Baru aja buka detik.com, ternyata ada berita yang bikin saya kaget, Ibunda Menteri keuangan Kita meninggal dunia. Saya mengucapkan bela sungkawa dan turut berduka cita.

Padahal kita semua tahu, Bu menkeu sedang pusing tujuh keleiling menghadapi Krisis Finansial, Beliau adalah ujung tombak Negeri ini dalam mengadapi badai finasial yang melanda saat ini, Seharusnya pada saat seperti ini lah Beliau mendapat dukungan dan doa dari orang-orang yang dicintainya, Tapi Tuhan berkehendak lain, Tuhan memanaggil pulang Ibunda Menkeu.

Woow bisa kalian bisa bayangin perasaan beliu saat ini? Lagi pusing-pusingnya mikirin krisis finansial eh Ibunya dipanggil yang kuasa.

Dari dulu mengagumi beliau tapi dengan kejadian ini saya merasa Tuhan hendak menempa beliu untuk menjadi "The Real Wonder Women"

Entah kenapa saya punya feeling, "she will become our next President" jelas bukan pada pemilu tahun 2009 mungkin pemilu 2014 atau 2019.

Krisisis Finansial ini adalah ujian terberat beliau sebagai Menteri tapi jika beliau bisa melewatinya maka jalan menduduki posisi diatas menteri akan terbuka lebar..

Sekali lagi saya mengucapkan Innalilahi wa inna Lil lahi Ro ji'un turut berduka cita dan berbela sungkawa semoga Ibu tabh dan bisa (saya yakin bisa) menyelamatkan Indonesia dari Krisis..

Namun, seringkali bonus tahunan ini menjadi sia-sia karena penggunaannya yang tidak tepat. Padahal, jika tepat guna bukan tidak mungkin Anda memiliki uang tambahan yang bisa ditabung untuk keperluan lain sesudah hari raya. Lalu, apa yang harus dilakukan agar bisa menggunakan THR dengan tepat? Berikut beberapa tipnya.

• Menu makanan dan minuman untuk hari raya biasanya berbeda dari hari-hari biasanya. Yang harus diingat adalah, jangan berlebihan dalam penyediaannya. Perkirakan berapa jumlah orang yang akan menjadi tamu Anda, lalu sediakan porsi makanan dan minuman yang sesuai dengan jumlah tamu. Siapkan porsi cadangan untuk tamu-tamu yang tak terduga. Dengan begini, tak akan ada makanan yang terbuang sia-sia karena jumlahnya yang berlebihan.
• Lebaran identik dengan baju baru. Bagi Anda yang sudah memiliki anak, pastinya berbelanja baju lebaran menjadi sebuah keunikan tersendiri. Ingat, tetap perhitungkan semua kebutuhan anak-anak, agar tidak kalap ketika berbelanja. Beri pengertian pada anak-anak Anda, bahwa berhari raya bukan berarti berfoya-foya. Tidak semua barang harus baru, yang penting bersih dan rapi. Tanamkan pengertian ini sedini mungkin pada anak-anak agar mereka tidak memiliki sikap boros.
• Sudah jadi tradisi juga, jika lebaran tiba Anda dan keluarga juga ditinggalkan oleh asisten rumah tangga pulang ke kampung halamannya. Daripada menyewa pembantu infal yang biasanya harus dibayar jauh lebih mahal daripada tarif yang normal, lebih baik memberdayakan seluruh anggota keluarga yang ada di rumah. Bagi tugas dengan seluruh anggota keluarga yang lain. Jika anak-anak Anda sudah cukup besar, delegasikan tugas-tugas yang bisa mereka kerjakan. Dengan begini, Anda bisa berhemat cukup banyak.

Walaupun ibadah puasa baru kita jalani selama beberapa hari, banyak orang sudah tidak sabar menunggu Lebaran dan mulai menghitung mundur datangnya hari yang Fitri. Jika pada awal bulan puasa kita ribut mengenai persiapan berpuasa, maka hari-hari sesudahnya perhatian kita tertuju pada persiapan Lebaran.

Apalagi harga berbagai barang kebutuhan dapur hampir selalu naik tiap kali menjelang Lebaran. Untuk jumlah belanjaan yang sama, Anda mungkin harus membayar lebih banyak. Tidak heran sejumlah orang memilih berbelanja lebih banyak dalam skala grosir sebelum bulan puasa untuk mengantisipasi kenaikan harga menjelang Lebaran.

Sebagian yang lain dengan dana terbatas lebih memilih untuk berbelanja keperluan Lebaran setelah mendapat THR. Apa pun cara yang dipakai, intinya anggaran belanja keluarga harus diatur sedemikian rupa untuk menunjang berbagai pengeluaran selama masa pra dan pasca bulan puasa ini.

Siklus 10 harian

Hari-hari puasa mengandung tiga keistimewaan. Ada rahmah di awalnya, maghfirah di pertengahannya dan pembebasan dari neraka di akhirnya. Maka kaum muslimin sangat dianjurkan untuk meningkatkan ibadah mereka karena kualitas pahalanya yang lebih tinggi berlipat ganda dibandingkan dengan bulan-bulan biasa.

Secara keuangan pun terdapat tiga keunikan yang walaupun bukan merupakan suatu keistimewaan, menggambarkan kecenderungan orang dalam menggunakan uang pada bulan puasa.

Pada sepertiga waktu di awal bulan puasa dapat dikatakan masa penyesuaian fisik di mana pola makan dan jam tidur berkurang namun aktivitas fisik bertambah. Anda harus tetap bekerja sepanjang hari, bahkan pada malam hari masih melakukan ritual salat Tarawih.

Pada masa ini euforia bulan puasa masih sangat terasa. Orang-orang yang berpuasa terlihat lesu pada siang hari. Anda dengan mudah dapat menemukan mereka sedang terkantuk-kantuk di musalla atau sedang menghabiskan waktu di mal.

Menjelang sore barulah kehebohan membeli berbagai macam hidangan berbuka puasa dimulai. Semua pengeluaran dadakan akibat berpuasa jadi legitimasi sebagai kompensasi menahan hawa nafsu sepanjang hari.

Pada sepertiga waktu di tengan bulan puasa adalah masa sosial. Secara fisik berpuasa tidak lagi memberatkan karena tubuh sudah terbiasa, orang terlihat lebih ceria dan siap bersosialisasi. Acara buka puasa bersama pun makin marak, tidak hanya di masjid dan panti asuhan tetapi juga terlihat di antrean panjang di berbagai restoran favorit di mal. Bukan cuma kalangan pejabat yang memanfaatkan momentum bulan puasa untuk unjuk gigi, melainkan siapa pun juga bisa turut serta bersafari Ramadan ini.

Pada sepertiga waktu pada akhir bulan puasa perhatian orang mulai fokus pada persiapan Lebaran. Begitu banyak yang harus dipenuhi, beli baju baru, kue, mengecat rumah, membayar zakat, sampai acara mudik. Semuanya membutuhkan uang yang tidak sedikit.

Terkadang kebutuhan yang besar ini akhirnya menyebabkan hari raya yang seharusnya penuh kegembiraan juga dirundung berbagai masalah keuangan. Biasanya orang langsung ingat belanja, sekaligus memanfaatkan kesempatan diskon di berbagai pusat perbelanjaan.

Konsep THR

Bukan soal harga naik menjelang Lebaran saja yang bisa membuat pengeluaran bertambah, juga jumlah belanjaan yang cenderung lebih banyak. Hal ini disebabkan kebutuhan yang bertambah. Kita tidak hanya berbelanja untuk pengeluaran bulan puasa tetapi juga Lebaran. Hal ini bisa berpotensi membuat pengeluaran membengkak.

Makanya ada pemberian tunjangan hari raya (THR) oleh perusahaan kepada karyawan. Namun, tidak semua orang mendapatkannya, seperti wirausahawan dan pekerja mandiri. Sebaliknya, beberapa dari Anda mungkin malah harus membayar THR kepada orang lain sebab ada orang yang bekerja untuk Anda baik secara profesional maupun untuk urusan domestik seperti pembantu rumah tangga dan pengasuh anak.

Lucunya THR ini sering diplesetkan menjadi tunjangan hari Ramadan, karena THR seringkali tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kebanyakan orang mencampuradukan pengeluaran rutin bulan puasa dengan pengeluaran hari raya.

Apakah Anda menerima THR atau justru membayar THR yang perlu diketahui adalah bahwa THR sebenarnya diberikan untuk alasan khusus tertentu yaitu untuk memenuhi pengeluaran aktivitas perayaan Lebaran.

Tanpa adanya hari raya ini kemungkinan besar Anda tidak mendapat atau tidak perlu membayar THR. Jadi bayarlah pengeluaran pra dan pasca bulan puasa dari gaji, sementara THR untuk membiayai pengeluaran Lebaran.

Buatlah bujet yang berbeda agar ada batas yang jelas antara keduanya sehingga memudahkan Anda untuk membayar pengeluaran apa dan dibayar dari mana. Dengan demikian Anda tidak perlu khawatir kehabisan uang setelah Lebaran, kan masih ada gaji yang sudah dialokasikan untuk membayar pengeluaran rutin keluarga sampai tanggal gajian berikutnya.

Berikut ini adalah langkah-langkah bagaimana kita bisa merencanakan anggaran Lebaran dengan menggunakan uang THR.

Berminat buka usaha sendiri tanpa harus meninggalkan pekerjaan Anda? KLIK: USAHAKU

Sumber: Bisnis Indonesia, Jumat, 12/09/2008

1. Uang adalah kepentingan bersama
Ketahui dengan pasti jumlah pemasukan, tabungan, juga cashflow bulanan keluarga. Luangkan waktu sekitar 15 menit untuk duduk bersama suami dan buat anggaran belanja serta mengevaluasi ke mana "larinya" uang Anda berdua dalam sebulan ini. "Meski Anda tidak punya pengalaman dalam mengatur keuangan, namun dua kepala selalu lebih baik dalam hal pengaturan uang," kata Janet Bodnar, penulis buku Money Smart Women.

2. Uangmu, Uangku, dan Uang Kita
Rekening bersama merupakan cara yang paling mudah dan efektif untuk membayar pengeluaran keluarga, seperti cicilan rumah, membayar tagihan listrik, atau biaya membeli susu anak. Bila disepakati, Anda dan suami bisa memiliki rekening terpisah untuk keperluan yang sifatnya pribadi, seperti ke salon, arisan, atau makan siang dengan teman.

3. Penuhi kewajiban
Hutang termasuk dalam salah satu problem keuangan yang serius bila tak segera diatasi. Itu sebabnya, masukkan pos pengeluaran ini dalam anggaran pengeluaran rutin, misalnya pembayaran tagihan kartu kredit. Bila jumlah hutang terlalu besar, stop pengeluaran lain yang tidak penting dan kendalikan diri untuk tidak membeli barang secara kredit.

4. Sedia payung sebelum hujan
Sebagai manajer keuangan keluarga, Anda juga perlu membuat langkah-langkah untuk menyiapkan dana darurat, anggaran kesehatan atau dana pendidikan. Sisihkan uang Anda (lebih besar lebih baik) untuk pos tabungan, asuransi kesehatan, juga dana pendidikan Si Kecil. Bila anak Anda belum memasuki usia sekolah, persiapkan dengan memiliki tabungan, asuransi pendidikan, atau memilih investasi jangka panjang.

Pengen memulai usaha sampingan tanpa harus meninggalak pekerjaan Anda? Klik: SAMPINGANKU

Sumber: Kompas, Rabu, 17 September 2008

Menurut Joseph, tindakan Menkeu dilakukan jauh sebelum putusan MA keluar. Apalagi, berdasarkan pada Pasal 50 UU No 1/2004 tentang Perbendarahaan Negara, ditegaskan bahwa kekayaan atau uang negara tidak bisa disita oleh pengadilan. 

“Sehingga, uang Tommy tersebut kondisinya dalam keadaan bebas. Karena tidak ada yang meminta," jelasnya saat dihubungi INILAH.COM, di Jakarta Minggu (14/9).

Ketika dipertegas maksud dari perkataannya itu, Joseph menyatakan, uang itu merupakan jaminan kredit atas jual beli piuatang PT TPN oleh PT Vista Bella Pratama dengan BPPN.

“Meskipun pada dasarnya sama, tapi karena PT TPN memiliki utang, Menkeu dapat bertindak dengan meminta pencairan uang tersebut ke Bank Mandiri,” tandasnya

Pada Sidang Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR-RI Agung Laksono, Presiden menugaskan tujuh orang Menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan Kepala Kepolisian RI untuk mewakilinya dalam memberikan keterangan atas hak interpelasi DPR. Ketujuh orang menteri tersebut adalah Menteri Keuangan sekaligus Plt. Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Hukum dan Ham Andi Matalata, Menteri Pertanian Anton Apriantono, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah.

Menkeu menyampaikan keterangan Presiden atas tujuh pertanyaan dan pernyataan DPR-RI seputar langkah-langkah antisipatif yang dilakukan pemerintah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok, pengendalian dampak inflasi dan kaitannya dengan perencanaan anggaran dalam mengantisipasi setiap pergerakan variabel-variabel ekonomi dunia.

Terhadap keterangan Presiden tersebut, sejumlah fraksi di DPR menyampaikan tanggapan dan pertanyaan. Sebagai tindak lanjut atas pertanyaan dan tanggapan-tanggapan yang dilontarkan, Sidang Paripurna kemudian menyepakati guna memberikan waktu satu pekan kepada pemerintah untuk menyampaikan jawaban secara tertulis.

www.depkeu.go.id

Melalui event ini diharapkan agar para penilai khususnya di Indonesia dapat mengatasi belum optimalnya standar penilaian berkenaan dengan ”a new promising property market”. Selain itu, kerjasama diantara anggota ASEAN dibutuhkan untuk membangun pasar properti yang lebih terintegrasi dan untuk saling mempelajari peraturan terkait antar negara anggota ASEAN dalam rangka pengembangan pasar properti. Demikian disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Sahala Lumban Gaol mewakili Menko Perekonomian Boediono pada acara pembukaan kongres ASEAN Valuers Assosiation (AVA) ke 15 di Hotel Padma, Bali, Rabu (07/05/08).

Kongres ini terselenggara atas kerjasama Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan dengan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dan Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia (GAPPI). Peserta yang hadir sekitar 400 orang terdiri dari anggota MAPPI, GAPPI, dan para delegasi asosiasi profesi penilai dari negara-negara ASEAN.

Di tempat yang sama Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto menjawab pertanyaan wartawan mengenai RUU Penilaian, bahwa RUU penilaian itu nantinya akan mengatur antara lain pertama mengenai standar metodologi penilaian, kedua bagaimana memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi profesi penilai, ketiga bagaimana mengembangkan profesi penilai itu sendiri dari waktu ke waktu sehingga akan semakin meningkat, dan yang keempat bagaimana memberikan kepastian hukum bagi para pengguna jasa penilai (stakeholder).

Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) Indarto juga menjelaskan bahwa pembinaan Jasa Penilai pada awalnya dilakukan oleh Departemen Perdagangan dan Perindustrian (Depperindag), sementara Departemen Keuangan melakukan pembinaan Jasa Penilai hanya untuk pembinaan Jasa Penilai perorangan dan kerjasama (berdasarkan KMK Nomor 57/KMK.017/1996). Tahun 2004 Menperindag melimpahkan kewenangan pembinaan terhadap Jasa Penilai yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) kepada Departemen Keuangan. Selanjutnya, untuk menindaklanjuti pelimpahan tersebut, maka diterbitkanlah Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 406/KMK.06/2004 tentang Usaha Jasa Penilai berbentuk Perseroan Terbatas. Saat ini pembinaan Usaha Jasa Penilai berada di bawah Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan.

Indarto menambahkan sampai saat ini pengaturan Jasa Penilai di Indonesia masih setingkat Keputusan Menteri Keuangan. Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Penilaian, sedangkan negara lain misalnya Malaysia, telah mempunyai Undang-Undang Penilaian sejak tahun 1981. Saat ini Departemen Keuangan sedang merancang pengajuan RUU Penilaian. Selain itu, dalam hal klasifikasi perijinan Penilai masih bersifat umum (berdasarkan KMK Nomor 57). Departemen Keuangan akan melakukan revisi KMK tersebut yang antara lain isinya membagi klasifikasi Penilai terdiri dari Penilai Properti dan Penilai Bisnis.

Saat ini Penilai yang telah terdaftar dengan klasifikasi Penilai Properti berjumlah 25 orang, Penilai Usaha berjumlah 7 orang, dan klasifikasi Penilai Properti dan Usaha 63 orang (data Bapepam-LK). Disamping itu terdapat Penilai Pemerintah yang bertugas di instansi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Direktorat Jenderal Pajak.

Diharapkan melalui event ini akan diperoleh sejumlah masukan dari para anggota asosiasi penilai (MAPPI dan GAPPI) serta para anggota asosiasi penilai di berbagai negara ASEAN sebagai referensi untuk perkembangan standar penilaian Indonesia.

sumber depkeu.go.id

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan menggunakan data hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) 2005 dalam memetakan jumlah keluarga miskin yang akan menerima BLT. Dari data BPS itu terdapat 19,1 juta keluarga miskin.

"BLT akan dilakukan dengan menggunakan database yang sudah ada dan dengan pola distribusi yang sama dengan yang dilakukan pemerintah pada 2005 lalu," kata Menkeu kepada pers Selasa malam (6/5). Perhitungan Menkeu, dengan besaran Rp 100 ribu per rumah tangga miskin (RTM), dana yang diperlukan untuk tahun ini mencapai Rp 14 triliun. Dana tersebut akan dibagikan kepada 19,1 juta RTM, selama 7 bulan mendatang.

Pemerintah menggunakan data lama karena persiapan yang sangat mendesak. Waktu yang ada hingga kenaikan harga BBM, yang diperkirakan 1 Juni nanti, hanya tiga minggu. Sementara riset data penduduk membutuhkan waktu cukup lama.

Dari catatan koran ini, saat pembagian BLT 2005, sempat muncul berbagai persoalan. Misalnya, adanya warga yang mengaku tidak masuk dalam daftar warga miskin yang berhak menerima. Potensi semacam itu pun bukan tak mungkin muncul karena data yang digunakan hasil survei tiga tahun lalu.

Pemerintah baru akan menaikkan harga BBM, yang diperkirakan tiga pekan mendatang, setelah kompensasi untuk masyarakat miskin melalui program BLT siap. Ada tiga skenario yang disiapkan, yakni kenaikan 20, 25, dan 30 persen. Ketiga skenario tersebut akan diambil dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan dunia usaha.

Menkeu mengakui, jeda waktu antara pengumuman kepastian dan realisasi kenaikan harga BBM bisa menimbulkan ekses negatif, seperti terjadinya penimbunan. "Kita sadari pengumuman ini ada ekses. Tapi, presiden mengatakan, ini butuh disiapkan," kata mantan direktur eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) tersebut.

Sri Mulyani juga tidak bisa menjamin hingga 2009 tidak ada kenaikan BBM lagi. "Dengan perkembangan harga minyak saat ini, tak ada satu pun negara yang bisa memberikan jaminan soal harga BBM. Tapi, kita mencoba memberikan yang terbaik untuk masyarakat dengan APBN yang tetap terjamin," katanya.

Menkeu optimistis dampak inflasi akibat kenaikan BBM bakal mereda dalam tiga bulan. Prediksi tersebut didasarkan pengalaman menaikkan harga BBM pada Maret 2005 lalu.

Inflasi tiga bulan berturut-turut pada Maret, April, dan Mei 2005 adalah 1,9 persen, 0,34 persen, dan 0,21 persen. "Namun, situasi 2005 berbeda dengan situasi 2008. Sekarang ada tambahan harga pangan. Inflasi sekarang kemungkinan bisa naik," kata Menkeu. Dia memperkirakan inflasi bulanan tiga bulan berturut-turut pada Juni, Juli, dan Agustus adalah 2,7 persen, 0,39 persen, dan 0,5 persen.

Pemerintah, lanjut Menkeu, akan memutuskan besaran kenaikan yang masih bisa ditanggung masyarakat dan dunia usaha. Namun, pemerintah juga akan memperhatikan kemampuan APBN Perubahan 2008. "Muncul pertanyaan kenapa urusan menyelamatkan APBN penting. Tapi, tidak mungkin dapat menyelamatkan rakyat jika APBN kolaps," tegasnya.

Secara terpisah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan, jumlah RTM bisa berkurang setelah dilakukan pembaruan data. "Tapi, ini bisa dilihat lagi oleh BPS dan pemda. Kalau memang di-update, berarti jumlah bisa berkurang karena tiap tahun jumlah kemiskinan berkurang," kata Paskah di sela The Asia Pacific Conference and Exhibition (Apconex) 2008 di Jakarta kemarin (7/5). Mekanisme penyalurannya masih akan menggunakan metode 2005 silam, yakni melalui kantor pos.

Sejumlah ekonom yang tergabung dalam Tim Indonesia Bangkit (TIB) menilai langkah menaikkan harga BBM sebagai kebijakan panik dan tidak adil. Direktur Eksekutif Econit Advisory Group Hendri Saparini mengatakan, kepanikan kebijakan tersebut berawal dari penyusunan APBN yang tidak kredibel. "Ini terjadi akibat lemahnya kredibilitas prediksi Tim Ekonomi atas asumsi-asumsi APBN 2008, termasuk harga minyak," kata Hendri.

Kenaikan harga BBM, lanjut Hendri, juga selalu menjadi pilihan utama pemerintah. "Tetapi, ini selalu diklaim sebagai pilihan terakhir," katanya.

Hendri juga mengingatkan bahwa masyarakat sudah dibebani kenaikan harga pangan yang merupakan imbas dari kondisi internasional. Karena itu, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM akan semakin menyengsarakan masyarakat.

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Iman Sugema mengatakan, pemerintah telah melupakan janji perbaikan kebijakan energi pascakenaikan harga BBM Oktober 2005. Menurut Iman, pada saat itu, pemerintah berjanji meningkatkan produksi minyak mentah, konversi energi, dan pengembangan energi alternatif, terutama biofuel.

"Tapi, hingga lebih dari dua tahun setelah itu, janji tersebut tidak ada yang terlaksana. Ini menunjukkan kegagalan kebijakan energi pemerintah," kata Iman. Dia menambahkan, jika kebijakan energi tidak gagal, pemerintah tidak perlu mengambil kebijakan menaikkan harga BBM seperti saat ini.

Cicil Utang

Pemerintah terus berupaya meyakinkan rakyat mengenai manfaat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Selain menjanjikan pembagian bantuan langsung tunai (BLT) lebih dari Rp 14 triliun, pemerintah berjanji mengalokasikan Rp 15 triliun dari penghematan subsidi BBM untuk membayar utang luar negeri Indonesia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, kenaikan harga BBM berarti memaksa orang kaya membeli BBM lebih mahal. Hasil penghematan subsidi akan diberikan kepada rakyat miskin dalam bentuk bantuan langsung tunai Rp 100 ribu per kepala keluarga.

Dia menyatakan, akan ada dana penghematan subsidi Rp 15 triliun yang masuk ke kas negara. Namun, dana itu tidak akan digunakan membangun gedung atau membeli mobil dinas, melainkan untuk membayar utang luar negeri. "Agar utang kita tidak makin banyak. Jadi, tidak ada niat untuk menyulitkan rakyat," tegasnya dalam keterangan pers usai seminar Peace Processes in Indonesia di Jakarta kemarin (7/5).

Utang Indonesia saat ini cukup berjibun. Total utang pokok luar negeri pemerintah Indonesia saat ini mencapai USD 80,6 miliar atau sekitar Rp 741 triliun. Utang tersebut sangat membebani APBN. Buktinya, berdasar APBNP 2008, pembayaran cicilan pokok utang tahun ini mencapai Rp 61,2 triliun.

Kalla menjanjikan kenaikan harga BBM Juni mendatang tidak akan melebihi 30 persen. Hal itu ditujukan untuk menjamin agar dampak kebijakan tersebut, dalam bentuk inflasi dan kenaikan suku bunga perbankan, tidak mengganggu fundamental ekonomi maupun memperburuk krisis pangan nasional.

"Karena itu, kami naikkan (BBM) sedikit, 30 persen katakanlah. Tapi, hasil kenaikan itu, 50 persen diberikan kepada yang miskin. Langsung kami kasih uang cash, sehingga daya belinya tetap terjaga," ungkapnya.

Kalau diukur, kata dia, subsidi kenaikan itu lebih banyak yang diberikan daripada yang ditarik. Jadi, sebenarnya mentransfer subsidi dari orang mampu kepada orang tidak mampu.

Kalla juga meyakinkan bahwa dampak kenaikan harga BBM kali ini tidak akan seperti kenaikan harga BBM Oktober 2005 yang mengerek inflasi hingga 17 persen. Akibatnya, daya beli menurun, pertumbuhan ekonomi melambat, jumlah pengangguran melonjak hingga 11 juta jiwa, angka kemiskinan meroket hingga 36 juta jiwa, dan banyak kasus gizi buruk.

Menurut perhitungan pemerintah, bantuan langsung tunai yang diperoleh masyarakat lebih besar dibandingkan jumlah subsidi yang ditarik dari masyarakat miskin. Dia mengilustrasikan, bila dalam sebulan masyarakat miskin menggunakan minyak tanah yang naik Rp 500 per liter, dampak kenaikan harga BBM hanya Rp 5 ribu per kepala keluarga.

"Mungkin biaya transportasi dan pangan naik Rp 20 ribu-Rp 30 ribu. Tapi, kan kami kasih Rp 100 ribu per kepala keluarga. Jadi, justru orang miskin dapat uang lebih banyak," tegasnya.

"Jadi, kalau Anda tidak setuju (kenaikan harga BBM), berarti Anda tidak setuju rezeki orang miskin ditambah. Hati-hati saja kalau rezeki orang kita halangi," ujarnya.

Kalla kembali menegaskan bahwa subsidi BBM akan mencapai Rp 200 triliun bila harga minyak dunia lebih dari USD 122 per barel. Berdasar pantauan perkembangan terakhir (kemarin), minyak mentah dunia sudah mencapai USD 121,8 per barel.

"Bensin sekarang seharusnya sudah dihargai Rp 9 ribu per liter. Tapi, kami jual sekarang Rp 4.500. Minyak tanah mungkin sudah Rp 10 ribu per liter, tapi kami jual Rp 2 ribu. Artinya, masih kami subsidi Rp 8 ribu," jelasnya.

Dengan mengurangi subsidi BBM, kata Kalla, rakyat miskin juga masih akan tetap memperoleh subsidi minyak dan listrik, bantuan langsung tunai, serta masih ditambah asuransi kesehatan untuk rakyat miskin (jamkesmas), subsidi minyak goreng, operasi pasar komoditas pangan, dan pembagian beras untuk rakyat miskin (raskin). "Jadi, (bantuan untuk masyarakat miskin) tidak benar-benar dicabut," tegasnya.

Kalau tekad pemerintah sudah bulat akan menaikkan harga BBM maksimal 30 persen, kapan kebijakan itu mulai diterapkan? Apakah benar akan dipercepat menjadi pekan ketiga Mei seperti hasil kajian Departemen Keuangan? Kalla dengan tangkas mengelak. "Anda mau menimbun minyak tanah rupanya?" ujarnya lantas tergelak. (Jawa Pos)

Pameran yang merupakan hasil kerjasama antara Kantor Berita ANTARA dengan Plaza Semanggi tersebut berlangsung mulai 22 April s.d. 04 Mei 2008 di Plaza Semanggi, Jakarta. Pameran dibuka oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta. Menkeu sebagai salah satu penerima penghargaan tidak dapat menghadiri penganugerahan dikarenakan beliau sedang menghadiri pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. (TB) depkeu.go.id

Jakarta - Amerika Serikat (AS) kini diambang resesi.
Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani optimistis pelemahan ekonomi AS itu
tidak akan memberi pengaruh langsung pada perekonomian Indonesia.

Ia melihat perekonomian dunia saat ini lebih merupakan cerminan dari kondisi AS dan Eropa yang sedang menderita karena krisis pembiayaan.

"Tidak berarti langsung pengaruhnya ke Indonesia. Karena selama ini
kita kan juga melihat masing-masing dilihat dari neracanya. Kalau
seperti tahun 97-98, kalau memang situasi seperti itu, kita bikin
seminar lagi dong. Saya rasa itu kan lebih karena doa-doa yang kurang
baik," kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan,
Jakarta, Kamis (17/1/2008).

Para ekonom memperkirakan bisa terjadi krisis karena perkembangan sektor finansial tak diikuti oleh sektor riil? "Itu doanya ekonom itu kali ya. Mbok ya doanya yang
baik-baik," ketus Sri Mulyani. Sri Mulyani tetap merasa fundamental perekonomian Indonesia saat ini sudah kuat. Hal itu terlihat dari utang yang sudah turun menjadi 39% PDB dengan porsi utang luar negeri hanya 50%. Demikian pula cadangan devisa yang sudah mencapai sekitar US$ 57 miliar. Exchange rate juga
sudah fleksibel.

Kemudian perbankan kita dari sisi neraca sudah lebih
baik. Kan bisa dilihat dari indikatornya. Kalau mau melakukan
perbandingan paralel, mestinya melakukan perbandingan statistik, jangan
seperti nakut-nakutin saja," kritik Sri Mulyani.

(qom/ir)