Namun, menurut Direktur Pelaksana Daerah PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta Mukhotib MD yang telah sarat pengalaman dalam dunia penyiaran komunitas, tetap perlu ada identifikasi lebih dalam mengenai peran yang bisa diemban oleh radio komunitas dalam ranah penanggulangan bencana. Bagaimanapun, radio komunitas telah terbukti memiliki posisi yang kuat dan penting di masyarakat, baik dalam tahap mitigasi bencana, tanggap darurat, maupun dalam tahap pascabencana dan pemulihan. Apakah kemudian radio komunitas perlu diperkuat kedudukannya dalam konteks penanggulangan bencana dengan dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan dan turunannya akhirnya dipandang tidaklah terlalu penting lagi. Hal itu menjadi salah satu pandangan yang terlontar dalam diskusi terbatas “Mencari Posisi Peran Radio Komunitas dalam Penanggulangan Bencana” yang diselenggarakan oleh COMBINE Resource Institution di Pendapa Karta Pustaka, 22 Februari 2008 lalu.

Pewarta Warga Menyikapi Bencana

Informasi apa saja yang harus diolah oleh radio komunitas dan bagaimana informasi itu disampaikan kepada masyarakat menjadi titik kunci pengidentifikasian peran radio komunitas dalam konteks penanggulangan bencana. Para pegiat radio komunitas sendiri ternyata telah melakukannya secara mandiri sejak lama. Sukiman, pegiat Radio Komunitas Lintas Merapi FM misalnya, radio komunitas yang ia kelola bersama warga desanya dapat berperan sebagai pusat kegiatan masyarakat, yang mampu membangun sendiri metode pendidikan kebencanaan bagi masyarakat. Radio komunitas yang terletak di Dusun Deles, Desa Sidorejo, Kemalang, Klaten yang tepat berada di lereng tenggara Gunungapi Merapi itu berupaya menyampaikan informasi tanpa harus memiliki program siaran berita. Radio siaran komunitas ini hanya memiliki program siaran hiburan. Informasi dan berita mereka sampaikan di sela-sela program hiburan itu. Menurut Sukiman, hal ini dilakukan karena masyarakat desanya yang rata-rata hanya berprofresi sebagai petani dan penambang pasir itu cenderung tidak menyukai program berita. Padahal, berita-berita terkini, termasuk peringatan dini terhadap ancaman Gunungapi Merapi yang selalu dipantau oleh reporter Lintas Merapi FM itu, penting untuk diketahui oleh masyarakat, terutama para penambang pasir yang berada di daerah rawan bahaya di aliran Sungai Woro.

Peran peringatan dini juga mampu disandang oleh Endra Harsaya, atau yang dikenal dengan nama Hendro Plered, pegiat Radio Komunitas Swadesi FM. Radio komunitas yang terletak di Desa Jambidan, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ini memiliki secara rutin berkomunikasi dengan Tim SAR Parangtritis, Bantul. Radio komunikasi yang ada di studio digunakan terus untuk memantau situasi terkini terkait mitigasi bencana dengan berbagai jaringan komunikasi radio, termasuk Posko Pemantauan Gunungapi Merapi di Balerante, Klaten serta Kantor Badan Meteorologi dan Geofisika Yogyakarta.

Peran radio komunitas pada tahap pemulihan pun juga pernah diemban oleh Radio Komunitas Swadesi FM ini. Pascagempabumi yangmelanda Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah pada 27 Mei 2006 lalu, radio ini menggagas acara bertajuk Konco Aduk-Aduk Udak-Udak Tuthuk-Tuthuk yang ditujukan sebagai program acara untuk menemani para warga atau pekerja yang sedang membangun rumah atau rekonstruksi pascagempa.

Penguatan Posisi Radio Komunitas

Dari beberapa pengalaman pengelola radio komunitas yang disampaikan, dapat dipahami bahwa sebenarnya radio komunitas telah memiliki posisi yang cukup kuat di masyarakat. Fungsinya telah dipahami bersama sebagai salah satu sumber informasi, termasuk dalam hal kebencanaan. Ke depan, peran ini hanya perlu diperkuat dan dipublikasikan secara lebih luas kepada masyarakat. Tak hanya dengan kegiatan on-air, sebuah radio pun juga bisa memanfaatkan kegiatan off-air untuk mengembangkan pendidikan kebencanaan kepada warganya. Hal ini pun bisa cukup memberikan dampak yang efektif. Radio Komunitas Lintas Merapi misalnya, radio ini turut berperan dalam menggagas dan mengembangkan berbagai forum warga di lereng Merapi. Forum-forum warga ini antara lain berupa kelompok pemuda pecinta lingkungan, kelompok peronda siaga Merapi, dan berbagai kelompok tani mandiri. Pengembangan berbagai kelompok kerja dan forum warga yang mampu memberikan pemasukan ekonomi menjadi salah satu tujuan utama karena warga ingin mereka bisa siap secara ekonomi ketika ancaman bencana melanda. Warga lereng gunungapi aktif itu sadar bahwa untuk bisa berdaya di tengah ancaman bencana, tidak bisa hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah dan lembaga lainnya. Daya tersebut bahkan akan mampu mereka manfaatkan untuk membantu warga lain yang terkena musibah. Pascagempa 27 Mei 2006 lalu, warga lereng Merapi ini beramai-ramai menggalang bantuan berupa layanan pembangunan rumah sederhana bagi korban gempa di Klaten dan Bantul.

Dalam konteks kebijakan dan peraturan perundang-undangan pun penguatan peran radio komunitas ini pun dapat disisipkan sebagai agenda. Walaupun dalam salah satu lontaran di atas dipandang bahwa apakah radio komunitas penting untuk masuk atau tidak dalam peraturan hukum, tetapi bukan berarti hal itu tidak perlu diupayakan. Dalam setahun hingga dua tahun ini, negara dan beberapa provinsi tengah sibuk menyiapkan perangkat hukum dalam hal penanggulangan bencana, termasuk Yogyakarta dan Klaten, Jawa Tengah. Di Yogyakarta, masih belum disepakati apakah jaringan radio komunitas akan diupayakan untuk bisa masuk dalam Rencana Aksi Daerah dan peraturan daerah mengenai penanggulangan bencana. Sementara, di Klaten, Jawa Tengah, Radio Komunitas Lintas Merapi telah diakui sebagai salah satu sumberdaya penting yang dapat berperan dalam penanggulangan bencana. Hal itu telah dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Letusan Gunungapi Merapi Kabupaten Klaten.

Elanto Wijoyono

Artikel ini dimuat dalam Majalah KOMBINASI Edisi 24/April 2008 hlm 6-7
(diterbitkan oleh COMBINE Resource Institution, Yogyakarta)

Tempo Interaktif 27 November 2006

Majalah Tempo mempraktekkan jurnalisme investigatif yang memukau. Bukan hanya melaporkan fakta, tapi juga mempresentasikan latar belakang, konteks dan analisa. Menurutnya,

"Kelompok Usaha Bakrie tengah menghadapi ujian kedua. Sembilan tahun lalu, ketika krisis moneter menghantam Indonesia, keluarga Bakrie kehilangan banyak perusahaan, dan sahamnya di Bakrie & Brothers tinggal 2,5 persen. Kini, setelah sukses membeli kembali sebagian sahamnya, Bakrie malah tercebur ke lumpur panas di areal konsesi gasnya di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur."

Selanjutnya mengenai rencana menjual PT Lapindo Brantas kepada pemodal luar negeri, Tempo menulis,

"langkah baru Grup Bakrie ini tetap saja menimbulkan kecurigaan banyak pihak. Apalagi setelah diketahui bahwa orang penting di balik Freehold adalah James Belcher, rekan bisnis Aburizal Bakrie dan pernah menjadi pemegang saham di Bakrie Sumatra Plantation."

Tulisan selengkapnya ada di:

http://perspektif.net/article/article.php?article_id=472

.

Jakarta, Kompas, Kamis, 28 September 2006 - Aktivis Greenpeace, Rabu (27/9), membuang lumpur dari Sidoarjo (Jawa Timur) di depan pintu gerbang Kantor Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie.

Di depan hamparan lumpur, aktivis membentang empat poster bergambar kondisi genangan lumpur di Porong, Sidoarjo. Juga tiga spanduk, masing-masing bertuliskan "Menteri Bakrie! Hentikan Lumpurmu!!!", "Mr Bakrie! Stop the Mud, or the Mud Stop You", dan "Bakrie and Lapindo Partners in Environmental Crime". Saat aksi berlangsung —sekitar 45 menit—Aburizal sedang tidak berada di kantor.

Melalui aksi tersebut, Greenpeace menuntut agar Aburizal dan pemegang saham Lapindo lainnya menerima secara penuh tanggung jawab hukum yang timbul akibat bencana itu.

Greenpeace juga mendesak Aburizal sebagai Menko Kesra, agar segera mengambil langkah mengatasi bencana yang terus berlanjut.

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0609/28/humaniora/2985108.htm

Menko Kesra: Ledakan Pipa Gas adalah Bencana Alam

Laporan Wartawan Kompas Wisnu Nugroho A

JAKARTA, KOMPAS--Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie menyatakan bencana semburan lumpur panas akibat operasi PT Lapindo Brantas merupakan bencana alam. Sehingga, ledakan pipa gas yang sejauh ini telah merenggut tujuh korban jiwa pun dikategorikan sebagai bencana alam.

Dengan demikian, konsekuensinya terhadap ditetapkannya suatu kejadian sebagai bencana alam adalah, pertanggungjawaban ada di tangan pemerintah. "Santunan pemerintah disesuaikan dengan korban bencana alam lainnya yaitu Rp 2 juta per orang. Kami harapkan juga dari Lapindo ada santunan kepada korban," ujarnya sebelum sidang kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (23/11).

http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0611/23/150947.htm

Sederhana saja, mencoba meninjau kembali cara-cara berkomunikasi seperti apa yang cukup tepat untuk dilakukan pada saat-saat darurat. Setidaknya ada tiga prinsip komunikasi yang bisa terjadi:

1. point to point
Komunikasi di sini berlangsung dua arah antara satu dengan satu yang lain. Masing-masing, antara pengirim pesan dan penerima pesan harus menggunakan sarana dan medium yang sama. Misal, pembicaraan antara dua orang secara langsung (tatap muka), memakai telepon, atau HP. Isi komunikasi yang terjadi pun sangat tertutup. Pihak di luar kedua orang itu akan sangat terbatas aksesnya terhadap informasi yang dikomunikasikan. Kalaupun setelah itu keduanya mengomunikasikan hal-hal yang dibahas sebelumnya kepada khalayaknya/orang lain, ada kemungkinan terjadi bias, penambahan, serta pengurangan informasi yang disebarluaskan.

2. point to multipoint
Komunikasi di sini berlangsung dari satu pihak dan diteruskan hingga bisa dicandra oleh banyak orang. Gambarannya seperti orang ceramah, suara kentongan, siaran radio, dan televisi. Informasi yang tersiar bisa tersampaikan langsung kepada lebih banyak orang. Namun, model ini merupakan komunikasi satu arah. Termasuk ketika sesi interaktif dilangsungkan, ketika penikmat siaran radio atau televisi bisa menyampaikan pesan yang bisa disebarluaskan melalui media tersebut, komunikasi yang terjadi dengan khalayak penyandra media tersebut tetap berlangsung satu arah.

3. multipoint to multipoint
Komunikasi di sini berlangsung antara beberapa pihak secara bersama-sama. Gampangnya seperti ngobrol bareng. Sumber informasi bisa dari siapapun dan bisa dicandra oleh siapapun juga. Oleh karenanya, data dan informasi yang terkemas dan tersebar akan segera terverifikasi dan tervalidasi. Komunikasi model ini misalnya berlangsung melalui forum langsung (tatap muka), radio komunikasi (Rig, HT), conference instant messenger.

Semua jelas memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Maka dari itu, dipilihlah istilah “tepat guna” untuk memilih model komunikasi seperti apa yang bisa dibangun untuk menanggapi situasi darurat. Dari obrolan dengan Mz Nasir, deputi direktur kantorku, terpetakanlah tiga model komunikasi di atas. Itu semua berangkat dari beberapa kasus dan pengalaman yang kebetulan sudah dia dan kami alami. Dan ternyata, canggih belum tentu bisa menjawab apa yang sebenarnya kita butuhkan.

Gajah dilawan dengan HP

Beberapa bulan lalu kantor kami dimintai tolong oleh WWF Indonesia untuk memfasilitasi pendirian radio komunitas di kawasan hutan konservasi Tesso Nilo. Hutan hujan tropis di Provinsi Riau, Sumatera ini merupakan habitat bagi sedikitnya 60-80 ekor gajah terakhir yang tersisa. Kawasan yang asri ini tak dinyana ternyata merupakan kawasan konflik, manusia lawan gajah. Gajah-gajah di sini sangat sering menyerbu masuk ke permukiman warga dan tak jarang hingga mengakibatkan korban jiwa; di kedua belah pihak. Yup, kedua pihak benar-benar sudah saling berhadap-hadapan.

Ketika melakukan survei lokasi di lapangan, tim kami sempat ngobrol dengan warga yang biasa melakukan penjagaan di kampungnya masing-masing yang berbatasan langsung dengan hutan. Warga menjaga kampungnya dari ancaman “serangan” gajah yang masuk kampung. Setiap kampung melakukan ronda sendiri-sendiri. Ketika gajah datang, mereka coba usir. Habis itu, ya sudah, kembali ke rutinitas, termasuk ronda. Tak pernah jelas bagaimana koordinasi antar kampung untuk menghadapi masalah ini. Misal, ketika satu kampung berhasil menghalau gajah, lalu tak jelas bagaimana pengaturan agar informasi ancaman yang baru saja terjadi bisa tersampaikan ke kampung lain agar mereka juga bisa siaga.

Ketika ditanya dengan apa biasanya mereka berkomunikasi satu sama lain. Mereka bilang dengan mantap, “Jelas pakai HP, donk!”. Memang, HP di kawasan ini sudah cukup tersebar merata dimiliki penduduk hingga pelosok kawasan sekalipun. Bisa dibilang, dari 10 KK, 8 KK pasti memiliki alat komunikasi HP. Intensitas pemakaiannya pun tergolong cukup tinggi, ratusan ribu hingga satu juta rupiah sebulan untuk biaya pulsa. Tak ketinggalan ketika mereka meronda, komunikasi pun dilakukan dengan memakai HP. “Lalu, bagaimana jika situasinya genting?”. Mereka hanya punya HP dan jelas harus menelepon satu per satu ketika terjadi peristiwa penting, seperti ancaman serangan gajah, termasuk untuk koordinasi.

Ketika ditanya, “Kenapa tidak memakai radio komunikasi, HT?”. Penampilan HT yang berukuran besar menjadi masalah. Gampangnya, mending pakai HP saja, lebih cepat. Namun, apakah benar bisa lebih cepat. Mungkin juga karena hampir setiap orang memegang HP dan bisa langsung mengontak yang lain ketika diperlukan. Namun, apakah cukup efisien untuk koordinasi yang lebih luas, dan cepat? Dengan HP, masing-masing orang harus menelepon atau meng-SMS orang satu per satu. Dengan menelepon, pembicaraan hanya bisa terjadi di antara dua orang. Dengan SMS, orang harus menunggu jawaban, tidak serta merta.

Hanya ada tiga HT pascagempa Sumatera

Bumi bergoyang di pesisir selatan Sumatera pada 12-13 September 2007 lalu, dan masih disusul dengan sejumlah rangkaian gempa yang setara. Bahkan hingga saat tulisan ini ditulis, baru saja terjadi gempa lagi Painan, Sumatera Barat. Cukup besar, 5.2 skala Richter. Muko-Muko, Bengkulu Utara menjadi tempat pertama yang bisa dijangkau oleh tim, yang datang untuk mengaktifkan akses internet di lokasi bencana agar koordinasi bisa terbantu. Namun, tak tahu harus bilang apa ketika melihat situasi di lapangan, hanya ada 3 HT untuk kawasan satu kabupaten itu.

Penduduk setempat sudah mengungsi ke daerah perbukitan di pedalaman, jauh dari pantai. Radius lima pengungsian besar sekitar 15 km dari pusat kota Muko-Muko. Posko Mediacenter yang didirikan di Muko-Muko dan terakses dengan internet menjadi satu-satunya sumber informasi gempa. Semua pihak ; aparat dan warga, mengacu pada data BMG yang bisa diakses dengan cepat di posko ini. Aparat menyebarkannya dengan HP GSM masing-masing, yang juga digunakan untuk koordinasi. Sementara, warga harus bolak-balik kota dan pengungsian jika ingin melihat data dan informasi gempa terbaru. Dan gempa susulan pun masih susul-menyusul.

Sebagian warga masih ada yang bertahan di permukiman mereka, tetapi tidak ada yang berani tinggal di dalam rumah. Mereka memasang tenda di halaman rumah masing-masing. Listrik pascagempa masih bisa menyala, walaupun hanya beberapa jam saja sehari. Satu-satunya sumber informasi yang mereka bisa akses adalah televisi. Ketika gempa datang dan bantuan belum tiba, mereka pun tak tahu apa pun, karena televisi itu hanya menyiarkan informasi umum skala nasional. TV tak selalu tahu apa yang terjadi di daerah mereka. Padahal, informasi gempa diperlukan setiap saat di lokal tersebut.

Darurat; perlu cepat, murah, merata, dan lokal

Sebelum membangun sistem informasi untuk penanganan situasi darurat, kita memang harus tahu lebih dahulu esensi dari situasi darurat, yaitu keadaan genting yang memerlukan penanganan secepatnya. Ketika situasi darurat terjadi, komunikasi yang baik sangat diperlukan agar penanganan yang dilakukan bisa efektif. Jika tidak maka yang terjadi adalah kekacauan karena setiaporang bertindak berdasarkan versi informasi yang ia dapat. Tak ada waktu banyak untuk memverifikasi dan memvalidasi informasi yang didapat. Begitu mendengar kabar ada air datang, semua lari naik ke bukit, ternyata tidak terjadi tsunami dan mereka kembali pulang. Begitu berulang-ulang. Cyape' de...

Jadi ingat ketika gempa terjadi di Yogya setahun yang lalu. Semua panik mendengar kabar air laut naik ke daratan. Ribuan orang lari ke utara, bahkan ada yang hingga ke kaki gunung. Orang daerah lain yang sebenarnya tinggal di kawasan perbukitanpun ada yang lari mencari gunung untuk didaki. Mz Nasir punya pengalaman, ketika itu dia cuma berusaha langsung mencari informasi di mana pusat gempa. Begitu tahu pusat gempa ada di selatan, paling tidak dia sudah tahu akan menghindar ke arah mana jika terjadi hal yang lebih buruk. Lebih jauh dari itu, informasi dari berbagai sumber, terutama radio siaran tetap dipantau. Kabar bahwa air di pantai selatan tak naik bisa diketahui dan tak perlu panik karenanya. Langsung saja radio di mobil diputar keras-keras agar orang-orang yang berkumpul di sekitarnya dengan panik bisa ikut mendengarkan kabar itu tanpa kemudian terus panik. Temen-temen tim lain yang saat gempa di Yogya kebetulan membawa HT pun juga terus memantau kabar dan menyebarkan ke orang-orang di sekitarnya bahwa air tak naik. Sekali rengkuh, banyak orang langsung tahu informasi.

Memetakan Kebutuhan, Menentukan Media

Dari pengalaman-pengalaman itulah kemudian terpetakanlah model-model komunikasi yang bisa dikembangkan menghadapi situasi dan kondisi darurat. Semua model bisa direncanakan jika kita sudah bisa memetakan keadaan wilayah dan kebutuhan. Memang pada saat ini sudah ada banyak media berteknologi canggih yang bertebaran dan mudah diakses masyarakat, seperti HP, telepon, hingga komputer terkoneksi internet. Namun, untuk menghadapi skenario darurat maka kita pun harus siap dengan skenario terburuk pula. Di masa “tenang” kita bisa puas dengan komunikasi via HP dan komputer terkoneksi internet, yg murah, cepat, dan canggih. Namun, yang canggih ini belum tentu tepat digunakan pada situasi darurat.

Pada intinya, semua infrastruktur setiap model komunikasi yang ada idealnya bisa dipersiapkan sejak awal. Model komunikasi point to point yang intensif pada situasi darurat jelas hanya akan efektif di tataran penentu kebijakan. Namun, komunikasi point to point tidak efektif digunakan untuk komunikasi dalam sistem peringatan dini. Sama sekali tidak efisien dan mahal. Bayangkan jika harus menelepon satu per satu orang untuk memperingatkan bahwa dalam beberapa menit akan datang tsnumai menerjang kota.

Model komunikasi point to multipoint akan baik digunakan untuk menyebarluaskan informasi kepada khalayak. Komunikasi yang terbangun memang searah, tetapi akan ada lebih banyak penerima pesan yang bisa menangkap pesan. Sesuai karakternya sebagai media siaran, penyebarluas tanda, model komunikasi ini sangat kuat pada fungsi pemberitahuan semata; mengumumkan bahwa telah terjadi kondisi tertentu yang menuntut tindakan tertentu. Model komunikasi ini tidak cukup intensif untuk mendukung koordinasi di lapangan, terutama jika dihadapkan dengan sistem peringatan dini.

Model komunikasi yang akan cukup efektif digunakan pada situasi darurat dan memenuhi fungsi koordinasi adalah model komunikasi multipoint to multipoint. Di sini, pengirim dan penerima pesan adalah jamak, dan juga serentak, satu waktu. Informasi yang tersebarkan secara otomatis bisa langsung terverifikasi dan tervalidasi karena komunikasi bisa berjalan dua arah. Setiap point yang terlibat di sini pada akhirnya menjadi access point untuk model komunikasi point to multipoint atau point to point di wilayahnya masing-masing. Tak menutup kemungkinan pula, dari masing-masing point yang terlibat, bisa meneruskannya ke model komunikasi multipoint to multipoint lainnya. Di sini, sarana berupa internet dan radio komunikasi (HT) menjadi pilihan. Namun, di situasi darurat tampaknya tidak bisa terlalu mengharapkan keberadaan koneksi internet yang tentu saja membutuhkan prasyarat keberadaan infrastruktur yang lebih banyak. Jaringan telepon, antenna, hingga infrastruktur internet service provider lainnya sangat mungkin juga terkena imbas bencana; rusak. Belum lagi ketika listrik padam. Walaupun bisa menghidupkan komputer dengan tenaga listrik dari generator, belum tentu bisa terkoneksi dengan internet karena dengan GPRS pun belum tentu bisa memperoleh sinyal. Dalam kondisi terburuk, paling tidak harus ada akses langsung ke satelit dengan VSAT (Very Small Aperture Terminal).

Membangun sistem informasi yang terpadu dan mengakar

Namun, pada dasarnya di sini tidak mencoba menghakimi model komunikasi mana yang lebih baik daripada yang lain. Sesuai dengan tujuannya, memetakan, maka di sini hanya mencoba memilahnya sesuai dengan fungsi yang tepat. Secara umum, semua model komunikasi itu bisa digunakan dan bisa saling mendukung jika digunakan pada konteks yang tepat.

Pada saat ini tim kantorku dan beberapa kawan lain kebetulan sedang membangun sebuah sistem informasi darurat untuk kondisi pascabencana (walaupun belum bisa dipastikan apakah ini sudah berakhir) di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Satu tim membangun infrastruktur penyedia koneksi internet dengan menggunakan VSAT. Sebuah media center di lokasi bencana dibangun dan di situ data-data gempa terkini dan informasi peringatan dini lainnya bisa diakses. Piranti lunak yang dikembangkan sebagai sistem peringatan dini dengan mengacu pada data Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) pun menjadi acuan warga dan aparat setempat untuk mengambil tindakan yang tepat jika diperlukan.

Konvergensi Radio Komunitas, Transceiver VHF, SMS Gateway, dan internet

Sistem canggih itu tak akan ada artinya jika hanya berhenti sampai di situ. Media center hanya bisa dibangun di satu atau dua lokasi saja karena keterbatasan alat yang jauh dari murah itu. Alhasil, masyarakat yang jauh dari media center pun bisa-bisa tidak tahu apa-apa mengenai itu semua. Jika memaksakan mau memakai komunikasi point to point dengan menggunakan HP, sekali lagi tidak efektif, mahal, dan belum tentu ada sinyal layanan selular di setiap pelosok wilayah. Oleh karena itu, tim yang lain membangun sistem informasi dan komunikasi dengan menggunakan radio siaran serta radio komunikasi. Radio komunitas atau radio siaran swasta yang ada di lokasi bencana dihidupkan sebagai access point penyebarluas informasi darurat. Studio radio bisa dihidupkan dengan tenaga listrik dari generator jika listrik padam. Sementara, pesawat radio penerima bisa cukup menggunakan baterai dan bisa dipantau oleh masyarakat sewaktu-waktu. Prinsip point to point lain, sekaligus point to many (jika dihubungkan ke website), adalah pemakaian sistem SMS gateway. Warga bisa mengirimkan SMS untuk memberi informasi atau meminta informasi ke posko. Pesan-pesan SMS itu juga bisa tertampilkan di layar website.

Cara lain yang ditempuh adalah dengan menggunakan radio komunikasi, berupa RIG atau HT. Peralatan tersebut digunakan pula untuk menyebarluaskan informasi darurat, sekaligus sebagai sarana koordinasi. Koordinasi di sini bisa berupa koordinasi untuk peringatan dini dan evakuasi. Tetapi, koordinasi juga bisa dilakukan untuk kepentingan distribusi bantuan. Alat yang diperlukan tidaklah terlalu mahal jika dibandingkan dengan saraan komunikasi yang lain. Bahkan sangat mudah dihidupkan hanya dengan menggunakan tenaga listrik dari generator untuk RIG dan baterai untuk HT. Setelah itu, komunikasi bisa dilakukan setiap saat. Jika bermaksud agar jangkauan komunikasi bisa lebih luas, cukup diakali dengan antenna yang mencukupi kebutuhan. Di lapangan saat ini, bahkan HT digunakan oleh tim kami dan pengelola radio komunitas sebagai alat untuk melakukan wawancara dengan warga dan disiarkan langsung melalui radio.

Elanto Wijoyono

Sesaat setelah tsunami melanda sedikitnya dua belas negara Asia yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, terjadilah kepanikan luar biasa. Bukan hanya karena jatuhnya banyak korban dan kerugian harta benda dalam skala yang begitu besar, tetapi juga dalam waktu singkat ada begitu banyak pihak yang datang dan ingin membantu. Lokasi bencana yang sudah porak-poranda dalam sekejap menjadi ramai; oleh para korban selamat yang mencari kerabatnya, korban selamat yang mencari pertolongan, hingga para penolong yang sibuk mencari korban untuk ditolong.

Gempa bumi dahsyat yang terjadi di kedalaman lautan di antara Sumatera dan Andaman pada tanggal 26 Desember 2004 lalu itu telah menyebabkan sekitar 230.000 jiwa menjadi korban. Hampir 200.000 korban berasal dari Indonesia. Lebih dari 5 juta orang kehilangan tempat tinggal, serta akses terhadap makanan dan air. Upaya tanggap bencana hingga proses pemulihan berlangsung di setiap negara yang terkena dampak bencana. Dampak kerusakan dan kerugian luar biasa yang terjadi tentu saja menyebabkan penanganan korban dan upaya pertolongan tidak bisa dengan mudah dilakukan.

Dan siapapun datang membantu

Hati siapa yang tak tersentuh dengan kejadian maha dahsyat itu. Ya, tak terkecuali para pegiat industri teknologi informasi yang sehari-hari tak pernah lepas dari komputer di ruang kerja. Sekelompok programer dari Sri Lanka, negara yang turut terkena dampak tsunami dan sedikitnya 30.000 jiwa melayang karenanya, dalam usahanya mencari cara untuk turut membantu pun menyadari bahwa proses tanggap bencana berjalan kurang efektif. Menurut mereka yang tergabung dalam sebuah organisasi non-pemerintah bernama Lanka Software Foundation ini, upaya pertolongan yang telah berjalan masih belum terkelola dengan baik.

Berangkat dari kompetensi di bidang teknologi informasi (TI), menurut mereka teknologi ini bisa turut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. TI bisa membantu menemukan orang hilang dengan cepat dalam situasi kacau itu, memastikan bahwa setiap orang terhitung dan terlacak, membantu penentuan prioritas respon bantuan kepada penderita dampak bencana paling kritis, dan membantu mengatur keseimbangan distribusi antara bantuan dan persediaan yang ada. Lebih jauh, bisa pula membantu menghubungkan para donor, relawan, lembaga-lemaga non-pemerintah, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk bekerja dalam satu kesatuan. Juga, TI bisa digunakan untuk memantau transparansi dalam proses usaha-usaha pertolongan tersebut.

Tak puas sekedar menganalisa, mereka pun segera membangun sebuah sistem manajemen bencana. “Sahana”, sebuah sistem manajemen (dampak/resiko) bencana pun lahir. Memang disadari bahwa segera pascabencana bukanlah saat yang terbaik untuk membangun sebuah sistem manajemen (dampak/resiko) bencana. Namun, pada saat itu tidak ada apapun yang tersedia dan bisa digunakan oleh pemerintah Sri Lanka untuk memperbaiki keadaan yang ada. Tiga minggu setelah sistem dibangun, Sahana pun disahkan menjadi bagian dari portal resmi Pusat Operasi Nasional (Center for National Operation), badan utama pemerintah Sri Lanka yang mengoordinasikan penanganan bantuan. Puluhan relawan dari berbagai lembaga terlibat dalam pengembangan sistem ini, juga sekitar 100 mahasiswa yang dilibatkan untuk menyebarluaskan sistem serta mengumpulkan dan memasukkan data populasi desa-desa yang terkena dampak bencana. Pada saat Pusat Operasi Nasional ditutup pada awal Februari 2006, sistem Sahana ini telah mencakup data lebih dari 26.000 keluarga.

Sistem aplikasi penolong korban

Sahana merupakan sebuah kumpulan aplikasi-aplikasi berbasis internet yang menyediakan solusi-solusi manajemen. Sistem ini diarahkan pada masalah-masalah perbedaan mengenai kebutuhan informasi untuk mengelola permasalahan koordinasi atas dampak suatu bencana. Beberapa modul aplikasi telah dibangun untuk mengatasi beberapa permasalahan yang sering muncul, meliputi:
1. Pendaftaran Orang Hilang – buletin online mengenai orang hilang, orang yang ditemukan, hingga orang yang mencari seseorang
2. Pendaftaran Organisasi – mengoordinasikan dan menyeimbangkan persebaran organisasi-organisasi penolong di area terkena dampak bencana; tidak hanya menginformasikan lokasi tiap organisasi, tetapi juga cakupan layanan yang mereka sediakan.
3. Sistem Manajemen Permintaan (Request) – sebagai sebuah penyimpanan online tempat seluruh pihak/lembaga pemerintah maupun non-pemerintah bisa mendaftar dan melacak seluruh permintaan bantuan serta membantu para donor mengetahui kebutuhan jenis bantuan.
4. Pendaftaran Camp – melacak lokasi dan jumlah korban di berbagai barak pengungsian dan tempat lindung sementara di kawasan terkena dampak bencana.
5. Manajemen Relawan – mengoordinasikan informasi kontak, keahlian, tugas, dan ketersediaan relawan.
6. Manajemen Inventaris – melacak lokasi, kuantitas, dan masa kadaluwarsa persediaan
7. Kesadaran Situasi – menyediakan sebuah ikhtisar sistem informasi geografis (SIG) mengenai situasi yang ada yang bermanfaat bagi para pengambil kebijakan

Modul-modul canggih di atas tentunya akan sia-sia belaka jika tetap dikembangkan secara terpisah oleh setiap organisasi yang bergerak untuk tanggap bencana. Oleh karena itu, Sahana sendiri diancangkan sebagai sebuah sistem aplikasi yang akan merangkum data dan informasi dari seluruh organisasi yang bergiat di lapangan. Setiap organisasi, baik pemerintah maupun non-pemerintah, mengumpulkan data lapangan dan mengolahnya di kantor masing-masing. Selanjutnya, setiap dari mereka akan memilih data dan informasi mana yang akan dibagi dan dipertukarkan ke server induk Sahana melalui jaringan internet. Server induk Sahana akan merangkum semua data dari berbagai organisasi tersebut sebagai database dan bisa diakses oleh siapapun. Sistem ini memungkinkan adanya cek silang dan saling melengkapi antar data yang terangkum. Dengan demikian, masyarakat luas dan organisasi pemberi bantuan lain akan dengan mudah bisa mendapatkan data dan informasi yang diperlukan melalui satu pintu, sebagai hasil kolaborasi bersama. Selama ini yang terjadi, data dan informasi yang tersebar begitu beragam, setiap organisasi memiliki versi data masing-masing, sehingga cukup membingungkan masyarakat yang bermaksudh mencari data dan informasi.

Bebas dan Terbuka

Pada saat ini sebenarnya sudah ada sejumlah kecil aplikasi perangkat lunak semacam Sahana, tetapi semuanya berstatus proprietary software yang untuk menggunakannya harus melakukan pembelian. Namun, disadari bahwa dengan aplikasi itu, baik secara praktis maupun etis, akan sulit membebankan persyaratan perizinan yang kaku pada masa-masa krisis. Oleh karena itu, dalam situasi darurat tersebut, Sahana secara sengaja telah diancangkan sebagai sebuah sistem aplikasi yang bebas dan terbuka (FOSS – Free and Open Source Software). Pilihan ini menjadi sangat beralasan mengingat ada banyak negara yang tidak akan mampu menghasilkan dan menginvestasikannya. Terlebih jika negara itu tidak memiliki anggaran untuk manajemen bencana ketika tidak ada bencana yang terjadi. Selain itu, hal ini memang bukanlah produk di bidang yang akan menguntungkan secara komersial. Dengan sistem terbuka maka tidak ada kode-kode tersembunyi yang menjadi hak milik kalangan tertentu - pemilik (proprietory), yang sangat diperlukan untuk melakukan integrasi dan lokalisasi sistem secara cepat. Selain bisa diunduh (download) dan digunakan kapan saja, sistem aplikasi ini juga memberikan kesempatan bagi keterlibatan para relawan dan masyarakat dunia. Di luar tim inti Sahana, sistem aplikasi ini juga turut dibantu oleh sebuah komunitas global (Humanitarian-ICT) yang menaruh perhatian pada penerapan FOSS untuk kemanusiaan.

Sahana versi pertama yang dikenal dengan Sahana Phase I dikembangkan segera setelah bencana tsunami tahun 2004 lalu. Susunan solusi berbasis FOSS LAMP (Linux/Apache/MySQL/PHP) digunakan sebagai platform untuk menjalankan aplikasi tersebut. Aplikasi yang dikembangkan oleh tim inti berjumlah enam orang yang didukung oleh Swedish Internasional Development Cooperation Agency (SIDA) dan LSF di Sri Lanka ini serupa dengan pengembangan model yang dilakukan untuk proyek Mozilla Firefox (aplikasi web-browser). Sistem yang juga mendapatkan dukungan resmi pada tingkat organisasi dari IBM ini juga merangkum kontribusi dari komunitas global sejumlah lebih dari 60 orang, meliputi para pakar manajemen kedaruratan, konsultan kemanusiaan, akademisi, hingga para pengembang FOSS yang berkerja bersama untuk penyempurnaan sistem Sahana. Sahana akan dikembangkan secara menerus dan bisa digunakan pada berbagai sistem operasi populer, meliputi GNU/Linux, xBSD, Mac OS X, dan Microsoft Windows.

Proyek Sahana ini memasuki Fase II pada bulan Agustus 2005 yang pengembangannya tetap menggunakan LAMP, dengan proses dan tim yang lebih terstruktur tentunya. Pada tahap ini akan dilakukan penyempurnaan dan penambahan modul-modul, mulai dari pemeriksaan terhadap modul-modul pendaftaran (penduduk, organisasi, laporan), sistem manajemen barak, sistem manajemen permintaan, database kerusakan, sistem koordinasi relawan, sumber akses mobile, dan juga modul perlindungan anak. Penyempurnaan aksesibilitas data dan informasi juga menjadi perhatian dengan mulai dikembangkannya sistem yang memungkinkan pengiriman dan permintaan data melalui handphone atau PDA, baik dengan layanan GSM maupun GPRS. Lokalisasi bahasa dan kategorisasi jenis bencana juga mendapatkan porsi perhatian besar, mengingat kondisi setiap bencana dan setiap negara pasti akan berbeda.

Sahana untuk Asia

Sangat kebetulan bahwa setelah bencana tsunami Desember 2004, beberapa kawasan di Asia secara berturut-turut mengalami berbagai bencana. Tak perlu menunggu dan berpikir panjang, sistem Sahana yang ada langsung diterapkan untuk membantu mengatasi dampak bencana di beberapa negara Asia. Pada tahun 2005, Tim LSF Sahana diundang ke Pakistan oleh Tim Krisis IBM dan IBM Pakistan untuk membantu penanganan pascabencana gempa bumi di sana berkerja sama dengan National Database and Registration Authority (NADRA) Pakistan.

Langkah berikutnya berlanjut pascabencana tanah longsor di Guinsaugon, Filipina pada Maret 2006. Sahana digunakan untuk memfasilitasi koordinasi dan pembagian informasi yang efektif antara badan-badan di bawah Dewan Koordinasi Bencana Nasional, swasta, dan kelompok-kelompok masyarakat sipil yang terlibat dalam proses tanggap bencana dan rehabilitasi.

Bencana gempabumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah Mei 2006 juga menjadi ajang diterapkannya Sahana untuk membantu manajemen bantuan. Sistem ini dioperasikan oleh Indonesian Whitewater Association dan Indonesian Rescue Source dengan dukungan dari UrRemote Group dan Badan Teknologi Komunikasi Australian Computer Society (ACS).

Memacu inisiatif Indonesia

Dalam pada itu, tim ACS juga telah menginisiasi sebuah program pengembangan Sahana untuk menangani dampak erupsi Gunungapi Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah. Erupsi gunungapi yang cukup aktif ini terhitung sebanyak 68 kali sejak tahun 1548 dan tentu saja dampaknya sangat mengancam ribuan penduduk yang tinggal di desa-desa di sekelilingnya. Untuk kebutuhan itu, tim ini telah melakukan beberapa pemetaan potensi sarana-prasarana pendukung, seperti ketersediaan jaringan teknologi informasi di Yogyakarta dan sekitarnya. Belum lagi dijalankan, terjadilah gempa bumi dahsyat di Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 dan proyek Sahana yang telah disiapkan pun secara cepat dikembangkan untuk membantu manajemen penanganan pascabencana di Yogyakarta.

Pada event Asia Source II Camp yang digelar di Sukabumi, Jawa Barat pada 21-30 Januari 2007 lalu, Sahana menjadi salah satu sistem aplikasi yang mendapatkan banyak perhatian oleh lebih dari 100 peserta dari berbagai negara Asia. Ravindra de Silva dan Mifan Careem, dua orang anggota tim inti Sahana, mempresentasikan profil dan demo Sahana serta komponen sistem informasi geografisnya. Banyak di antara peserta jambore Open Source Asia itu yang berminat mengembangkan inisiatif untuk mempromosikan dan menerapkan Sahana di wilayah mereka masing-masing.

Percobaan pertama pascaevent Asia Source dipelopori oleh Didieb Ajibaskoro, peserta Asia Source yang berkerja di sebuah perusahaan pengembang layanan Linux di Jakarta. Februari 2007, ketika Jakarta dilanda banjir besar yang menggenangi hampir seluruh muka ibukota, ia menerapkan Sahana di beberapa kecamatan untuk membantu manajemen pertolongan banjir. Inisiatif tersebut membidani terselenggaranya pertemuan untuk membahas penerapan FOSS dan Sahana serta kemungkinan manfaatnya bagi masyarakat. Pertemuan pada awal Maret 2007 lalu di Jakarta diikuti oleh 26 perwakilan organisasi non-pemerintah, 7 di antaranya adalah alumni Asia Source II. Beberapa organisasi tersebut (seperti AirPutih, CWS Indonesia, Islamic Relief, Oxfam GB, ACF, dan CRI) telah memiliki pengalaman dalam kegiatan tanggap bencana di Indonesia dan memandang pembahasan Sahana ini sangat strategis untuk membuat pekerjaan itu lebih efektif.

Dalam pertemuan itu disadari bahwa sebenarnya cukup mudah untuk memperkenalkan penggunaan FOSS/Sahana sebagai alat manajemen bencana. Namun, sebaliknya, kenyataannya lebih kompleks. Pada kejadian-kejadian sebelumnya, mayoritas organisasi non-pemerintah, pemerintah, dan kelompok-kelompok lain di wilayah bencana menggunakan sistem mereka masing-masing dalam mengelola operasinya, termasuk perlengkapan teknologi informasi dan komunikasinya. Lembaga-lembaga yang ada sangat jarang saling bertukar data dan informasi, serta tak pernah ada satu rantai komando di wilayah bencana. Akibatnya, kegiatan pengumpulan data-data yang serupa (seperti penghitungan jumlah korban, penanganan logistik, dan sebagainya) dilakukan oleh semua kelompok tanpa ada koordinasi satu sama lain.

Lebih lanjut, pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan. Pertama, melakukan analisis perbedaan (gap analysis) dalam penerapan Sahana di Indonesia. Kedua, melakukan identifikasi jenis data seperti apakah yang bisa dipertukarkan oleh organisasi-organisasi non-pemerintah dengan pemerintah dalam manejemen bencana. Ketiga, melakukan advokasi kepada pembuat kebijakan. Keempat, mencoba memperkenalkan dan menerapkan Sahana pada beberapa kelompok terseleksi yang secara konsisten aktif dalam penanganan dampak bencana.

Harapan dan awal baru manajemen resiko bencana

Francisco E. Sarmiento III, seorang dokter dan pegiat FOSS dari Filipina, di dalam blognya menyebutkan bahwa Sahana mengandung ungkapan harapan dan awal baru, makna simbolis yang dikandung oleh gambar bunga matahari yang terpampang di website Sahana. Sangat cocok mengingat asal kata “Sahana” sendiri diambil dari bahasa Sinhala yang berarti “pertolongan”. Sementara, ada juga yang memaknai bunga matahari sebagai simbol yang menjanjikan kekuatan, kehangatan, dan kemakmuran (makanan). Masyarakat Cina memaknainya sebagai simbol umur panjang. Sebagian yang lain sering mengasosiasikannya dengan ideologi hijau, yaitu ideologi politik yang sangat mementingkan tujuan yang bersifat ekologis dan berbasis lingkungan, yang untuk mencapainya digunakan prinsip-prinsip pelibatan akar rumput, demokrasi partisipatoris, dan pengambilan keputusan atas dasar mufakat.

Prinsip-prinsip simbolis yang memang nyata tampak pada sistem aplikasi manajemen resiko bencana ini dengan jelas menunjukkan bahwa sangat mungkin untuk membangun dan mengembangkan sebuah sistem canggih dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan perangkat lunak komersial. Hal ini hanya mungkin dilakukan dengan adanya sebuah tim dengan dedikasi tinggi, dengan dukungan penuh dari komunitas FOSS sedunia. Untuk konteks Indonesia, yang baru saja memiliki Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Bencana, penerapan sistem ini tentu saja akan mendukung upaya untuk mengubah paradigma penanganan bencana yang selama ini masih bersifat reaktif dan responsif menjadi suatu kegiatan yang lebih bersifat preventif. Satu langkah maju telah dimulai di Asia dengan dukungan penuh komunitas dunia. Siapa sangka memberikan pertolongan bencana bisa dilakukan dari balik komputer di ruang kerja?

Elanto Wijoyono

Versi singkat tulisan ini dimuat di Buletin KOMBINASI Edisi 20/Mei 2007 Hlm 16-17
(diterbitkan oleh COMBINE Resource Institution, Yogyakarta)

Website

Website proyek Sahana
http://www.sahana.lk
http://cvs.opensource.lk

Sahana Wiki
http://www.reliefsource.org/foss/index.php/Sahana

Website The Lanka Software Foundation (LSF)
http://www.opensource.lk

Tak hanya Mbah Maridjan yang nekad tetap bertahan tidak mau mengungsi. Tekad warga Desa Sidorejo dan Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang, Klaten, Jawa Tengah untuk bertahan di rumahnya ketika aktivitas Gunungapi Merapi semakin meningkat memang membuat orang lain merasa heran. Bahkan, setelah status Merapi dinaikkan menjadi AWAS pun masih ada warga yang tetap bertahan tinggal di dusun yang hanya berjarak sekitar 4,5 kilometer dari puncak Merapi. Jarak sekitar 5-6 kilometer pun tak menyurutkan niat warga desa yang sudah berada di pengungsian untuk selalu kembali pulang di pagi hari dan kemudian kembali ke pengungsian pada malam hari. Hingga saat ini fenomena ini terus berlangsung. Tercatat ada sejumlah 38 titik pos ronda swakarsa di wilayah dua desa tersebut. Belum terhitung yang berada di Desa Balerante, Klaten yang berada di seberang Kali Woro. Setiap pos rata-rata dijaga oleh belasan orang setiap hari. Jumlah ini semakin bertambah di pagi hari ketika sebagian warga yang berada di pengungsian kembali naik menuju rumah masing-masing.

Jelas bukannya tanpa tujuan bahwa mereka berani menghadang bahaya dampak letusan Merapi seperti itu. Siapa bilang mereka tidak takut dengan letusan Merapi. Walaupun masyarakat di lereng Merapi sudah memiliki kearifan lokal dalam menghadapinya, perasaan was-was tetaplah ada. Ada hal lain yang akhirnya membuat warga memutuskan bertahan. Kekhawatiran akan terabaikannya rumah, harta benda, ladang, dan ternak menjadi penyebab mereka tidak mau meninggalkannya dalam waktu panjang. Orang luar mungkin akan berpikir bahwa warga desa lereng Merapi itu tidak rasional. Bagaimana tidak, disuruh mengungsi agar selamat dan tetap hidup kok tidak mau. Namun, permasalahannya tidak sesederhana itu.

Bagi mereka, semua itu adalah hidup mereka. Jika semua itu hilang maka hidup mereka juga akan punah. Sebenarnya warga mau saja diungsikan asalkan pemerintah daerah setempat bersedia menjamin keamanan harta benda yang mereka tinggalkan. Warga sudah mencoba mempertanyakannya, tetapi belum ada tanggapan hingga tataran pelaksanaan. Memang ketika status Merapi masih Siaga ada cukup personil di kawasan atas itu, baik personil SAR, PMI, maupun militer. Namun, setelah Merapi naik statusnya menjadi Awas, tak ada satu pun dari mereka yang masih bertahan di atas. Oleh karena itulah warga setempat memutuskan untuk secara swadaya menjaga keamanan harta benda, lahan, dan ternak di kawasan yang masuk Kawasan Rawan Bahaya I itu.

Lereng Merapi yang Berharga itu

Warga Desa Sidorejo dan Tegalmulyo di Kecamatan Kemalang, Klaten, Jawa Tengah adalah masyarakat peladang dan juga peternak sapi. Tercatat ada tiga jenis kegiatan bercocok tanam di wilayah itu yang dikoordinasikan oleh Forum Klaster Lereng Merapi Kabupaten Klaten, meliputi tanaman pangan (jagung) , perkebunan (kopi), dan hortikultura (cabe, bunga kol, sawi, loncang, tomat, kobis). Unit kegiatan yang berkembang di dua desa tersebut terhitung cukup baik. Cabe dan bunga kol tampak menjadi tanaman unggulan dengan luas lahan masing-masing mencapai 154.400 meter persegi dengan populasi tanaman masing-masing mencapai 242.580 batang. Loncang dan sawi juga banyak dikembangkan yang luas lahannya masing-masing mencapai 138.400 meter persegi dengan populasi tanaman sejumlah 217.800 batang.

Usaha ternak yang berkembang di kawasan tersebut adalah ternak sapi potong dan kambing. Dalam satu dusun saja bisa dikembangkan ratusan ekor ternak. Tercatat Dusun Deles, Desa Sidorejo mengembangkan sejumlah 53 ekor sapi potong dan 68 ekor kambing, Dukuh Kadirejo memiliki sedikitnya 36 ekor sapi potong dan 80 ekor kambing, dan Dusun Bangan memelihara sebanyak 42 ekor sapi potong dan 36 ekor kambing. Sementara, di Dusun Petung, Desa Tegalmulyo terdapat 58 ekor sapi potong dan 40 ekor kambing. Kebanyakan warga memelihara ternak tersebut dengan tujuan sebagai tabungan. Pendapatan utama mereka tetap bergantung pada hasil perkebunan dan ladang.

Bencana Sebelum Bencana

Jauh hari sebelum Gunungapi Merapi dinaikkan statusnya menjadi AWAS pada tanggal 13 Mei 2006 pagi, warga lereng Merapi di Kecamatan Kemalang, Klaten tersebut sudah berungkali diperintahkan oleh Pemerintah Daerah Klaten untuk segera mengungsi. Tak habis pikir warga untuk mencoba memahami perintah tersebut karena menurut mereka kondisi Merapi masih belum mengancam. Akhirnya, dalam dua minggu terakhir April 2006 terjadi apa yang disebut oleh warga sebagai upaya evakuasi paksa. Dua minggu lamanya warga terpaksa berada di pengungsian meninggalkan semuanya dan bencana itu mulai terjadi.

Dalam kondisi geografis pegunungan seperti itu, tanaman warga yang ada di ladang harus rutin disemprot pestisida dan disiangi. Jika dalam tiga hari saja tidak disemprot maka sudah dipastikan akan membusuk. Gagal panen pun terjadi karena warga tidak sempat datang mengurus lahan. Kerugian besar tidak bisa dihindari. Warga setempat menganggap itu sebagai bencana yang datang sebelum bencana utama yang diprediksikan, yaitu letusan Merapi, tiba.

Forum Klaster Lereng Merapi yang di dalamnya terdiri dari warga setempat mencatat bahwa para petani lereng Merapi itu menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah akibat gagal panen. Usaha hortikultura warga menderita kerugian terbesar. Kerugian ini datang terutama dari tanaman cabe yang gagal dipanen karena telah membusuk. Sebagai gambaran, dari luas lahan 154.400 meter persegi itu (242.580 batang tanaman cabe) memiliki potensi hasil sebanyak 242.580 kg dengan perkiraan harga panen sebesar Rp. 1.212.900.000,00. Namun, realisasi hasil yang ada rata-rata hanya 15-20% dari setiap petak lahan yang ada. Total kerugian pun mencapai Rp. 603.782.600,00. Itu baru dari tanaman cabe saja!

Di tengah kerugian besar tersebut, status Merapi meningkat menjadi AWAS. Jumat, 12 Mei 2006 malam seluruh warga desa yang sebelumnya sudah kembali ke rumah masing-masing harus dievakuasi lagi karena saat itu terjadi luncuran lava dan awan panas yang cukup besar dan dikhawatirkan mengarah ke permukiman warga di lereng tenggara Merapi itu. Hingga saat ini sebagian besar warga masih bertahan di pos-pos pengungsian, kecuali sejumlah warga yang masih setia merondai kampung halamannya sembari mengurus ternak dan lahannya kembali.

Penderitaan Berlipat di Pengungsian

Apa yang dituju oleh pemerintah daerah sebagai upaya menyelamatkan warga dari bencana adalah langkah yang sudah seharusnya dilakukan. Namun, tampaknya dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten masih harus belajar cukup banyak. Mulai dari proses evakuasi hingga pengelolaan pengungsian. Masih segar dalam ingatan warga Sidorejo dan Tegalmulyo ketika perintah evakuasi datang tiba-tiba ketika status Merapi masih Siaga. Tak ada sosialisasi apa pun sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman misalnya. Setibanya di pengungsian pada akhir April 2006 lalu, ternyata Tempat Pengungsian Sementara (TPS) di Desa Dompol dan Desa Keputran, Kecamatan Kemalang itu belum siap menampung pengungsi. Mulai dari jumlah MCK kurang memadai (kurang dari 15 unit untuk sekitar 1.000 orang pengungsi), pembagian logistik yang tidak tepat waktu dan tidak layak menurut standard gizi, hingga sarana yang tidak layak (pengungsi tidur campur, alas tidur minim).

Kondisi seperti itu pun masih tetap berlanjut pada saat ini ketika para warga kembali ke pengungsian untuk kesekian kalinya, bahkan dalam jangka waktu yang lebih lama. Jumlah pengungsi. Sekitar 1600-an warga dari Desa Sidorejo dan Tegalmulyo masing-masing berada di TPS Dompol dan Keputran. Keduanya memakai gedung sekolah dan kantor serta lapangan untuk lokasi pengungsian. Pengaturan pemisahan pengungsi hanya dilakukan per dusun. Antara laki-laki, perempuan, lansia, anak-anak, dan ibu hamil; sehat maupun sakit, tidak ada pemisahan. Alas tidur pun hanya tikar yang langsung berhubungan dengan lantai atau tanah. Ada selimut yang disediakan oleh satlak, tetapi jumlahnya tidak mencukupi untuk semua pengungsi. Selain itu, pengungsi yang berada di tenda harus siap kebanjiran ketika hujan turun karena tidak ada pengaturan sistem drainase yang baik. Di setiap TPS saat ini ada 10 unit kamar mandi dan 16 WC darurat yang masing-masing dilengkapi dengan 2 tanki penampung air. Namun, air yang ada sering habis, sehingga warga harus meminta air ke penduduk sekitar pengungsian. Drainsase di sekitar kamar mandi dan WC tersebut juga tidak disiapkan dengan baik, sehingga air kotor tergenang begitu saja.

Tak pelak penyakit pun mulai bermunculan di pengungsian. Penyakit yang potensial muncul adalah konjuktivitis, ISPA, dan influenza. Penyakit kulit alergi, diare, penyakit sistem musculus, dan sebagainya turut menyerang para penghuni dua TPS itu. Penderita sakit di pengungsian setiap telah mencapai lebih dari seratus orang, sementara tenaga medis di tiap pengungsian hanya ada dua orang setiap shiftnya.

Tak adanya kegiatan yang bisa dilakukan di pengungsian membuat sebagian besar warga merasa jenuh. Banyak dari mereka yang mencoba pulang setiap hari sekedar untuk menjenguk rumah dan mengurus lahan serta ternak yang ditinggalkan. Jika mereka masih memiliki uang maka akan menyewa kendaraan untuk menuju rumahnya. Sementara, warga yang tidak memiliki uang cukup memilih berjalan kaki sejak dini hari dari TPS menuju desanya yang jaraknya mencapai 5-6 km. Sementara, armada yang dijanjikan oleh pemerintah kabupaten untuk mengantar jemput warga sebanyak 60 unit hingga kini tidak terwujud satu pun. Menurut Sukiman, warga Dusun Deles, Sidorejo, warga yang pulang jalan kaki itu memilih waktu dini hari untuk berjalan pulang sebenarnya karena malu tidak memiliki uang untuk menyewa kendaraan. Sangat wajar mengingat seluruh warga dua desa itu baru saja mengalami kerugian besar akibat gagal panen. Mereka tidak lagi memiliki simpanan uang lebih. Warga desa pun tidak sampai hati menjual ternaknya pada saat ini kerena harga pasaran ternak langsung turun drastis.

Setelah status Merapi dinaikkan menjadi AWAS, praktis tidak ada petugas SAR, PMI, hingga polisi yang bersedia siaga di wilayah dusun-dusun di lereng teratas Merapi itu. Semua armada evakuasi disiapkan di TPA Dompol dan TPS Keputran yang jaraknya lebih dari 5 km dengan kondisi jalan yang buruk. Jumlahnya pun sangat tidak mencukupi, bahkan dalam satu hari bisa tidak ada satu pun armada bantuan pemkab yang siaga. Warga terpaksa menyiapkan sendiri armada. Beberapa tokoh desa yang memiliki truk bersedia memobilisasi kendaraannya tersebut untuk mengantar jemput warga dari desa dan menuju ke pengungsian hingga beberapa kali dalam satu hari. Tak ada bantuan biaya operasional dari siapapun. Padahal, warga sedang dalam kondisi habis-habisan. Selama status AWAS ini pun ratusan warga masih bertahan di dusunnya untuk menjaga aset mereka secara bergiliran. Mereka berjaga 24 jam tanpa dukungan logistik dan armada dari pemerintah daerah. Menurut Sekretaris Satlak Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten, warga yang masih bertahan di atas itu tidak termasuk ke dalam golongan pengungsi, sehingga tidak berhak atas jatah logistik. Satlak hanya bertanggung jawab mengurus pengungsi yang berada di pengungsian yang berada di bawah koordinasi Pemerintah Kabupaten Klaten.

Bersiap Menyelesaikan Masalah Sendiri

Sejak awal warga sudah siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi jika Gunungapi Merapi benar-benar meletus dalam skala yang bisa mengancam kehidupan mereka. Kearifan lokal sebagai penghuni kawasan tersebut dari generasi ke generasi telah menyebabkan warga bisa secara jernih mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Namun, masalah muncul ketika ada kebijakan dari pemerintah daerah setempat yang sebenarnya untuk menyelamatkan warga, tetapi justru semakin membuat warga terpuruk.

Dalam hal ini, warga kedua desa tersebut telah menganggap bahwa mereka dalam hal ini tidak hanya menuntut hak mereka dari pemerintah ketika bencana datang menerjang. Di sisi lain, warga tetap merasa bertanggung jawab atas diri dan kehidupannya yang secara legal formal tidak masuk ke dalam cakupan kerja pemerintah dalam agenda penanggulangan bencana ini. Akhirnya masyarakat memang harus bisa bersiap menyelesaikan masalahnya sendiri, dan hal itu sudah mereka lakukan sejak awal. Aktivitas ronda secara bergiliran, penyiapan rute evakuasi, penyiapan armada evakuasi, hingga inisiatif untuk mendirikan pos pengungsian sendiri sudah terencana. Ketika kewajiban untuk mengamankan diri sendiri sudah terpenuhi, mereka hanya akan menunggu haknya sebagai warga negara yang bermartabat dan dijamin undang-undang terpenuhi. Pemerintah daerah yang juga mendapatkan kewajiban untuk mengelola proses ini harus bisa menempatkan diri di tengah konteks budaya setempat dan melaksanakannya secara transparan, terutama dalam pengelolaan anggaran penanggulangan bencana yang bagaimanapun juga itu adalah uang rakyat.

Satu hal yang harus dipastikan, tekad warga untuk tetap bertahan di dusunnya masing-masing bukanlah sebuah sikap keputusasaan lebih mementingkan harta daripada keselamatan nyawa. Bagi mereka, bencana bukanlah dampak dari letusan Gunungapi Merapi secara fisik yang bagi mereka sudah menjadi hal biasa. Bagi mereka bencana adalah ketika tatanan sosial, budaya, dan ekonominya berubah buruk dan mematikan sumber penghidupan mereka. Sebuah pandangan yang jauh ke depan, mengingat pemerintah daerah setempat saat ini masih memikirkan apa saja yang akan dilakukan ketika bencana datang, tetapi tidak memikirkan apa yang akan dilakukan setelahnya. Warga harus siap menjamin kehidupan mereka sendiri dan untuk itulah mereka tetap bergeming.

Elanto Wijoyono

Tulisan ini telah dimuat di website Jalin Merapi tanggal 22 Mei 2006 Pk 11:02 WIB pada Rubrik "Info Merapi" > "Analisis"
Situs Jalin Merapi dikelola oleh COMBINE Resource Institution, Yogyakarta

Ada tiga presentasi... dua bau tanah, ttg geologi, oleh Dr Sunarto (PSBA) dan satu lagi aku lupa (dia aktif di Asian Disaster Preparadness Center). Presentasi ketiga ttg psikologi oleh Prof. Koentjoro (UGM).

Dua presentasi awal yg bau tanah itu menjelaskan potensi kebencanaan yg dikandung oleh DIY. Dijelaskan pula mengenai strategi2 yg dianjurkan utk dikembangkan dalam menghadapi potensi2 bencana tsb; ngga cuma gempa, juga letusan gunung api, hingga ekstremitas cuaca. Pengembangan sistem peringatan dini (EWS) mendapatkan porsi penjelasan yg cukup panjang lebar, disertai dgn contoh2 penerapannya di luar negeri, Aceh, dan Pangandaran.

Presentasi ketiga fokus mengenai penanganan psikologis korban gempa pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi.. proses yg menurut Prof. Koentjoro tidak byk dilirik banyak pihak. Singkatnya disebutkan bahwa bencana alam itu bs terjadi sbg akibat dr perilaku manusia dan peristiwa alam. Bencana alam pun menjadi salah satu sumber perubahan sosial yg tdk terencana yg kalau tidak bs dihadapi dgn tepat bs menyebabkan suatu gangguan serius thdp keberfungsian suatu masyarakat.

Media dalam ranah bencana

Dua presentasi awal sudah menjelaskan pemanfaatan media dalam pengembangan EWS, tapi hanya contoh singkat dan penjelasan prinsip2nya. Secara agak berbeda, Prof. Koentjoro yg psikolog menguraikan bahwa timnya sudah memanfaatkan media rakom sbg upaya penanganan psikologis korban gempa. Timnya, di Jetis, bekerjasama dgn PKBI yang memiliki program rakom di wilayah bencana (CRI membantu PKBI membuat workshop rakom September 2006 lalu). Rakom dipandang cukup efektif memberikan informasi kpd warga korban gempa sekaligus sbg media terapi (murah-massal) bagi korban gempa.

Pemanfaatan media ini disinggung lebih lanjut dalam sesi diskusi. Di sini aku sempet menyampaikan bahwa media komunitas, dalam hal ini rakom, selain bs dimanfaatkan sbg media informasi pascabencana juga bisa digunakan sebagai media informasi dalam sistem peringatan dini (EWS).

Tanggapan bermunculan.. Prof. Keon eh Koentjoro, yg karena telah menerapkan sendiri sistem tsb, menyatakan bahwa penguatan media informasi berbasis komunitas memang diperlukan, baik pra maupun pascabencana.

Kemudian, ada seorang bapak (aku g tau persis dia orang dewan pa pemda) yg justru menyatakan bahwa kehadiran media komunitas harus (bisa) dikontrol, baik sbg EWS maupun media infokim pascabencana. Alasannya, media komunitas yg beroperasi bisa berpotensi menambah kekacauan informasi di masyarakat, terutama berkaitan dgn isu-isu bencana. Menurutnya... media komunitas belum tentu memiliki sumber rujukan informasi yg layak, sehingga bisa jadi informasinya menyesatkan.

Si bapak itu kemudian menyontohkan, yg dia akui baik dan harus dilakukan pula di Yogya, ketika Padang diguncang gempa maka seluruh arus informasi (termasuk radio) dihentikan. Hanya ada ada satu jalur informasi yg semuanya bersumber pada pemda setempat, termasuk semua radio. Hanya RRI yg boleh bersiaran; yg menyiarkan informasi2 dr pemda. Harus ada sebuah lembaga yg berperan menyaring informasi sebelum disebarluaskan kpd masyarakat.

Pernyataan tsb mendapat sambutan yg cukup baik dr para panelis dalam hal bahwa informasi yg disebarluaskan memang harus informasi yg benar. Namun, para panelis tidak menyatakan bahwa sistemnya harus terkontrol sama sekali (oleh pemerintah) dan setiap daerah bisa berbeda pengelolaannya. Yang pasti, memang harus ada pihak yg bertanggung jawab menyediakan informasi; dicontohkan adalah Direktorat Vulkanologi, BMG, atau Departemen ESDM. Peserta wakil dr BID DIY juga mengiyakan pendapat panelis. Disebutkan bahwa informasi itu bisa disebarkan melalui jalur satkorlak, satlak, dst.

Peran media komunitas dalam manajemen resiko bencana

Pernyataan Si Bapak di atas sepintas emang bisa dibenarkan, yaitu bahwa informasi yg tersebar di masyarakat haruslah informasi yg benar. Apalagi ini mengenai bencana; berita pa isu susah dibedakan. Satu point, hak masyarakat adalah mendapatkan informasi yg benar.

Namun, akan muncul pertanyaan, seperti apakah informasi yg benar itu? Kriteria kebenaran kemudian dinyatakan bahwa informasi yg benar itu adalah informasi yg dikeluarkan oleh pihak yg berwenang (BMG, ESDM, dkk). Selain itu adalah isu, gosip, dobosan, dkk... Namun, apakah informasi dr pihak berwenang itu sudah pasti benar?

Sementara, dalam pengalaman bangsa ini tercatat beberapa kali bencana datang ketika pihak yg berwenang telah menyatakan kondisi aman. Luncuran awan panas Merapi Juli 2006 terjadi ketika status baru saja diturunkan menjadi siaga. Tsunami di Pangandaran terjadi di tengah ketenangan warga yg sebelumnya telah mendapatkan informasi dr pemda setempat atas rekomendasi BMG wilayah bahwa kawasan itu aman dr ancaman tsunami.

Dalam dunia kebencanaan, tidak semua hal berlaku pasti dan matematis. Gempa, tak bisa diprediksi waktu jam menitnya. Lalu, ada pula bencana yg datangnya cepat, tapi bisa dipersiapkan penanggulangannya; tsunami, gunung meletus, badai, kebakaran lahan. Apa jadinya kalo jalur infokom harus dipaksakan dari satu pihak saja? Padahal, kecepatan informasi adalah kunci selamatnya warga dari resiko bencana. Kelebihan rakom ada di sini kan.

Pinginnya sih kembali berbagi cerita bahwa dalam manajemen resiko bencana, pengelolaan sistem media infokom sudah seharusnya dua arah; antara pihak berwenang (ahli) dan dengan masyarakat di masing-masing wilayah. Dalam beberapa kasus, pihak berwenang bisa sangat terlambat mengatahui terjadinya bencana, dan sebaliknya. Pingin cerita pengalaman temen2 Deles yg aktif mengembangkan EWS dgn caranya sendiri krn jalur infokom vulkanologi dr pihak yg berwenang terlalu panjang dan birokratis. Juga cerita pengelola rakom di wil Bantul yg segera setelah gempa berfungsi menyebarluaskan informasi yang diperlukan oleh komunitasnya. ...Namun, sayang, ngga dapat jatah lagi dr moderator.

Dari forum itu paling ngga aku bs dapat gambaran sejauh mana pemahaman sebagian anggota dewan dan eksekutif dalam pemanfaatan media dalam upaya manajemen resiko bencana. Namun, aku masih kebingungan sendiri untuk menjelaskan apa yang sebenarnya harus dijelaskan. Apakah ada yang bisa menjelaskannya lebih jauh di sini? Ya ya sebenarnya nulis panjang2 di atas cuma utk pengantar mu nanya itu aja.. :D

elanto wijoyono

Tulisan ini pertama kali muncul di milis COMBINE Resource Institution (November 29, 2006)