Problemnya untuk mewujudkannya dibutuhkan revisi undang-undang yang cepat dan penetapan vonis yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dua hal yang sulit diwujudkan dalam waktu singkat setidak-tidaknya untuk sekarang ini!

JAKARTA, KOMPAS - Wacana penambahan hukuman kerja sosial-selain hukuman penjara-bagi para terpidana kasus korupsi mendapat dukungan kuat. Sanksi sosial untuk terpidana kasus korupsi perlu diperberat sebagai salah satu cara mendorong munculnya efek jera dan malu berbuat korupsi.

Dukungan setidaknya dilontarkan sejumlah pihak, seperti Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M Zen dan Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko. Rabu (13/8), saat dihubungi Kompas di tempat terpisah.

Hukuman tambahan kerja sosial, seperti pernah dilontarkan oleh guru besar pidana internasional Universitas Padjadjaran, Bandung, Romli Atmasasmita, telah diterapkan di Korea Selatan dan mulai dipelajari China.

"Bagus juga kalau ada hukuman seperti itu. Paling tidak supaya mereka (terpidana korupsi") bisa melihat langsung, misalnya, kondisi masyarakat miskin yang pastinya juga terimbas akibat ulah para koruptor," ujar Danang.

Namun, katanya, penerapan hukuman tambahan kerja sosial hanya bisa dilakukan dengan terlebih dahulu merevisi aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga membentuk badan atau lembaga khusus untuk mengawasi kerja sosial itu.

Danang juga melihat ada peluang untuk memasukkan pasal tentang hukuman kerja sosial itu dalam revisi Undang-Undang

Tindak Pidana Korupsi

Dalam kesempatan berbeda. Patra melihat ada satu peluang lagi, selain mengubah aturan hukum positif (KUHP), untuk bisa memasukkan aturan hukuman kerja sosial itu. Caranya, dengan meminta fatwa dari Mahkamah Agung.

"Jadi, pilihannya kita bisa minta revisi aturan KUHP dan aturan tentang lembaga pemasyarakatan atau dengan meminta fatwa MA. Namun, tidak cuma itu, kita juga harus bisa memastikan infrastruktur pelaksanaan hukuman seperti itu juga sudah siap," ujar Patra.

Perlu diperbanyak

Selain memperberat sanksi sosial, persepsi dalam melihat per-kara korupsi pun harus diubah, yaitu dengan lebih melihat kepada rakyat yang menjadi korban, bukan koruptornya.

"Dengan demikian, jika ada terdakwa atau terpidana korupsi, perhatian utama bukan pada apakah seluruh martabatnya tetap dilindungi Namun, bagaimana penderitaan yang harus ditanggung masyarakat, seperti kemiskinan dan kebodohan, yang diakibatkan oleh perbuatannya," kata Bambang Widjojanto dari Partnership for Governance Reform di Jakarta, Rabu.

Saat melihat kasus korupsi, kata Bambang, masyarakat saat ini masih terlalu berorientasi pada pelaku korupsi. Kondisi masih diperparah oleh rendahnya hukuman untuk para koruptor danbanyaknya fasilitas yang mereka peroleh saat dipenjara Akibatnya, korupsi terus saja terjadi meski penindakan telah dilakukan.

Sosiolog dari Universitas Indonesia, Tamrin Amal Tomagola, menuturkan, sanksi sosial ini akan amat efektif di lingkungan yang terbatas. Namun, dalam skala yang luas, efektivitas sanksi sosial seperti itu amat ditentukan oleh posisi tawar mereka yang terlibat korupsi Jika masih punya kedudukan penting atau kekayaan yang besar, sanksi sosial ini cenderung tidak efektif.

Agar lebih efektif, kata Tamrin, perlu ditambah upaya lain, seperti mempermalukan koruptor dengan meminta mereka memakai baju khusus dan tidak mem-berikan berbagai kemudahan saat berada di penjara. Mereka harus diperlakukan seperti tahanan tindak pidana lainnya.

Guru besar emeritus Universitas Airlangga Soetandyo Wignyosoebroto menambahkan, langkah lain yang dibutuhkan adalah mereformasi seluruh sistem karena korupsi sudah menjadi bagian dari sistem.

"Ibarat memberantas penyakit demam berdarah, penindakan yang dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi") selama ini seperti memburu nyamuknya. Ini penting, tetapi belum cukup. Masih butuh upaya lain, seperti menjaga kebersihan lingkungan dan menciptakan pola hidup sehat," katanya.

(DWA/NWO)

Sumber: Kompas, 14-08-2008

Sehingga harapan ASTEL Jatim bisa mengandeng siapa pun baik itu NGO, arau TC yang ada disemua kabupaten kota yang ada di Jawa Timur.  Sehinga fungsi ASTEL Jatim yang mempunyai tujuan mengkoordinasi dan meningkatkan mutu pelayanan dengan harapan kedepan TC bisa mandiri. Tentunya dengan kemendirian ini TC kedepan mempunyai peran yang semakin banyak dan matang yang akhirnya membuat TC bisa mandiri.

Tentunya sebagai Asosiasi yang baru berdiri ASTEL Jatim berkeinginnan untuk membuat kerjasama2 yang mempunyai tujan pemberdayaan atau peningkatan kapasitas kelembagaan setiap TC di Jawa Timur dengan berbagai stage holder yang mempunyai tujuan yang sama dengan asosisasi.

Pamekasan, 6 - 8 Agustus 2008
Salam,
Cak Arif

perkembangan akan fungsi telecenter sangat beragam karena memang

tiap telecenter sangat berpatron akan pengelolanya sendiri. Karena

itulah BPDE sebagai salah satu pembina di Jawa Timur mensuport akan

berdirinya Asosiasi Telecenter Jawa Timur yang kemudian disingkat

ASTEL JATIM. Pada hari Kamis, 7 Agustus 2008 Pukul 16.00 WIB

bertempat di Hotel New Ramayana Jl. Trunojoyo 88 Pamekasan, telah

dilakukan pemilihan Pengurus Asosiasi Telecenter Jawa Timur melalui

Sidang Formatur yang terdiri 16 perwakilan Kab Kota peserta Forum

Komunikasi dan Sosialisasi Telecenter Jawa Timur.

Adapun hasil Pemilihan Pengurus berdasarkan tata cara pemilihan

pengurus adalah sebagai berikut :
1. Ketua : Dwi Murdiyanto
2. Wakil Ketua : Fathur Rahman
3. Sekretaris : Rusman
4. Bendahara : Sahlan Bahsyar
5. Seksi Pemberdayaan : Imam Suhadak
6. Seksi Penguatan organisasi : Suti’ah
7. Seksi Publikasi dan Kerjasama : Arif Hidayat

Dengan harapan telecenter ke depan bisa menstandartkan pelayanan

tentunya lebih baik dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat

dengan kualitas pendidikan yang "seragam" dengan sertifikasi yang

jelas. Yang tidak kalah penting adalah keberlanjutan Telecenter

juga merupakan pekerjaan rumah tersendiri dari ASTEL JATIM dengan

ketuanya Dwi Murdiyanto.

Pamekasan, 7 Agustus 2008
Salam,
Cak Arif

Perlu anda ketahui Kerja Bakti ini merupakan kerja bakti pertama selama hampir 1 tahun, karena masa kerja RT yang terdahulu ada masa jenuh yaitu 1 tahun pertama sangat padat hampir 2 minggu sekali kerja bakti sehingga masa kejenuhan itu hampir 1 tahun.

Ketika ada pergantian RT yang dipilih adalah Pak RT yang penuh idea, karena ada kebiasaan jelek di Perumahan saya orang yang banyak idea atau omong pasti dijadikan RT. Dengan dukungan penuh warga kita usulkan idea-idea termasuk Kerja bakti yang berhasil ini.

Saat bersih-bersih inilah tercipta sampah yang menggunung, dan supaya tidak menimbulkan polusi yang berkepanjangan maka sampah ini hendak dibakar dilapangan tempat biasa pemuda-pemudi olah raga, langsung aja saya menolak keras pembakaran sampah ini karena bisa dipastikan akan mematikan pohon pepaya dan daun pandan yang dulu saya tanam.

Lhooo, iya saya beragumen bahwa Pepaya dan Daun Pandan ini merupakan amal Jariyah saya karena setiap ada orang tahu Pepaya matang pasti ngambil demikian juga dengan Daun Pandan, Jadilah saya ditertawakan orang karena mengolok saya yang terlalu UKM sampai hal sekecil itu aja dipikirkan heee .......

Tapi saya berpikir, lumayan karena sesuatu yang besar pasti dari kecil dulu, maka kenapa kita tidak mulai dari kecil dulu Hayyooooo...

Tahu kan maksud saya,

Salam,
Cak Arif

BDS adalah Business Development Services yang pada mulanya didirikan untuk melakukan pendampingan kepada UKM di Indonesia, dengan pendekatan bisnis dengan penataan yang cukup baik dengan salah satu programnya voucher yaitu UKM bayar setengah harga dari pelatihan yang dilaksanakan dan setenganyan dibayar SCT, sehingga UKM yang membutuhkan bisa langsung datang ke BDS atau di otlet yang disediakan di pusat2 pertokohan atau tempat yang ditunjuk dengan hanya membayar Rp. 1000,-/voucher.

Karena program ini dirasa berhasil maka sang juru selamat Pemerintah hadir dengan asumsi untuk mempercepat proses pelatihan-pelatihan dan UKM tidak lagi membayar separo atau membeli voucher 1000 perak, dengan mengantikannya uang Rp. 50.000.000,- yang diberikan ke BDS atau penyedia layanan dan terkadang disediakan pula dana 100 s/d 300 juta untuk UKM nya sebagai dana pinjaman sehingga BDS mendapatkan UKM yang dilatih.

Lha kalau menurut saya pribadi bagaimana orang bisa maju tanpa tantangan, apalagi disediakan banyak fasilitas seperti yang saya sebutkan diatas maka apa yang terjadi ????, semua berebut untuk mendirikan BDS dan faktor kedekatan dengan pemerintah sangat dominan bagaimana ini bisa terjadi......

Eh sampai lupa ngupas Cak Arif yang ikutan nongkrong disitu heee ternyata Cak Arif gak sempat kebagian kue ini,katanya sih Fornas terkenal sebagai orang yang suka advokasi kebijakan jadi gak layak dapat heeee sirik ya.....

Salam,
Cak Arif