Anda bekerja di perpustakaan, bertugas di bagian meja referensi, dan kedatangan seseorang yang bertanya, "Buku apa yang harus saya baca kalau mau membuat bom dengan cara murah?" - Nah lo.. apa kira-kira jawab Anda?

Itu adalah soal klasik yang diajukan dosen mata kuliah rujukan atau pengantar etika profesi di sebagian besar sekolah perpustakaan. Setelah peristiwa 11 September, pertanyaan seperti ini jadi "mengerikan" dan tentu saja di Amerika Serikat dannegara sekutunya, tak ada dosen yang berani lagi mengajukan soal serupa.

Namun sebenarnya pertanyaan yang dulu masih terkesan dibuat-buat itu mengandung pertanyaan lebih mendasar: apakah seorangpustakawan harus menjawab semua pertanyaan? apakah sebuah perpustakaan harus menyimpan semua yang berpotensi menambahpengetahuan -sekali pun pengetahuan itu dapat digunakan untuk memusnahkan sebuah bangsa?

Pertanyaan ini juga menggugat konsep perpustakaan dan pustakawan sebagai bagian dari "services" (jasa, layanan) kepadapemakai. Dalam konsep ini, pustakawan terwujud dalam bentuk mahluk yang "memuaskan" - maksudnya, memenuhi kepuasan pengguna perpustakaan. Posisinya adalah melayani, seringkali terwujud dalam bentuk kegigihan untuk memenuhi permintaan pengguna,misalnya, "Saya mencari informasi tentang alamat rumah yang dulu pernah diindekosi penyair Chairil Anwar" atau "Apa yangdimaksud dengan caraka?"

Di abad Google, jawaban menjadi lebih mudah ditemukan asalkan kita cukup waktu (dan kegigihan lagi!) untuk memeriksakesahihan atau otoritas situs yang bersangkutan. Namun kemudian pustakawan seringkali "ketiban pulung" juga karena Googlememberikan jawaban yang "tanggung" sehingga seseorang menjadi lebih bernafsu mencari sumber-sumber orisinal. Pustakawanseringkali jadi sasaran empuk para pengguna yang menggebu-gebu hasrat keingintahuannya gara-gara dia sudah ditawari jawabanringkas dari Google. Para pengguna semakin gigih mencari informasi, dan itu artinya semakin gigih merangsek si pustakawan.

Lalu, kalau pustakawannya gagal melayani hasrat si pengguna, maka muncullah sindiran, "Ahh.. ngapain tanya pustakawan, keGoogle aja..". Kepopuleran Google saat ini benar-benar telah memojokkan pustakawan, dan akibatnya pustakawan pun berjuangkeras untuk merebut kembali kepercayaan pengguna dan meningkatkan kualitas "melayani".

Dalam sebuah buku yang berjudul kontroversial yang terbit tahun 1962, No Politics, No Religion, No Morals, seorang penulis Inggris yang sudah almarhum, D.J. Foskett pernah mengajukan usul agar pustakawan bagian referensi menjadi "alter ego"pengguna. Ia mengatakan,

During reference service, the librarian ought virtually to vanish as an individual person, except in so far as hispersonality sheds light on the working of the library. He must be the reader's alter ego , immersed in his politics, hisreligion, his morals. He must have the ability to participate in the reader's enthusiasms and to devote himself wholly and wholeheartedly to whatever cause the reader has at the time of the enquiry. He must put himself in the reader's shoes (hal. 10).

Untuk dapat menjadi "alter ego" (atau "orang lain", bisa juga diartikan "teman baik"), seorang pustakawan -menurut Foskett- harus mencapai posisi senetral-netralnya. Antara lain, posisi netral ini terwujud dalam sikap no politics (tidak terpengaruh oleh politik), no religion (tidak memihak agama tertentu) dan no morals (tidak menggunakan ukuran moralitas sepihak).

Maksudnya adalah, seorang pustakawan (dan khususnya yang bekerja di bagian referensi) harus menyisihkan dulu semua preferensi pribadinya, harus membuat dirinya "kosong", agar dapat "menjadi orang lain" alias menjadi "alter ego" si pengguna. Dengan menyingkirkan semua pandangan politik, religi, maupun moralnya, maka pustakawan menjadi sangat netral dan sepenuhnya berada di pihak pengguna.

Bisa ditebak, posisi netral ini dapat menjebak, seperti ketika dimisalkan dengan pertanyaan tentang cara membuat bom di atas.

Mungkin saja pertanyaan tentang bom itu mengada-ada, dan sangat mungkin bahwa pertanyaan seperti itu amat jarang muncul di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar pertanyaan kepada pustakawan adalah pertanyaan "umum", dan seringkali pertanyaan remeh ("Mbak, toiletnya di mana ya?"). Lebih sering lagi, pertanyaan itu bersifat terselubung -entah karena sengaja, maupunkarena memang penanyanya kurang pandai bertanya.

Namun tetap saja, posisi netral ini menimbulkan isyu etika yang mengganjal dunia kepustakawanan. Sebenarnya, isyu ini pun sekarang sudah meluas dan menjadi bagian dari isyu Internet. Kita tahu, Internet adalah sebuah dunia tanpa filter. Apa saja ada di situ, dan sangatlah relevan kalau sekarang kita bertanya: Apakah Google bertanggungjawab secara etis terhadap hasil pencariannya? Bagaimana jika ada seseorang mencari cara bunuh diri yang mudah dan ampuh, dan menemukannya lewat Google? Bukan kah Google juga dapat digunakan untuk mencari gambar-gambar porno?

Google lebih "beruntung" karena dia adalah sebuah robot, sebuah mesin pencari, yang tak punya pertimbangan moral. Para pembuat Google pun sangat beruntung karena bisa ngeles (mengelak) dengan mengatakan: kami, kan, cuma membuat mesin pencari, salahkan si pembuat dokumennya, dong! Padahal, kalau dipikir-pikir, tanpa Google barangkali dokumen-dokumen tak senonoh akan sulit ditemukan, dan sulit disebarkan. Google sebenarnya ikut membantu penyebaran informasi "negatif".

Pustakawan tidaklah seberuntung Google. Masyarakat meletakkan stereotip kepada pustakawan, terutama dalam bentuk "pelayan" itu tadi. Dalam banyak benak anggota masyarakat, jika mereka datang ke perpustakaan, maka pustakawan adalah seseorang yang dapat menerima segala pertanyaan dan mengerti betul apa yang ingin mereka ketahui. Tetapi, seperti dalam contoh pertanyaan tentang bom di atas, stereotip ini juga mengandaikan pustakawan adalah layangan yang dapat dibawa angin ke mana pun bertiupnya. Netralitas pustakawan seringkali dilancungkan menjadi semacam "kepasrahan".

Pernah ada upaya mengubah netralitas ini menjadi fungsi "penjaga gawang" (gatekeeper); semacam filter untuk memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Namun fungsi ini lebih dikaitkan kepada pengembangan koleksi dan malah berkembang jadi fungsi sensor atas nama pihak tertentu -dus, tidak netral!

Juga ada upaya untuk mengembangkan Teori Kritis di kepustakawanan, dan muncul semacam gerakan "kembali ke khitah" yang meletakkan pustakawan sebagai sejenis pejuang anti-kesenjangan informasi. Dalam hal ini, jelas-jelas pustakawan mengambil posisi tidak netral. Pilihan pemihakannya dilandaskan pada pertimbangan ideologi anti-imperialisme dalam bidang informasi.

Tetapi, sekali lagi, pemihakan ini pun dapat digugat. Siapa yang boleh menentukan mana kekuatan imperial dan mana kaum yang terpinggirkan dalam bidang informasi?

Hmmm... menarik untuk jadi bahan renungan sambil memandang langit-langit kamar yaa.. :-)

Bacaan

Foskett, D.J. (1962) The creed of a librarian: no politics, no religion, no morals. London: Library Association.

Sebelum peradaban menjadi seperti sekarang, kegiatan "membaca" (memayar huruf-huruf di atas kertas dan memahaminya) bahkan dapat dikatakan mutlak kegiatan beragama. Sebelum ada banyak buku tentang banyak hal, seringkali hanya ada satu buku di sebuah masyarakat, dan buku itu hampir pasti adalah buku religius. Untuk sebagian masyarakat tertentu, sampai kini seringkali hanya ada satu atau dua buku yang mereka anggap patut disebut "bahan bacaan". 

Tentu saja, setelah peradaban semakin maju, tak hanya buku religius yang hadir di kehidupan manusia. Bahkan tak hanya buku kertas, ada televisi dan komputer (dan gabungan keduanya!), dan ada berbagai media elektronik maupun digital yang sudah membuat jagat informasi ini penuh sesak. Lalu, kegiatan "membaca" itu sendiri akhirnya tak lagi merupakan kegiatan yang dianggap hanya berkaitan dengan agama. Bahkan, seringkali kita tercenung kalau melihat kenyataan bahwa "membaca untuk meningkatkan kemampuan beragama" saat ini justru lebih sedikit daripada membaca untuk berbagai keperluan lain.

Ditambah lagi, selama ini kita mengartikan "membaca" sebagai kegiatan membaca buku selain kitab suci. Bahkan kemampuan membaca yang kita jadikan landasan untuk menghitung tingkat melek-huruf adalah kemampuan membaca buku-buku teknis, manual, dan suratkabar. Demikian pula, orang-orang yang gemar berbicara tentang "minat baca" seringkali menggunakan ukuran tentang jumlah buku secara umum, dan jarang terusik untuk memperhatikan minat masyarakat pada kitab suci. Kita baru berpikir tentang "membaca" dan "beragama" pada saat-saat khusus, misalnya di bulan suci, atau menjelang hari raya.

Walaupun demikian, kita tetap dapat mengaitkan kegiatan membaca dengan religi, terutama jika kita mengaitkannya dengan cara membaca. Dalam hal ini, menarik untuk disimak, ulasan-ulasan John Milton, filsuf Inggris yang lebih terkenal karena buku-buku politiknya itu. Ada sebuah buku berjudul Milton and the Spiritual Reader: Reading and Religion in Seventeenth-Century England karangan David Ainsworth (Routledge, 2008) yang khusus membahas tulisan John Milton tentang kegiatan membaca religius. Selain mengamati kehidupan politik, Milton rupanya juga mempelajari pola kegiatan membaca di Inggris pada Abad 17.

Menurut Milton, agama dan kegiatan religius lah yang sebenarnya melahirkan kebiasaan membaca secara seksama. Pengertian orang tentang membaca secara sungguh-sungguh, dengan konsentrasi penuh, di tengah suasana hening dan khusyuk, datang dari institusi-institusi religius. Membaca dengan seksama dan khusyuk ini juga berkaitan dengan keimanan. Seseorang dapat meningkatkan pemahaman dan keimanan beragamanya jika orang itu mengambil sikap tekun dalam membaca, sekaligus memusatkan kepercayaannya pada agamanya. Lebih jauh lagi, Milton berpendapat bahwa ketekunan membaca buku agama ini juga harus disertasi satu sikap kritis terhadap segala hal yang tidak datang dari sabda Tuhan. Dengan kata lain, sebenarnya ada kaitan antara "membaca" dan "ketaatan".

Sebelum umat manusia mengaitkan "membaca" dengan "pengetahuan" dan segala hal yang berhubungan dengan "ilmu", terlebih dahulu pihak-pihak penyelenggara kegiatan beragama (para pengkhotbah, pendakwah, pendeta, dan sebagainya) mengaitkan "membaca" dengan keimanan dan ketaatan. Secara spesifik pula, kaum penyelenggara institusi religius mengembangkan teknik membaca yang kini lazim disebut sebagai Close Reading. Secara umum dapat dikatakan, close reading adalah membaca dengan tekun dan seksama. Ini sangat berbeda dibandingkan membaca untuk kesenangan (leisure reading) atau membaca untuk mendapatkan informasi (informative reading) dan membangun pemahaman (constructive reading).

Dalam perkembangan selanjutnya, cara membaca yang tekun dan seksama ini akhirnya menyebar ke segala bidang kehidupan. Beberapa ciri close reading kini juga sering dikaitkan secara spesifik ke membaca sastra. Sebuah situs di Internet, misalnya mengatakan:

1. Close reading is the most important skill you need for any form of literary studies. It means paying especially close attention to what is printed on the page. It is a much more subtle and complex process than the term might suggest.
2. Close reading means not only reading and understanding the meanings of the individual printed words; it also involves making yourself sensitive to all the nuances and connotations of language as it is used by skilled writers.
3. This can mean anything from a work's particular vocabulary, sentence construction, and imagery, to the themes that are being dealt with, the way in which the story is being told, and the view of the world that it offers. It involves almost everything from the smallest linguistic items to the largest issues of literary understanding and judgement.

(lihat http://www.mantex.co.uk/samples/closeread.htm)

Dari tiga butir di atas, terlihatlah bahwa close reading merupakan sebuah kegiatan yang cukup rumit dan memerlukan teknik tertentu. Tujuannya pun lebih spesifik dan terfokus, yaitu pada kemampuan linguistik yang lebih "tinggi" daripada sekadar mengenali makna kata. Seseorang dianggap melakukan close reading jika ia betul-betul dapat "merasakan" nuansa dari bacaannya dan secara linguistik "bersatu" dengan penulisnya. Dari kegiatan membaca seperti ini, maka terciptalah kesepahaman yang erat antara penulis dan pembaca. Bisa dibayangkan, mengapa dahulu pihak penyelenggara institusi religius sangat berkepentingan dengan cara membaca close reading  -karena mereka memang ingin "menyatukan" umat dengan Penciptanya lewat bacaan di kitab suci.

Saat ini, ketika buku tak hanya menyangkut agama, teknik close reading lebih banyak dikaitkan dengan sastra, budaya, dan ilmu pengetahuan pada umumnya. Sebuah situs (http://theliterarylink.com/closereading.html), misalnya, mengaitkan close reading dengan upaya mengungkap pola, problema, paradigma, teka-teki, dan persepsi yang terkandung di setiap bacaan atau tontonan. Istilah yang lebih khusus pun kini ada, yaitu explication de texte dan melibatkan tak kurang dari upaya memahami 12 butir penting dalam sebuah bacaan, yaitu:

1. Figurative Language - ungkapan-ungkapan khas. 
2. Diction - atau diksi, menyangkut perbendaharaan kata, pengalimatan, dan sebagainya.
3. Literal content - kandungan utama dari sebuah karya.
4. Structure - cara sebuah karya disusun.
5. Style - gaya bahasa, gaya penuturan.
6. Characterization - penokohan dan kepribadian yang muncul darinya 
7. Tone - nada penyampaian cerita.
8. Assessment - atau penilaian awal tentang kandungan bacaan.
9. Context - kaitan antara sebuah karya dengan karya lainnya.
10. Texture - keseluruhan cara yang digunakan penulis untuk membangun karyanya sebagai sebuah kesan dan pesan.
11. Theme - tema, gagasan utama.
12. Thesis - atau pernyataan usulan tentang pemikiran yang terkandung dalam sebuah karya.

Pada akhirnya terlihat bahwa "membaca" sebagaimana yang diulas oleh situs tersebut, bukanlah kegiatan main-main. Sebagaimana juga diulas di situs lain ( http://web.cn.edu/kwheeler/reading_lit.html), orang yang akan melakukan close reading memerlukan persiapan yang cukup. Melalui close reading orang berharap dapat membangun pemahaman yang lebih kokoh tentang sesuatu. Dengan kata lain, close reading ini memang bersifat lebih "dalam" dan mendasar, katimbang membaca cepat atau membaca sambil lalu.

Hanya saja, kini close reading tak melulu berkaitan dengan keimanan dan ketaatan beragama, walaupun sebenarnya teknik membaca yang tekun ini dahulu merupakan teknik khusus untuk belajar agama. Selain itu, perkembangan perbukuan akhirnya melahirkan ketaatan-ketaatan baru. Orang kini tak hanya taat pada agamanya, tetapi juga pada ilmu, pada ideologi politik, dan bahkan pada gaya hidup.

Mungkin di situlah ironinya.

Hmmm... begitu sederhana dan linear, ya?  Kalau memang "teori" di atas memang benar, malang betul nasib anak-anak yang lahir di keluarga tak mampu, yang tak punya bacaan selain koran bekas bungkus ikan asin atau majalah usang yang kebetulan tercecer di pinggir jalan. Beruntunglah anak-anak kelas menengah atas, yang keluarganya mampu menyisihkan lebih dari cukup uang untuk membeli buku selain permainan elektronik dan berbagai gadget musik+komunikasi+video (baca: telepon selular!).

Bagi anak-anak yang datang dari keluarga tak mampu, pergi ke sekolah mungkin jadi satu-satunya jalan untuk menjajal dunia baca-tulis. Dan mereka yang tinggal bersebelahan dengan perpustakaan desa atau perpustakaan umum mungkin akan lebih beruntung lagi. Apakah anak yang "dibesarkan" di sekolah dan di perpustakaan akan berbeda dalam hal membaca, dibanding mereka yang tak kekurangan pasok buku di rumah?

Pertanyaan ini bukan melulu soal teknik membaca  -sesuatu yang seringkali diajarkan lewat sekolah semata. Artinya, anak dari keluarga mampu, keluarga sedang, maupun keluarga tak mampu sama-sama mendapatkan keterampilan mengeja dan membaca teks dari sekolah (dengan asumsi sekolah itu terjangkau orang miskin, lho..). Dengan asumsi ini, kita boleh menganggap bahwa setiap anak yang pergi ke sekolah dan tidak membolos pelajaran bahasa, akan sama-sama punya kemampuan teknik membaca, tak peduli dia anak saudagar atau anak buruh.

Persoalannya adalah pada: apa yang mereka anggap patut dibaca, bacaan-bacaan apakah yang mereka akhirnya pilih ketika dewasa kelak? Dengan kata lain, kita boleh menyoal apakah ada perbedaan diskursus (discourse) dalam membaca antara anak-anak yang dibesarkan oleh buku-buku pilihan orangtua mereka dan anak-anak yang mengenyam buku hasil pilihan guru atau pustakawan. Lalu, dengan asumsi bahwa pilihan guru dan pilihan pustakawan berbeda, apakah ada perbedaan selera antara anak-anak yang tumbuh dengan buku-buku di luar rumah, dan anak-anak yang tumbuh dengan buku pemberian orangtua?

Persoalan perkembangan diskursus membaca di masyarakat ini menjadi kajian menarik bagi para ahli membaca dan literasi. Dalam beberapa penelitian, terlihat bahwa ada semacam "tensi" (ketegangan akibat perbedaan) antara selera baca "rumahan" dan selera baca "luar rumah". Kalau kita tahu bahwa membaca bukanlah melulu teknik mengeja teks, tetapi juga bagaimana mencerna, mengaitkan, memahami, dan bahkan mendebat isi buku, maka adalah wajar jika timbul kecurigaan bahwa kebiasaan membaca sangat dipengaruhi oleh di mana seorang anak dibesarkan.

Teori tentang pengaruh masa kanak-kanak sudah banyak dikaitkan dengan perkembangan budaya teks dan keterampilan membaca-menulis di perguruan tinggi (lihat Canagarajah, 2002; Delpit, 1995; Fox, 1994). Kemampuan menyerap pengetahuan dengan membaca buku ilmiah dan kemampuan menulis argumen untuk tugas-tugas kuliah, ternyata dapat dikaitkan dengan bagaimana seorang anak dibesarkan dan buku-buku apa yang dibacanya. Tak selalu bahwa anak-anak yang lahir di keluarga mampu, akan memiliki keterampilan membaca dan berargumentasi yang memadai ketika di perguruan tinggi. Mungkin saja, buku-buku pilihan orang tua mereka justru menjadikan mereka orang yang kurang kritis dan kurang mampu berargumentasi, sementara "anak-anak jalanan" yang besar dengan buku tanpa sensor, mungkin akan berkembang menjadi orang yang kritis dan pandai berargumentasi.

Bacaan dan ketersediaan bacaan di rumah dan di sekolah Juga dikaitkan dengan bagaimana seseorang bersikap terhadap bacaan ketika ia sudah dewasa (Dyson, 1997; Lillis, 2001; Tate, 1998). Jika muncul kontroversi tentang sebuah bacaan, maka kita dapat melacak sikap pro-kontra seseorang ke masa kanak-kanaknya. Misalnya, dapat diduga bahwa akan ada pro-kontra tentang buku pelajaran reproduksi manusia, yang sangat mungkin berisi penjelasan tentang hubungan kelamin. Dapat diduga, orang yang masa kanak-kanaknya tumbuh di keluarga liberal dan bersekolah di sekolah yang juga liberal, akan bersikap lebih relaks. Sementara mungkin ada orang yang terus bimbang, sebab barangkali ia dulu bersekolah di sekolah yang liberal, tetapi datang dari keluarga yang konservatif. Banyak pula orang yang mungkin menjadikan pengalaman di sekolah dan perpustakaan umum sebagai landasan sikap mereka.

Demikian pula kontroversi tentang buku-buku "terlarang" dan pornografi. Sangatlah menarik untuk menyelidiki seberapa jauh perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum punya peran dalam membentuk pro dan kontra di masyarakat. Ini topik yang menarik banget, yaa.. :-)

Bacaan yang mungkin perlu dibaca jika tertarik topik ini adalah:

Canagarajah, A.S. (2002). A geopolitics of academic writing. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press.
Delpit, L. (1995). Other people's children: Cultural conflict in the classroom. New York: The New Press.
Dyson, A.H. (1997). Writing superheroes: Contemporary childhood, popular culture, and classroom literacy. New York: Teachers College Press.
Fox, H. (1994). Listening to the world: Cultural issues in academic writing. Urbana, IL: National Council of Teachers of English.
Lillis, T.M. (2001). Student writing: Access, regulation, desire. London: Routledge.
Tate, G. (1998). "Halfway back home". dalam A. Shepard, J. McMillan, & G. Tate (Eds.), Coming to class: Pedagogy and the social class of teachers (hal. 252-261). Portsmouth, NH: Boynton/Cook.

Piagam UNESCO ini boleh kita anggap sebagai puncak dari kekuatiran banyak pustakawan tentang nasib produk-produk informasi digital yang saat ini tumbuh dengan amat-sangat pesat. Terutama, para pustakawan dan pelestari informasi sangat peduli pada nasib informasi yang tercipta sudah dalam keadaan sepenuhnya digital (born digital). Saat ini, informasi yang born digital bertambah terus dengan cepat, terutama karena alat pembuatnya semakin banyak dan semakin mudah digunakan oleh semakin banyak orang.

Pihak yang paling berperan dalam pertambahan populasi informasi digital ini tentu saja adalah para produsen alat-alat berbantuan komputer; tidak saja yang berupa komputer pribadi dan laptop, tetapi juga kamera digital, kamera video digital, handphone, dan aplikasi-aplikasi Internet yang memudahkan orang awam untuk mengekspresikan diri mereka. Belum pernah dalam sejarah umat manusia, begitu banyak orang mampu memproduksi informasi dalam waktu cepat, dan untuk disebarkan secara amat meluas. Abad 20an ini benar-benar adalah abad kelimpahruahan informasi.

Namun pihak produsen alat-alat digital itu juga adalah pihak yang tak terlalu peduli pada kelestarian produk informasi digital. Persaingan bisnis menimbulkan perlombaan adu cepat mengeluarkan perangkat baru. Ini menyebabkan semacam gadget mania yang melanda semua masyarakat di dunia. Bersamaan dengan itu, muncul pula "sampah digital" yang menggunung tak terkendali, termasuk sampah perangkat keras dan media   -bayangkan berapa banyak handphone bekas, komputer versi lama, kepingan CD, dan disket -- masih ingatkah Anda bentuknya? :-) -- yang terbengkalai di berbagai kantor atau rumah.

Perlombaan dan pertambahan perangkat lunak juga luar biasa pesat, menyebabkan kepusingan pembeli ketika harus memastikan apakah harus membeli versi 3 atau versi 3.2.1 atau versi 4. Setiap tahun ada saja versi baru dari setiap perangkat lunak aplikasi, selain juga perangkat lunak saingan yang mirip-mirip.  Dalam keadaan yang serba cepat dan amburadul (chaotic) seperti ini, sangatlah mungkin sebuah produk digital "hilang" atau lebih tepatnya tak dapat terpakai lagi karena sudah usang, walau usianya masih muda. Kecenderungan manusia untuk membuat salinan (copy) atau menurun-muat (download) berkas setiap kali memerlukannya menyebabkan pertambahan berkas non-orisinal yang cepat, memenuhi harddisk komputer dengan cepat seperti debu di musim panas. Keadaan tambah kacau karena berkas digital juga amat mudah dimodifikasi, sehingga antara berkas utama (master file) dan turunan yang keseribu, mungkin telah terjadi modifikasi yang disengaja maupun tak disengaja.

Dalam keadaan seperti inilah muncul kekuatiran tentang karya-karya digital penting yang bernilai-guna bagi sebuah masyarakat, yang secara "tidak sengaja" terlupakan keberadaannya, terselip di antara tumpukan berkas digital di dalam harddisk, atau termodifikasi tanpa terlacak. Ketika karya tersebut diperlukan, kita baru terpana karena berkasnya tak terbaca sebab dibuat dengan perangkat lunak yang sudah tak diproduksi lagi. Bayangkan betapa banyak berkas yang dibuat perangkat lunak Wordstar atau Wordperfect yang tak terbaca lagi. Atau, yang lebih dekat, berapa peduli orang pada rekaman video digital pidato pengunduran diri Suharto? Di mana aslinya, dan bagaimana memastikan keasliannya?

Piagam UNESCO dibuka dengan definisi tentang digital heritage sebagai "cultural, educational, scientific and administrative resources, as well as technical, medical and other kinds of information created digitally, or converted into digital form from existing analogue resources" termasuk di dalamnya "texts, databases, still and moving images, audio, graphics, software and web pages". Piagam itu juga memperingatkan masyarakat tentang berbagai faktor yang dapat mengancam kelestarian produk digital, baik itu berupa perubahan teknologi perangkat keras dan lunak yang sangat cepat, mapun ketidakpastian dalam hal keaslian dan tanggungjawab kebenaran isinya. Secara khusus UNESCO "menegur" semua negara untuk menyiapkan perangkat hukum bagi upaya melindungi berkas-berkas digital yang amat penting itu. 

Piagam UNESCO juga merupakan penegasan tentang betapa mengkuatirkannya kondisi kelimpahruahan digital saat ini, sehingga perlu SEGERA ada penelitian dan pengembangan dalam aspek berikut ini:

• Model dan strategi teknologi preservasi digital (emulasi, migrasi).
• Sistem penyimpanan dan metadata preservasi.
• Standar tentang kepastian hukum dan otoritas isi.
• Mekanisme kurator dan digitasi produk non-digital.
• Payung hukum untuk institusi presevasi digital tingkat nasional

Salah satu hal penting yang juga sangat mendesak untuk dibuat setiap masyarakat adalah kritera "significance and lasting cultural, scientific, evidential or other value" (Article 7) dan tata cara penetapan keotentikan dokumen (authenticity).  Beberapa kasus di Indonesia nyata sekali memerlukan kriteria yang berlandaskan hukum tetap untuk memastikan bahwa produk digital yang kita simpan adalah produk yang otentik. Misalnya, hasil terobosan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan merekam pembicaraan para koruptor, perlu dilindungi sebagai warisan digital. Demikian pula berbagai rekaman kamera video digital dari Peristiwa Mei dan Peristiwa Trisakti serta pendudukan gedung DPR-MPR oleh mahasiswa.

Belum lagi persoalan dengan kondisi negara yang multi-kultural dan yang berpotensi menimbulkan multi-interpretasi tentang mana karya digital yang berkategori pusaka, dan mana yang bukan pusaka. Potensi ini semakin perlu ditanggapi secara serius, karena teknologi digital memudahkan semua orang melakukan preservasi digital dan melakukan klaim kultural atas produk digitalnya. Ambil contoh imajiner: Ada seseorang mengambil foto dengan kamera digital dengan sudut pandang (angle) tertentu terhadap sebuah bangunan tua, lalu bangunan tua itu dimusnahkan, dan kini yang tinggal adalah foto digitalnya. Kelak dikemudian hari, akan ada klaim bahwa foto tersebut adalah pusaka otentik tentang bangunan yang bersangkutan. Pertanyaannya adalah: benarkah foto tersebut otentik, bukan merupakan salinan, dan tidak mengalami modifikasi teknis? Kemajuan teknologi fotografi digital dan perangkat lunak pengolahan foto digital (misalnya Photoshop) dapat menimbulkan "huru hara" dalam soal otentitas, proses penyalinan, dan modifikasi ini.

Pemotretan bangunan pusaka merupakan salah satu saja contoh proses preservasi melalui digitasi {digitization for preservation). Masih banyak kegiatan digitasi yang memerlukan keseksamaan agar kelak tidak menimbulkan masalah. Semangat mendigitasi tesis dan disertasi tercetak, misalnya, perlu diimbangi dengan perangkat hukum untuk memastikan otentitas dan kelestariannya. Digitasi naskah-naskah kuno juga begitu. Sejarah sebuah masyarakat, misalnya sejarah Aceh, berpotensi menimbulkan kontroversi jika diubah menjadi produk digital.

Pustakawan dan para pengembang Perpustakaan Digital merupakan pihak yang paling tepat untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pelestarian pusaka digital ini. Jika Anda tertarik tentang hal ini, coba buka:

• http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=13366&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html (portal UNESCO untuk Piagam Pelestarian Pusaka Digital
• http://www.dpconline.org/graphics/intro/definitions.html (portal untuk istilah-istilah teknis preservasi digital)
• http://www.oclc.org/research/projects/pmwg/ (PREMIS alias PREservation Metadata: Implementation Strategies - strategi implementasi metadata preservasi)

Guerrilla librarianship noun, the use of surreptitious measures by librarians determined to resist the large-scale "deaccessioning" of rarely used books: "A branch librarian ... sometimes goes around with a due-date stamp, furtively stamping into currency books that she feels are imperiled.... [Employees of the San Francisco Public Library] call it 'guerrilla librarianship'" (The New Yorker).

Kepustakawanan gerilya - apa pula ini? Dalam definisi di atas terlihat bahwa ada saat ketika seorang pustakawan menolak melakukan tugas yang digariskan oleh kebijakan perpustakaannya. Khususnya, penolakan ini terjadi untuk menentang upaya penyiangan terhadap koleksi yang dianggap tak terlalu banyak gunanya. Biasanya, penyiangan didasarkan pada catatan tentang seberapa laris sebuah koleksi dimanfaatkan oleh pengguna perpustakaan. Nah, seorang "gerilyawan" di perpustakaan itu akan diam-diam memanipulasi data pemanfaatan koleksi tertentu, sehingga koleksi itu lolos dari saringan penyiangan dan tidak jadi berakhir di gudang tukang loak.

Dalam penjelasan selanjutnya, kamus itu juga mengatakan:

BACKGROUND: Guerrilla librarianship can also involve such tactics as transferring endangered books from one department to another and hiding books in lockers, to be reintroduced to the collection "when the danger has passed," as The New Yorker puts it. The term has so far generally been restricted to the controversy over the purge, or weeding, of deselected books in the new San Francisco Public Library (thousands of tomes have been relegated to landfills; thousands of others, however, are said to have been quietly saved through the methods described above). It may, however, gain wider currency if new libraries elsewhere are designed, as the San Francisco facility was, with generous space for computer terminals, meeting rooms, and art, but inadequate space for books. (lihat: http://www.theatlantic.com/issues/97apr/watch.htm)

Terlihat dalam penjelasan di atas, kegiatan bergerilya di perpustakaan menjadi sangat "kreatif"; apa pun dilakukan si gerilyawan demi mempertahankan keberadaan buku tertentu. Bahkan selanjutnya, kegiatan gerilyawan pustakawan ini juga ada hubungannya dengan semangat mempertahankan "buku kertas" dari serbuan teknologi digital yang menghadirkan mesin-mesin komputer ke ruang perpustakaan.

Kegiatan pustakawan yang membangkang terhadap kebijakan perpustakaannya sendiri tersebut sempat menjadi kontroversi ketika diangkat oleh majalah The New Yorker. Dalam salah satu edisinya di tahun 1996, majalah tersebut memuat artikel seorang novelis yang menuduh Kepala Perpustakaan umum San Fransisco telah menyingkirkan ribuan buku demi melapangkan lantai perpustakaannya bagi mesin-mesin komputer. Tuduhan ini melahirkan debat yang berkepanjangan, tidak saja di kalangan pustakawan yang pro dan kontra, tetapi juga di masyarakat umum. Dari debat tersebutlah, istilah "gerilyawan pustakawan" sering disebut-sebut.

Sebenarnya, fenomena pembangkangan pustakawan secara diam-diam ini bukanlah fenomena baru. Pada tahun 1981, J.A. Hennesy pernah menulis sebuah artikel di Journal of Librarianship and Information Science dengan judul Guerrilla librarianship? A review article on the librarianship of politics and the politics of librarianship. Dalam artikel tersebut, Hennessy bersemangat menelaah hubungan antara pengelola perpustakaan dan para penguasa politik. Menurutnya, secara umum pihak pustakawan berada dalam posisi tak berdaya. Henessy beralasan, walaupun pustakawan adalah "penguasa perpustakaannya", ia tak selalu bisa mengambil keputusan dalam hal koleksi, terutama jika koleksi tersebut bersifat kontroversial secara politis.

Walaupun kurang diakui secara terbuka, namun sudah banyak kasus memperlihatkan betapa pustakawan sebenarnya tak terlalu punya wewenang dalam hal koleksi. Proses pengadaan bahan-bahan pustaka seringkali direduksi menjadi proses teknis-rutin yang sangat bergantung pada kegigihan para penjaja koleksi alias vendor. Di perguruan tinggi, para pustakawan seringkali sekadar memenuhi "permintaan yang mendesak" dari para dosen senior atau peneliti kawakan. Di sekolah, para pustakawan seringkali mendapat telepon dari kepala sekolah untuk menerima seorang wakil dari Penerbit XYZ yang sudah membawa daftar buku untuk ditandatangani pembeliannya oleh sang pustakawan. Di perpustakaan umum, para birokrat, pejabat kota, atau pemuka masyarakat dari golongan tertentu, seringkali lebih berwenang menentukan isi koleksi daripada si pustakawan. Dalam banyak kasus, daftar koleksi di perpustakaan umum seringkali didominasi oleh kepentingan golongan politik atau agama tertentu.

Ketika pustakawan ingin mengatakan "tidak!" maka ia menghadapi dua kemungkinan pahit. Pertama, ia dianggap sok tahu dan melewati batas wewenangnya. Kedua, ia mungkin akan dipindahkan ke lokasi yang paling dekat dengan pintu masuk perpustakaan: sebagai penjaga locker, misalnya :-).Dalam keadaan tertekan oleh kesewenangan pihak-pihak di luar perpustakaan itulah, sebagian pustakawan memilih menjadi gerilyawan.

Bahkan, semangat bergerilya yang meniru pejuang kemerdekaan ini kemudian juga meluas ke berbagai bidang, tidak hanya dilakukan dalam konteks pengadaan atau penyiangan koleksi.

Simak misalnya blog Bobbie Johnson yang terang-terangan menyatakan muak melihat buku-buku pseudoscience (buku-buku setengah ilmiah) yang dipajang di toko-toko bersama-sama buku yang benar-benar ilmiah. Dia mengusulkan agar para pencita buku ilmiah melakukan gerilya ke toko-toko tersebut dan memindahkan buku setengah-ilmiah ke tempat yang lebih layak, agar tak mengganggu kemurnian ilmu! (http://blogs.guardian.co.uk/technology/archives/2007/08/01/reclaiming_the_bookshelves_for_reason.html)

Atau tengoklah blog Chris yang dengan lantang berteriak, "Guerrilla librarianship, if anything, is about empowering librarians. It’s about individuals taking ownership of and responsibility for their own professional lives, their institutions, and their communities!" (http://libraryriot.com/2008/05/05/guerilla-librarians/)

Sementara Kevin Manion menggunakan prinsip-prinsip gerilyanya untuk memasarkan jasa perpustakaannya kepada pihak-pihak terkait di kantornya (http://units.sla.org/chapter/chip/sept04news/terese-rep.htm), dan Amanda Credaro di Australia sudah lama bergerilya sebelum akhirnya menerbitkan Warrior Librarian Weekly sebagai respon atas "kegilaan-kegilaan pemerintah yang mengurusi perpustakaan sekolah“ (http://www.ala.org/ala/alonline/inetlibrarian/2002columns1/junejuly2002.cfm)

Layaknya di perang perjuangan kemerdekaan, para gerilyawan pustakawan ini tak kenal menyerah!
 
Bacaan:     

Hennessy, J.A. (1981), "Guerrilla librarianship? A review article on the librarianship of politics and the politics of librarianship" dalam Journal of Librarianship and Information Science, Vol. 13, No. 4, 248-255 (1981)

Kita dapat melihat, teknologi bukanlah semata-mata mesin. Pacey (1983) sudah menegaskan teknologi lebih tepat disebut "praktik yang menggunakan mesin" (technology practice). Sebagai sebuah praktik (aktivitas manusia), maka teknologi berkaitan dengan berbagai hal, seperti terlihat dalam bentuk diagram (lihat gambar). Dalam diagram itu kita bisa melihat ada teknologi dalam arti terbatas (sempit, atau restricted meaning of technology), yang mengandung di dalamnya alat atau mesin, selain juga pengetahuan dan keterampilan menggunakan alat atau mesin tersebut. Teknologi “sempit” ini bersinggungan dengan aspek budaya dan aspek organisasional untuk menjadi sebuah practice – aktivitas yang terus menerus dan meluas. 

Berdasarkan pandangan Pacey di atas, kita dapat melihat kepustakawanan adalah sebuah praktik yang di dalamnya mengandung "teknologi sempit" (berupa buku dan komputer), selain aspek kultural dan organisasional. Sebuah perpustakaan bukanlah ditentukan oleh koleksinya, bukanlah gedungnya, dan terlebih-lebih bukanlah ditentukan oleh teknologi yang digunakannya. Demikian pula sebaliknya, teknologi sebagai mesin dan benda (buku maupun komputer) bukanlah apa-apa jika tidak diletakkan di sebuah organisasi dan konteks kebudayaan tertentu.  

Pandangan Constant II (1993) dapat memperjelas konsep teknologi sebagai praktik sosial. terutama untuk memahami bagaimana sebuah teknologi lahir dan berkembang. Ia mengatakan, setiap teknologi mengandung 3 dimensi, yaitu:

• komunitas,
• sistem, dan
• organisasi.

Komunitas adalah kelompok terkecil dalam setiap kelahiran teknologi; terdiri dari sekelompok individu yang memegang suatu tradisi keilmuan tertentu. Misalnya, para ahli fisika membentuk kelompok kecil untuk mengembangkan superconductor. Komunitas ini bertanggungjawab terhadap lahirnya ide-ide tentang superconductor yang selanjutkan akan terus dikembangkan sampai akhirnya menjadi “technology practice”, misalnya dalam bentuk kereta api supercepat lengkap dengan jaringan rel, jasa perkeretaapian, arsitektur stasiun, dan sebagainya.

Untuk sampai menjadi sebuah technology practice, hasil kerja ilmuwan harus bersinggungan dulu dengan sistem, yaitu bagian yang lebih besar dari suatu teknologi; mencakup di dalamnya berbagai unsur, mulai dari geografi sampai ekonomi, politik, sejarah, dan sebagainya. Semua ini menjadi semacam penentu dari bagaimana akhirnya sebuah teknologi (yang diciptakan komunitas kecil di atas) terbentuk dengan gaya (style) tertentu. Jadi, ide tentang teknologi superconductor, atau solar cell atau robotic, misalnya, harus melalui semacam "saringan" dari masyarakat manusia tempat ide tersebut berada. Saringan ini seringkali berupa "kritik budaya"; (cultural critique) sebelum bisa berkembang menjadi, katakanlah, industri robot yang ramah lingkungan.

Dalam pandangan Constant, organisasi merupakan semacam ‘katalisator’ antara komunitas ilmuan / teknolog dengan masyarakat. Lewat organisasi, sebuah teknologi menjadi fungsional. Kumpulan para ahli yang tidak terorganisir dengan baik, akan sulit menghasilkan teknologi yang bisa berfungsi dengan baik. Dus, para ahli fisika memerlukan sebuah badan yang dilengkapi fasilitas dan sumberdaya cukup untuk bisa menghasilkan teknologi superconductor. Misalnya dalam bentuk lembaga riset terapan yang dibiayai penuh oleh negara.

Memakai cara pandang Pacey dan Constant di atas, kita dapat melihat kepustakawanan sebagai technology practice, khususnya untuk teknologi komunikasi (termasuk telekomunikasi) dan informasi. Buku (dan kini e-book) adalah “teknologi sempit” yang dihasilkan oleh teknik-teknik percetakan (dan kini komputer). Teknik-teknik percetakan dan komputer yang menghasilkan buku dan e-book ini sendiri lahir di laboratorium-laboratorium yang dihuni oleh komunitas ilmuwan (misalnya komunitas ilmuwan kimia yang menghasilkan temuan tentang tinta cetak, dan komunitas ilmuwan elektronik yang menghasilkan temuan tentang portable reader untuk e-book).

Buku dan e-book, atau koran dan digital television, akan tetap menjadi "teknologi sempit" kalau tidak bersinggungan dengan sistem yang lebih luas, yang di dalamnya mengandung aspek budaya dan aspek organisasional. Ketika buku menjadi bagian dari koleksi fisik perpustakaan, bersama dengan e-book menjadi koleksi digitalnya, dan koran serta televisi tersedia di ruang baca, maka terbentuklah technology practice berupa kepustakawanan. Tentu saja, benda-benda teknologi ini pada saat sama juga menjadi bagian dari berbagai technology practice lainnya, seperti industri buku, komunikasi massa, dan pemilihan umum (karena pemilihan umum moderen akhirnya melibatkan media massa, dan sekarang juga Internet; para calon presiden Amerika Serikat kini tampil di You-tube).

Akhirnya, praktik kepustakawanan bersama praktik perbukuan, praktik media massa dan praktik politik saling terjalin menciptakan sebuah konteks bagi teknologi tekstual yang juga kita namakan teknologi informasi itu. Bagaimana kondisi pertalian itu terjadi, menentukan "warna" sebuah masyarakat. Perhatikanlah bagaimana perpustakaan, penerbit buku, media massa, dan politik saling berkaitan di Indonesia, niscaya Anda akan melihat sebuah "warna" khas masyarakat Indonesia. Lalu bandingkanlah warna ini dengan warna negara lain, niscaya Anda akan mengetahui mengapa sebuah teknologi yang sama bisa menghasilkan masyarakat yang berbeda.

Bacaan:

Constant II, Edward W. (1993), "The Social Locus of Technological Practice: Community, System, or Organization?" dalam The Social Construction of Technological Systems: new directions in the sociology and history of technology, Wiebe E. Bijker, Thomas P. Hughes, Trevor Pinch (ed.), The MIT Press : Cambridge, Mass. h. 223 - 242.

Pacey, Arnold (1983), The Culture of Technology, Basil Blackwell : Oxford.

Untuk menegaskan perintah pemusnahan CD-ROM itu, badan investigasi federal alias FBI mengunjungi beberapa perpustakaan untuk memastikan bahwa perintah sudah dijalakan, tetapi FBI tidak berkonsultasi terlebih dahulu ke GPO maupun ke Geological Survey. Para pustakawan berkeberatan dan mengajukan protes serta banding atas keputusan pemusnahan tersebut. Sidang pun digelar, dan dalam sebuah memorandum tertanggal 13 Maret 2002, hakim Thomas Susman menyatakan:

The delicate balance between respondng to concerns relating to homeland security while ensuring public access to government information presents new challenges to many libraries. What limitations, if any, should be on acces to selected government information resources? Are there criteria to consider as to whether information resources should be publicly available? Similarly, many libraries that participate in the Federal Depository Program… are concerned that changes may be forthcoming in the informaton access and dissemination policies of federal agencies.

Pernyataan itu mengangkat kembali isyu pelik tentang keseimbangan antara "keamanan nasional" dan "kebebasan akses informasi". Persoalannya adalah: apakah perpustakaan dan pustakawan harus patuh kepada perintah pemusnahan bahan pustaka? Kalau jawabannya "ya", perintah dari siapa yang harus dipatuhi, dan bagaimana kriteria kepatuhan itu? Beberapa pustakawan menolak perintah itu, sebab memusnahkan bahan pustaka terkesan "barbar". Sebagian pustakawan justru sebaliknya menganggap bahwa sikap menolak perintah pemusnahan itu "tidak patriotik". Perdebatan pun sampai sekarang belum selesai.

Sebagai profesi yang berkegiatan di negara yang menghormati hukum, para pustakawan Amerika Serikat merasa harus memeriksa kembali perundangan dan kebijakan yang berkaitan dengan informasi, khususnya tentang daur hidup informasi. Mereka berharap, ada peraturan yang dapat menjadi acuan tentang tata-cara dan alasan pemusnahan bahan pustaka.

Menurut Hernon dan Relyea (2003), di dalam setiap kebijakan informasi (information policy) terkandung

"..a set of interrelated principles, laws, guidelines, rules, regulations, and procedures guiding the oversight and managemant of the information lifecycle: the production, collection, distribution/dissemination, retrieval and use, and retirement, including preservation, of information. Information policy also embracess access to, and use of, information and records; records relate to the conduct of government business and provide an audit trail for holding government accountable. Colectively, policies form a framework that profoundly affects the manner in which an individual in a society, indeed a society itself, makes political, economic, and social choices”.

Di dalam definisi di atas terlihat bahwa kebijakan informasi langsung berkaitan dengan akuntabilitas pemerintah. Jika Pemerintah membuat keputusan untuk menghambat akses publik ke informasi (secara permanen maupun sementara), maka keputusan itu tetap harus memperhatikan undang-undang, kebijakan, aturan, dan prosedur yang sudah ada. Apa pun alasannya, dan betapapun urgensi yang terkandung di dalamnya, keputusan memusnahkan bahan pustaka akan segera bertentangan dengan prinsip "pelestarian informasi" yang menjadi bagian tak terpisahkan dari daur hidup informasi.

Kasus perintah pemusnahan CD-ROM di atas juga langsung mengingatkan orang pada konsep e-government yang sudah populer tetapi belum banyak dimengerti itu. Karakter CD-ROM memang berbeda dari dokumen kertas, terutama dalam hal kemudahan pengambilan informasi. Jika CD-ROM itu disediakan di dalam sebuah jaringan Internet, banyak orang dengan mudah dapat mengambil dan menyalin (copy) isinya dari mana pun mereka berada. Artinya, lebih sulit mengatur akses di Internet, daripada kalau dokumen itu terbuat dari kertas dan tersimpan di gedung perpustakaan.

Akibat peristiwa 9/11 yang mengguncang kehidupan rakyat Amerika Serikat itu, banyak orang mulai mempertanyakan apakah diperlukan aturan dan norma khusus untuk sumber-sumber informasi digital yang tidak berlaku untuk sumber-sumber kertas?

Selama ini, e-government selalu dikaitkan dengan penyediaan informasi digital dan ada 5 bidang yang segera dapat dikenali sebagai wilayah e-government, yaitu:

1. Layanan kepada masyarakat (government-to-citizen)
2. Penyediaan informasi untuk masyarakat
3. Kemudahan dalam belanja barang dan jasa (government-to-business dan business-to-government)
4. Kemudahan pertukaran informasi antar departemen (government-to-government)
5. Penjualan bahan informasi lewat Internet.

Di kelima bidang itu memang tidak ada peluang untuk menghambat akses. Potensi teknologi informasi menyebabkan tekanan yang besar kepada Pemerintah untuk membuka diri seluas mungkin dalam hal informasi dan jasa yang menggunakan teknologi informasi. Namun dalam perkembangannya, ternyata ada berbagai persoalan yang menyebabkan orang bertanya-tanya, apakah tidak diperlukan pembatasan-pembatasan yang berdasarkan kepentingan orang banyak.

Di Amerika Serikat, kelima bidang yang selama ini dianggap sebagai wilayah e-government diperluas menjadi 11 kekhususan, yaitu:

1. Komunikasi antara badan pemerintah dengan publik, dan antar badan pemerintah dalam rangka melayani publik.
2. Akses informasi dan pemenuhan kebutuhan informasi publik, mulai dari anak-anak, remaja sampai "senior citizen".
3. Penyediaan jasa komersial, termasuk "online sales".
4. Lelang dan pembelian jasa atau barang dari pihak swasta.
5. Keamanan, termasuk proteksi transaksi lewat Internet, proteksi dari hacking, spam, dan sebagainya.
6. Perlindungan informasi pribadi (privacy).
7. Manajemen penyelenggaraan e-government itu sendiri.
8. Perawatan prasarana teknologi informasi untuk penyelenggaraan e-government
9. Pengurangan kesenjangan digital
10. Pengaturan dalam keadaan darurat dalam krisis yang mengancam negara.
11. Pengawasan pengembangan e-government oleh Lembaga Eksekutif maupun Legislatif (atau Congress di Amerika Serikat).

Nah, dari 11 butir di atas, maka hanya satu butir, yaitu butir 10, yang sangat jelas "pro keamanan" sementara butir-butir lainnya adalah "pro kebebasan". Begitu pun, ada butir-butir yang tetap perlu diperlakukan dengan sangat hati-hati, misalnya butir tentang hak Pemerintah untuk berjualan di Internet dan butir tentang tugas Pemerintah melindungi informasi pribadi. Tanpa pengawasan dari masyarakat, hak dan tugas Pemerintah ini dapat tergelincir menjadi "pengawasan massal" oleh negara yang mengingatkan orang pada gosip tentang "big brother is watching you!"

Pengalaman Amerika Serikat yang mendapat serangan telak, kekuatiran mereka tentang keamanan nasional, dan keinginan mereka untuk tetap menjadi surga kebebasan informasi, menjadi sebuah adonan menarik untuk dipelajari. Para pustakawan Indonesia mungkin perlu terus menyimak perkembangan di negara itu kalau ingin mengembangkan kebebasan informasi di Nusantara yang indah ini.

Bacaan:

Hernon, P. dan Relyea, H.C. (2003). “Information policy” dalam Encyclopaedia of Library and Information Science, ed. Drake, M.A., New York : Marcel-Dekker, hal. 1300 – 1315

Apa boleh buat. Manusia memang suka sekali membuat kategorisasi. Sebelum julukan-julukan terhadap pekerjaan di bidang informasi dan pengetahuan meramaikan khasanah profesionalisme, kita sebenarnya juga sudah punya julukan "klasik" yaitu pekerja kerah putih (white collar) dan kerah biru (blue collar). Si kerah putih konon duduk di belakang meja, sementara si kerah biru berdiri mengendalikan mesin. Si kerah putih senang disapa dengan kata "manajer", si kerah biru bangga dengan status-ideologis "buruh". Di negara tertentu, si kerah putih memilih partai politik kanan, si kerah biru akrab dengan politisi kiri.

Di Indonesia, kata "buruh" bisa terdengar mengejek, tapi bisa juga terdengar mengancam. Di jaman Orde Baru, julukan "buruh" menimbulkan kegamangan dan pemerintah memaksakan istilah "pekerja". Bahkan dengan bersemangat, para penguasa mengecat ulang tembok industrialisasi dengan mengibarkan nama "karyawan". Lalu, untuk memonopoli makna dan untuk mengarahkan kebenaran tentang fungsi karyawan ini, dibuatlah sebuah mesin politik bernama Golongan Karya.

Tetapi, apa kaitannya semua ini dengan "pekerja informasi"?

Pemisahan kerah putih dari kerah biru (atau manajer dan buruh) dapat membantu kita mengenali ciri pekerja informasi. Dua penulis, Schement dan Curtis menulis buku menarik berjudul Tendencies and Tentions in the Information Age (Transaction Publishers, 1995). Di buku yang mengalir lancar ini, para pengarang membagi jenis pekerjaan menjadi dua, sepeti ini:
Pekerjaan Fisik

• Terjadi di tingkat fisik (tentu saja!)
• Mengandung perilaku spesifik: mencocokkan (adjust), merangkai-menyelaras (align), menyusun fisik (assemble), mengenakan, membersihkan, mengkonstruksi, memfabrikasi, menyelipkan, dan memasang kabel
• Hasil kerjanya dapat ditimbun (stockpile).
• Pekerjaannya terlihat, dan produknya dapat dipisah-pisah. Sebuah "produk kecil" (misalnya sebuah sekrup) memberi sumbangan pada "produk besar" (misalnya sebuah mobil).

Pekerjaan Informasi

• Terjadi di tingkat kognitif.
• Mengandung perilaku spesifik: menganalisa, mengklasifikasi, menyusun komposisi, mendiagnosa, memperkirakan, mengevaluasi, mengorganisasikan, merencanakan, membuat dugaan, mencatat, menyusun agenda, menyelidiki, membuat ringkasan, melakukan sintesa, dan menyampaikan pesan.
• Hasil kerjanya cenderung tidak dapat ditimbun.
• Pekerjaannya tidak terlihat kekal, berubah sejalan dengan waktu, dan tidak meninggalkan bekas. Produk informasi akhir (final information product) seringkali abstrak, sehingga untuk "melihat" hasil kerja informasi kita mengamati gerakan atau arus informasi. Akibat dari ini, para pekerja informasi berada di arus informasi. Akibatnya pula, seringkali "jejak" pekerja informasi ini tak terlihat di produk-akhir.

Pembagian seperti di atas memang masih terlalu umum, dan tidak seluruhnya benar. Misalnya, hasil kerja informasi juga dapat ditimbun (stockpile) dalam bentuk himpunan informasi atau dalam bentuk automatisasi (program komputer yang berjalan sendiri walaupun si pembuatnya sudah lama berhenti bekerja). Demikian pula, dalam sebuah industri raksasa, jejak para pekerja, baik itu buruh maupun manajer, sama-sama hilang tak berbekas. Kepemilikan dan keuntungan seringkali tidak menyentuh manajer maupun buruh, melainkan si pemilik (dan keluarganya, dan kawan-kawannya, dan politikus dekatnya.. he he he).

Disiplin dalam industri juga telah lama memisahkan pekerja dari hasil kerjanya, sehingga walaupun mereka bisa memproduksi sesuatu dengan tangan (atau otak) mereka sendiri, mereka tidak boleh mengklaim-nya sebagai produk mereka. Dengan menjual kemampuan kerja atau "labor" mereka, para pekerja pun menjadi komoditas. Setelah masuk ke pabrik atau ke kantor, perilaku pekerja diatur lewat pembagian kerja sehingga setiap orang berperilaku seperti baut dan sekrup di sebuah mesin raksasa. Bagi banyak pekerja, peran mereka dalam produksi menjadi begitu kecil dan abstrak seingga tidak mungkin mengidentifikasi diri dengan hasil atau produk-akhir kantor atau pabrik tempat mereka bekerja.

Ketika pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan informasi mulai lebih berperan, memang muncul beberapa "kelainan". Jelaslah bahwa si pekerja informasi berurusan dengan simbol (atau lebih tepatnya: manipulasi simbol). Seorang pekerja informasi berurusan dengan simbol yang adalah "wakil dari yang sesungguhnya". Jadi, si pekerja informasi bekerja di sebuah ruang maya yang terpisah dari ruang fisik. Selain itu, si pekerja dapat langsung memanipulasi simbol seperti dia memanipulasi dirinya sendiri. Sebab, simbol itu "melekat" ke manusia yang membuat dan menggunakannya, bukan?

Ambil contoh seorang penulis (writer) dan seorang penulis program (programmer). Pekerjaan dua sosok yang sama-sama memanipulasi simbol ini memungkinkan aktualisasi diri lebih langsung. Penulis dapat menjadikan tulisannya khas, penulis program dapat membuat program yang khas (dan dalam banyak kasus dapat membuat program yang "mematikan", seperti virus komputer). Fenomena "hackers" muncul sebagai contoh kejayaan pekerja informasi yang amat mandiri dan bebas dari disiplin industri, apalagi disiplin pabrik. Sekarang, fenomena "bloggers" dan "wikiers" mengikuti jejak para "hackers" merebut kedaulatan Negeri Informasi.

Sudah barang tentu, industri raksasa dan para pengatur juga akan selalu menampilkan jurus-jurus baru. Para pekerja informasi belum boleh tertawa lebar karena "hackers" bisa dijerat undang-undang anti penetrasi jaringan komputer, dan "bloggers" bisa diburu oleh polisi rahasia seperti di jaman dahulu para agen penguasa menangkapi para penulis mbalelo. Hak cipta dan hak intelektual jadi ajang rebutan antara individu dan korporasi. Para akademisi dipaksa menandatangani kontrak dengan universitas, para ilmuwan dipaksa mengaku pegawai laboratorium.

Di tengah hiruk pikuk globalisasi dan google-isasi, "pekerja informasi profesional" berkutat dengan citra-diri, standar gaji, profesionalisme, dan masa depan karir. Apa yang mereka alami amat menarik untuk diteliti. Siapa yang mau mulai? :-)

Untuk menambah informasi, ada baiknya tengok situs-situs ini:

1. Pekerja informasi menurut SLA (Special Library Association)
2. Asosiasi pekerja informasi independen
3. Chartered Institute of Library and Information Professional (CILIP), asosiasi pustakawan dan pekerja informasi, kelanjutan dari Library Association.

Bacaan:

Schement, Jorge Reina dan Terry Curtis (1995), Tendencies and Tensions in the Information Age, New Brunswick : Transaction Publishers.

Konsep keberaksaraan atau literasi mengandung harapan tentang keterampilan dan pengetahuan dalam membaca, memahami, dan menghasilkan teks sebagai bagian dari perangkat dan kapasitas intelektual seseorang jika ia ingin berpartisipasi secara penuh di kebudayaan dan masyarakat tempatnya hidup. Secara umum kita sepakat bahwa pendidikan dan keberaksaraan adalah dua hal yang saling berkait erat.

Secara spesifik, keberaksaraan adalah sebuah kompetensi yang terutama amat diperlukan agar seseorang dapat secara efektif mempelajari dan menggunakan berbagai format dan representasi komunikasi yang diciptakan oleh sebuah masyarakat. Kompetensi ini seringkali berkaitan pula dengan kesepakatan dan aturan yang ada di masyarakat bersangkutan. Itu sebabnya keberaksaraan seringkali terlihat sebagai hasi dari sebuah "konstruksi sosial" yang dilakukan di sekolah dan institusi-institusi budaya, baik secara formal maupun secara non-formal dan informal. Seringkali pula "konstruksi sosial" ini dilakukan melalui wacana atau diskursus terbuka. Tak jarang, wacana ini dibentuk secara populer dan "bergaya", misalnya dalam bentuk kelompok-kelompok penggemar buku yang bertemu sebulan sekali untuk ngobrol dan ngopi di sebuah kafe.

Dalam dunia yang berputar amat cepat seperti sekarang ini, keberaksaraan seringkali juga melibatkan pergeseran-pergeseran dalam rangka menanggapi sebuah perkembangan baru. Misalnya, reformasi politik di Indonesia menimbulkan keinginan menggebu untuk membebaskan diri dari pembatasan informasi. Keinginan ini dapat berwujud dalam bentuk sebuah kelompok penggemar komik yang membahas berbagai karya komikus dunia. Atau dapat muncul sebagai tren menyukai kisah-kisah perjalanan ke negeri orang lain yang dilengkapi dengan diskusi dengan pengarangnya. Atau dapat pula menjelma menjadi kelompok penggemar buku "kiri" yang gandrung membahas karya-karya Marx  -sebuah nama yang tabu disebut secara terbuka di jaman Suharto.

Seringkali keberaksaraan juga muncul sebagai reaksi yang tak kalah kuatnya untuk mengembalikan hegemoni sebuah kelas, atau mengembalikan "ketertiban" yang sudah terganggu oleh kesukacitaan reformasi. Dus, apa yang disebut sebagai "gerakan membaca" seringkali berisi "titipan" daftar bacaan yang "patut dibaca"  -sebuah upaya halus untuk mengajak orang lain "ikut kita, yuk..". Kelompok-kelompok bacaan bermunculan di desa-desa, membawa gaya hidup orang kota yang didukung buku-buku bersampul licin dan cerita-cerita tentang modernisasi. Kelompok-kelompok yang didukung ideologi besar, baik berbasis agama maupun partai politik, bermunculan dalam bentuk blog dengan teks yang riuh rendah membicarakan kehebatan dan "kemurnian" diri mereka masing-masing.

Tambah hiruk pikuk pula fenomena keberaksaraan saat ini manakala kita melihat bahwa teks bukanlah semata yang tertera di atas kertas atau pita seluloid. Format media sudah menjadi amat beragam, dan ucapan filsuf Marshall McLuhann bahwa the medium is the message terngiang-ngiang di telinga semua orang. Keberaksaran lalu bukan hanya menyangkut teks per se, melainkan juga menyangkut media. Dus, ada yang gemar berucap tentang keberaksaraan media alias literasi media (media literacy).

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat pada umumnya, muncul perdebatan tentang media, terutama tentang "media baru" yang kehadirannya bikin jantung deg-degan. Contoh paling kongkrit tentunya adalah kehadiran telepon selular (ponsel) alias hape yang menghadirkan media baru berupa video klip atau foto digital. Di saat sama ponsel ini digunakan oleh wartawan suratkabar online mengirim berita instan, anak-anak remaja yang "nakal" menggunakan alat serupa untuk saling tukar video klip "tidak senonoh". Dan masyarakat  -terutama masyarakat "orang tua"- kerepotan memahami apa arti sopan santun di kepala remaja-remaja itu: mengapa yang "senonoh" saat ini dahulu kala disebut "kurang ajar"?

Lalu muncullah di masyarakat debat dan pro-kontra. DI satu sisi ada pihak yang memposisikan diri sebagai "pelindung kehormatan" alias kaum proteksionis yang konon ingin menjaga nilai-nilai bangsa dari gerusan "nilai-nilai asing". Sementara di pihak lain ada yang bicara atas nama kebebasan dan pembebasan. Bentrokan antara keduanya pernah terjadi ketika keduanya tak sepaham tentang apa yang dimaksud "porno" di Indonesia ini. Dalam keadaan seperti itu, keberaksaraan media jadi penting. Lha.. wong yang bikin gara-gara tentang semua ini, kan, media itu; khususnya media massa dan media personal itu. Keberaksaraan media juga jadi penting ketika media personal (seperti ponsel, sebenarnya, kan, barang milik pribadi) sudah menjadi media massa (distribusi isyu santet dan berbagai isyu seram lainnya dilakukan lewat ponsel). Masyarakat kita sebenarnya sedang dalam situasi chaois karena ruang pribadi jadi ruang publik, dan industri infotainment harus ikut bertanggungjawab tentang hal ini.

Media elektronik dan digital, dari ponsel sampai blog sampai wiki sampai YouTube, adalah Kurusetra baru, tempat peperangan baru. Di "lokasi digital" inilah muncul keberaksaraan baru. Orang-orang yang terampil menggunakan ponsel, rajin mengisi blog, dan pandai memakai kamera digital untuk berkreasi di YouTube, adalah para kesatria baru. Persoalannya, sebagian kesatria itu adalah "Pandawa" dan sebagian lain adalah "Kurawa", dan ada juga di antara mereka para "Dorna", para "Sengkuni", dan para "dasamuka" (yang terakhir ini memang banyak, lho!).

Kalau keberaksaraan memang nyangkut dan lengket dengan dunia pendidikan seperti prangko dan amplopnya, maka kita pun patut bertanya: apakah di dunia pendidikan Indonesia perlu memahami media baru dan tingkah polah para kesatria digital itu? Tidakkah kini waktunya para guru (dan para guru-pustakawan atau pustakawan-guru atau apa, lah, namanya!) mulai mengembangkan keberaksaraan media sebagai bagian dari upaya mempersiapkan para peserta didik untuk hidup di "dunia yang sebenarnya"?

Usulan tentang keberaksaraan media ini, antara lain, dapat dilihat di situs ini: http://www.medialit.org/ 

Di situ ada beberapa isyu yang patut diperiksa oleh para guru dan para guru-pustakawan. Sebagian dari isyu itu amat relevan dengan keadaan di Indonesia.

Jadi..., tunggu apa lagi? :-)

Bagaimana juntrungan-nya, para pustakawan yang selama ini dikenal kuat memegang tradisi, mau merombak paradigma mereka sendiri dan merangkul serta mengedepankan inovasi teknologi? Siapakah para pembaharu alias inovator yang mampu memimpin kerja-bareng penuh aura perubahan dan perombakan itu?

Penelitian Dalbelo kita angkat di sini, bukan semata-mata karena ia meneliti sesuatu yang spektakuler dan rumit, melainkan karena Dalbelo memilih sebuah pendekatan penelitian yang biasa disebut phenomenological study atau kajian fenomenologis. Secara lebih khusus, penelitiannya menggunakan fenomenologi Peter Burger yang sudah dikembangkan dalam bentuk metode SCOT (Social Construction Of Technology – Konstruksi Sosial tentang Teknologi). Dengan metode ini, Dalbelo mengungkapkan bagaimana pembangunan sebuah perpustakaan digital sebenarnya adalah bagian dari proses negosiasi makna sosio-teknis antara pemimpin (kepala perpustakaan), pengambil keputusan (para pustakawan), dan para pengembang (developers). Perpustakaan digital dilihat sebagai sebuah “artefak teknologi” (technology artefact) yang tidak hanya terdiri dari alat, mesin, dan prosedur kerja, melainkan juga sebuah makna yang stabil (makna yang sudah disepakati, sudah memiliki kepastian) dan sebuah “penutup” (closure) dari lingkaran proses pengembangan sistem.

Hasil penelitian Dalbelo akhirnya memang adalah sebuah pemaknaan terhadap sebuah kejadian atau fenomena. Makna ini tidak “ditemukan” oleh si peneliti melainkan “dikonstruksi” (dibangun) bersama antara peneliti dan pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian atau fenomena yang diteliti tersebut. Penelitian seperti ini lazim disebut sebagai penelitian yang memakai pandangan konstuktivistis (constructivist). Dalam penelitian konstruktivistis pihak peneliti banyak sekali mengandalkan kemampuannya melakukan interpretasi, sekaligus juga bergantung kepada interpretasi orang-orang lain yang terlibat dalam penelitiannya. Itu sebabnya, penelitian semacam ini disebut juga penelitian yang interpretif (interpretive).

Penelitian yang interpretif-konstruktivistis ini dikenal juga sebagai penelitian kualitatif.

Penelitian semacam yang dilakukan Dalbelo di atas pernah juga dilakukan oleh Limberg (1999) yang juga menggunakan fenomenologi ketika meneliti kaitan antara proses penemuan informasi dan belajar. Ia mengistilahkan metodenya sebagai fenomenografi. Limberg memilih metode ini karena ia ingin mengkaji kaitan antara cara siswa memanfaatkan informasi dan kegiatan belajar mereka. Limberg menganggap bahwa upaya menemukan informasi (information seeking) dan kegiatan belajar adalah dua fenomena. Ia lalu menggunakan fenomenografi untuk mendalami bagaimana para siswa memahami dan memberi makna tentang kedua fenomena itu.

Dalam artikelnya, Limberg menegaskan bahwa ia meneliti “cara mengalami” (way of experiencing) sebagai kesadaran tentang pengalaman itu. Sewaktu meneliti, ia menggunakan kemampuannya memahami cara siswa menyadari dan merasakan pengalaman, dan kemudian memahami fenomena menemukan informasi dan fenomena belajar. Dengan kata lain, Limberg mengandalkan kemampuan interpretasi dan menggunakan metode konstruktivistis untuk sampai kepada kesimpulan penelitiannya.

Cara-cara penelitian seperti yang dilakukan Dalbelo dan Limberg merupakan contoh dari penggunaan metode-metode kualitatif di bidang perpustakaan dan informasi yang mulai populer belakangan ini. Selama beberapa dekade di awal kemunculan ilmu perpustakaan dan informasi, pendekatan kualitatif belum banyak ditengok orang. Paradigma yang berkembang ketika para ilmuwan memulai upaya penelitian bidang perpustakaan dan informasi adalah paradigma positivis yang dibawa dari ilmu alam atau dari ilmu sosial yang berorientasi pada sains. Sebelum penelitian kualitatif menjadi populer, bidang perpustakaan dan informasi memerlukan perubahan paradigma terlebih dahulu .

Perubahan itu adalah perubahan dari objektivisme ke konstruktivisme.

Dalam penelitian Dalbelo dan Limberg di atas  -jika kedua peneliti ini memakai paradigma objektivisme-  maka proses pembangunan perpustakaan digital dan proses penemuan informasi adalah sesuatu yang berada di luar manusia-manusia yang terlibat, memiliki sifat-sifat nyata dan terukur seperti sifat kebendaan,. Teknologi di perpustakaan digital dan teknologi yang digunakan untuk pencarian informasi akan terlihat sebagai benda dan mekanisme fisik. Sebaliknya, berhubung Dalbelo dan Limberg adalah para peneliti yang memakai paradigma konstruktivisme, maka perpustakaan digital dan proses penemuan informasi adalah sebuah “konstruksi bersama” antara orang-orang yang terlibat di dalamnya. Teknologi dan mekanisme yang digunakan di sebuah perpustakaan digital akan terlihat sebagai sebuah kesepakatan makna, bukan sebagai benda-benda teknis.

Dapat kita lihat dari contoh penelitian Dalbelo dan Limberg, para peneliti konstruktivisme memang lebih banyak memfokuskan perhatian mereka kepada manusia, sekalipun yang mereka teliti adalah teknologi. Dalam perkembangan ilmu perpustakaan dan informasi, perhatian kepada manusia ini sebenarnya sudah lama muncul, walau gaungnya seringkali kalah oleh perhatian pada kemajuan teknologi dalam pengertian teknik, alat, dan mekanisme. Kerisauan yang muncul di kalangan pustakawan karena para peneliti cenderung mengabaikan aspek manusiawi dalam kepustakawanan sudah diungkapkan sejak 1970an. Bahkan dalam beberapa hal, seorang pustakawan senior di Amerika Serikat, Jesse Shera, di tahun 1950an sudah menyuarakan keraguan para peneliti ilmu perpustakaan dan informasi tentang fokus penelitian mereka. 

Kini, metode kualitatif semakin populer sejalan dengan semakin sadarnya masyarakat tentang karakter teknologi, khususnya teknologi informasi, yang semakin lama semakin sulit dipisahkan dari karakter manusia dan masyarakat yang memakainya. 

Dua links berikut ini mudah-mudahan dapat menambah pemahaman:

1. http://jodi.tamu.edu/Articles/v03/i03/Weight/phenomenology.html (penelitian tentang gejala digitalisasi secara umum)
2. http://informationr.net/tdw/publ/papers/COLIS4.html (fenomenologi sebagai bagian dari penelitian kualitatif di bidang informasi)

Bacaan:

Dalbelo, M. (2005), “A Phenomenological study of an emergent digital library” dalam The Library Quarterly, vol. 75 no. 4, hal. 391 – 420.

Limberg, Louise (1999)  "Experiencing information seeking and learning: a study of the interaction between two phenomena." dalam Information Research, vol. 5 no. 1 diturunkan dari: http://informationr.net/ir/5-1/paper68.html, 20 Desember 2002.

Biasanya kita menggunakan istilah 'komunitas online' (online community) untuk himpunan manusia di Internet. Dalam kamus, 'online community' diartikan secara luas dan sempit, seperti ini:

1. A generic reference to the Internet at large.
2. A specific reference to Web sites where people congregate online to discuss a subject or to introduce themselves for possible meeting in person.

(lihat: http://www.pcmag.com/encyclopedia_term/0,2542,t=online+community&i=55986,00.asp)

Ada juga yang menggunakan istilah "virtual community" dengan definisi:

Frontierless, geographically dispersed community of people and organizations connected via internet or other networks. Also called online community or web community. virtual community is in the Internet & World Wide Web subject. 

(lihat: http://www.businessdictionary.com/definition/virtual-community.html)

Di dalam online communities para pesertanya saling bertukar informasi dan dari pertukaran ini seringkali muncul informasi-informasi baru yang tampaknya semakin lama semakin 'kaya'. Beberapa penelitian di bidang informasi mulai rajin menyimak perkembangan tabiat manusia ketika menjadi anggota komunitas maya ini. Terutama, yang paling menarik untuk dipahami adalah bagaimana para anggota sebuah komunitas memanfaatkan akses online untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Asumsinya, jika seseorang mau bergabung dan ikut aktif dalam sebuah komunitas online, tentu ada hal-hal yang bermanfaat baginya, khususnya dalam kaitan dengan pemanfaatan informasi. Bagaimana sebenarnya orang-orang itu menarik keuntungan dari bergabung dengan komunitas online? Itulah persoalannya!

Salah satu model yang digunakan untuk penelitian komunitas ini adalah Heuristic-Systematic Model of Information Processing sebagaimana yang digunakan Wei dan Watts (2008). Bagi kedua peneliti ini, komunitas online adalah: "communities that focus on facilitating information sharing between their members". Mereka berpendapat bahwa ada dua faktor yang ikut menentukan apakah seseorang akan memanfaatkan komunitas maya untuk menerima atau mengambil informasi baru. Pertama adalah seberapa konsisten informasi baru tersebut dengan hal-hal yang sedikit-banyaknya sudah diketahui sebelumnya oleh seseorang. Kedua, seberapa aktif seseorang mengungkapkan kebutuhannya akan sebuah informasi spesifik ketika ia berkomunikasi dengan sesama anggota komunitas.  Penelitian Wei dan Watts sebenarnya menegaskan bahwa proses penerimaan dan pengambilan informasi selalu bersifat kontekstual, selain juga berkaitan dengan canggih-tidaknya fasilitas yang tersedia di komunitas tersebut. 

Penelitian tentang perilaku informasi di dalam komunitas online ini relevan untuk kajian-kajian tentang budaya berbagi pengetahuan yang banyak dilakukan di bidang knowledge management. Asumsinya adalah, jika komunitas online memang bertahan hidup dalam jangka waktu lama, tentu keberadaan komunitas ini bermanfaat bagi para anggotanya. Jika memang anggota komunitas itu saling bertukar informasi, tentu dapat pula bertukar dan berbagai pengetahuan. Atas dasar asumsi ini maka organisasi-organisasi bisnis mulai serius memperhatikan perkembangan komunitas online di antara pegawai mereka. Selain membentuk komunitas internal antar-pegawai, juga muncul kegiatan membentuk komunitas yang melibatkan klien atau konsumen untuk memperlancar layanan produk. 

Salah satu karakteristik komunitas online yang menarik untuk diteliti lebih jauh adalah kemampuannya untuk menjadi semacam penghimpun dan penyimpan informasi (information repositories) bagi para anggotanya. Dari sisi pandang kepustakawanan, maka perilaku komunitas ini menarik untuk diikuti, untuk melihat apakah para anggota akhirnya memerlukan semacam aturan dan tata-cara penyimpanan informasi. Jika para pustakawan atau pengelola sistem informasi dapat berperan di komunitas online, maka sebenarnya akan banyak sekali manfaat yang dapat dihasilkan bagi para anggota komunitas tersebut. Informasi yang sliweran di komunitas tersebut dapat dihimpun secara sistematis dan digunakan kembali bila mana perlu.

Berkaitan dengan isyu tentang simpan-menyimpan informasi tersebut,  menarik pula untuk dikaji lebih lanjut: bagaimana para anggota komunitas online menentukan nilai informasi; bagaimana mereka menetapkan mana informasi yang "baik" dan mana informasi yang "buruk"; mana informasi yang perlu disimpan karena bernilai tinggi, dan mana informasi yang sifatnya sambil-lalu saja sehingga tak perlu disimpan. Seringkali sebuah komunitas online terdiri dari orang-orang yang belum pernah bertemu muka. Bagaimana orang-orang ini membangun kesepakatan tentang nilai-nilai informasi, menarik sekali untuk diteliti.

Para peneliti tentu harus pula memperhatikan karakterisitik komunitas online yang akan sangat memengaruhi pola komunikasi informasi antara anggotanya. Jelaslah bahwa komunitas yang bercokol di Internet pada umumnya berciri "minimum level of interactivity" sebab para anggota sangat jarang bersama-sama online dalam jumlah besar. Ketika seseorang mengirim (posting) informasi, ia tidak bisa berharap bahwa akan segera ada balasan dari anggota yang lain. Sebuah komunitas online pada umumnya juga berciri "minimum level of sustained membership" sebab keanggotaan mereka tidak bersifat wajib dan masing-masing anggota tidak merasa harus selalu menyatakan kehadirannya. Selain itu, ada kesan "common-public-space" yang amat kental di sebuah komunitas online, sehingga kesan "bebas" lebih kuat daripada kesan "teratur". Ini tentu akan sangat memengaruhi cara, frekuensi, dan intensitas komunikasi para anggotanya.

Selain memperhatikan karakteristik komunitas online, para peneliti tentu juga perlu memperhatikan proses kognitif yang terjadi di masing-masing anggota sebagai individu. Faktor kognisi ini akan memengaruhi bagaimana sebuah informasi diterima atau ditolak oleh seseorang. Dalam penelitian oleh Wei dan Watts, fokus perhatiaan diarahkan ke apa yang disebut "information adoption" alias adopsi informasi, atau bisa disebut penerimaan seseorang terhadap sepotong informasi tertentu. Adopsi ini terutama ditentukan oleh dua hal: seberapa bermakna informasi tersebut bagi seseorang, dan seberapa mudah orang tersebut melakukan validasi terhadap isi informasi. Proses adopsi ini dilakukan di tingkat individual, dan para peneliti sangat tertantang untuk mengungkapkan, bagaimana proses di tingkat individu ini dipengaruhi (dan mempengaruhi) kondisi komunitas online.

Kita dapat menduga, seseorang akan memanfaatkan komunitasnya untuk keperluan menguji validitas sebuah informasi. Misalnya, ini terjadi ketika seseorang melemparkan sebuah isu ke sebuah mailing list dan kemudian mengamati reaksi sesama anggota. Dari reaksi sesama anggota itu, dapat dilihat seberapa "sahih" kandungan informasi yang ada di isu yang dilemparkan seorang anggota. Dari keikutsertaan di sebuah mailing list pula, seseorang dapat mempersoalkan makna sebuah informasi. Misalnya, ketika seorang anggota menanyakan sebuah istilah, seringkali tanggapan-tanggapan dari anggota lain akan beragam, lalu akan muncul diskusi untuk menambah kejelasan.  

Ada banyak sekali topik yang dapat berkembang dari isu tentang pemanfaatan komunitas online dalam konteks perilaku informasi. Beberapa penelitian dan aplikasi yang menarik untuk dilihat, misalnya, adalah:

• Upaya memahami "kehidupan maya" di Internet ini dengan memfokuskan perhatian pada aspek semantik, seperti misalnya yang terjadi di proyek SIOC initiative (Semantically-Interlinked Online Communities). Lihat: http://sioc-project.org/
• Perluasan isu komunitas online dengan menghimpun berbagai aspek. Lihat: http://www.emtech.net/online.html
• Integrasi teknologi, sosial, budaya dalam desain komunitas. Lihat: http://jcmc.indiana.edu/vol10/issue4/preece.html
• Para orangtua pun berhimpun membentuk komunitas. Lihat: http://www.parentscentre.gov.uk/usingcomputersandtheinternet/onlinelearningcommunities/

Begitu beragam persoalan dan dinamika komunitas di Internet ini, sehingga rasanya mustahil jika para peneliti bidang perpustakaan dan informasi kehabisan topik penelitian :-)

 Bacaan:

Wei, z. dan, Watts, S.A (2008). "Capitalizing on Content: Information Adoption in Two Online communities" dalam Journal of the Association for Information Systems. Vol. 9, no. 2; hal. 73 - 95.

Sekarang, mari kita ulas cara penelitian atau pengkajian kebijakan informasi itu. Menurut Rowlands (1997), salah satu model yang populer dalam pengkajian kebijakan informasi adalah dengan model pendekatan sistem. Model ini secara sederhana membayangkan pembuatan kebijakan (policy-making) sebagai sebuah kegiatan yang mengandung serangkaian inputs (misalnya manusia, ideologi, harapan, hasil riset, investasi), dan outputs (penciptaaan kesejahteraan, jaminan kesehatan, akses yang demokratis). Dalam model ini, semua kebijakan, termasuk kebijakan informasi adalah sebuah kata kerja, bukan kata benda. 

Model penelitian yang dapat digunakan adalah model turunan dari pemikiran klasik dari Lasswell (1970) , yang terlihat dalam gambar berikut ini:

Dari model yang memang sangat sederhana ini, berbagai percabangan telah muncul, yang dapat dikelompokkan dalam tiga perspektif:

1. Rational actor
2. Bureaucratic imperative
3. Garbage can

Dalam perspektif rational actor, model di atas dipandang sebagai serangkaian peristiwa atau kejadian yang ideal dan tanpa hambatan atau pengaruh dari hal-hal di luar birokrasi. Selain itu, proses pembuatan kebijakan dianggap merupakan hasil serangkaian keputusan yang sepenuhnya rasional, di dalam sebuah situasi dengan tujuan-tujuan yang jelas dan dinyatakan secara eksplisit. Upaya pembuatan kebijakan ini merupakan usaha yang terus menerus dan tak kenal lelah, dan dianggap akan menghasilkan hasil yang memuaskan. Pilihan-pilihan yang ada ketika membuat sebuah kebijakan didasarkan pada perhitungan yang "dingin" tentang biaya dan manfaat (cost and benefits), objektivitas, ketidak-memihakan, dan keadilan. 

Dalam kenyataan sehari-hari, tentu amat sulit (walau tidak mustahil) menemukan contoh sempurna seperti model rasional ini. Namun model ini memudahkan interpretasi dan dapat membantu kita memilah kerumitan proses pembentukan kebijakan. Dalam praktik birokrasi yang sesungguhnya, kita perlu menyadari beberapa hal, misalnya:

1. Dalam kenyataan sulit sekali mencapai kesepakatan penuh dalam soal-soal yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran kebijakan. Apalagi kalau kita sadari bahwa di dalam birokrasi dan pemerintahan sendiri ada berbagai kepentingan yang tidak selalu selaras. Masing-masing pihak akan ngotot memasukkan interpretasi kelompok mereka tentang tujuan dan sasaran kebijakan, sebab tujuan dan sasaran inilah yang akan paling berkaitan dengan kepentingan kelompok. 
2. Di tengah birokrasi yang dinamis dan sekaligus demokratis, kadang muncul pertanyaan: siapa sebenarnya pihak yang paling tepat disebut sebagai pembuat kebijakan (policy makers)? Secara teoritis memang mudah mengidentifikasi pihak yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Dalam praktiknya, belum tentu masing-masing pihak melakukan fungsi yang sudah ditetapkan.
3. Proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan selalu memerlukan data, informasi, dan pengetahuan tentang kondisi sosial-politik. Persoalannya adalah: apakah data, informasi, dan pengetahuan itu sudah cukup tersedia? Bagaimana kalau sebuah birokrasi kekurangan informasi? Apakah akan selalu ada ‘perfect knowledge’ dalam proses pembuatan kebijakan?

Dengan memperhatikan tiga kondisi  di atas, maka mudah sekali melihat bahwa perspektif rational actor seringkali terlalu naif. Perspektif ini mungkin hanya dapat diterapkan dalam keadaan yang sangat stabil, atau untuk hal-hal yang sudah operasional atau rutin. Misalnya, kebijakan-kebijakan informasi tingkat lokal yang lebih bersifat mendukung pelaksanaan diseminasi informasi di tingkat kabupaten. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah, misalnya, selalu didahului kegiatan penyebaran informasi yang didukung oleh kebijakan yang diputuskan secara sederhana dan cepat. Tetapi bandingkan misalnya dengan kebijakan tentang akses terhadap informasi publik, baik di tingkat nasional maupun lokal. Nyata sekali bedanya!

Perspektif lain yang mungkin lebih tepat untuk situasi yang lebih rumit adalah perspektif bureaucratic imperative. Dalam perspektif ini para peneliti dapat membuat asumsi bahwa birokrasi memiliki minat untuk berlaku rasional dan adil, namun sebagai sebuah organisasi yang besar dan rumit terdapat berbagai faktor yang seringkali membuat birokrat sulit berlaku rasional dan adil. Walaupun setiap individu birokrat dianggap rasional dan adil, namun pada akhirnya dia bekerja untuk organisasinya. Selain itu dia terikat pula oleh nilai, norma, prosedur, dan 'hal-hal yang sudah dimaklumi bersama' (accepted wisdoms). Semua ini akan mempengaruhi dan mengalahkan rasionalitas.

Selain itu, perspektif bureaucratic imperative juga menganggap bahwa  para pengambil keputusan dan kebijakan secara bersama-sama seringkali merupakan pihak yang lebih senang bereaksi terhadap masalah jangka pendek, dan enggan terlibat dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang. Alasan paling masuk akal dari ketertarikan pada hal yang berjangka pendek ini tentu saja adalah masa kekuasaan. Seorang birokrat cenderung memikirkan kebijakan yang relevan untuk masa jabatannya saja. Itu sebabnya muncul pula fenomena 'ganti pejabat, ganti kebijakan' yang menghantui birokrasi di Indonesia.

Terlepas dari hal-hal di atas, kita juga boleh berasumsi bahwa di tengah kesulitan mencapai kesepakatan tentang tujuan kebijakan, akan selalu ada keputusan pragmatis. Bagi sebagian besar birokrat, pembuatan kebijakan merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari untuk mengatasi berbagai masalah (problem-solving activity). Seringkali terjadi anggapan bahwa sebuah kebijakan sebenarnya adalah semacam upaya tawar-menawar dan bersepakat antar berbagai kepentingan yang sifatnya segera. Model pengambilan keputusan yang berprespektif bureaucratic imperative akhirnya memang dapat dianggap sebagai cara paling bagus dalam menggambarkan (deskripsi) pembuatan kebijakan, walau bukan cara yang seharusnya dilakukan birokrat! 

Persamaan antara perspektif rational actor dan bureaucratic imperative adalah pada asumsi dasar yang menganggap bahwa kegiatan pembuatan kebijakan merupakan proses yang teratur, terus menerus, dan linear (garis lurus). Kedua perspektif ini merupakan interpretasi 'tembak langsung' dari model Lasswell di atas. Belakangan muncul cara lain dalam memandang model pengambilan keputusan ini. Misalnya, kita dapat mulai bertanya: bagaimana birokrat memahami sebuah persoalan di dalam masyarakatnya, sebelum mereka merancang sebuah kebijakan? Misalnya, dalam kasus perpustakaan dan informasi, bagaimana para birokrat memahami persoalan kelangkaan buku bacaan atau kesulitan mengakses Internet di Indonesia? 

Menjadi menarik untuk mengkaji secara khusus apa dan bagaimana proses yang terjadi ketika para pengambil keputusan mulai melihat sebuah masalah dan mencoba memahaminya. Proses ini sendiri adalah sebuah aktivitas politik yang amat dinamis. Banyak problem saling berkompetisi menarik perhatian para politikus dan birokrat, padahal mungkin hanya sedikit yang akhirnya benar-benar mendapat perhatian mereka. Banyak pihak di masyarakat yang akan menggunakan berbagai cara untuk menarik perhatian para birokrat, walaupun pada akhirnya birokrat juga akan punya prioritas mereka sendiri. Dari sini lah kemudian kita dapat membayangkan bahwa pembuatan kebijakan sebenarnya mirip dengan garbage can alias tong sampah. Segala macam hal masuk ke dalamnya, bercampur aduk dan seringkali juga terbengkalai. Perputaran politik dan adu-kepentingan ikut mewarnai pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Suasananya seringkali kacau-balau (chaotic).

Bahkan dalam suasana campur aduk itu, sebagaimana di dalam tong sampah, seringkali juga ada bau busuk! :-)

Bagi yang tertarik mengkaji kebijakan informasi, boleh menengok situs-situs berikut ini:

• http://www.ifla.org/IV/ifla62/62-liuy3.htm (situs IFLA, semacam studi banding RRC dan USA).
• http://www.firstmonday.org/issues/issue7_12/braman/ (tulisan salah satu 'biang' peneliti kebijakan informasi, Sandra Braman, yang bagus untuk pijakan awal, terutama yang ingin mengkaji kebijakan tentang teknologi informasi).
• http://www.jstor.org/pss/975581 (khusus bagi yang punya akses ke JSTOR, ini adalah salah satu artikel wajib untuk dibaca para peneliti kebijakan informasi).
• http://www.canberra.edu.au/uc/policies/it/infopol.html (ini contoh kebijakan informasi di tingkat perguruan tinggi, bagus untuk kajian lokal). 

Bacaan:

Lasswell, H.D. (1970). “The emerging conception of the policy sciences” dalam Policy Sciences, vol 1 no. 1 , hal. 3 – 14

Rowlands, I (1997), “Understanding information policy : concepts, frameworks and research tools” dalam Understanding Information Policy, ed. I. Rowlands, London : Bowker-Saur, hal. 27 – 45.

Khusus mengenai hal ketiga di atas, kita mungkin perlu merujuk ke pandangan Morrow dan Brown (1994) yang membedakan rekayasa sosial (social engineering) dari teorisasi sosial (social theorizing).  Upaya rekayasa sosial adalah upaya ilmuwan sosial untuk ikut berperan dalam perubahan masyarakat lewat metodologi ilmiah. Upaya teorisasi sosial lebih berupa upaya memahami masyarakat tetapi kemudian juga ingin berperan mengubah struktur sosial. Pustakawan, menurut Trosow, seharusnya memahami masyarakat di mana mereka berada, lalu bersama-sama masyarakat mengubah keadaan hidup mereka. 

Ketiga 'hantu' Kepustakawanan di atas, menurut Trosow, harus dilawan yaitu dengan menempatkan ilmu perpustakaan dan informasi pada posisi epistemologi titik-pandang (stand-point epistemology). Posisi ini menempatkan pustakawan sebagai pemerhati isu-isu nyata di masyarakat. Misalnya, ilmu perpustakaan dan informasi harus melihat kenyataan bahwa ada konflik, kesenjangan dan keterasingan dalam hal sistem dan industri informasi. Dari sini, Trosow menganjurkan agar ilmuwan perpustakaan dan informasi menegaskan posisi mereka dan ikut berupaya dan berpartisipasi dalam mengatasi masalah-masalah sosial tersebut.

Sudah barang tentu, sebagaimana diakui penulisnya, pandangan dan anjuran Trosow di atas sangat berciri Teori Kritis. Dalam hal ini, Trosow tidak sendirian, karena Benoit (2002) juga menganjurkan hal yang sama ketika membahas kemungkinan penggunaan teori tindakan komunikatif (communicative action) karya Jurgen Habermas dalam ilmu perpustakaan dan informasi. Teori Habermas ini tentu saja sangat dipengaruhi pandangan Teori Kritis atau Sekolah Frankfurt yang menolak positivisme dan anti-kemapanan yang dibangun oleh ilmu-ilmu positivis. Pada intinya teori tindakan komunikatif menyatakan adanya situasi ideal (ideal speech situation) yang memungkinkan manusia melakukan komunikasi secara terbuka dan setara sebagai basis bagi terciptanya kesungguhan (sincerity), kejujuran (truthfulness) dan interaksi yang intelektual (intelligibility).

Melalui pemahaman tentang teori ini, Benoit menganjurkan agar ilmu perpustakaan dan informasi memfokuskan diri pada kajian tentang sistem kepercayaan (belief system) dan kesepakatan untuk berinteraksi yang ada pada diri para pemakai sistem informasi. Lewat penggunaan teori tindakan komunikatif Habermas pula, dapat dilakukan pemeriksaan apakah antara pemakai sistem dan perancang sistem telah ada situasi ideal.

Melalui Teori Kritis, Trusow dan Benoit mengajak Ilmu Perpustakaan dan Informasi secara jelas dan kongkrit memihak kepada bagian dari masyarakat pemakai informasi yang selama ini terbengkalai. Dengan demikian tidak saja mereka menolak netralitas, sebagaimana dilakukan para penganjur epistemologi lainnya, tetapi juga menetapkan pilihan keberpihakan secara jelas.

Posisi keberpihakan ini sebenarnya tidak sulit ditemui dalam praktek kepustakawanan kalau kita memeriksa, misalnya, sejarah perkembangan perpustakaan umum. Di berbagai negara, perpustakaan umum berkembang sebagai bentuk keberpihakan kepada anggota masyarakat yang kehilangan akses kepada informasi. Dalam retorika tentang perpustakaan umum di Amerika Serikat, tidak sulit menemukan pandangan yang mengaitkan perpustakaan dengan demokrasi dan penghapusan kesenjangan informasi. Di negara-negara berkembang, Manifesto Perpustakaan Umum (Public Library Manifesto) UNESCO menjadi dasar penyediaan jasa yang memihak kepada kaum tak berpunya. Justru sebaliknya sangat sulit mencari pandangan yang netral dalam praktik-praktik perpustakaan . Namun keberpihakan ini justru hilang ketika ilmu perpustakaan dan informasi mengkaji masalah-masalah di bidang informasi dengan alasan profesi pustakawan dan informasi memerlukan dasar-dasar ilmu yang netral. Paradoks seperti inilah yang diangkat oleh para pengritik dan dijadikan jawaban terhadap pertanyaan mengapa kepustakawanan terasa semakin terpisah dari masyarakatnya.

Bagi yang berminat pada Teori Kritis yang diterapkan dalam praktik perpustakaan, silakan tengok:

1. http://www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/doherty-ketchner.htm (penggunaan Teori Kritis dalam literasi informasi)
2. http://informationr.net/ir/12-4/colis/colis30.html (artikel Benoit)
3. http://www.wwwords.co.uk/pdf/viewpdf.asp?j=pfie&vol=4&issue=1&year=2006&article=9_Pyati_PFIE_4_1_web&id=58.175.117.11 (penerapan Teori Kritis, terutama teori Marcuse)

Bacaan:

Benoit, G. (2002), “Toward a critical theoretic perspective in information systems, dalam The Library Quarterly vol. 72 no. 4, hal. 441 - 471

Morrow, R.A. dan Brown, D.D. (1994), Critical Theory and Methodology Thousand Oaks : Sage Publications.

Trosow, S.E. (2001), “Standpoint epistemology as an alternative methodology for library and information science” dalam Library Quarterly, vol. 71 no. 3, h. 360-382.

Budaya adalah kesatuan pemahaman dan kesepakatan penting yang secara bersama-sama dianut atau dipakai oleh anggota-anggota sebuah komunitas, seringkali secara tersirat atau tacit.  Budaya memungkinkan sekelompok orang menggunakan pemahaman atau makna yang sama terhadap hal-hal di sekeliling mereka. Makna ini seringkali tersembunyi di balik berbagai simbol dan kegiatan, dan selalu bersifat khas untuk kelompok itu.

Setiap organisasi adalah sebuah komunitas pula. Para anggota komunitas ini berperilaku berdasarkan semacam standar budaya yang mengandung sistem nilai, simbol, makna bersama tentang objek material maupun praktik-praktik ritual, termasuk pula kebiasaan dan tradisi, cerita sejarah baik mitos maupun nyata, impian dan harapan, asumsi bersama, dan makna inter-subjektif.

Dari luar, sebuah organisasi lebih sering terlihat dalam bentuk-bentuk simboliknya. Misalnya, sebuah universitas punya lambang dan warna khusus untuk jaket para mahasiswanya, punya tradisi wisuda tertentu, menjalani ritual sehari-hari dalam bentuk pengajaran di kelas, dan sebagainya. Sebuah perusahaan swasta juga punya lambang dan warna khusus yang dianggap khas, punya tradisi memlonco pegawai baru, atau berbagai jenis rapat untuk tingkatan pegawai yang berbeda. Tentu saja, di balik hal-hal yang tertampak ini ada banyak sekali yang justru tak kasat mata, namun tersimpan di masing-masing anggota. Misalnya, loyalitas dan rasa kebersamaan atau kekeluargaan antar anggota belum tentu dapat terlihat dalam bentuk nyata, tetapi muncul di saat-saat krisis.

Jika sebuah perpustakaan atau sistem informasi didirikan di sebuah organisasi, maka segala sesuatu tentang perpustakaan dan sistem ini akan 'diikat' oleh nilai, praktik, tradisi, dan sebagainya itu. Sebagai sebuah elemen dalam sebuah organisasi, perpustakaan biasanya memiliki fungsi khusus yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Fungsi perpustakaan idan sistem informasi ini kemudian akan digabung dan diselaraskan dengan fungsi-fungsi lainnya. Misalnya, dalam sebuah organisasi universitas, perpustakaan memiliki fungsi simpan dan temukembali, bersama-sama dengan fungsi pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan sebagainya. Atau di sebuah perusahaan swasta, sebuah sistem informasi memiliki fungsi sebagai himpunan pengetahuan praktis atau , selain juga menyediakan informasi praktis tentang prosedur-prosedur kerja.

Kajian-kajian organisasi selama ini percaya, bahwa elemen dalam sebuah organisasi tidak bersifat statis atau 'netral'. Setiap elemen saling berhubungan dan memerlukan apa yang disebut 'pengaturan budaya'. Pengaturan ini merupakan wujud dari sebuah proses pengembangan ide-ide dasar komunitas atau organisasi. Ketika masing-masing elemen saling berhubungan dan saling menata aturan di antara mereka inilah terjadi dinamika yang seringkali mengandung setidaknya tiga hal:

1. Dominasi - satu elemen akan berupaya mendominasi elemen lainnya, atau setidaknya berunding (negosiasi) tentang peran dominan masing-masing.
2. Konflik - seringkali merupakan 'makan sehari-hari' dalam setiap organisasi, walau tidak harus selalu berarti pertentangan yang keras dan merusak.
3. Kontradiksi  - terjadi ketika aturan, nilai, atau norma dilaksanakan oleh masing-masing anggota dan elemen organisasi, seringkali tidak dengan sepenuh hati dan bahkan juga dengan sikap menentang.

Sebuah perpustakaan atau sistem informasi di dalam organisasi apa pun, dengan demikian, juga akan terlibat dalam tiga hal di atas. Seluruh kegiatan dan operasinya akan sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi yang terwujud dalam bentuk negosiasi dominasi, pengaturan konflik (conflict management), dan penyelarasan kontradiksi. Adalah sangat naif kalau pengembang dan pengelola perpustakaan atau sistem informasi menganggap hal-hal di atas bukan urusannya. Seringkali para pengembang dan pengelola perpustakaan atau sistem informasi memerlukan pemahaman yang memadai sebelum dapat mengoperasikan kegiatan-kegiatan mereka. Pengetahuan 'teknis' tentang prosedur kerja dan pengembangan teknis seringkali tak pernah cukup untuk menjamin kesuksesan operasi perpustakaan atau sistem informasi.

Seorang pengembang atau pengelola, dengan demikian, perlu mempelajari budaya organisasi di tempat mereka, antara lain dengan menemukan dan memahami secara sungguh-sungguh berbagai nilai, aturan-aturan interaksi sosial dan cara-cara anggota organisasi menginterpretasi kegiatan mereka. Seringkali seorang pengembang atau pengelola perpustakaan perlu memperhatikan bagaimana nilai-nilai organisasi ini diwujudkan dalam perilaku ketika orang-orang berinteraksi. Seringkali pula, interaksi sosial dan interpretasi ini merupakan aktivitas komunikasi, sehingga kultur dapat digambarkan sebagai suatu artikulasi aturan-aturan komunikasi. 

Pengelola perpustakaan atau sistem informasi seringkali harus memahami bahw budaya adalah pola kepercayaan dan nilai bersama yang menyediakan makna institusional bagi anggota, dan menyediakan aturan berperilaku di dalam organisasi. Untuk menganalisis bagaimana anggota-anggota organisasi berperilaku, para pengelola seringkali harus mampu  memeriksa nilai-nilai yang mengatur perilaku itu, yang sebenarnya ada di level kedua (atau 'di balik' perilaku yang tertampak). Nilai ini sulit dilihat, seringkali kita harus menginterpretasinya berdasarkan percakapan intensif dengan tokoh-tokoh kunci, atau menganalisis isi dokumen-dokumen penting, atau dengan memahami sejarah suatu organisasi.

Harus pula disadari, ketika memeriksa nilai-nilai budaya sebuah organisasi, kita biasanya dapat merasakan bahwa apa yang kita dengar dari pembicaraan orang hanyalah mencerminkan nilai-nilai yang tertampak. Artinya, pembicaraan tentang budaya organisasi seringkali terfokus pada apa yang orang mau akui sebagai alasan untuk berbuat sesuat, apa yang secara ideal mereka anggap masuk akal, dan seringkali adalah rasionalisasi (atau pembenaran) perilaku mereka. Alasan-alasan terselubung tetap tertutup dan seringkali juga tidak disadari. Untuk sungguh-sungguh memahami sebuah kultur dan memastikan nila-nilai organisasi, kita perlu 'masuk' ke dalam asumsi-asumsi terselubung itu.

Di sinilah tantangannya, dan seorang pengelola perpustakaan atau sistem informasi yang sukses akhirnya perlu mengandalkan kepandaian bergaul dan berkomunikasi dengan semua jajaran anggota sebuah organisasi. Sungguh sial nasibnya jika ia adalah orang yang "kuper" dan terlalu teknis-prosedural.

Beberapa situs menyajikan tulisan menarik tentang budaya organisasi ini:

1. http://findarticles.com/p/articles/mi_m1387/is_1_53/ai_n8640805 (membahas budaya organisasi sebagai sumberdaya strategis bagi perpustakaan)
2. http://libsuccess.org/index.php?title=Organizational_Culture_and_Knowledge (sebuah situs yang sedang berkembang dan berisi forum diskusi tentang budaya organisasi dan manajemen pengetahuan)
3. http://www.entrepreneur.com/tradejournals/article/172687180_2.html (membahas sisi pandang budaya terhadap sistem informasi perusahaan)
4. http://www.e-papyrus.com/personal/orglrn.html (melihat kultur organisasi dalam bentuk pembelajaran dan kaitannya dengan sistem informasi)

Bacaan:

Martin, J. (2002). Organizational Culture : Mapping the Terrain, London : Sage Publications.

Padahal, sebuah dokumen mengandung hal lain selain subjek atau 'tentang apa'-nya. Sebuah dokumen mengandung juga tujuan pembuatan, dan di balik tujuan mungkin saja ada maksud-maksud tertentu, baik terselubung maupun terang-terangan. Maksud atau motivasi pembuatan dokumen ini seringkali tak nampak kalau kita hanya menggunakan pendekatan subjek atau hanya menyarikan isi dokumen sebagaimana yang tertampak dalam bentuk teks. Kita perlu memeriksa genre dokumen untuk mengetahui maksud-tujuan di balik sebuah tulisan. Pendekatan genre ini kita pinjam dari kalangan bahasa dan sastra.

Sejak 1980an, dunia bahasa dan sastra memang semakin gemar membicarakan genre sebagai sebuah fungsi komunikasi yang mengandung tujuan (goal-directed atau purposive). Penekanan pada tujuan ini nampak jelas dalam salah satu definisi seorang ahli bahasa, J.R. Martin: Genres are how things get done, when language is used to accomplish them. Definisi ini kemudian dikembangkan lagi sehingga memperlihatkan bahwa sebuah genre sebenarnya dimiliki oleh sebuah komunitas sebagai semacam kesepakatan tentang bentuk dan cara berkomunikasi. 

Secara umum ada yang dapat dijadikan patokan atau ciri-ciri (atau model) dari sebuah genre, yaitu:

communicative purpose; realised by

move structure; realised by

rhetorical strategies.

Kita ambil contoh sebuah buku sebagai salah satu bentuk dokumen. Semua buku pasti mengandung 'tujuan komunikasi', yang tentunya adalah tujuan komunikasi si pengarang. Tentu sulit menemukan tujuan ini, kecuali jika si pengarang dengan gamblang menjelaskannya di kata pengantar. Lebih sulit lagi menemukan tujuan ini dalam konteks sebuah komunitas yang 'menyetujui' kehadiran buku itu. Setiap buku, kita seharusnya tahu, selalu memerlukan kesepakatan untuk dapat terbit, setidaknya kesepakatan penerbit dan masyarakat yang nanti akan membaca buku itu. (Bentuk ironisnya: setiap buku juga dapat hadir tanpa kesepakatan, dan akhirnya dilarang oleh sebuah masyarakat). 

Jika kita bermaksud menemukan genre sebuah buku, maka akhirnya tak cukup hanya dengan membaca isinya (apalagi cuma membaca daftar isinya.. he he he). Kita perlu memeriksa siapa pengarangnya, dari mana asalnya, apa latarbelakang pemikirannya, dan apakah ia punya kelompok tertentu yang memiliki pandangan dan tujuan-tujuan yang sama. Seringkali, untuk melakukan ini, kita harus membaca beberapa buku dari pengarang yang sama, selain buku-buku lain yang terkait dari pengarang berbeda. Dalam penelitian bahasa dan sastra, orang menggunakan kajian wacana (discourse analysis) untuk memahami sebuah genre.

Tujuan penulisan sebuah buku mengandung pula syarat-syarat penyampaian yang berbentuk struktur tulisan. Artinya, sebuah buku selalu mengandung tata-cara penulisan yang terstruktur dan disepakati oleh komunitas genre yang bersangkutan. Fenomena chicklit , misalnya, menunjukkan sebuah genre yang mengandung tujuan-tujuan penulisan, selain juga pola penulisan, dan urutan penuturan.

Lebih jauh lagi, sebuah genre juga memiliki gaya penuturan atau style yang khas sebagai bagian dari strategi penyampaian pernyataannya. Ini biasa disebut strategi retorika. Buku atau tulisan yang ber-genre sama akan cenderung menggunakan sytle yang serupa. Beberapa genre bahkan mudah dikenali karena sudah sangat sering muncul. Misalnya, kalimat "aduk merata dan biarkan selama 5 menit dengan api kecil" dapat diperkirakan merupakan teks resep masakan. Atau, kalimat "barangsiapa dengan tujuan memperkaya diri sendiri memanfaatkan kedudukannya.." dapat diperkirakan merupakan teks dari bidang hukum.

Dalam sastra dan jurnalistik, tentu saja genre tidak harus berarti keseragaman yang kaku. Kreativitas penulis seringkali menyebabkan kesamaan-kesamaan di atas (terutama dalam hal struktur semantik dan style), terbatas pada hal yang umum saja. Artinya, walaupun beberapa penulis bergabung dalam satu genre, tetapi setiap penulis dapat saja menampilkan ciri unik dirinya. Walaupun genre cerita detektif, misalnya, selalu memperlihatkan pola cerita yang serupa, namun ada perbedaan antara PD James dan Philip Kerr yang menyebabkan keduanya menonjol sebagai penulis.

Para pengelola perpustakaan dan institusi informasi yang menyimpan berbagai bentuk dokumen dapat memanfaatkan pengetahuan tentang genre ini untuk temu kembali. Selain itu, kegiatan keberaksaraan (literasi) informasi juga dapat memasukkan pengenalan tentang genre ini sebagai salah satu bentuk kemampuan memahami dunia informasi. Di tengah arus deras informasi digital saat ini, pengetahuan tentang genre ini juga semakin bernilai strategis. Kita dihadapkan pada begitu banyak informasi, sehingga kalau pemilihan dan pemilahan hanya dilakukan berdasarkan kata kunci atau subjek, maka seringkali kita tetap harus menghadapi seabrek-abrek informasi.

Pengetahuan tentang genre setidaknya dapat pula membuat kita lebih nyaman memilih informasi, sebab kita punya cukup pengetahuan tentang maksud-tujuan si pembuat atau penulis dokumen. Setidaknya, kita dapat memilih dokumen atau penulis yang sesuai dengan tujuan kita sendiri.

Jika berminat tentang genre dalam konteks perpustakaan dan informasi, bisa tengok situs-situs ini:

• http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3991/is_200012/ai_n8908350/pg_1 (membahas tentang digital genre)
• http://www.asis.org/Bulletin/Dec-01/toms.html (secara spesifik membahas peran genre dalam pengenalan dokumen, atau document recognisition)
• http://csdl2.computer.org/comp/proceedings/hicss/2006/2507/03/250730050c.pdf (membahas teknis information retrieval yang menggunakan genre).

Bacaan:

Askehave, I dan Nielsen, A.E.(2005) "Digital genres: a challenge to traditional genre theory" dalam Information Technology & People Vol. 18 No.2, hal. 120-141

Martin, J.R. (1992), English Text: System and Structure, Benjamins, Philadelphia, PA.

Mengapa demikian? Pertama-tama, kemampuan dan keberhasilan seseorang dalam menemukan informasi ditentukan pula oleh keberadaan sumber informasi. Sebelum seseorang dapat dengan mudah menemukan informasi, ia perlu cukup pengetahuan tentang  sumber informasi dan bahwa mencari dan menggunakan sumber informasi itu ditentukan oleh pengetahuan tentang bagaimana sumber-sumber itu dikelola di sebuah masyarakat. Setiap sumber informasi di masyarakat memiliki ciri, dan ini tidak hanya menyangkut ciri fisik atau isi sumber informasi. Ciri tersebut dapat juga berkait dengan kepemilikian, tujuan, sejarah, dan sebagainya. Sebuah jurnal ilmiah yang digunakan di universitas bukan hanya memiliki nama (judul) dan editor, tetapi juga memiliki tujuan penerbitan, kebijakan editorial, dan perusahaan pendukung. Secara keseluruhan, jurnal ilmiah itu adalah sebuah media yang dikelola oleh organisasi dan manajemen tertentu yang mendapatkan legitimasi dari masyarakatnya. 

Kita tentu tahu pula bahwa media apa pun (termasuk media ilmiah) punya tujuan, motivasi, dan arah pemikiran yang khas dan khusus. Di dalam konteks kehidupan sosial setiap media selalu dapat dilihat sebagai bagian dari 'wilayah publik' (public sphere). Teori sosial selama ini selalu menjelaskan bahwa media merupakan bagian dari genre (communication genres) yang berkembang dan digunakan di dalam pengaturan sosial-ideologi di berbagai belahan dan wilayah masyarakat. Demikian pula setiap dokumen memiliki document genres dan fungsinya di masyarakat menentukan bagaimana cara kita mencarinya. Dengan kata lain, mencari dokumen sama dengan berurusan dengan cara pengorganisasian sosial tertentu, bukan semata-mata menelusur di Internet atau di OPAC. Setiap pencari informasi sebenarnya juga terlibat dalam 'pertarungan ideologi', apalagi kalau kita sadari bahwa setiap media dan setiap dokumen selalu dapat menjadi bagian dari kontroversi di mayarakatnya.

Lebih jauh lagi, teori tentang wilayah publik selalu menjelaskan perkembangan masyarakat modern (borjuis) untuk menjelaskan peran berbagai media komunikasi dalam pengaturan dan transformasi masyarakat moderen, dalam pembentukan pandangan publik (public opinion) dan ba