi bisa jadi mereka memiliki ketajaman hati yang jauh lebih tajam dibandingkan dengan kita yang bisa membaca dan menulis karena saudara – saudara kita justru memanfaatkan tacit-nya itu sebagai salah satu pintu masuk ke dalam dunia keilmuannya,” kata Mendiknas.

Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (Dirjen PNFI) Depdiknas Hamid Muhammad menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya mengevaluasi kinerja gerakan nasional pemberantasan buta aksara sesuai dengan target yang diamanatkan dalam Inpres No.5 Tahun 2006 tentang gerakan nasional percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pemberantasan buta aksara (GNP-PWB/PBA) sekaligus dalam rangka sosialisasi hasil – hasil pengembangan pendidikan keaksaraan selama ini.

Hamid menjelaskan, pendidikan keaksaraan adalah komitmen internasional yang tertuang dalam deklarasi Dakkar yang mengamanatkan untuk menurunkan separuh jumlah penduduk buta aksara di masing – masing negara anggota UNESCO pada tahun 2015. Kebijakan ini, kata dia, direspon oleh Pemerintah Indonesia dengan dikeluarkannya Inpres No.5 Tahun 2006 tersebut, serta penyediaan anggaran yang cukup signifikan selama empat tahun terakhir ini. “Target pengurangan jumlah penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas menjadi 5 persen,” katanya.

Lebih lanjut Hamid mengatakan, penurunan angka buta aksara tersebut merupakan hasil dari program percepatan pemberantasan buta aksara yang diselenggarakan di seluruh tanah air antara lain pemberantasan buta aksara (PBA) di daerah transmigrasi, pesisir, sekitar hutan, kepulauan, dan perbatasan. Selain itu, PBA bagi masyarakat perkotaan yang belum terlayani, PBA bagi santri pesantren tradisional dan PBA bagi komunitas adat terpencil dan tertinggal.

Hamid menyebutkan, kebanyakan penduduk dewasa yang buta aksara adalah perempuan. “Jumlahnya sekitar 63 persen,” katanya.

Oleh karena itu, kata Hamid, dalam pendidikan keaksaraan ini diintegrasikan pula afirmasi bagi pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan perempuan berbasis potensi lokal, pendidikan kecakapan hidup bagi perempuan marginal, pendidikan keluarga berwawasan gender, dan pendidikan pencegahan tindak pidana perdagangan orang. “Pendidikan keaksaraan mengutamakan kemitraan dengan berbagai lembaga instansi terkait termasuk memanfaatkan struktur pemerintahan hingga level terbawah,” katanya.

Hamid menyebutkan, pendidikan keaksaraan juga diselenggarakan bekerjasama denga berbagai mitra seperti tim penggerak PKK, Muslimat NU, Aisyiyah, Kowani, lembaga Al-kitab, perguruan tinggi, perusahaan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan lainya.

Hamid mengatakan, mulai tahun 2009 Indonesia menerapkan pendidikan keaksaraan untuk pemberdayaan atau literacy initiative for empowerement bersama UNESCO. “Prinsipnya adalah mengintegrasikan kegiatan pemberantasan buta aksara dengan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan hidup. Untuk itu, fokus pendidikan keaksaraan mulai tahun 2010 nanti adalah pendidikan keaksaraan berbasis pemberdayaan masyarakat,” imbuhnya.***

Sumber: Pers Depdiknas

Sistem pendidikan nasional telah kehilangan roh nasionalnya akibat kebijakannya yang bertumpu pada basis material dan formalisasi agama. Kuatnya basis material itu dipicu dorongan dari luar, sedangkan kuatnya formalisasi agama merupakan dorongan dari dalam pascareformasi politik 1998.

Kuatnya peran kapital dalam pendidikan itu ditandai oleh munculnya berbagai kebijakan yang lebih bersifat padat modal, misalnya pendidikan berbasis IT, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, sertifikasi ISO, world class university, double degree, memprivatisasi perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi badan hukum milik negara, hingga memprivatisasi semua lembaga pendidikan melalui pengesahan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Semua kebijakan itu lalu membentuk watak pendidikan menjadi korporasi, menutup akses orang miskin untuk mendapat layanan pendidikan, praksis pendidikan pun menjadi monoton, kering, tidak berpijak pada budaya masyarakat. Fungsi pendidikan sebagai proses integrasi bangsa terabaikan.

Dampak kuatnya peran kapital itu secara institusional, cara menilai kinerja Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) pun hanya dari satu sisi, yaitu daya serap anggaran, tidak dilihat bagaimana implikasi penggunaan anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan secara gagasan, Depdiknas menempatkan perolehan sertifikasi ISO sebagai simbol keberhasilan pengelolaan lembaga pendidikan. Padahal, selain sertifikat ISO tidak gratis (padat modal), juga standardisasi proses pendidikan akan menumpulkan kreativitas guru, inovasi, serta menghilangkan model-model pendekatan nonmanajerial (humanis, budaya, nilai, dan lainnya) karena semua harus berjalan sesuai dengan standar baku yang sudah ditentukan asesor.

Memerdekakan manusia

Ki Hadjar Dewantara, pendiri Perguruan Tamansiswa sekaligus salah seorang peletak dasar sistem pendidikan nasional, menyatakan, maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk perikehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan (rakyat). Dalam pendidikan harus diingat, kemerdekaan bersifat tiga macam, yaitu berdiri sendiri (zelfstandig), tidak tergantung orang lain (onafhankelijk), dan dapat mengatur diri sendiri (vrijheid, zelfbeschikking).

Implikasi konsep Ki Hadjar adalah pendidikan harus mampu menumbuhkan makhluk sosial agar dapat menjadi bagian integral masyarakat-bangsa. Karena itu, dalam praksis, proses pendidikan tidak dibangun berdasarkan prinsip persaingan, tetapi kerja sama. Karena itu, model-model pendidikan melalui permainan itu penting karena permainan selalu mengajarkan kerja sama antartim.

Konsep Ki Hadjar itu diturunkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pokok-pokok Pengajaran di Sekolah. Ini berbeda dari tujuan pendidikan nasional dalam UU No 20/2003 tentang Sisdiknas yang lebih membentuk manusia sebagai makhluk individu. Konsekuensinya, kebijakan turunannya diarahkan untuk membentuk manusia sebagai makhluk individu yang harus bersaing dengan sesama. Kebijakan pendidikan seperti ini menciptakan segregasi masyarakat berdasarkan basis ekonomi (mampu dan tidak mampu). Padahal, Ki Hadjar mengingatkan, sekolah itu bukan toko, tetapi perguruan (tempat guru tinggal atau dapat diartikan tempat studi). Sebagai tempat studi, siapa saja bisa datang untuk menimba ilmu. Kalau toko, hanya mereka yang punya uang yang dapat mengakses, yang tidak punya uang hanya menonton.

Formalisasi agama

Faktor internal yang turut menghilangkan ciri nasional sistem pendidikan kita adalah kuatnya keinginan sebagian kelompok untuk membentuk sistem pendidikan yang lebih agamis dan itu terakomodasi dalam UUD 1945 hasil amandemen. Ayat 2 Pasal 31 UUD 1945 yang asli mengatakan, ”Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional; yang diatur dengan undang-undang”. Tetapi Ayat 3 Pasal 31 UUD 1945 diamandemen menyatakan, ”Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Implikasi kedua pasal itu jelas berbeda terhadap turunannya (Sisdiknas) dan kebijakan lain.

Pada tingkat praksis kita melihat, dari soal seragam (bagi siswi, pakaian bawah harus sampai menutup tumit), salam pembuka/penutup di kelas, pilihan jenis kegiatan di sekolah, sampai pengaturan tempat duduk di ruang kelas kini banyak didasarkan pada pandangan agama. Ironisnya, praksis pendidikan semacam itu justru lebih kuat terjadi di sekolah-sekolah negeri yang seharusnya lebih universal dan netral sehingga dapat menjadi pilihan pertama bagi orangtua yang bermacam latar belakang agama, suku, maupun budaya untuk menyekolahkan anaknya tanpa ada sekat apa pun. Mereka yang ingin menyekolahkan anaknya dengan tujuan sekaligus memperkuat keimanan dapat memilih sekolah swasta berbasis agama.

Perkembangan sekolah saat ini membuat minoritas (di daerahnya) memilih sekolah swasta yang sesuai dengan agamanya. Akibatnya, tanpa disadari, orang ditarik ke kelompok masing-masing. Padahal, sekolah negeri seharusnya menjadi ruang terbuka bagi siapa pun untuk membangun interaksi sosial dan integrasi bangsa tanpa mengalami sekat agama, suku, agama, maupun ekonomi. Kebijakan pendidikan yang menciptakan segregasi masyarakat berdasarkan kemampuan ekonomi dan agama jelas kurang menguntungkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kebangsaan perlu mendapat perhatian serius di sekolah negeri agar lulusannya memiliki jiwa kebangsaan yang luas dan tidak makin kerdil.

Kini diperlukan menteri pendidikan yang punya visi tentang bangsa dan negara sehingga menjadikan pendidikan sebagai proses integrasi bangsa. Pendidikan harus dikembalikan sebagai proses kebudayaan, bukan korporasi yang diukur dengan sertifikasi ISO. Juga kembalikan sekolah negeri menjadi milik publik agar dapat diakses semua warga (apa pun agama dan kemampuan ekonominya). Kita juga memerlukan presiden yang peduli pendidikan.

Darmaningtyas Aktivis Pendidikan

sumber : http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/05/02/0417438/hilangnya.sistem.pendidikan.nasional

Pendidikan sebagai usaha sadar yang sistematis-sistemik selalu bertolak darisejumlah landasan serta pengindahan sejumlah asas-asas tertentu. Landasan dan asas tersebut sangat penting, karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap perkembangan manusia dan masyarakat bangsa tertentu. Beberapa landasan pendidikan tersebut adalah landasan filosofis, sosiologis, dan kultural, yang sangat memegang peranan penting dalam menentukan tujuan pendidikan. Selanjutnya landasan ilmiah dan teknologi akan mendorong pendidikan..

DOWNLOAD

Fungsi Manajemen Perpustakaan Sekolah
Menurut Agus Sutoyo dan Joko Santoso (2001:189) “Manajemen perpustakaan adalah suatu proses kegiatan yang dilaksanakan perpustakaan untuk mencapai sasaran seefisien mungkin dengan mendayagunakan semua sumber daya yang ada, meliputi SDM, sarana, metode, serta dana”. Dengan demikian manajemen perpustakaan sekolah juga melaksanakan hal-hal tersebut disertai dengan pencapaian tujuan pendidikan maupun tujuan sekolah. melalui jasa layanannya dan kegiatan perpustakaan lainnya yang menunjang kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di sekolah, sehingga perpustakaan memang merupakan salah satu sarana sumber belajar yang harus dikelola dengan manajemen terbaiknya.

Sedangkan menurut Sutarno (2006:20), manajemen perpustakaan adalah pengelolaan perpustakaan yang didasarkan kepada teori dan prinsip-prinsip manajemen. Teori manajemen adalah suatu konsep pemikiran atau pendapat yang dikemukakan mengenai bagaimana ilmu manajemen untuk diterapkan dalam suatu
organisasi. Sedangkan prinsip-prinsip manajemen adalah dasar atau asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dalam manajemen. Dikaitkan dengan pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa manajemen perpustakaan tidak semata-mata berdasarkan teoritis tetapi bagaimana mengimplementasikan teori tersebut dalam praktek operasionalnya. Dalam kenyataannya tidak semua teori dapat diterapkan
sepenuhnya, tetapi perlu modifikasi dan penyesuaian diantara keduanya.

Manajernen perpustakaan (Abdul Rahman Saleh dan Fahidin, 1995) maupun perpustakaan sekolah (Soelistia, dkk, 1995) melaksanakan fungsi manajemen sebagai dasar pengelolaannya, yaitu planning (perencanaan), organizing(pengorganisasian), staffing (pengaturan staf), directing (pengarahan), dan
controlling (pengendalian). Lebih lanjut Soelistia, dkk (1995-26-3-21) menjelaskan tentang manajemen perpustakaan sekolah yang berpedoman pada lima aspek tersebut, intisari penulisannya berikut ini:

1. Perencanaan (Planning)
Perencanaan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam proses pengelolaan perpustakaan sekolah. Ada beberapa hal penting yang harus dipikirkan dalam tahap perencanaan, yaitu:
a. Menentukan tujuan perpustakaan sekolah
Dalam menentukan tujuan, pustakawan sekolah dapat bekerjasama dengan guru untuk menentukan materi atau bahan-bahan yang sesuai dengan tingkat pendidikan, untuk menentukan keterampilan yang dibutuhkan oleh siswa, untuk membantu dalam penyediaan bahan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.
b. Mengidentifikasi pemakai perpustakaan sekolah yang akan dilayani, dan mengelola perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan para pemakainya.
Bahan-bahan atau sumber informasi yang ada di perpustakaan perlu diatur sebaik mungkin sehingga guru maupun siswa yang memerlukannya dapat memperoleh dengan cepat, tepat, dan akurat.

2. Pengorganisasian (Organizing)
Pengorganisasian atau pengaturan perpustakaan sekolah merupakan tanggung jawab pustakawan sekolah. Organizing merupakan aspek manajemen yang menyangkut penyusunan organisasi manusia dan bahan atau materi. Kegiatan ini meliputi:
a. Pengaturan pelayanan peminjaman yang efisien kepada staf pengajar maupun siswa;
b. Menyediakan sistem yang efisien mengenai pelayanan pemesanan bahan atau koleksi yang ada di sekolah;
c. Memberikan sistem yang fleksibel bagi siswa baik perorangan maupun kelompok, serta staf pengajar untuk menggunakan perpustakaan sekolah sebagai tujuan proses belajar mengajar;
d. Menjalankan suatu sistem yang memungkinkan sumber-sumber informasi dalam bentuk perangkat keras (jika dipusatkan);
e. Mengatur produksi sumber belajar dalam perpustakaan sekolah (jika ada); dan
f. Mengawasi dan mengatur pekerjaan bagi pustakawan atau staf perpustakaan yang lain.

3. Pengaturan Staf (Staffing)
Staffing adalah kegiatan pengaturan, pemantauan, dan pembinaan staf sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan berdasarkan kemampuan dan bidang keterampilan yang dimiliki. Dalam kegiatan staffing ini, seorang pustakawan sekolah harus mengetahui teknik dan proses yang diperlukan dalam seleksi dan penerimaan staf (staff recruitment), training atau pelatihan staf, berkomunikasi dengan staf, dan pelayanan kepada staf.

4. Pengarahan (Directing)
Dalam konteks perpustakaan sekolah, pengarahan merupakan tanggung jawab pimpinan perpustakaan. Dengan kata lain peran seorang pimpinan benarbenar diperlukan dalam mendorong staf yang dipimpinnya sehingga mereka dapat bekerja seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

5. Pengendalian (Controlling)
Pustakawan sekolah harus menyadari pentingnya kontrol di suatu organisasi, termasuk perpustakaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aspek control di perpustakaan sekolah diantaranya adalah:

(1) selalu menyadari tujuan yang sedang dilaksanakan,

(2) menghindari kegiatan yang tidak efisien,

(3) evaluasi terhadap pelayanan yang telah dilakukan.

Berita di layar televisi hari ini menyoroti soal pelaksanaan demo yang akan di kerahkan oleh berbagai unsur ormas dalam menyambut hari anti korupsi sedunia di jakarta dan kota-kota besar lainnya.

Kegiatan demo ini menjadi pusat perhatian media dan masyarakat karena selain akan banyaknya peserte demo dengan melibatkan puluhan ribu massa, juga karena demo ini di pimpin oleh sejumlah tokoh ternama di negeri ini.

Para tokoh ini adalah mereka-mereka yang sangat gencar menyuarakan anti korupsi di negeri tercinta ini.

Yang menjadi permasalahan, akankah pelaksanaan demo ini berjalan dengan tertib, aman dan lancar serta tidak menimbulkan gangguan keamanan bagi masyarakat?

Ini yang patut kita waspadai. Karena dengan jumlah massa yang sangat besar ini, tidak sulit untuk disisipi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang pada akhirnya akan memanasi situasi menjadi menjurus ke arah anarkis dan mungkin lebih parah lagi dari itu.

Tapi kita berharap agar semua ini tidak terjadi. Yang demo dapat menyampaikan aspirasinya dengan tertib, pihak keamanan juga tidak terlalu di pusingkan dangan sikap demonstran yang selalu ingin memaksa menerobos barisan barikade dan terpenting lagi tidak menimbulkan korban jiwa

Yang jelas kita sebagai masyarakat yang tidak terlibat dalam aksi demo ini, harus ikut pula menanggung akibatnya, salah satunya faktor kenyamana berkendaaran menjadi sedikit terhambat karena adanya pengalihan arus lalu lintas di beberapa titik lokasi demo.

Bukan hanya itu saja, kegiatan sektor ekonomi juga sedikit terhambat, berbagai gedung perkantoran yang berdekatan dengan lokasi demo secara otomatis akan tertutup untuk umum, juga golongan pedagang kecil juga akan ikut terkena imbas dari aksi demo ini.

Jelas dengan adanya aksi demo besar-besaran seperti yang akan dilaksanakan hari ini, mau tidak mau akan berdampak pula terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat pada hari ini

Apakah ini semua sudah di pikirkan oleh para pemimpin demo dan para peserta demo?

Jawabannya tidak!

Karena mereka hanya memikirkan untuk kepentingan kelompok mereka saja dengan mengatasnamakan membela kepentingan rakyat banyak, membela kaum miskin dan membela wong cilik.

Tapi semua ini tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang ada malah pada hari pelaksanaan demo, jelas akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat termasuk yang mereka akui sebagai kaum yang di bela yaitu wong cilik.

Inilah esensi dari sebuah demokrasi di negeri ini. Membela kepentingan rakyat dengan mengorbankan kepentingan rakyat untuk memuluskan keinginan dari para pemimpin kelompok tersebut.

Inikah demokrasi?

Sudah berbulan-bulan ini kita selalu disuguhkan dagelan politik elit dari para pemimpin dan mereka para tokoh pelaku utama lewat serangkaian kasus baik pembunuhan, dan isu penyimpangan serta indikasi tindakan korupsi yang tidak pernah ada akhirnya

Dari serangkaian kasus ini saja kita sebagai rakyat sudah bisa menilai bahwa memang ada peta kekuatan dan permainan tingkat tinggi yang hanya dilakukan oleh kelompok elit masyarakat terutama yang terkait dengan berbagai masalah yang sebenarnya kita tidak pernah tahu apa permasalahan yang terjadi

Itulah kondisi politik ekonomi kita saat ini, dimana kita sebagai rakyat sedang berusaha keras bertahan dari hidup di negeri tercinta ini, tapi sebagian orang justru memanfaatkan situasi ini dengan berbagai tindakan yang merugikan negara.

Demo secara besar-besaran yang diusung oleh berbagai organisasi masa ini juga merupakan salah satu bentuk tindakan pelanggaran terhadap kepentingan rakyat.

Karena di dalamnya mau tidak mau pasti akan mengorbankan kepentingan rakyat banyak khususnya masyarakat miskin yang tetap saja hanya sebagai objek bagi kalangan elit tokoh negeri ini.

Para pelaku demo ini adalah mereka-mereka kaum elit negeri ini, yang tentu saja memiliki pendidikan yang tinggi, orang-orang yang sangat pintar membaca situasi di masyarakat, dan juga para mahasiswa yang saat sedang sedang melakukan tugasnya untuk belajar.

Mereka yang berdemo adalah orang-orang pintar, orang-orang berpendidikan dan tentu saja sudah di kenal di masyarakat

Kita sebagai rakyat hanya bisa berharap dan menunggu agar hari ini bisa berlalu lebih cepat, sehingga kegiatan demo bisa segera diakhiri dan terlebih lagi setelah hari ini tidak menimbulkan permasalahan baru yang justru akan memperpanjang daftar permasalahan di negeri ini.

Bagi mang pribadi, tidak peduli mau berdemo dengan mengerahkan ratusan bahkan ribuan massa sekalipun, karena toh itu hanya terjadi di pusat kota, hanya terjadi di Jakarta saja.

Sementara kita yang ada di daerah tetap asyik dengan kegiatan kita sehari-hari, tetap menanam padi, tetap bekerja seperti biasa, tetap melakukan aktifitas sehari-hari tanpa memperdulikan tentang aksi demo hari ini yang akan menjadi pusat perhatian dari media massa.

Paling kita hanya melihat dan menyaksikan saja di layar televisi, sambil menikmati cemilan atau makanan ringan bersama teman atau keluarga, layaknya kita menyaksikan pertandingan sepakbola antara Persib dan Persija saja

Hebat!!… Luar Biasa!!…. Pinter nih orang…. Kok Bisa yah? adalah ungkapan-ungkapan yang akan muncul saat kita menyaksikan tayangan demo ini di televisi

Sambil kita juga tidak tau harus melakukan apa selain tetap bekerja dan bekerja hari ini untuk menghidupi keluarga tercinta

Yang jelas hari ini akan banyak bermunculan aktor-aktor baru dari para pelaku demo yang menjadi bintang utama atau peran utama film kolosal berjudul DEMONSTRASI

Ahh cape dehh….. mending kita nonton lagi film 2012 ini lebih seru dan lebih menegangkan……..

This blog support by ;

• http://cantigi.wordpress.com
• http://kidungjingga.wordpress.com

Post by ;

Kumpulan kata-kata bijak ini terdiri dari pepatah, sayings, wise words, dan pandangan para ahli. Kata-kata bijak ini dipilih dari sudut pandang pendekatan belajar aktif. Karena itu, ada yang langsung dan ada yang tak langsung berhubungan dengan belajar aktif. Urutannya disusun secara acak. Sedangkan, kata kunci pada tiap kutipan diketik dengan warna biru.

Bocah Papua ini seharusnya masih berada di sekolah. Namun saat “bersenang kedua” (istirahat), ia memilih pulang ke rumah dan bermain di pantai. Mengapa? Guru masih memukul siswa? Pelajaran membosankan? Duduk, dengar, catat, hafal?

Manfaat kata-kata bijak ini adalah sebagai bahan refleksi tentang mengapa belajar aktif itu penting dan manfaat apa saja yang dapat diraih jika diterapkan pendekatan belajar aktif. Koleksi kata bijak ini kami kumpulkan untuk merayakan dalam refleksi peringatan 10 tahun dimulainya “MBS-Pakem” (Manajemen Berbasis Sekolah-Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan). Upaya beberapa “orang gila” membangkitkan kembali pendekatan CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) yang “mati suri” akibat kebijakan pejabat di Depdiknas waktu itu yang kurang mengerti makna belajar aktif ditandari dengan penataran (TOT) awal kepada para pendidik yang mewakili 3 provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan di Pacet, Mojokerto, Jawa Timur  pada akhir 2009 yang diselenggarakan Depdiknas (Pusat Kurikulum Balitbang & Direktorat Dikdas Ditjen Dikdasmen, bekerja sama dengan Unicef dan Unesco. Setelah 10 tahun sejak awal gerakan ini dimulai, kini “MBS-Pakem” telah masuk ke dalam sistem nasional karena telah menjadi program Depdiknas, dinas provinsi, berbagai NGO, yayasan persekolahan, dan sejumlah lembaga pendidikan guru.

Tiap instansi dan lembaga atau organisasi mengembangkan manajemen berbasis sekolah dan pendekatan belajar aktif menurut penekanan dan corak serta gaya sendiri-sendiri. Namun, semua upaya tak kenal lelah dan tak kenal menyerah ini berhasil mengarusutamakan kreativitas berpikir dan bertindak yang perlu ditumbuhkembangkan dalam diri anak didik agar menjadi insan kreatif yang mandiri dan mampu memecahkan masalah untuk menghadapi masa depan yang kian kompetitif dan sulit diprediksi.

Salam MBS-Pakem

S.Belen

Silahkan klik file word berikut ini! Anda tak akan menyesal.

Kata bijak ttg belajar aktif 3

Pendahuluan

Penerapan Teknologi Informasi (TI) saat ini telah menyebar hampir di semua bidang tidak terkecuali di perpustakaan. Perpustakaan sebagai institusi pengelola informasi merupakan salah satu bidang penerapan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat. Perkembangan dari penerapan teknologi informasi bisa kita lihat dari perkembangan jenis perpustakaan yang selalu berkaitan dengan dengan teknologi informasi, diawali dari perpustakaan manual, perpustakaan terautomasi, perpustakaan digital atau cyber library. Ukuran perkembangan jenis perpustakaan banyak diukur dari penerapan teknologi informasi yang digunakan dan bukan dari skala ukuran lain seperti besar gedung yang digunakan, jumlah koleksi yang tersedia maupun jumlah penggunanya. Kebutuhan akan TI sangat berhubungan dengan peran dari perpustakaan sebagai kekuatan dalam pelestarian dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang berkembang seiring dengan menulis, mencetak, mendidik dan kebutuhan manusia akan informasi. Perpustakaan membagi rata informasi dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, mengelola dan menyediakanya untuk umum.

Penerapan teknologi informasi di perpustakaan dapat difungsikan dalam berbagai bentuk, antara lain:

1.

Penerapan teknologi informasi digunakan sebagai Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan. Bidang pekerjaan yang dapat diintegrasikan dengan sistem informasi perpustakaan adalah pengadaan, inventarisasi, katalogisasi, sirkulasi bahan pustaka, pengelolaan anggota, statistik dan lain sebagainya. Fungsi ini sering diistilahkan sebagai bentuk Automasi Perpustakaan.
2.

Penerapan teknologi informasi sebagai sarana untuk menyimpan, mendapatkan dan menyebarluaskan informasi ilmu pengetahuan dalam format digital. Bentuk penerapan TI dalam perpustakaan ini sering dikenal dengan Perpustakaan Digital.

Kedua fungsi penerapan teknologi informasi ini dapat terpisah maupun terintegrasi dalam suatu sistem informasi tergantung dari kemampuan software yang digunakan, sumber daya manusia dan infrastruktur peralatan teknologi informasi yang mendukung keduanya. Dalam makalah ini selanjutnya akan membahas tentang automasi perpustakaan.

Faktor Penggerak

*

Kemudahan mendapatkan produk TI
*

Harga semakin terjangkau untuk memperoleh produk TI
*

Kemampuan dari teknologi informasi
*

Tuntutan layanan masyarakat serba “klick”

Alasan lain

*

Mengefisiensikan dan mempermudah pekerjaan dalam perpustakaan
*

Memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna perpustakaan
*

Meningkatkan citra perpustakaan
*

Pengembangan infrastruktur nasional, regional dan global.

Peranan Katalog dalam Automasi Perpustakaan

Katalog adalah keterangan singkat atau wakil dari suatu dokumen. Katalog perpustakaan elektronik adalah jantung dari sebuah sistem perpustakaan yang terautomasi. Sub sistem lain seperti OPAC dan sirkulasi berinteraksi dengannya dalam menyediakan layanan automasi. Sebuah sistem katalog yang dirancang dengan baik merupakan faktor kunci keberhasilan penerapan automasi perpustakaan.

Cakupan dari Automasi Perpustakaan

*

Pengadaan koleksi
*

Katalogisasi, inventarisasi
*

Sirkulasi, reserve, inter-library loan
*

Pengelolaan penerbitan berkala
*

Penyediaan katalog (OPAC)
*

Pengelolaan anggota

Bagaimana mengenai Layanan Referens ?

Layanan referens tidak termasuk dalam bagian yang terintegrasi dari suatu sistem automasi perpustakaan, namun yang lebih penting adalah penyediaan teknologi informasi yang digunakan dalam layanan referens. Layanan informasi referens dikembangkan dengan menyediakan koleksi dalam bentuk digital yang dikemas dalam CD-ROM dan akses informasi ke jaringan luar (LAN, WAN, Internet)

Peran CD-ROM

*

Mempercepat akses informasi multi media baik itu berupa abstrak, indeks, bahan full text, dalam bentuk digital tanpa mengadakan hubungan ke jaringan komputer.
*

Media back-up / cadangan data perpustakaan dan sarana koleksi referens bagi perpustakaan lain.

Peran Internet

*

Untuk mengakses infrormasi multimedia dalam resource internet.

*

Sarana telekomunikasi dan distribusi informasi.
*

Untuk membuat homepage, penyebarluasan katalog dan informasi.

Keperluan Pengguna

Pustakawan harus dapat melayani keperluan pengguna seperti permintaan akan akses yang lebih cepat ke informasi yang diperlukan dari dalam maupun luar perpustakaan. Dengan begitu diharapkan agar para pustakawan mahir dalam penggunaan teknologi informasi sehingga mereka dapat membantu pengguna perpustakaan dalam menemukan informasi yang diperlukan.

Apa yang harus diketahui dan dikerjakan oleh pustakawan dalam mengautomasikan perpustakaannya :

*

Faham akan maksud dan ruang lingkup dan unsur dari AP
*

Faham dan bisa mengapresiasi pentingnya melaksanakan analisis sistem yang menyeluruh sebelum merencanakan desain sistem
*

Faham akan dan bisa mengapresiasi manfaat analisis sistem dan desain, implementasi, evaluasi dan maintenance.
*

Faham akan proses evaluasi software sejalan dengan proposal sebelum menentukan sebuah sistem
*

Faham akan dan bisa mengapresiasi pentingnya pelatihan untuk staf dan keterlibatan mereka dalam seluruh proses kerja

Unsu-unsur Automasi Perpustakaan

Dalam sebuah sistem automasi perpustakaan terdapat beberapa unsur atau syarat yang saling mendukung dan terkait satu dengan lainnya, unsur-unsur atau syarat tersebut adalah :

1. Pengguna (users)

Pengguna merupakan unsur utama dalam sebuah sistem automasi perpustakan. Dalam pembangunan sistem perpustakaan hendaknya selalu dikembangkan melalui konsultasi dengan pengguna-penggunanya yang meliputi pustakawan, staf yang nantinya sebagai operator atau teknisi serta para anggota perpustakaan. Apa misi organisasi tersebut? Apa kebutuhan informasi mereka ? Seberapa melek komputerkah mereka? Bagaimana sikap mereka ? Apakah pelatihan dibutuhkan? Itu adalah beberapa pertanyaan yang harus dijawab dalam mengembangkan sebuah sistem automasi perpustakaan. Automasi Perpustakaan baru bisa dikatakan baik bila memenuhi kebutuhan pengguna baik staf maupun anggota perpustakaan. Tujuan daripada sistem automasi perpustakaan adalah untuk memberikan manfaat kepada pengguna.

Konsultasikan dengan pengguna untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan mereka. Namun perlu hati-hati terhadap penilaian keliru yang dilakukan oleh pengguna mengenai kebutuhan dan persepsi tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh suatu sistem komputer . Kebutuhan dapat dirincikan terlalu banyak atau terlalu sedikit dan kadang-kadang persepsi bisa juga keliru.

Staf yang bersangkutan harus dilibatkan mulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan sistem. Masukan dari masing-masing staf harus dikumpulkan untuk menjamin kerjasama mereka. Tenaga-tenaga inti yang dilatih untuk menjadi operator, teknisi dan adminsitrator sistem harus diidentifikasikan dan dilatih sesuai bidang yang akan dioperasikan.

2. Perangkat Keras (Hardware)

Komputer adalah sebuah mesin yang dapat menerima dan mengolah data menjadi informasi secara cepat dan tepat. Pendapat lain mengatakan bahwa komputer hanya sebuah komponen fisik dari sebuah sistem komputer yang memerlukan program untuk menjalankannya.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa komputer adalah sebuah alat dimana kemampuanya sangat tergantung pada manusia yang mengoperasikan dan software yang digunakan.

Kecenderungan perkembangan komputer :

*

Ukuran fisik mengecil dengan kemampuan yang lebih besar
*

Harga terjangkau (murah)
*

Kemampuan penyimpanan data berkapasitas tinggi
*

Transfer pengiriman data yang lebih cepat dengan adanya jaringan

Dalam memilih perangkat keras yang pertama adalah menentukan staf yang bertanggung jawab atas pemilihan dan evaluasi hardware sebelum transaksi pembelian. Adanya staf yang bertanggung jawab adalah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pihak lain dan menghindari dampak buruk yang mungkin timbul. Hal lain adalah adanya dukungan teknis serta garansi produk dari vendor penyedia komputer.
3. Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak diartikan sebagai metode atau prosedur untuk mengoperasikan komputer agar sesuai dengan permintaan pemakai. Kecenderungan dari perangkat lunak sekarang mampu diaplikasikan dalam berbagai sistem operasi, mampu menjalankan lebih dari satu program dalam waktu bersamaan (multi-tasking), kemampuan mengelola data yang lebih handal, dapat dioperasikan secara bersama-sama (multi-user).

Untuk mendapatkan software kini sudah banyak tersedia baik dari luar maupun dalam negeri dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan dan harga yang bervariasi. Di perpustakaan software yang dikenal antara lain CDS/ISIS, WINISIS yang mudah didapat dan gratis freeware dari Unesco atau dari beberapa perguruan tinggi sekarang telah banyak membuat dan mengembangakan sistem perpustakaannya sendiri seperti SIPUS 2000 di UGM, Sipisis di IPB. Masih banyak lagi perguruan tinggi dan institusi pengembang software yang mengembangkan SIP dengan kemampuan yang tidak kalah sip. Sistem Informasi Perpustakaan ini difungsikan untuk pekerjaan operasional perpustakaan, mulai dari pengadaan, katalogisasi, inventarisasi, keanggotaan, OPAC, pengelolaan terbitan berkala, sirkulasi, dan pekerjaan lain dalam lingkup operasi perpustakaan.

Kriteria Penilaian Software

Suatu software dikembangkan melalui suatu pengamatan dari suatu sistem kerja yang berjalan, untuk menilia suatu software tentu saja banyak kriteria yang harus diperhatikan. Beberapa criteria untuk menilia software adalah sebagai berikut :

*

Kegunaan : fasilitas dan laporan yang ada sesuai dengan kebutuhan dan menghasilkan informasi tepat pada waktu (realtime) dan relevan untuk proses pengambilan keputusan.

*

Ekonomis : biaya yang dikeluarkan sebanding untuk mengaplikasikan software sesuai dengan hasil yang didapatkan.
*

Keandalan : mampu menangani operasi pekerjaan dengan frekuensi besar dan terus-menerus.
*

Kapasitas : mampu menyimpan data dengan jumlah besar dengan kemampuan temu kembali yang cepat.
*

Sederhana : menu-menu yang disediakan dapat dijalankan dengan mudah dan interaktif dengan pengguna
*

Fleksibel : dapat diaplikasikan di beberapa jenis sistem operasi dan institusi serta maupun memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut.

Menentukan Software

*

Membangun sendiri
*

Mengontrakan keluar
*

Membeli software jadi yang ada di pasaran

Pilihan apapun yang dijatuhkan, software harus

*

Sesuai dengan keperluan
*

Memiliki ijin pemakaian
*

Ada dukungan teknis, pelatihan , dokumentasi yang relevan serta pemeliharaan.
*

Menentukan staf yang bertanggungjawab atas pemilihan dan evaluasi software.

Memilih dan membeli perangkat lunak merupakan suatu proses tersedianya dukungan pemakai, karena diperlukan banyak pelatihan dan pemecahan masalah sebelum sistem tersebut dapat berjalan dengan baik. Salah satu cara untuk memastikan dukungan pelanggan adalah memilih perangkat lunak yang digunakan oleh sejumlah perpustakaan. Sekelompok besar pengguna biasanya menjustifikasikan layanan dukungan pelanggan sebagai hal yang subtansial. Selain itu, pengguna dapat saling membantu dalam pemecahan masalah.

Spesifikasi perangkat keras harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan minimum operasi perangkat lunak.

4. Network / Jaringan

Jaringan komputer telah menjadi bagian dari automasi perpustakaan karena perkembangan yang terjadi di dalam teknologi informasi sendiri serta adanya kebutuhan akan pemanfaatan sumber daya bersama melalui teknologi.

Komponen perangkat keras jaringan antara lain : komputer sebagai server dan klien, Network Interface Card ( LAN Card terminal kabel (Hub), jaringan telepon atau radio, modem.

Hal yang harus diperhatikan dalam membangun jaringan komputer adalah :

*

Jumlah komputer serta lingkup dari jaringan (LAN, WAN)
*

Lokasi dari hardware : komputer, kabel, panel distribusi, dan sejenisnya
*

Protokol komunikasi yang digunakan
*

Menentukan staf yang bertanggun jawab dalam pembangunan jaringan.

5. Data

Data merupakan bahan baku informasi, dapat didefinisikan sebagai kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, fakta, tindakan, benda, dan sebagainya. Data terbentuk dari karakter, dapat berupa alfabet, angka, maupun simbol khusus seperti *, $ dan /. Data disusun mulai dari bits, bytes, fields, records, file dan database.

Sistem informasi menerima masukan data dan instruksi, mengolah data tersebut sesuai instruksi, dan mengeluarkan hasilnya. Fungsi pengolahan informasi sering membutuhkan data yang telah dikumpulkan dan diolah dalam periode waktu sebelumnya, karena itu ditambahkan sebuah penyimpanan data file (data file storage) ke dalam model sistem informasi; dengan begitu, kegiatan pengolahan tersedia baik bagi data baru maupun data yang telah dikumpulkan dan disimpan sebelumnya.

Standar basis data katalog

Kerjasama antar perpustakaan secara elektronik telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang telah memungkinkan untuk itu dan didasari adanya kebutuhan untuk menggunakan sumber daya bersama. Bentuk tukar-menukar maupun penggabungan data katalog koleksi adalah suatu hal yang sudah biasa terjadi dalam perpustakaan, kerjasama dapat dilakukan jika masing-masing perpustakaan itu memiliki kesamaan dalam format penulisan data katalog data. Persoalan yang sering dihadapi dalam kerjasama tukar-menukar atau penggabungan data adalah banyaknya data yang ditulis dengan suka-suka yaitu tidak memperhatikan standar yang ada. Pekerjaan konversi data merupakan hal yang membosankan dan memakan banyak waktu. Sering data katalog dalam perpustakaan tidak menggunakan standar, hal ini banyak terjadi karena kurangnya pemahaman akan manfaat standar penulisan data. Pertemuan-pertemuan mungkin perlu sering diadakan diantara anggota-anggota jaringan perpustakaan untuk menentukan standar-standar dan prosedur-prosedur yang digunakan bersama.

Persoalan lain dalam standardisasi format penulisan data katalog adalah bahasa. Kebanyakan perpustakaan mengkoleksi materi yang menggunakan bahasa pengantar berbeda-beda. Bagaimana dengan bahasa pengantar cantuman katalog itu sendiri? Informasi judul jelas harus diisi sesuai dengan judul koleksi yang bersangkutan. Bagaimana dengan kolom subjek dan kata kunci? Haruskah diisi dengan bahasa nasional (Bahasa Indonesia untuk perpustakaan di Indonesia) atau dengan bahasa internasional (Bahasa Inggris)? Lebih jauh lagi, bagaimana kita memberi nama pada kolom-kolom isian, dengan Bahasa Indonesia (judul, pengarang, penerbit, dsb.) atau bahasa Inggris (title, author, publisher etc.)? Bagaimana dengan koleksi yang berpengantar bahasa-bahasa lain seperti Arab, China atau Korea ?

Metadata

Metada merupakan istilah baru dan bukan merupakan konsep baru di dunia pengelola informasi. Perpustakaan sudah lama menciptakan metada dalam bentuk pengkatalokan koleksi .

Definisi metadata sangat beragam ada yang mengatakan “data tentang data” atau “informasi tentang informasi”, pengertian dari beberapa definisi tersebut bahwa metadata adalah sebagai bentuk pengindentifikasian, penjelasan suatu data, atau diartikan sebagai struktur dari sebuah data. Dicontohkan metadata dari katalog buku terdiri dari : judul, pengarang, penerbit, subyek dan sebagainya. Metada yang biasa digunakan di perpustakaan adalah Marc dan Dublin Core.

INDOMARC

Machine Readable Cataloging (MARC) merupakan salah satu hasil dan juga sekaligus salah satu syarat penulisan katalog koleksi bahan pustaka perpustakaan. Standar metadata katalog perpustakaan ini dikembangkan pertama kali oleh Library of Congress, format LC MARC ternyata sangat besar manfaatnya bagi penyebaran data katalogisasi bahan pustaka ke berbagai perpustakaan di Amerika Serikat. Keberhasilan ini membuat negara lain turut mengembangkan format MARC sejenis bagi kepentingan nasionalnya masing-masing.

Format INDOMARC merupakan implementasi dari International Standard Organization (ISO) Format ISO 2719 untuk Indonesia, sebuah format untuk tukar-menukar informasi bibliografi melalui format digital atau media yang terbacakan mesin (machine-readable) lainnya. Informasi bibliografi biasanya mencakup pengarang, judul, subyek, catatan, data penerbitan dan deskripsi fisik.

Indomarc menguraikan format cantuman bibliografi yang sangat lengkap terdiri dari 700 elemen dan dapat mendeskripsikan dengan baik kebanyakan objek fisik sumber pengetahuan, seperti jenis monograf (BK), manuskrip (AM), dan terbitan berseri (SE) termasuk; Buku Pamflet, Lembar tercetak, Atlas, Skripsi, tesis dan disertasi (baik diterbitkan ataupun tidak), dan Jurnal Buku Langka.

Dublin Core

Dublin Core merupakan salah satu skema metadata yang digunakan untuk web resource description and discovery. Gagasan membuat standar baru agaknya dipengaruhi oleh rasa kurang puas dengan standar MARC yang dianggap terlalu banyak unsurnya dan beberapa istilah yang hanya dimengerti oleh pustakawan serta kurang bisa digunakan untuk sumber informasi dalam web. Elemen Dublin Core dan MARC intinya bisa saling dikonversi.

Metadata Dublin Core memiliki beberapa kekhususan sebagai berikut:

a. Memiliki deskripsi yang sangat sederhana

b. Semantik atau arti kata yang mudah dikenali secara umum.

c. Expandable memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut.

Dublin Core terdiri dari 15 unsur yaitu :

1.

Title : judul dari sumber informasi
2.

Creator : pencipta sumber informasi
3.

Subject : pokok bahasan sumber informasi, biasanya dinyatakan dalam bentuk kata kunci atau nomor klasifikasi
4.

Description : keterangan suatu isi dari sumber informasi, misalnya berupa abstrak, daftar isi atau uraian
5.

Publisher : orang atau badan yang mempublikasikan sumber informasi
6.

Contributor : orang atau badan yang ikut menciptakan sumber informasi
7.

Date : tanggal penciptaan sumber informasi
8.

Type : jenis sumber informasi, nover, laporan, peta dan sebagainya
9.

Format : bentuk fisik sumber informasi, format, ukuran, durasi, sumber informasi
10.

Identifier : nomor atau serangkaian angka dan huruf yang mengidentifikasian sumber informasi. Contoh URL, alamat situs
11.

Source : rujukan ke sumber asal suatu sumber informasi
12.

Language : bahasa yang intelektual yang digunakan sumber informasi
13.

Relation : hubungan antara satu sumber informasi dengan sumber informasi lainnya.
14.

Coverage : cakupan isi ditinjau dari segi geografis atau periode waktu
15.

Rights : pemilik hak cipta sumber informasi

6. Manual

Manual atau biasa disebut prosedur adalah penjelasan bagaimana memasang, menyesuaikan, menjalankan suatu perangkat keras atau perangkat lunak. Prosedur merupakan aturan-aturan yang harus diikuti bilamana menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak. Banyak peripheral perangkat keras maupun sistem tidak berjalan dengan optimal karena dokumentasi yang tidak memadai atau pengguna tidak mengerti manual yang disediakan. Manual harus dibaca dan dimengerti walau serumit apapun. Manual adalah kunci bagi kelancaran sistem.

Manual / prosedur dapat juga mencakup kebijakan-kebijakan khususnya dalam lingkungan jaringan dimana pemasukan dan pengeluaran data membutuhkan format komunikasi bersama. Pertemuan-pertemuan mungkin perlu sering diadakan diantara anggota-anggota jaringan untuk menentukan standar-standar dan prosedur-prosedur.

Tahapan Membangun Sistem AP

Tahap

Hasil

Persiapan

*

Definisi masalah
*

Maksud dan tujuan
*

Kerangka kerja
*

Perkiraan waktu dan biaya

Survei

*

Analisa kond. sumber daya
*

Analisa kebutuhan
*

Analisa sistem berjalan

Disain

*

Menyusun logika kerja sistem
*

Disain data, table, database, relasi.
*

Disain input, proses dan output
*

Spes. peralatan yang diperlukan

Pembangunan

*

Pembuatan program aplikasi.
*

Instalasi software, jaringan klien server
*

Dokumentasi

Uji coba

*

Tes sistem keseluruhan
*

Evaluasi, perbaikan

Training

*

Training : staf,operator, teknisi, administrator
*

Sosialisasi

Operasional

*

Sistem siap digunakan.
*

Bantuan teknis
*

Pengembangan lebih lanjut

Kesimpulan

Unsur dan syarat automasi perpustakaan ada banyak. Biasanya, pustakawan berharap terlalu banyak dari sistem ini dan oleh karenannya merasa kecewa bilamana sistem tersebut tidak bekerja seperti yang diharapkan. Untuk memastikan adanya keberhasilan dalam automasi perpustakaan dibutuhkan kerjasama yang optimal dan berkelanjutan diantara pengguna sehingga tercipta kepuasan diantara pengguna, suatu penilain mendalam mengenai kebutuhan-kebutuhan pengguna harus dilakukan sebelum rencana detail untuk automasi dilakukan. Perlu tersedianya staf (pustakawan, operator, teknisi/administrator) yang terlatih. Seluruh anggota staf harus mengerti tentang sistem automasi perpustakaan.

Dr. Etin Anwar, ibu dari tiga anak dan lulusan IAIN, adalah ilmuwan Indonesia yang bergelar associate professor dan mengajar di Hobart and William Smith College, Amerika Serikat. Ia memiliki kompetensi besar dalam bidang Islam dan keterkaitannya dalam permasalahan gender.

Etin mendapat gelar doctor dari Philosophy Department. Philosophy, Interpretation, and Culture Program. Binghamton University, New York. Ia sudah berdomisili di Amerika selama 11 tahun. Etin datang ke AS setelah menyelesaikan S-2 kemudian belajar lagi selama 4 tahun dan ia mendapatkan pascadoktoral. Karena ada kesempatan untuk mengajar di sana, Etin memutuskan mengajar di AS.

Ia mengajar di bidang humanity, seperti mengajar mata pelajaran introduction to Islam. Pengalaman Etin yang unik saat mengajar tentang Islam terjadi ketika ada seorang mahasiswa yang memahami semua orang Islam itu kejam dan penuh kekerasan seperti teroris. Namun, setelah satu semester belajar, mahasiswa itu sadar bahwa hal itu tidak benar adanya.

Lihat wawancaranya di Kick Andy:

Ada banyak birokrat kantoran dalam dunia pendidikan mengatakan bagaikan seorang hakim yang berhak memutuskan, bahwa Guru Swasta tidak penting, hingga bertahun-tahun membiarkan mereka dimarjinalkan, sampai lebih-kurang 2 tahun menjelang kiamat (?!) sekarang ini.

Tipe pejabat ini tergolong manusia sombong dan menganggap Guru Non Swastalah yang paling berkualitas. Guru Swasta itu tidak penting, dianggap semuanya penuh dengan kekurangan, dan tidak profesional.

Saya kutip dari beberapa pakar, kalau ingin menghakimi orang lain, diri sendiri harus cerdas secara subjektif. Tapi kecerdasan subjektif terbatas, untuk itu ia harus bisa terbuka, toleran, mau mendengar kebenaran-kebenaran yang lain.

Hakim yang bodoh adalah hakim yang berkaca mata kuda yang hanya melihat satu arah dan tidak mau melihat dan mendengar arah kiri, kanan, dan belakang. Sejarah membuktikan, penghakiman seperti ini telah menghukum mati ilmuwan-ilmuwan potensial seperti Socrates, Galileo, Bruno, dan ribuan lainnya.

Dunia pendidikan kita, dirugikan dengan dihakiminya guru-guru swasta itu, meskipun mereka memang tidak dihukum mati, tapi tidak diberdayakan optimal, karena senantiasa dimarjinalkan.

Para penguasa dunia pendidikan, birokrat kantoran, tidak peka rasa keadilannya. Kepada Guru Swasta tidak diberi kesempatan sama dengan Guru Non Swasta. Ini berjalan bertahun-tahun. Coba hitung, berapa minimnya Guru Swasta yang berkesempatan dikirim ke ToT, diklat-diklat, baik tingkat nasional maupun internasional dibandingkan dengan Guru Non Swasta. Jadi, wajar kalau mereka kalah unggul ihwal SDM.

Di sisi lain, dunia pendidikan kita seringkali tidak mau menghargai potensi Guru Swasta, padahal yang  pintar juga tidak sedikit. Tetapi kepintaran dan kehebatan mereka tidak memperoleh harga dan penghargaan yang memadai. Karena, negara dan masyarakat terbelenggu dalam struktur berpikir yang tidak menghargai apa yang bukan berasal dari pemerintah.

Apakah sertifikasi guru dalam jabatan akan mengakhiri fenomena ini?

Ampun pemerintah, lihat saja cara kalian menentukan jumlah peserta sertifikasi guru dalam jabatan. Apakah alasannya kepesertaan Guru Swasta didiskriminasi? Tahun 2006 kosong, tahun 2007, 2008, dan 2009 jatah mereka maksimal hanya 25%.

Kenapa pada tahun 2010 tidak mungkin diubah menjadi 75% untuk guru swasta? Kalau ingin tahu sebabnya, tolong dibaca lagi dari awal.