Tulisan ini dimuat sebagai salah satu artikel di buku Tunas Bersemi di Tepi Hutan (MFP dan Info Kalimantan, 2006), hal 17-34.

Hutan Kalimantan, meski telah mengalami banyak kerusakan, tetap dipandang sebagai sumber kekayaan dunia yang sangat penting karena keanekaragaman hayati. Berbagai jenis hewan dan tumbuhan hidup dan berkembang biak di dalamnya. Fauna tertentu yang sudah tergolong langka, seperti orangutan, burung enggang dan bekantan, masih bisa dijumpai. Demikian pula floranya seperti anggrek hitam dan ulin.

Namun, dalam beberapa dasawarsa terakhir, kekayaan hutan direduksi menjadi kayu belaka. Hasil hutan bukan kayu menjadi terpinggirkan. Para mitra Multistakeholder Forestry Program atau Program Kehutanan Multipihak di Kalimantan melakukan upaya pengembangan ekonomi masyarakat berbasis hasil hutan bukan kayu. Beberapa menunjukkan perkembangan, lainnya masih harus terus berjuang. Namun, ada hal penting yang dipelajari. Penguatan ekonomi masyarakat sekitar hutan melalui hasil hutan bukan kayu dijadikan pintu masuk isu-isu lainnya, seperti jender dan penguatan posisi tawar masyarakat. Inilah yang terjadi di Kalimantan.

Masyarakat Bergantung pada Hutan
Hasil hutan bukan kayu, menurut CIFOR, bisa diartikan sebagai segala jenis produk atau jasa, selain kayu, yang dihasilkan hutan. Lembaga penelitian internasional ini dalam situsnya memberikan beberapa contoh, termasuk buah, kacang-kacangan, sayur, ikan, tanaman obat dan rotan. Pihak lain seperti Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan kurang lebih memiliki definisi sama. Konsorsium ini juga memasukkan ekowisata dan jasa hutan (misal penyediaan karbon) sebagai bagian dari hasil hutan bukan kayu, sepanjang hal tersebut bermanfaat bagi masyarakat sekitar hutan dan tidak dilakukan dengan cara mengekploitasi kayu.

Bagi banyak penduduk Kalimantan, hutan adalah tempat bergantung, penyokong berbagai segi kehidupan. Salah satu contohnya ketergantungan dari satu generasi ke generasi lainnya terhadap hasil hutan bukan kayu. Sebagian besar masyarakat yang tergantung dari hutan menggabungkan kegiatan berladang dan berkebun dengan memancing, berburu dan mengumpulkan berbagai jenis produk seperti rotan, madu dan karet.

Sudah Lama Digeluti Masyarakat
Masyarakat di sekitar hutan umumnya mengelola dan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu sesuai kebutuhan. Ada kelompok masyarakat yang menggunakannya untuk keperluan subsisten, dikonsumsi sendiri. Masyarakat yang tinggal di danau pasang surut Taman Nasional Danau Sentarum, Kalimantan Barat, misalnya. Mereka memanfaatkan ikan danau sebagai sumber protein sehari-hari. Atau masyarakat Dayak di Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan yang memanfaatkan sayur-sayuran dari ladangnya. Lebih lanjut, beberapa jenis hasil hutan ini memiliki nilai budaya dan ritual yang penting bagi masyarakat. Kebun rotan misalnya jamak dijadikan sebagai mas kawin di wilayah Katingan, Kalimantan Tengah. Tanaman obat tertentu seperti pasak bumi dan madu, juga banyak dipakai untuk tujuan kesehatan.

Selain itu, ada pula masyarakat yang memanfaatkan hasil hutan bukan kayu sebagai sumber mata pencaharian dengan cara memperdagangkan. Rotan di Kalimantan Tengah misalnya, sudah dibudidayakan dan diperdagangkan paling tidak sejak 1800-an. Menurut CIFOR, lebih dari 50 ribu petani menggantungkan hidupnya pada tanaman merambat ini. Madu dan lilin lebah di Danau Sentarum juga diperdagangkan masyarakat di taman nasional yang terletak di utara Kalimantan Barat ini sejak awal 1800-an. Gula aren di Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur, secara turun temurun telah menopang hidup banyak keluarga. Demikian pula halnya damar, karet dan kayu manis di pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan serta gaharu di Kalimantan Timur.

Kenapa Hasil Hutan Bukan Kayu?
Menyadari arti penting hasil hutan bukan kayu bagi masyarakat sekitar hutan, Program Kehutanan Multipihak atau Multistakeholder Forestry Program di Kalimantan memilih berfokus pada pengembangan usaha kecil masyarakat berbasis hasil hutan bukan kayu. Tujuannya: mengurangi tingkat kemiskinan di Kalimantan, utamanya pada komunitas di sekitar hutan.

Dukungan program kerjasama pemerintah Kerajaan Inggris dan Departemen Kehutanan ini diberikan ke para mitra yang tersebar di empat propinsi. Kebanyakan mitra berasal dari lembaga swadaya masyarakat. Sebagian kecil berasal dari kelompok atau organisasi rakyat yang mengusahakan hasil hutan bukan kayu. Sisanya dari lembaga internasional, instansi pemerintah dan lembaga penelitian. Sampai akhir program pada Desember 2006, tercatat paling tidak 12 mitra aktif telah bekerja mendorong pengembangan usaha masyarakat sekitar hutan ini.

Berbagai sumber menjelaskan, meski memiliki kekayaan yang luar biasa, hutan di pulau milik tiga negara ini, belum memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Kalimantan Timur misalnya yang menyumbang sekitar seperempat dari pendapatan kayu nasional, 12 % penduduknya tergolong miskin. CIFOR menuliskan salah satu kelompok miskin terbesar di Indonesia tinggal di dalam dan sekitar hutan. Dengan program pemberdayaan masyarakat ini, banyak yang berharap kondisi mereka bisa membaik.

Pilihan pengembangan hasil hutan bukan kayu yang dilakukan mitra Program Kehutanan Multipihak di Kalimantan bukan tanpa alasan. Paling tidak ada tiga hal yang melatarbelakangi. Pertama, seperti telah disebutkan, secara turun temurun masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan menggantungkan diri pada sumber daya ini, baik sebagai cara bertahan hidup, penopang ekonomi serta tujuan lainnya. Rotan, madu, karet dan gaharu merupakan contoh yang sangat sering disebut. Rotan dan madu, misalnya, telah menjadi sesuatu yang komersil sejak 1800-an. Ini berarti pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu bukan sesuatu yang baru bagi mereka.

Kedua, pengusahaan hasil hutan bukan kayu, mengutip pendapat Ros-Tonen dan Wiersum (2003) dan banyak pihak lainnya, lebih ramah lingkungan. Fokus pengusahaan hutan Indonesia pada kayu selama beberapa dasawarsa telah memusnahkan jutaan hektar hutan tropis. Paling tidak, hampir dua juta hektar hutan ditebang setiap tahun. Saat hutan dibabat, bukan hanya kayu yang terangkat. Hasil hutan lainpun akan tercerabut. Jika ini terus terjadi, hutan Kalimantan, seperti hutan lainnya di Indonesia, akan bernasib sama; menuju ambang kemusnahan, baik kayu maupun bukan kayu. Mengusahakan hasil hutan bukan kayu berarti sekaligus menjaga dua sumber hutan tersebut.

Terakhir, mengusahakan hasil hutan bukan kayu, karena tidak membuat pohon roboh dan mensyaratkan keutuhan ekosistem hutan, menjadi sesuatu yang lebih berkelanjutan. Usaha komersil yang turun temurun dilakukan terhadap berbagai jenis produk membuktikan keberlangsungan aktivitas ekonomi, yang tidak hanya dilakukan atau berhenti pada suatu waktu.

Bisa Jadi Sumber Penghasilan yang Memadai
Pengusahaan hasil hutan bukan kayu di Kalimantan paling tidak telah menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Tidak hanya cukup untuk bertahan hidup, usaha produk hutan ini, jika dikelola secara tepat bisa meningkatkan pendapatan. Pengalaman tersebut ditemui di beberapa tempat bekerja mitra Program Kehutanan Multipihak.

Sanusi, 47 tahun, seorang petani aren dari Kelompok Gula Aren Mamiri, Desa Sangkima Lama, Taman Nasional Kutai, mengatakan penghasilan keluarganya dari penjualan gula aren membaik setelah adanya bantuan dari Binakelola Lingkungan (Bikal), sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bekerja di wilayah pesisir KalimantanTimur. Saat belum didampingi Bikal, menurut Sanusi, satu gula aren 250 gram yang berbentuk bulat, hanya dihargai Rp 1.500. Sewaktu Bikal memulai dampingan tahun 2005, petani gula aren memproduksi gula aren dalam bentuk baru. Tidak lagi bulat, melainkan balok segiempat. Dengan berat yang masih sama, 1 balok gula aren tersebut menjadi Rp 2.000. Saat ini, harga gula aren mencapai Rp 2.500 atau naik hampir dua kali lipat. Penjualan pun sudah dilakukan secara teratur ke beberapa pembeli di pasar Beringin di kawasan taman nasional. Sanusi bersemangat menyebut daftar keuntungan yang diperoleh: melunasi hutang Rp 25 juta dalam waktu dua tahun, menyicil motor, menyekolahkan dua orang anak dan menabung di credit union, lembaga keuangan simpan pinjam di desanya.

Contoh lain datang dari kelompok petani bakau Pangkang Lestari di Dusun Teluk Lombok, Desa Sangkima, masih di Taman Nasional Kutai. Bikal mendorong kelompok ini sebagai penyedia bibit bakau di berbagai proyek rehabilitasi di Kalimantan Timur. Menjelang akhir 2006, tercatat paling tidak tiga daerah di Kalimantan Timur, yaitu Bontang, Sangatta dan Bulungan, yang menggunakan bibit bakau Kelompok Tani Pangkang Lestari dan masyarakat Teluk Lombok. Sejak akhir 2005 sampai Oktober 2006, paling tidak telah terjual bibit bakau 1,1 juta dan total penjualan sekitar Rp 550 juta. Jika dulu satu bibit hanya terjual Rp 450 per buah, sekarang harganya bisa mencapai Rp 600.

Ado Tadulako, tokoh penggerak rehabilitasi bakau di Dusun Teluk Lombok, Desa Sangkima, menceritakan dari hasil penjualan bibit bakau dia bisa mengantongi uang jutaan rupiah. Uang tersebut, yang diserahkan sepenuhnya ke sang istri, digunakan untuk membayar sekolah anak, menabung dan keperluan lain. Ado, yang berusia sekitar 60 tahun ini, juga menyebutkan beberapa anggota Pangkang Lestari bisa menikah, membeli perahu motor untuk melaut dan membuat rumah dari menjual bibit bakau.

Para petani madu hutan di Taman Nasional Danau Sentarum juga merasakan manisnya keuntungan dengan mengembangkan hasil hutan bukan kayu ini. “Sekarang harga madu lebih baik dibanding dulu. Hampir lima kali harga gula pasir. Padahal dulu harganya sama,” kata Haryyanto, petani madu yang juga kepala desa Nanga Leboyan, di taman nasional yang memiliki keunikan sebagai danau pasang surut ini.

Mustafa, penduduk Kampung Semalah, Danau Sentarum juga bisa menjadi contoh. Seperti dituturkan Valentinus Heri dari LSM Riak Bumi Kalimantan Barat, petani madu ini bisa membeli mesin perahu berkekuatan 15 tenaga kuda dari hasil panen madunya pada 2005. Etnis Melayu di danau seluas 132 ribu hektar tersebut secara rutin memanen madu setahun sekali. Dari panen ini mereka paling tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan menyekolahkan anak.

Contoh terakhir datang dari Arifin, masyarakat Dayak Meratus di Batu Kambar, Desa Hinas Kiri, Kalimantan Selatan. Arifin yang menjadi anggota Kelompok Petani Karet Dayak Alai sekaligus Credit Union Bintang Karantika Meratus ini bisa menyekolahkan tiga anaknya sampai ke perguruan tinggi dari hasil berjualan karet dan kayu manis. Dia juga bisa membangun rumah yang cukup layak serta membeli barang-barang elektronik karena produk-produk hutan ini. Kini, dia masih terus menjalankan usahanya sambil mendukung keberadaan kelompok petani karet dampingan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat Kalimantan Selatan.

Bisnis Tersendat, Masih Berjuang
Selain cerita sukses beberapa kelompok masyarakat dalam mengusahakan hasil hutan bukan kayu, tidak dapat dipungkiri banyak cerita yang menunjukkan bisnis produk hutan ini menjadi tersendat karena berbagai hal. Pasar yang tidak bisa diprediksi, ketidakmampuan mengelola usaha dalam persaingan, kebijakan yang tidak mendukung dan sebab lain menjadikan banyak usaha masyarakat menjadi jalan di tempat. Hidup tidak, matipun segan. Beberapa mitra Program Kehutanan Multipihak pun mengalami hal yang sama.

Contoh nyata bisa diambil dari kasus rotan di Katingan, Kalimantan Tengah. Rotan sejak lama menjadi gantungan hidup masyarakat di kabupaten yang menjadi salah satu sumber rotan budidaya terbesar di Indonesia ini. Paling tidak sejak 1850, masyarakat Dayak sudah membudidayakan rotan, dalam arti menanam bibit di sela-sela pohon buah-buahan dan kemudian mengambil keuntungan dari hasil panen.

Memasuki zaman yang lebih “modern“, rotan tetap menjadi andalan. Rotan budidaya dari Kalimantan Tengah menjadi salah satu andalan ekspor Indonesia. Pernah suatu masa tercatat bahwa 80-90 % pasokan rotan mentah dunia berasal dari Indonesia. Untuk rotan mentah alam, Sulawesi menjadi andalan, sedangkan untuk budidaya, andalannya adalah rotan Kalimantan Tengah dan sebagian kecil lainnya dari Kalimantan Timur.

Pada masa kejayaan rotan, penduduk Katingan bisa dikatakan hidup lumayan. Duwel Rawing dan Gatin Rangkay, yang menjadi Bupati dan Sekretaris Daerah Katingan pada 2006, dengan semangat menceritakan bahwa mereka bisa bersekolah sampai ke perguruan tinggi karena rotan. “Semua yang sekarang ini menjadi pejabat di Katingan, boleh dikatakan bisa bersekolah karena rotan“, kata Duwel.

Masa keemasan berganti saat pemerintah melarang ekspor rotan mentah dan setengah jadi pada 1986. Harga rotan pun turun tajam. Sistem Kehutanan Kerakyatan Kalimantan Timur menulis terjadi penurunan harga di tingkat petani hingga 30 – 40%. Pembeli beralasan rotan tidak bisa dibeli tinggi karena tidak lagi bisa diekspor. Untuk kebutuhan industri dalam negeri, maksimal 40 % dari total produksi rotan mentah dari Katingan dan tempat lain yang bisa terserap. Akibatnya, hasil panen rotan yang menumpuk di kebun petani menjadi pemandangan yang lazim ditemui. “Jangankan menyekolah anak,” kata Kusen Tari U., seorang petani rotan Katingan, “untuk makan sehari-hari pun terkadang kurang.” Ia menambahkan, “Jika dulu dari satu kilogram rotan basah orang bisa membeli 3-4 kilogram beras, sekarang dari empat kilogram rotan basah baru bisa ditukar dengan satu kilogram beras.”

Tidak hanya petani rotan yang mengalami keterpurukan. Nasib serupa dialami hampir semua pengumpul kecil di tingkat desa. Ambil contoh Ardinan, seorang petani rotan sekaligus pengumpul kecil di Desa Jahanjang, Kecamatan Kamipang yang sudah mengusahakan rotan selama puluhan tahun. Menurutnya, rotan yang dibeli dari para petani seringkali tidak terjual baik dan tersimpan lama di gudang. “Terkadang sampai busuk,” tuturnya ke Ali Sadikin, dari Yayasan Teropong Kalimantan Tengah, yang menjadi pendamping petani rotan. “Akhirnya, saya terpaksa berhenti menjadi pedagang pengumpul.”

Saat pemerintah kembali membuka keran ekspor rotan pada pertengahan 2004, harga di kalangan petani tidak serta merta membaik. Pembeli rotan yang kemudian mendominasi menggunakan berbagai alasan untuk tidak menaikkan harga rotan. Belum lagi panjangnya rantai perdagangan yang mesti ditempuh sebelum rotan terjual ke pengrajin di Jawa atau diekspor ke luar negeri. Kehidupan para petani pun tetap terhimpit. Tidak banyak yang bisa dilakukan kecuali merenungi nasib dan berusaha mencari cara bertahan hidup, seperti melakukan pembalakan.

Dorongan untuk memperbaiki nasib muncul saat Yayasan Teropong mulai aktif di Kecamatan Marikit, hulu Sungai Katingan. Berawal dari diskusi santai di rumah-rumah penduduk, akhirnya muncul semangat untuk berkumpul dan membicarakan masalah rotan. Lebih lanjut, obrolan serius tapi santai ini mulai menjadi bagian dari perbincangan masyarakat sehari-hari.

Pada awal 2005, delapan kampung di Kecamatan Marikit memprakarsai berdirinya Perkumpulan Petani Rotan Katingan. Melalui perkumpulan inilah terlihat semangat petani untuk membangkitkan kembali kejayaan rotan. Dalam waktu singkat, lebih dari 30 desa di Katingan telah bergabung.

Fokus kegiatan Perkumpulan Petani Rotan Katingan tertuju pada peningkatan kualitas rotan, pembuatan sistem pemeliharaan dan pengawasan kebun serta peningkatan kemampuan petani. Asosiasi ini juga menyadari kolaborasi penting dilakukan. Bersama Teropong dan beberapa pihak lainnya, perkumpulan yang menaungi lima kecamatan ini secara bersama telah melakukan berbagai aksi untuk menghasilkan kebijakan yang lebih memihak pada nasib petani rotan. Memotong mata rantai pemasaran dan menciptakan pasar alternatif yang memberikan harga lebih layak juga menjadi fokus bersama.

Meski telah banyak kegiatan yang dilakukan hampir dua tahun terakhir oleh Teropong dan Perkumpulan Petani Rotan Katingan, harga rotan sekarang tidak banyak mengalami kenaikan. Harga bergejolak, turun naik tidak pasti. Dalam beberapa bulan terakhir bahkan cenderung turun. Kompas (28 Oktober 2006) mengutip keluhan para petani rotan Katingan tentang turunnya harga rotan selama empat bulan terakhir. Harga rotan jenis taman turun dari Rp 120.000 menjadi Rp 100.000 per kuintal, sementara rotan irit turun Rp 20.000, menjadi Rp 80.000 per kuintal.

Sampai sekarang, upaya meningkatkan harga rotan masih terus dilakukan. Teropong dan Perkumpulan Petani Rotan Katingan masih berkomitmen untuk memajukan penghidupan petani rotan, meski masih tersendat. Semangat ini dibenarkan Irwanto, anggota Perkumpulan yang juga menjadi kepala desa Tumbang Liting, Katingan Hilir. "Meski harga rotan tidak menentu, tetapi penduduk tetap mempertahankan usaha rotan karena sejak dulu sudah terbiasa," katanya seperti dikutip Kompas (28 Oktober 2006).

Kegetiran yang sama juga dialami petani rotan Kutai Barat dampingan Sistem Hutan Kerakyatan Kalimantan Timur. Dengan tujuan memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik kepada petani rotan di Kutai Barat, Perkumpulan Petani dan Pengrajin Rotan didirikan. Kemudian, asosiasi petani rotan ini membentuk suatu lembaga bisnis dalam bentuk PT, namanya Samadil Eka Perkasa. Berbagai upaya dilakukan baik untuk Perkumpulan Petani maupun lembaga bisnisnya agar bisnis bisa berkembang dan kehidupan petani rotan bisa lebih baik. Namun, mengembangkan usaha rotan petani tidaklah mudah.

Akhir 2005 sampai menjelang pertengahan 2006, bisnis rotan yang digerakkan PT Samadil Eka Perkasa mencapai titik kritis. Penjualan rotan ke Jawa terhenti, pembelian dari petani tidak berlanjut. Beberapa petani yang sempat ditemui pada Mei 2006 mengeluhkan kondisi ini. Keluhan ini bisa dimengerti mengingat ada masa di mana PT ini sempat mampu membeli rotan dari para petani dengan harga yang lebih layak daripada pedagang pengumpul atau tengkulak lain. Seorang petani yang ditemui Mei 2006 di desa Gemuhan Asa mengaku saat ia menjual rotan ke PT tersebut, keuntungannya bisa dipakai untuk membeli baju baru anak dan televisi sebagai bahan hiburan keluarga. Belakangan, kegiatan pembelian tersendat bahkan terhenti dengan berbagai alasan yang tidak ia mengerti.

Syukurlah, sejak Juni 2006 titik terang mulai ada. Dengan manajemen usaha yang lebih profesional, PT Samadil Eka Perkasa berhasil menjual kembali rotan ke Jawa secara teratur tiap bulan. Beberapa karyawan juga mulai dibayar mandiri dari keuntungan bisnis rotannya, terlepas dari dukungan lembaga donor. Namun demikian, masih perlu waktu dan upaya untuk memastikan usaha rotan kelompok tani rotan di Kutai Barat ini bisa terus berlanjut.

Kasus rotan Katingan dan Kutai Barat menggambarkan pahit getirnya mendorong pengembangan usaha masyarakat berbasis hasil hutan bukan kayu yang juga sering terjadi pada mitra-mitra lain yang bekerja dengan isu serupa di Kalimantan.

Bukan Semata Pengembangan Ekonomi
Pengalaman mendorong pengembangan usaha kecil masyarakat di Kalimantan, seperti dicontohkan di atas, menunjukkan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda. Secara jujur bisa dikatakan, lebih banyak yang masih tersendat dibanding yang berhasil. Bisa dihitung dengan jari usaha yang terbukti bisa memberikan peningkatan pendapatan bagi para petani.

Jika demikian, apakah upaya pengembangan ekonomi dalam kerangka penguatan masyarakat miskin menjadi tidak begitu berarti? Jawabannya iya, jika kita melihat keberhasilan pengembangan ekonomi hanya dari indikator peningkatan pendapatan petani atau kelompok masyarakat miskin. Tapi benarkah hanya fungsi ini yang didapatkan saat pengembangan ekonomi masyarakat dilakukan?
Pengalaman lapangan para mitra Program Kehutanan Multipihak di Kalimantan menunjukkan pengembangan ekonomi masyarakat miskin sekitar hutan ternyata menjadi pintu masuk atau pendorong penguatan aspek-aspek lain di masyarakat miskin sekitar hutan. Beberapa contoh di bawah ini bisa bercerita banyak.

Pertama, marilah kita melongok kembali ke masyarakat Teluk Lombok di Taman Nasional Kutai Kalimantan Timur yang telah disinggung di atas. Saat kelompok nelayan dan petani bakau Pangkang Lestari sukses melakukan rehabilitasi bakau dan kemudian menjadi penyedia bibit bakau bagi berbagai proyek rehabilitasi di Kalimantan Timur, berbagai inovasi dan perkembangan sosial lain menyusul.
Sembari menunggu lancarnya kegiatan menjaring hasil laut seperti semula jika bakau sudah kembali rimbun, Pangkang Lestari melakukan ujicoba penggemukan kepiting keramba sebagai mata pencaharian alternatif. Kepiting memang cepat besar, tapi yang laku dijual hanya yang dalam kondisi tidak cacat. Yang lain terbuang percuma. Karena sayang melihat kepiting cacat ini, beberapa ibu yang pernah mendengar cerita krupuk kepiting tidak tinggal diam. Mereka menyatakan niat kepada Bikal, LSM pendamping, untuk belajar membuat krupuk kepiting. Bikal pun memfasilitasi pelatihan yang diperlukan. Jadilah para ibu di Teluk Lombok melengkapi diri dengan ketrampilan menyulap kepiting segar cacat menjadi krupuk kepiting lezat.

Ternyata, usaha krupuk kepiting sangat menguntungkan. Jika harga kepiting mentah segar berkisar antara Rp 8.000,00 – Rp 10.000,00 per kg, krupuk kepiting produksi para ibu Teluk Lombok ini dihargai Rp 40.000,00 per kg. Sungguh suatu nilai tambah yang luar biasa.

Melihat semangat para ibu dan lipatan keuntungan yang diperoleh, lelaki di Teluk Lombok memberikan pengakuan terhadap mereka. Bentuk pengakuan apa yang diberikan? Para petani bakau dan nelayan yang tergabung dalam Pangkang Lestari lalu melibatkan perempuan secara resmi dalam kelompoknya. Berdirilah Kelompok Kerja atau Pokja Krupuk Kepiting menjelang akhir 2004.

Mendirikan Pokja Krupuk Kepiting memang sederhana, tapi dampaknya sangat lumayan: perempuan Teluk Lombok memainkan peran di tingkat komunitas. Para perempuan Teluk Lombok tidak lagi hanya menjadi penonton kegiatan atau penyedia konsumsi saat para lelaki mengadakan rapat. Mereka sekarang menjadi bagian dari proses, dan turut serta memberi suara dan mengambil keputusan di Pangkang Lestari. Sumanti, yang mengetuai Pokja ini, berkomentar bangga, ”Sekarang kami tidak lagi hanya mengobrol dan mencari kutu di tangga, tapi kami juga terlibat aktif dan melakukan bisnis.”

Krupuk kepiting buatan ibu-ibu Teluk Lombok menjadi kian terkenal. Penjualan pun mulai merambah ke beberapa kota seperti Sangatta dan Bontang. Pokja Krupuk Kepiting ini juga sudah menunjukkan prestasi. Dalam Lomba Teknologi Tepat Guna Masyarakat tingkat Kabupaten Kutai Timur dan tingkat Propinsi Kalimantan Timur, mereka berhasil meraih kemenangan. Beberapa anggota Pokja ini pada September 2005 berangkat ke Palembang mengikuti lomba serupa untuk tingkat nasional. Di sini, seperti yang diakui oleh Kepala Desa Sangkima, Said Romadhan, yang menaungi Dusun Teluk Lombok, prestasi Pokja Krupuk Kepiting telah mengharumkan nama desa tidak hanya di tingkat kabupaten, tapi juga nasional.

Prestasi perempuan Teluk Lombok melalui Pokja Krupuk Kepiting kemudian lebih membuat bersemangat para petani Teluk Lombok. Masyarakat setempat menyadari perlunya ketersediaan bahan mentah untuk menunjang usaha krupuk kepiting. Bahan mentah dari kepiting alam masih sulit diperoleh karena hutan bakau belum pulih seutuhnya. Para ibu lebih sering mendapatkan kepiting segar dari tempat lain, bukan dari Teluk Lombok. Karenanya, dalam jangka pendek, upaya penggemukan kepiting keramba tetap dilakukan. Petani Pangkang Lestari sedang giat mempelajari cara penggemukan keramba yang lebih efektif. Dalam waktu dekat, penetasan telur kepiting untuk mendapatkan bibit kepiting keramba juga akan dipelajari. Di sini terlihat, keberhasilan suatu kelompok di komunitas dapat mendorong semangat yang lain untuk belajar dan berkembang.

Kesadaran melibatkan perempuan, terus ditunjukkan Pangkang Lestari dan masyarakat Teluk Lombok. Saat Pangkang Lestari mulai merambah bisnis sebagai penyedia bibit bakau bagi proyek rehabilitasi semenjak 2005, perempuan dan juga anak-anak terlibat aktif dalam kegiatan ini. Pangkang Lestari melibatkan sekitar 50 keluarga di tiga RT di Dusun Teluk Lombok. Dalam melakukan pembibitan terdapat pembagian peran antara lelaki, perempuan bahkan juga anak-anak. Nursalim dari BIKAL menjelaskan, lelakilah yang bertugas mencari bibit bakau di sekitar Teluk Lombok atau wilayah lain. Sementara itu, perempuan dan anak-anak biasanya membantu mengisi tanah ke dalam polybag. Sesudah didapatkan, bibit akan ditancapkan ke dalam polybag baik oleh lelaki maupun perempuan. Sampai kini, kerjasama bahu membahu lelaki perempuan dalam bisnis bibit bakau ini masih terus berlanjut.

Yang juga patut dicatat, kegiatan-kegiatan yang berdampak pada kesejahteraan dan kesetaraan di masyarakat Teluk Lombok telah memberikan inspirasi kepada masyarakat di tampat lain di Taman Nasional Kutai untuk melakukan hal serupa. Keberadaan Pokja Krupuk Kepiting mendorong pendirian Pokja Krupuk Udang di Kelompok Sumber Rejeki, Dusun Satu, Desa Sangkima Lama. Kelompok Tani Sumber Rejeki yang pada mulanya hanya melibatkan nelayan lelaki, kemudian tertarik dengan proses yang di Teluk Lombok. Akhirnya, perempuan di Dusun Satu juga membentuk Pokja Krupuk Udang, yang berfokus pada usaha pembuatan krupuk udang. Antara Pokja Krupuk Kepiting dan Pokja Krupuk Udang sudah dilakukan beberapa kali pertemuan saling belajar untuk bertukar pengalaman tentang pengelolaan usaha dan organisasi perempuan.

Selanjutnya, kelompok tani Gula Angin Mamiri, yang juga terletak di Dusun Satu, Desa Sangkima Lama, juga berniat mendorong penguatan perempuan dalam usaha gula merah dan gula semut, meniru apa yang terjadi di Teluk Lombok. Jika dulu kelompok Gula Aren Mamiri hanya menghasilkan gula merah yang secara turun temurun digeluti lelaki, sekarang mereka juga telah melakukan diversifikasi produk. Gula semutpun bisa dihasilkan. Pada prosesnya, pengerjaan gula semut dilakukan secara bersama oleh lelaki dan perempuan. Lelaki mengambil nira dari pohon aren, sementara perempuan memasak dan memproduksi nira tersebut menjadi gula semut. Di masa mendatang, perempuan akan berfokus pada usaha gula semut dan lelaki tetap berkonsentrasi pada gula merah.

Perempuan di Dusun Satu, Desa Sangkima Lama, selain mendapatkan ketrampilan baru membuat gula semut yang bisa menjadi alternatif mata pencaharian yang layak, juga mulai menunjukkan kepercayaan diri. Seorang anggota kelompok yang berpendidikan SMP, Hasnawati mengakui, ia sekarang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, tidak merasa malu atau rendah diri lagi. ”Saya bahkan sudah bisa mengajari kelompok masyarakat di kecamatan lain tentang cara membuat gula semut. Hal yang dulu tidak pernah terfikirkan, bisa mengajar orang lain,” tutur perempuan berjilbab ini.

Hasnawati, bersama beberapa perempuan Desa Sangkima lain, seperti Rahmawati dan Sumanti, yang rata-rata berpendidikan SD dan sedikit yang SMP, sudah mulai unjuk gigi berperan sebagai fasilitator komunitas di dusun masing-masing.

Singkatnya, kerja-kerja yang dilakukan beberapa kelompok masyarakat bersama Bikal di Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur, menunjukkan pengembangan ekonomi selain telah memberikan harapan dan alternatif pendapatan yang memadai, juga memberikan dampak lain. Dalam hal ini dampak yang terjadi antara lain: penguatan peran perempuan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang peran perempuan, kepercayaan diri, kemauan belajar kelompok dan saling belajar antar komunitas.

Contoh lain datang dari kelompok petani rotan di Katingan, Kalimantan Tengah dan Kutai Barat, Kalimantan Timur. Meski memiliki cerita bergelut dengan getirnya upaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui bisnis rotan, ada fungsi lain yang diperoleh saat upaya pengembangan bisnis dilakukan.
Ketika menyadari pelarangan ekspor rotan budidaya yang diberlakukan pemerintah pada pertengahan 1980-an menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya harga rotan di tingkat petani, bahu membahu kelompok petani rotan di dua tempat ini melakukan advokasi. Tahun 2004, ekspor rotan budidaya diperbolehkan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Tapi keputusan ini menuai kontroversi. Kalangan pengusaha rotan, dengan dalih memperhatikan nasib industri rotan di Jawa, sekuat tenaga berusaha mendorong agar rotan budidaya dilarang kembali untuk diekspor.

Saat kementerian yang mengurus perdagangan berubah nama menjadi Kementerian Perdagangan, semakin kuat tuntutan pelaku industri rotan dan pihak-pihak terkait agar pemerintah melarang kembali ekspor rotan budidaya. Dengan dukungan dari para LSM pendamping dan kelompok-kelompok pemerhati lainnya serangkaian pertemuan dan konsolidasi dilakukan untuk mempertahankan, bahkan mempertegas diperbolehkannya ekspor rotan budidaya jenis taman/sega dan irit baik dalam bentuk asalan atau mentah maupun setengah jadi. Sebagai informasi, dua jenis rotan ini merupakan andalan para petani Katingan dan Kutai Barat untuk dijual.

Tercatat paling tidak ada dua kali pertemuan antara Perkumpulan Petani Rotan Katingan serta Perkumpulan Petani dan Pengrajin Rotan Kutai Barat dengan Menteri Perdagangan. Pada pertemuan pertama, Januari 2005, kedua kelompok petani rotan ini bersama-sama LSM pendamping, Teropong dan Sistem Hutan Kerakyatan Kalimantan Timur, diundang khusus bertemu Menteri Perdagangan Marie Pangestu. Mereka diminta datang memberikan masukan terkait review keputusan menteri terdahulu mengenai ketentuan ekspor rotan.

Upaya mendapatkan dukungan dari pihak terkait seperti Kementerian Kehutanan juga giat dilakukan. Pada saat berkunjung dan meninjau kebun petani rotan di Katingan pada Maret 2005, Menteri Kehutanan M.S. Kaban dengan tegas menyatakan bahwa rotan di Katingan merupakan hasil budidaya dan kuota ekspor diharapkan berdampak pada perbaikan harga di kalangan petani.

Rangkaian upaya advokasi ini tidak sia-sia. Kementerian Perdagangan pada 30 Juni 2005 mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No 12/2005 yang tetap membolehkan ekspor rotan asalan dan setengah jadi untuk jenis rotan budidaya andalan dua kabupaten ini. Mengutip tulisan Ricardo, satu hal yang perlu juga dicatat dari Peraturan Menteri Perdagangan yaitu penggunaan kata ’petani’ dalam Bagian Menimbang. Kalimat lengkapnya berbunyi: bahwa rotan adalah komoditas yang sangat penting peranannya sebagai sumber penghasilan dan kemakmuran bagi petani dan pengumpul rotan serta sebagai sumber bahan baku bagi industri pengolahan rotan, industri mebel dan industri kerajinan’. Ricardo berpendapat, sekalipun penyebutan kata ’petani’ dilakukan bersamaan dengan penyebutan kata pengumpul dan industri, tetap saja hal tersebut terasa sangat penting karena menyuratkan pengakuan pemerintah atas peran strategis petani dalam rotan.

Meski tidak semerta-merta harga rotan membaik begitu saja akibat kebijakan yang memihak tersebut, ada sisi positif lain yang dirasakan kelompok petani rotan Katingan dan Kutai Barat. Pertama, rasa solidaritas di antara mereka tumbuh. Jika dulu petani hanya bisa merenungi nasib sendiri-sendiri, melalui organisasi yang didukung para LSM pendamping, mereka bisa bersama-sama berjuang mengubah nasib. Muntifer, pengurus Perkumpulan Petani Rotan Katingan beberapa kali menegaskan pentingnya solidaritas yang telah terpupuk semenjak keberadaan asosiasi petani ini. Lebih lanjut, solidaritas yang telah terjalin tidak hanya di Katingan saja, tapi juga antara petani rotan di Katingan dan Kutai Barat.

Kedua, jika dulu keterpurukan nasib para petani rotan hanya menjadi bisik-bisik di antara mereka, kini perbincangan tidak pada tataran horisontal belaka. Para pengambil kebijakan di tingkat kabupaten, bahkan di tingkat nasional, semakin menyadari pentingnya perhatian terhadap nasib para produsen rotan budidaya ini. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kehutanan misalnya terbukti memberikan respon yang diharapkan. Upaya advokasi dalam rangka memperbaiki harga rotan, telah menyumbang pada lebih diperhatikannya nasib petani rotan di tataran pengambil kebijakan. Singkatnya, suara petani lebih didengar dan diperhatikan.

Dampak lain yang dirasa berupa peningkatan percaya diri bagi banyak petani rotan, terutama bagi mereka yang terlibat aktif di organisasi. Beberapa petani rotan Katingan seperti Wancino dan Muntifer jelas merasakan adanya peningkatan percaya diri ini.

Beberapa contoh lain di Kalimantan juga memberikan isyarat tersentuhnya isu lain saat upaya pengembangan ekonomi dilakukan. Di masyarakat nelayan Taman Nasional Danau Sentarum di Kalimantan Barat misalnya, upaya pengembangan ekonomi yang dilakukan menyumbang pada dilakukannya penataan peraturan adat yang lebih baik bagi para nelayan untuk mengatur wilayah tangkapan dan zona perlindungan bibit-bibit ikan.

Pada masyarakat Dayak di Pegunungan Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, upaya meningkatkan kesejahteraan petani karet juga berfungsi mengalihkan masyarakat dari pekerjaan membalak kayu akibat bujukan uang sesaat dari para pemilik modal. Kesadaran merekapun tumbuh untuk bersabar mengusahakan sesuatu yang lebih pasti dan lestari dibandingkan melakukan sesuatu sesaat tapi membahayakan anak cucu di masa datang. ”Dosa pada anak cucu jika kita melakukan sesuatu yang merusak lingkungan,” tutur Makurban, seorang Dayak Meratus yang tinggal di salah satu kampung adat di wilayah yang ditempuh sekitar 5-6 jam dari Banjarmasin ini.

Penutup
Upaya mendorong bisnis masyarakat miskin sekitar hutan berbasis hasil bukan kayu di Kalimantan memang bukan persoalan mudah. Yang berkembang masih lebih sedikit dibandingkan yang tersendat. Namun ada sisi unik yang ditemui di balik upaya ini. Penguatan ekonomi masyarakat sekitar hutan melalui hasil hutan ini ternyata bisa dijadikan sebagai pintu masuk bagi isu-isu penguatan masyarakat lainnya. Pengusahaannya tidak bisa dipandang dari kacamata ekonomi dan peningkatan pendapatan belaka. Yang tidak kalah pentingnya, saat penguatan ekonomi dilakukan, penguatan-penguatan lain pun terjadi dalam masyarakat. Penguatan jender, peningkatan posisi tawar dalam kebijakan dan saling belajar antar komunitas merupakan beberapa hal yang terjadi saat atau sesudah upaya penguatan ekonomi dilakukan.

Layaknya bermain bilyar, saat penguatan ekonomi dijadikan pintu masuk penguatan masyarakat, isu-isu lainpun tersentuh oleh bola yang menjadi sasaran penghantar. Inilah yang telah dibuktikan dari pengalaman Kalimantan ketika melakukan program mendorong dan mengembangkan usaha masyarakat miskin sekitar hutan berbasis hasil hutan bukan kayu.

25 October 2006

Teluk Lombok sub-village, part of Sangkima village is located on the coastal area of Kutai National Park, which covers 198,629 hectares of forestland in East Kalimantan. Like many other coastal communities, the community of Teluk Lombok sub-village had depended on mangrove forests and marine resources such as crabs, shrimp, and fish for their livelihoods. However, in the 1970s, things started to change. External parties came to cut down the mangrove forests. Some also introduced shrimp rearing ponds. Slowly, it depleted the village’s mangrove forests. In 1980-an, the Teluk Lombok community started to harvest the fruits of depleted mangrove forests. Due to abrasion on the coast, the community had to move houses to inland. The subsequent reduction in crabs and fish that lived in the roots of the mangrove trees had also a devastating impact on the community’s welfare.

In 2002, the local government responded to the damaged mangrove forests in Kutai Timur including the coastal area of Teluk Lombok, with a rehabilitation programme that disappointingly failed. Later, the community members of Teluk Lombok started to conduct a mangrove rehabilitation project by their own. The effort was led by a local mangrove farmers’ group Pangkang Lestari. The project started to succeed. Mangrove seedlings grew abundantly. The farmer’s group and other community members could even start to sell mangrove seedlings to other areas for mangrove rehabilitation projects.

The community’s survival could not depend only on mangrove seedlings and decreasing marine products. The people still had to find a way to endure while waiting for their mangrove forest to fully recover. Rearing crabs in floating cages was a feasible alternative that they decided to explore. Young mangrove crabs were obtained from Teluk Kaba, a thirty-minute trip by boat from Sangkima, where the mangrove forest was still in relatively good condition. Within 20 days, the crabs could be harvested and sold for around Rp.8,000 – Rp.10,000/kg. Nevertheless, rearing crabs in floating cages was a relatively new practice amongst the Teluk Lombok people and a number of attempts failed to reap sufficient crabs of the quality the market demands. The farmers discovered that of the 15-20 kg of crabs harvested in one cage, approximately 2 - 3 kg of them were defective.

Upon seeing the large quantity of wasted crabs, the women in the sub-village had the idea to use them to make crab chips. Unprocessed crabs were sold for around Rp 8,000 – 10,000/ kg, whereas the crab chips could be sold for Rp 40,000/ kg, with a reasonable profit margin. The woman quickly formed the Crab Chip Task Force (Pokja Krupuk Kepiting), under Pangkang Lestari group.

The village acknowledged the high economic value of the women’s activity but realised the business was not sustainable without a constant supply of raw material, the rejected crabs. The floating crab system is still being perfected by the farmers and cannot guarantee the women the volume of crabs needed for the chips. The women obtain raw crabs from other coastal villages. Now, Pangkang Lestari has started to learn effective ways to improve their techniques to fatten the crabs instantly in cages, while nurturing their mangrove forest so that young crabs return to live in the roots.

Not only crab chips produced by women of Teluk Lombok which have provided economic benefits. Mangrove seedling selling, now, has expanded very well. Pangkang Lestari has become a supplier for mangrove rehabilitation projects in several districts in East Kalimantan. The business involves around 50 families in the sub-district. Men have a role to seek mangrove seedlings, while women and children prepare polybags (plastic bags filled with soil) to put the seedlings. From the end of 2005 until October 2006, at least 1,113,500 mangrove seedlings were sold. The community gained Rp 541,850,000. Sumanti, 34 tahun, the chief of Pokja Krupuk Kepiting commented in Mamuju dialect, ”Ampunna’ u’de tau mabbalukang polo, u’de diang ni pambayyari anak sekolah ampe mambayarri panginranggang”. It means, ”If we hadn’t had the mangrove seddling business, we could not have afforded fees for children schools as well as paid debts.”

Responding to growing businesses of the community in Teluk Lombok, a financial institution, called Unit Pelayanan Tapak Surya, was established. It started to run in August 2006 and covered 5 villages in Kutai National Park. The financial insitution provides credit and saving services as well as training to teach community members how to manage their money wisely.

Seeing successes of Teluk Lombok, other sub-villages learn from the community. For example, women in Dusun Satu sub-village, Sangkima Lama village, have establihed a women business group, Pokja Krupuk Udang, focusing on shrimp cracker business. Pokja Krupuk Kepiting and Krupuk Udang have conducted several learning meetings to share experiences in managing business and organizing women. Another palm farmers’ group, Gula Aren Mamiri, still in Dusun Satu sub-village, has planned to empower a women business group, which just started focusing on gula semut business (a diversification of palm sugar).

The story of Teluk Lombok shows that a community can go hand-in-hand in conducting the efforts of conservation, economy and gender empowerment to reach a better future.

"Kita tidak boleh putus asa meski penghasilan melaut tidak lagi mencukupi. Anak-anak tetap harus sekolah." (Amriani, ibu empat anak, tinggal di Teluk Lombok)

Semangat untuk meraih sukses bisa timbul dari mana saja, termasuk dari kerusakan alam. Inilah yang ditunjukkan masyarakat Dusun Teluk Lombok Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur. Pesisir desa dengan hutan bakau yang rusak tidak membuat semangat mereka surut untuk merintis kesuksesan. Bergandengan tangan dengan sebuah lembaga swadaya masyarakat bernama Bikal, dimulailah tapak perjalanan masyarakat, laki-laki dan perempuan, menuju hidup yang lebih baik bersama bakau.

Bakau dan Teluk Lombok

Teluk Lombok dan satu dusun lainnya berada dalam naungan desa Sangkima, tidak jauh dari pesisir Taman Nasional Kutai. Sangkima sendiri tercatat sebagai desa tertua di wilayah taman nasional yang memiliki luas 198.629 hektar ini. Hutan mangrove yang melindungi pantai dari erosi, hantaman gelombang dan terpaan badai, terbentang di sepanjang timur taman nasional itu. Hutan bakau di Taman Nasional Kutai merupakan bagian dari kekayaan hutan bakau Kalimantan Timur yang luasnya hanya kalah dari hutan serupa di Papua dan Sumatera Selatan.

Saat masih begitu rimbun, hutan bakau menjadi gantungan hidup masyarakat Teluk Lombok. Ikan, udang dan kepiting yang begitu melimpah, mencari makan, bernaung dan berkembang biak di sekitar rimbunan bakau. Nelayan menangkap hasil laut dan menjualnya mentah ke pasar. Sebagian diolah menjadi ikan asin oleh para perempuan.

Petaka Datang

Rimbun bakau ternyata tidak bertahan lama. Hutan bakau perlahan menghilang, tercerabut dari pesisir Taman Nasional Kutai. Bermula dari dibangunnya jalan di wilayah tersebut oleh satu perusahaan besar di awal 1970-an, akses masuk pun tercipta. Perambahan terhadap kawasan ini pun terjadi. Bakau bersama jenis hutan lain yang ada di situ ditebangi secara membabi buta oleh orang luar, seperti dari Balikpapan dan Ujungpandang. Hutan bakau juga banyak disulap menjadi tambak udang.

Pesisir Teluk Lombok yang dulu terkenal rimbun juga tidak luput dari gerayangan tangan-tangan penjarah. Ado Tadulako (58 tahun), mantan kepala dusun Teluk Lombok, masih mengingat dengan jelas bagaimana mulai pertengahan 1970-an banyak orang luar datang menebangi bakau dan memboyongnya ke kota. "Katanya ada yang dijual ke Ujungpandang," papar Ado sambil mengisap kreteknya. Masyarakat Teluk Lombok waktu itu hanya menonton berkubik-kubik kayu bakau dari dusun mereka diangkut keluar. "Waktu itu, tidak ada yang melarang. Tidak ada yang menghalangi karena kami pikir tidak akan ada akibatnya bagi kami yang tinggal dan bermata pencaharian di sini," kenangnya.

Bertahun-tahun kemudian, masyarakat Teluk Lombok mulai merasakan derita akibat lenyapnya hutan bakau di pesisir. Abrasi membuat garis pantai semakin melebar sehingga Ado harus memindahkan pondok keluarganya ratusan meter ke arah daratan. Beberapa bulan kemudian, anggota dusun lainnya menyusul langkah Ado.

Sambil terus merokok dan menyeruput kopi, Ado melanjutkan cerita terpuruknya Teluk Lombok. "Dulu kita tidak perlu jauh melaut. Tapi, hasilnya melimpah. Setiap hari kita bisa menangkap ikan, selain udang dan kepiting rata-rata 2-3 pikul," tuturnya. Seiring rusaknya bakau, tangkapan hasil laut pun semakin menipis. "Mulai 1982 terasa susahnya. Sehari paling banyak 20 kilogram (kg). Itu pun sudah harus melaut jauh dari pantai," tutur pria bertubuh kurus ini.

Seiring berjalannya waktu, keadaan bertambah sulit. Untuk melaut, masyarakat harus pergi jauh dari pantai. Bertarung dengan ombak yang lebih besar harus dilakukan. Perahu juga membutuhkan bahan bakar lebih banyak karena jarak melaut yang makin jauh. Namun, hasil tangkapan tidak seberapa. Bahkan jika bisa mendapat 10 kg saja dalam sehari, kata Ado, "kita sudah seperti kejatuhan rejeki dari langit".

Saat hasil laut sudah tidak bisa menjadi satu-satunya pegangan, masyarakat mulai mencoba melakukan pekerjaan lain. Bersamaan dengan pindahnya letak dusun ke arah daratan akibat abrasi, masyarakat mulai mencoba kegiatan berkebun palawija. Walau tidak menyumbang pada tambahan penghasilan, hasil kebun ditambah hasil tangkapan laut yang tidak seberapa, cukup jadi pengganjal perut.

Ado: Sang Motivator

Ado, sebagai seorang tokoh setempat, terus berpikir mengapa nasib buruk bisa menimpa Teluk Lombok. Saat itu, pemerintah dan beberapa lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap Taman Nasional Kutai mulai melakukan berbagai aktivitas. Rasa ingin tahu membuat Ado bersemangat mengikuti kegiatan tersebut. Ado pun mulai paham bahwa kerusakan bakau menghancurkan kehidupan ikan, udang dan kepiting serta membuat pemukiman Teluk Lombok harus berpindah jauh ke arah daratan.

Atas dorongan Ado, masyarakat Teluk Lombok kemudian giat melakukan upaya rehabilitasi hutan bakau untuk menumbuhkan kembali mata pencaharian mereka. Ado memulainya dengan mengajak anggota dusun mendiskusikan kesulitan mereka dan mencari jalan keluarnya.

Dukungan Bikal dan Pihak Lain

Keaktifan Ado, membuatnya bertemu Bikal, salah satu lembaga swadaya masyarakat di Kalimantan Timur. Awal kerjasama Bikal dan Teluk Lombok dilakukan tahun 2000 melalui program "Resolusi Konflik: Konsolidasi Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Kutai". Program ini mendapat dukungan dana dari NRM (Natural Resources Management), sebuah lembaga pemberi dana.

Selanjutnya, pada 2002-2003 organisasi yang berkantor di Samarinda dan Bontang ini mendapat dukungan dari Civil Society Support and Strengthening Program (CSSP) untuk program peningkatan ketrampilan dan kemampuan masyarakat. Sekarang, Bikal dan masyarakat di tujuh dusun Taman Nasional Kutai menjalankan program "Penguatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Melalui Kemitraan Multipihak". Kali ini Bikal didukung oleh Multistakeholder Forestry Program (MFP) atau program kehutanan multipihak, kolaborasi pemerintah Inggris dan Departemen Kehutanan RI.

Pertengahan 2001, saat melakukan kampanye kelestarian dan penguatan kelembagaan desa, Bikal menyadari ajakan melestarikan lingkungan tidak dipedulikan masyarakat karena mereka sedang menghadapi persoalan yang sangat mendesak, yaitu kebutuhan perut. Lembaga swayada masyarakat ini melihat bahwa pendekatan harus diubah. Masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat menjadi peluang mengembangkan program rehabilitasi bakau di kawasan pesisir.

Bikal beruntung karena Teluk Lombok memiliki Ado yang menjadi pemompa semangat masyarakat. Dengan dimotori Ado, masyarakat terus melakukan diskusi. Kegiatan ini membuat mereka semakin menyadari pentingnya rehabilitasi bakau untuk mengembalikan sumber mata pencaharian dusun Teluk Lombok.

Bikal merespon keinginan masyarakat Teluk Lombok untuk memulihkan bakau dan meraih kembali kekuatan ekonominya. Belajar dari proses selama ini, tiga strategi digunakan dalam membantu dusun tersebut. Pertama, penguatan masyarakat dipandang perlu, yang kemudian dilakukan melalui pembentukan organisasi dan peningkatan ketrampilan. Kedua, melihat semangat para ibu Teluk Lombok, penguatan perempuan juga dipandang penting dalam upaya rehabilitasi bakau dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terakhir, masyarakat didorong untuk terus menggalang kerjasama dengan pihak-pihak lain misal dengan Dinas Kehutanan Kutai Timur, Dinas Lingkungan Hidup Kutai Timur dan beberapa perusahaan besar yang tergabung dalam Mitra Taman Nasional Kutai.

Pentingnya Berorganisasi

Dalam upaya rehabilitasi bakau, masyarakat Teluk Lombok mengalami proses belajar. Kegagalan program reboisasi bakau 2002 yang dilakukan Dinas Kehutanan Kutai Timur, yang juga menjangkau Teluk Lombok menjadi bahan diskusi masyarakat. Masyarakat menilai bahwa program seluas 200 hektar (ha) ini gagal karena mereka tidak dilibatkan secara aktif sebagai pelaku. Program ini hanya menempatkan warga Teluk Lombok sebagai penanam bibit bakau belaka. Selebihnya diatur oleh kontraktor luar yang dipercaya dinas tersebut.

Ketika Bikal memperoleh dana Civil Society Support and Strengthening Program, ruang belajar bagi Teluk Lombok semakin terbuka. Pada Juli 2003, Usman Kallu, tokoh muda masyarakat Teluk Lombok, bersama Bikal berkesempatan melihat pengelolaan bakau masyarakat di Desa Tongke-Tongke, Sinjai, Sulawesi Selatan. Keberhasilan pengelolaan ini tidak lepas dari peran kelompok petani bakau "Aku Cinta Indonesia". Cerita menarik Usman sepulang dari Tongke-Tongke membuat masyarakat Teluk Lombok berkeinginan mengelola bakau sendiri. Kunjungan ini juga mengajarkan mereka bahwa keberhasilan masyarakat desa tersebut sangat ditentukan oleh keberadaan organisasi petani yang dibentuk sendiri oleh masyarakat.

Pentingnya berorganisasi semakin terlihat saat Bikal dan masyarakat Teluk Lombok mengejar peluang untuk mengelola bakau sendiri. Bercermin dari kegagalan program Dinas Kehutanan Kutai Timur 2002 dan keberhasilan masyarakat Tongke-Tongke mengelola bakau sendiri, masyarakat yakin bahwa rehabilitasi bakau di dusunnya bisa berjalan jika mereka sendiri yang menanam, menjaga dan memelihara. Namun, kesempatan untuk membuktikan diri harus lebih dulu ada. Pendekatan Bikal dengan Mitra Taman Nasional Kutai membuahkan hasil. Masyarakat mendapat dukungan modal untuk mengelola sendiri rehabilitasi bakau di pesisir dusunnya seluas 10 ha. Namun, keperluan administratif membutuhkan adanya organisasi resmi.

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, Pangkang Lestari didirikan pada April 2004. Dalam bahasa setempat, Pangkang berarti api-api (sejenis bakau). Penamaan Pangkang Lestari menandai keinginan masyarakat untuk menumbuhkan dan melestarikan bakau di Teluk Lombok.

Dalam perjalanannya, saat upaya rehabilitasi bakau menimbulkan inovasi lain seperti krupuk kepiting, Kelompok Tani Pangkang Lestari, yang diketuai Usman Kallu ini, juga berkembang. Beberapa Kelompok Kerja terbentuk sesuai kebutuhan, misal Kelompok Kerja Krupuk Kepiting Bakau dan Kelompok Kerja Aneka Hasil Rumput Laut.

Semangat Belajar dan Inovasi yang Mulai Membuahkan Hasil

Semangat belajar yang tinggi diperlihatkan masyarakat dalam melakukan proses rehabilitasi. Pangkang Lestari memiliki cara tersendiri untuk memantau perkembangan bibit bakau yang ditanam. Setiap bulan Sekolah Lapang digelar, baik di lokasi pembibitan maupun di pantai tempat penanaman. Di tempat pembibitan, Sekolah Lapang dilakukan untuk mengamati bibit, misal serangga apa saja yang mengganggu dan bagaimana mengatasi gangguan tersebut. Di pantai tempat penanaman akan dilihat sejauh mana pertumbuhan tanaman setiap bulan dan apakah ada gangguan di lokasi tanam. Sesudahnya, sambil duduk santai di pantai, masyarakat secara serius mendiskusikan perkembangan bakaunya.

Berkat ketekunan masyarakat, bibit bakau yang ditanam tumbuh dengan baik. Seorang pengamat lingkungan dari Semarang, Muhammad Marzuki, seperti dikutip Harian Kompas (9 Agustus 2004), menjelaskan tentang tidak mudahnya menanam bakau. "Untuk setiap inci pertumbuhan bakau bisa memerlukan waktu berbulan-bulan. Kendala berdatangan ketika masyarakat sekitar pantai tidak juga paham perlunya hutan bakau," tutur Marzuki. Di Teluk Lombok, bibit bakau yang ditanam sekitar 200.000 pohon. Menurut Ado, anak bakau yang waktu ditanam memiliki tinggi sekitar 30-50 cm dalam 13 bulan menjadi 1,5-2 m. Karenanya, rehabilitasi Pangkang Lestari bisa dikatakan sukses.

Tidak hanya itu, luas wilayah rehabilitasi yang semula luasnya 10 ha pada Agustus menjadi 12 ha pada Desember 2004. Para petani melakukan penanaman tambahan secara swadaya sesudah melihat ada tanah gundul di sekitar pesisir yang perlu ditanami. Bibit bakau di area tambahan ini juga tumbuh dengan baik.

Keberhasilan ini menjadikan Pangkang Lestari dipercaya sebagai penyedia bibit untuk program rehabilitasi bakau Dinas Kehutanan Kutai Timur. Dinas selama ini memasok bibit dari Balikpapan. Saparuddin dari Bikal menjelaskan Pangkang Lestari mampu menyediakan 375.000 bibit bakau untuk lahan seluas 150 ha. Setiap batang bibit dihargai Rp 450,00.

Keinginan menerapkan hasil belajar dari tempat lain untuk meningkatkan pendapatan, sekali lagi ditunjukkan petani bakau Teluk Lombok. Meski sudah mulai menampakkan hasil, bergantung semata dari tangkapan ikan dan hasil penjualan bibit bakau ke proyek rehabilitasi pemerintah belum mencukupi. Masyarakat tetap harus mencari jalan bagaimana dapur masih tetap berasap sembari menanti pulihnya hutan bakau.

Kebetulan, saat mendapat kesempatan melihat proses pembibitan bakau di Kariangau, Balikpapan Juli 2003, Usman juga sempat melihat cara penggemukan kepiting melalui keramba. Kepiting keramba inilah yang menjadi alternatif mata pencaharian lain. Dalam 20 hari kepiting sudah bisa dipanen, kemudian dijual dengan harga antara Rp 8.000,00 - Rp 10.000,00 per kg.

Selain itu, masyarakat juga mulai melirik upaya budidaya rumput laut yang biasanya juga dilakukan di wilayah hutan bakau. Kelompok Kerja Rumput Laut dibentuk di bawah Kelompok Pangkang Lestari. Budidaya ini baru dikembangkan sejak Agustus 2005.

Budidaya rumput laut nampaknya pilihan tepat. Budidaya ini sangat menguntungkan dan hanya memerlukan teknologi sederhana. Kantor Berita Antara mengutip pendapat Prof. Sulistijo, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang hal ini. Menurutnya, jika budidaya berhasil, rumput laut dapat dipanen setiap 1,5 bulan. Satu hektar bisa menghasilkan Rp 1.000.000,00 - Rp 3.000.000,00. Indonesia sendiri, masih menurut Sulistijo, setiap tahunnya kekurangan rumput laut sebanyak 40.000 ton untuk diekspor. Mengingat prospeknya, kiranya tepat pilihan budidaya rumput laut yang baru dimulai Pangkang Lestari.

Saling Dukung Lelaki dan Perempuan

Usaha kepiting keramba Pangkang Lestari menumbuhkan inovasi tersendiri bagi para ibu di Teluk Lombok. Saat ujicoba penggemukan kepiting di keramba, ternyata tidak semua kepiting bisa dijual. Kepiting yang cacat tidak laku di pasaran. Petani harus membuang lumayan banyak kepiting cacat. Dari 15-20 kg kepiting yang ada di satu keramba, sekitar 2-3 kg cacat. Melihat banyaknya kepiting yang terbuang percuma, saat itu timbul ide para ibu untuk mengolahnya menjadi krupuk kepiting.

Ide krupuk kepiting ini berdasarkan cerita Usman tentang seorang ibu di Kariangau, Balikpapan, yang membuat produk ini untuk dikonsumsi sendiri. Saat Pangkang Lestari mendapatkan pelatihan pengelolaan kepiting keramba, seorang ibu menanyakan makanan apa saja yang bisa diolah dari kepiting. Krupuk adalah salah satu jawaban.

Ternyata, usaha krupuk kepiting sangat menguntungkan. Jika harga kepiting mentah berkisar antara Rp 8.000,00 - Rp 10.000,00 per kg, krupuk kepiting produksi perempuan Kelompok Kerja Krupuk Kepiting ini dihargai Rp 40.000,00 per kg. Penjualan pun mulai merambah ke beberapa kota seperti Sangatta dan Bontang.

Kelompok Kerja Krupuk Kepiting yang diketuai Sumanti ini sudah menunjukkan prestasi. Dalam Lomba Teknologi Tepat Guna Masyarakat tingkat Kabupaten Kutai Timur dan tingkat Propinsi Kalimantan Timur, mereka berhasil meraih kemenangan. Kelompok ini akan mewakili Kaltim dalam lomba tingkat nasional yang diselenggarakan September 2005 di Palembang.

Inovasi para ibu lebih membuat bersemangat para petani Teluk Lombok. Masyarakat setempat menyadari perlunya ketersediaan bahan mentah untuk menunjang usaha krupuk kepiting. Bahan mentah dari kepiting alam masih sulit diperoleh karena hutan bakau belum pulih. Maka, dalam jangka pendek, upaya penggemukan kepiting keramba tetap dilakukan. Petani Pangkang Lestari kini giat mempelajari cara penggemukan keramba yang lebih efektif. Dalam waktu dekat, penetasan telur kepiting untuk mendapatkan bibit kepiting keramba juga akan dipelajari.

Semangat para ibu tidak hanya berhenti sampai krupuk kepiting. Kini mereka sedang mempelajari berbagai macam makanan olahan dari rumput laut, menyambut upaya budidaya yang sedang diujicoba Pangkang Lestari. Beberapa jenis makanan, seperti puding, manisan dan es rumput laut, sudah dihasilkan dan dijual ke perusahaan sekitar.

Dampak: Kepercayaan Pihak Lain

Proses belajar yang membuktikan bahwa dusun Teluk Lombok mampu mengelola rehabilitasinya sendiri menjadikan masyarakat percaya diri dan kemudian menumbuhkan kepercayaan pihak lain. Ini terlihat ketika masyarakat berkeinginan menjadi penyedia bibit bagi program rehabilitasi bakau 2004 dari pemerintah kabupaten Kutai Timur. Bikal menyambungkan keinginan ini kepada seorang anggota DPRD Kutai Timur, yang lalu menyampaikannya ke Dinas Kehutanan Kutai Timur. Pangkang Lestari pun menjadi penyedia bibit bagi program rehabilitasi bakau yang baru ini, mengganti pemasok bibit dari Balikpapan.

Mitra Taman Nasional Kutai juga memberikan dana untuk program penggemukan kepiting dan berjanji memberikan dukungan lebih lanjut. Kelompok Kerja Krupuk Kepiting mendapat modal dari Program Kesejahteraan Keluarga dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kutai Timur. Untuk masa mendatang, beberapa pihak seperti Dinas Perindustrian Kutai Timur telah berkomitmen mendukung usaha masyarakat Teluk Lombok.

Pelajaran Berharga Teluk Lombok

Dari upaya yang dilakukan Bikal bersama masyarakat Teluk Lombok, ada beberapa pelajaran menarik yang dipetik. Pertama, masyarakat memiliki kemampuan bertahan dan mengembangkan diri meski berangkat dari kondisi keterpurukan. Pada masyarakat Teluk Lombok, kerusakan hutan bakau mendorong mereka untuk berjuang dan kreatif dalam menumbuhkan kembali bakau dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya.

Kedua, apa yang terjadi di Teluk Lombok memperlihatkan hal-hal yang diperlukan masyarakat untuk menyelamatkan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan. Adanya tokoh atau motivator lokal serta pihak yang mendukung menjadi hal penting. Yang juga sama pentingnya adalah pengorganisasian diri masyarakat, semangat untuk belajar serta saling dukung antar komponen masyarakat. Ketiga, terkait isu gender, apa yang terjadi di Teluk Lombok menunjukkan hubungan saling dukung antara laki-laki dan perermpuan.

Dalam lingkup yang lebih besar, apa yang dilakukan masyarakat Teluk Lombok mendukung pendapat yang mengatakan bahwa kekayaan alam akan mudah dipulihkan bila berkontribusi langsung pada kehidupan masyarakat.

Desa Sangkima berada di pesisir Taman Nasional Kutai. TNK sendiri memiliki luas 198.629 ha, berada di wilayah Kab. Kutai Timur, Kutai Kertanegara dan Kota Bontang. Seperti halnya dengan masyarakat di daerah pantai lainnya, masyarakat Sangkima sangat menggantungkan kehidupannya pada hutan bakau dan hasil laut yang ada di situ. Menangkap kepiting, selain udang dan ikan, menjadi sumber mata pencaharian masyarakat Sangkima.

Tahun 1990-an, keadaan mulai berubah. Masuknya usaha tambak udang yang dimiliki pihak luar serta pengambilan kayu tanpa terkendali menjadikan hutan mangrove mulai terkikis habis. Kehidupan ekonomi masyarakat pun mulai terganggu karena bibit kepiting serta udang dan ikan yang tinggal di sela-sela akar pohon bakau semakin menghilang.

Rusaknya hutan bakau di Sangkima mulai menggerakkan pemerintah maupun swasta melakukan program rehabilitasi pada tahun 2002. Upaya ini gagal. Program ini menunjukkan hasil setelah masyarakat setempat dipercaya mengelola sepenuhnya, melalui Kelompok Petani Pangkang Lestari. Bibit bakaupun mulai berkembang hijau dan tumbuh subur. Pangkang Lestari bahkan sudah mulai bisa menjual bibit-bibit bakau mereka ke tempat lain.

Namun, bergantung pada bibit bakau dan sumber laut yang semakin menipis saja tidak mencukupi. Masyarakat tetap harus mencari jalan bagaimana dapur masih tetap berasap sembari menunggu hutan bakau menghijau kembali. Kepiting keramba kemudian menjadi alternatif untuk membuat kepiting kecil cepat besar dan gemuk. Bibit kepiting bakau diperoleh dari Teluk Kaba, sekitar setengah jam berperahu dari Sangkima, yang masih memiliki hutan bakau yang terbilang bagus. Dalam 20 hari kepiting sudah bisa dipanen dan dijual antara Rp 8.000 - 10.000/ kg. Namun, mengingat penggemukan kepiting keramba masih terhitung baru, masih banyak kegagalan yang ditemui.

Pada saat petani Pangkang Lestari mengujicobakan penggemukan kepiting di keramba, ternyata tidak semua kepiting bisa dijual. Kepiting yang cacat tidak laku di pasaran. Jumlah yang dibuang lumayan banyak. Dari 15-20 kg kepiting yang ada di satu keramba, sekitar 2-3 kgnya cacat. Melihat banyaknya kepiting yang terbuang percuma saat itu, timbul ide dari para ibu untuk mengolahnya menjadi krupuk kepiting. Jika harga kepiting mentah berkisar antara Rp 8.000 - 10.000/ kg, krupuk kepiting produksi para ibu yang kemudian tergabung dalam Pokja Krupuk Kepiting ini dihargai Rp 40.000/ kg. Suatu nilai tambah yang sangat luar.

Masyarakat setempat menyadari bahwa kegiatan para ibu yang sangat bernilai ekonomi ini tidak akan berlangsung lama jika bahan mentahnya tidak selalu tersedia. Mengharap dari keramba masih belum mungkin karena budidaya ini masih mengalami pasang surut dan harus diperbaiki. Menunggu kepiting alam dari bakau setempat juga memerlukan waktu lama. Untuk sementara, kepiting sebagai bahan pengolah krupuk, lebih banyak diperoleh dari wilayah sekitar. Karenanya, dalam jangka pendek, upaya mendapatkan kepiting melalui keramba tetap harus didorong. Untuk itu, Pangkang Lestari harus terus belajar melakukan teknik penggemukan keramba yang efektif. Untuk jangka panjang, jika pohon-pohon bakau sudah kembali tumbuh subur dan menghijau, kelestariannya harus tetap terjaga karena di sela-sela akarnyalah bibit-bibit kepiting hidup.

Insya Allah akan diadakan Daurah - Kajian Islam Ilmiah selama 3 Hari
di Kota Samarinda (KALTIM)

Pemateri al-Ustadz Abu Ya'qub Ahmad Hamdani
(Pengasuh Ma'had Umar bin Khathab Gombong Kebumen JATENG).

Adapun jadwal kegiatan Dauroh Ilmiah selama 3 hari sebagai berikut:

1. Hari/Tanggal: Jum'at, 29 Agustus 2008
a. Jam: 16:00 s/d 17:30
Tempat: Masjid Darul Ilmi - Ma'had Ta'dzimussunnah, Gn.Lingai Samarinda
Materi: Membina Keluarga Harmonis
Tanya-Jawab 30 Menit

b. Jam: 20:00 s/d 21:15
Tempat: Masjid Darul Ilmi - Ma'had Ta'dzimussunnah Gn.Lingai Samarinda
Materi: Membina Keluarga Harmonis
Tanya-Jawab 15 Menit

2. Hari/Tanggal: Sabtu, 30-Agustus-2008
a. Jam: 05:30 s/d 06:30
Tempat: Masjid Darul Ilmi - Gn.Lingai
Materi: Tauziyah Ba'da Shubuh
Tanya-Jawab: -

b. Jam: 10:00 s/d 12:00
Tempat: Masjid Darul Ilmi - Ma'had Ta'dzimussunnah Gn.Lingai Samarinda
Materi: Membina Keluarga Harmonis
Tanya-Jawab 30 Menit

c. Jam: 16:00 s/d 17:30
Tempat: Masjid Darul Ilmi - Ma'had Ta'dzimussunnah Gn.Lingai Samarinda
Materi: Membina Keluarga Harmonis
Tanya-Jawab 30 Menit

d. Jam: 20:00 s/d 21:15
Tempat: Masjid Darul Ilmi - Ma'had Ta'dzimussunnah Gn.Lingai Samarinda
Materi: Membina Keluarga Harmonis
Tanya-Jawab: 15 Menit

3. Hari/Tanggal: Ahad, 31Agustus-2008
a. Jam: 10:00 s/d 12:00
Tempat: Masjid Darul Ilmi - Gn.Lingai
Materi: Seputar Puasa dan Idul Fitr
Tanya-Jawab: 30 Menit

b. Jam: 16:00 s/d 17:30
Tempat: Masjid Darul Ilmi - Ma'had Ta'dzimussunnah Gn.Lingai Samarinda
Materi: Seputar Puasa dan Idul Fitr
Tanya-Jawab: 30 Menit

c. Jam: 20:00 s/d 21:15
Tempat: Masjid Darul Ilmi - Ma'had Ta'dzimussunnah Gn.Lingai Samarinda
Materi: Seputar Puasa dan Idul Fitr
Tanya-Jawab: 15 Menit

Catatan :
1. Peserta Daurah : UMUM
2. Disediakan penginapan khusus Ikhwan di lokasi sekitar masjid
3. Panitia TIDAK menyediakan konsumsi untuk peserta daurah
4. Sebagaimana biasanya kami membuka tanya-jawab bagi kaum muslimin seputar materi dauroh diatas dengan menulis judul pertanyaan
(TANYA-DAUROH) dan kirim pertanyaan ke email audiosalaf[at]gmail.com
dan pertanyaan paling lambat kami terima tanggal 28 Agustus 2008

Penyelenggara: Yayasan as-Sunnah Cab. Samarinda

Kontak Panitia:
- Abu Abdillah (0541) 7010648

- Abu Kholid (0541) 7135802-flexi

Demikian informasi ini, semoga bermanfaat.

Sumber : www.salafy.or.id

The Qadiriyya is presently represented in Indonesia in the form of the composite order Qadiriyya wa Naqshbandiyya, which appears to be specifically Indonesian and has hundreds of thousands of devotees. The Qadiriyya wa Naqshbandiyya was founded by — or, in any case, introduced into Southeast Asia — by a `âlim and Sufi from West Borneo who lived and taught in Mecca in the early 19th century, Ahmad Khatib Sambas. There were earlier incursions of the Qadiriyya into Indonesia; its presence can be documented with certainty from the 17th century on, although it does not appear to have gained a mass following before the 19th century. One can also attest the presence of a cult of Shaykh `Abd al-Qadir, in the form of regular readings of the saint's manâqib and the invocation of his assistance in danger, in healing wounds or in acquiring invulnerability. This cult is often associated with the Sufi order but has also existed apart from it, and it may in fact predate the spread of the Qadiriyya as an organised order in Indonesia.

The arrival and propagation of Islam in Southeast Asia

The islamisation of Indonesia began relatively late. Towards the end of the 13th century a Muslim dynasty ruled the harbour state of Sumadra Pasai on the northern tip of Sumatra, and in the course of the 14th and 15th centuries a few other centres of Islam emerged in Sumatra and the Malay peninsula, most importantly the entrepot harbour state of Malacca (founded ca. 1400). Following the Portuguese conquest of Malacca in 1511, Muslim shipping and trade shifted to Acheh in north Sumatra, which in the early 16th century became the major Muslim kingdom of the Archipelago.

The rise of Muslim harbour states on Java's north coast (while much of the interior still clung to Hinduism, Buddhism and syncretistic popular religion) dates from the same period: Demak in east Java was established by foreign Muslims in the late 15th century and rose to prominence in the early 16th, Banten and Cirebon in the west became important in the second quarter of the 16th century. The inland Muslim kingdom of Mataram in central Java emerged in the second half of the 16th century.

Further east in the Archipelago, Ternate in the Moluccan spice islands was already Muslim in the early 16th century, and the islamisation of South Celebes (Sulawesi), presently very staunchly Muslim, began only in the early 17th century, when one of the local rulers, the king of Gowa, converted to Islam.

It has been suggested that the gradual spread of Islam in this part of the world was the work of Sufi missionaries, but there is little hard evidence to support that thesis. It is true that the first Muslim authors whom we know by name were Sufis, but these authors flourished centuries after the process of islamisation had begun. About the place of Sufism in Indonesia prior to the late 16th century one can only speculate.[1]

Hamzah Fansuri and Shaykh `Abd al-Qadir

The earliest reference to `Abd al-Qadir, and indirectly perhaps to the Qadiriyya, in an Indonesian work is found in the poems of the great Sumatran Sufi poet Hamzah Fansuri. Hamzah, who lived in Acheh in the second half of the 16th century, is the first of the great Malay Muslim authors, and many consider him as the best poet of the Malay language. His mysticism is a radically monist version of wahdat al-wujûd that became locally known as wujûdiyya. Hamzah was a learned man, who may have travelled widely in search of knowledge; in his poems he mentions Mecca, Jerusalem and Shahr Naw (as the Thai capital of Ayuthia was known among foreign Muslims). One quatrain has repeatedly been quoted as proof that he actually was a khalîfa of the Qadiriyya:

Hamzah nin asalnya Fansuri
Mendapat wujud di tanah Shahr Nawi
Beroleh khilafat ilmu yang `ali
Daripada Abdul Qadir Jilani

This Hamzah hails from Fansur
He found Existence in the land of Shahr Naw
He received trusteeship of the exalted knowledge
From `Abd al-Qadir al-Jilani[2]

The expression mendapat wujud, "found Existence", appears to refer to an initiatory experience, and one could read this quatrain as stating that the poet received an ijâza to teach the Qadiriyya during his stay in Shahr Naw, which in those days had a considerably community of Persian and other West or South Asian Muslims. Hamzah mentions `Abd al-Qadir in a few other poems, always in the final stanza in which he mentions himself as the poet, which suggests that his connection with `Abd al-Qadir was central to his identity as a Sufi and poet:

Hamzah Fansuri sedia zahir
Tersuci pulang pada Sayyid Abdul Qadir
Dari sana ke sini terta'ir-ta'ir
Akhir mendapat pada diri zahir

Hamzah Fansuri, originally earthly
Was purified when he turned to Sayyid `Abd al-Qadir
He fluttered about from place to place
And finally found Him manifested in himself[3]

Like the first quatrain quoted, this appears to refer to an initiation that ultimately led to a mystical experience of unity.

Hamzah nin ilmunya zahir
Ustadnya Sayyid Abdul Qadir
Mahbubnya selalu hadir
Dengan dirinya nentiasa satir

This Hamzah's knowledge is manifest
His teacher was Sayyid `Abd al-Qadir
His Beloved is ever-present
Though constantly concealing Himself[4]

Al-Attas adduces yet another verse in support of his claim that Hamzah actually visited `Abd al-Qadir's shrine in Baghdad and was appointed as a khalîfa of the Qadiriyya there:

Shaykh al-Fansuri terlalu `ali
Beroleh khilafat di benua Baghdadi

Shaykh al-Fansuri, most exalted
Received the trusteeship in the land of Baghdad[5]

The poem from which these lines are taken occurs in one of the few manuscripts with Hamzah's poetry, but both the style and the takhallus show that it is the work of another author. He identifies himself as Shaykh Hasan Fansuri and may have been a spiritual disciple of Hamzah. It is not impossible that the quoted lines do refer to Hamzah (although it is more likely that the author meant himself), but even if they do, they do not necessarily refer to an actual voyage to Baghdad. I am very hesitant to accept Al-Attas' conclusion that Hamzah actually became a khalîfa and taught the Qadiriyya. In his prose works, in which he expounds his mystical metaphysics more systematically, he never mentions `Abd al-Qadir or the Qadiriyya (but he does mention Abu Yazid Bistami, Junayd, Hallaj, Rumi, Ibn `Arabi, Jami, `Attar and several others). More importantly, the mystic who is considered as his spiritual successor, Shamsuddin of Pasai, never refers to `Abd al-Qadir either.[6]

Yusuf Makassar and traces of the Qadiriyya in Acheh, West Java and South Celebes

The first Indonesian author who expressly claims to have been initiated into the Qadiriyya, along with several other orders, is the famous Shaykh Yusuf Makassar (1626?-1699). Yusuf was born in the small Muslim kingdom of Gowa in South Celebes, and he appears to have been related to the ruling family there. Makassar is both the name of an ethnic group and of the major port in this region. There were several kingdoms in South Celebes, most of which belonged to the Bugis ethnic group. Gowa was the only Makassarese kingdom, and the first to adopt Islam (in 1604, according to tradition).

As a young adult, in 1644, Yusuf set out for Arabia in search of learning. His voyage first took him to the harbour states where Islam had been longer established, Banten and Acheh. He stayed long enough in the first to become a close friend of the crown prince and in the second to receive his first initiation into a Sufi order, the Qadiriyya. Once in Arabia, he stayed for more than two decades, studying with many different teachers in Yemen, the Hijaz and Syria, taking initiations into and acquiring licences to teach various other orders, including the Naqshbandiyya, the Shattariyya and the Khalwatiyya. After his return to the Archipelago he settled in Banten, where through the 1670s he was a close adviser to his old friend, who had succeeded to the throne as Sultan Ageng Tirtayasa. He did not return to Celebes but corresponded with the royal elite of Gowa. Many Makassarese had in fact left Gowa after it had been occupied by the Dutch with Bugis allies from Bone in 1669, and there was a large Makassarese community in Banten, among whom Yusuf found his most loyal followers. In 1682 the Dutch intervened in a dynastic conflict in Banten and deposed Sultan Ageng. Shaykh Yusuf led a band of followers, who resisted the Dutch intervention, to the mountains. When he was finally captured he was banished to Ceylon and later to the Cape of Good Hope, where he died in 1699.[7]

Yusuf wrote a number of brief treatises, in one of which, Safînat al-najâh, he gives the silsila of the orders into which he was initiated.[8] His Qadiriyya teacher, according to this source, was an immigrant from Gujarat who taught in Acheh, Muhammad Jilani b. Hasan b. Muhammad al-Hamid, the paternal uncle of Nuruddin al-Raniri.[9] Raniri, one of the great Malay Sufi authors and the most prolific of all, was himself affiliated with the Rifa`iyya. There are reasons to doubt whether Yusuf could actually have met either of these Gujaratis if he had left Gowa in 1644,[10] but the silsila appears to be genuine — Yusuf may have studied with a less prominent Achehnese disciple of Muhammad Jilani. This Qadiri silsila is virtually identical with the one that Nuruddin al-Raniri gives in one of his works as his own Rifa`i silsila. It is a line of Hadrami scholars and Sufis established in Gujarat, many of them of the al-`Aydarus family. It is very well possible that these shaykhs taught both the Qadiriyya and the Rifa`iyya, or a mixed form of the two. The earliest common link in both silsila is Isma`il b. Ibrahim al-Jabarti of Zabid, Yemen, who was also the teacher of the famous `Abd al-Karim al-Jili. The links between Shaykh `Abd al-Qadir and al-Jabarti, according to this silsila, are constituted by a certain Yusuf al-Asadi and three lineal descendants.[11]

After his return to the Archipelago, Yusuf did not teach the Qadiriyya but the Khalwatiyya, into which he however incorporated elements from the other turuq that he had mastered. After his death, this branch of the Khalwatiyya survived in South Celebes among the Makassarese and later also the Bugis. It was taken there by Yusuf's chief khalifa, `Abd al-Basir, a fellow Makassarese who had been at his side in Mecca and Banten. It remained eclectic and easily incorporated later influences.[12]

About a century after Shaykh Yusuf's death, the ruler of the Bugis kingdom of Bone, Ahmad al-Salih (1775-1812), who was a great admirer of Yusuf, wrote or commissioned a Sufi treatise titled Nûr al-hâdî ilâ tarîq al-rashad, of which Bugis, Arabic and Malay versions exist, and that claims to expound Yusuf's system. A section of the Malay version of this text deals with what it calls the Qadiriyya, which appears to have been introduced to Bone by a a second Yusuf, hailing from Bogor in West Java, who was Bone's qadi. It also contains a Qadiri silsila, which appears to be largely identical with the Shattari silsila most commonly encountered in Indonesia. It consists of the names of influential teachers in Gujarat and Medina, who are known to have taught a number of different turuq simultaneously.[13]

The key figure in this silsila is, from the Indonesian perspective, Ibrahim al-Kurani, who had several Indonesian disciples and wrote a number of tracts especially at their request.[14] We find him and his Shattari spiritual genealogy listed in manuscripts from various parts of the Archipelago. The text from Celebes mentioned above is not the only one that lists the same names as a Qadiri silsila. The Achehnese Sufi, `Abd al-Ra'uf al-Sinkili, who studied in Medina in the mid-17th century with the Sufi masters Ahmad al-Qushashi and Ibrahim al-Kurani and who introduced the Shattariyya to the Archipelago, also lists them as a line of Qadiriyya teachers, and so does an 18th-century manuscript from Banten.[15]

Royal devotees of the Qadiriyya in Acheh, Banten and Mataram

The Indonesian contacts with the Qadiriyya as a distinct Sufi order appear to have been marginal so far — we only encounter the Shattariyya and the Khalwatiyya as self-perpetuating orders in several parts of the Archipelago. Nevertheless, Shaykh `Abd al-Qadir appears to have acquired considerable prestige as a powerful protector, and at least two royal houses associated themselves with him in one way or another.

In Acheh, certain high offices were hereditary but new incumbents were appointed by the sultan with a letter of investiture (sarakata). In the exordium to these sarakata, intercession, blessings and prayers were invoked from Muhammad and the other prophets, from saints and royal ancestors. From at least the early 17th century on, Shaykh `Abd al-Qadir is always mentioned with special distinction in these formulas.[16]

In Banten, the royal seal of the 18th century Sultan `Arif Zayn al-`Ashiqin (who ruled 1753-1777) adds the title al-Qadiri to the sultan's name, which suggests an affiliation with the Qadiriyya or at least an invocation of the protective powers of Shaykh `Abd al-Qadir. It is not clear whether he was the first of Banten's rulers to style himself al-Qadiri — not many of those royal seals are known.[17] In his case, we have more positive proof that he was actually initiated into the Qadiriyya, for a copy of his written ijâza is still extant. It is dated 1186/1772-3, and the ijâza was granted by Muhammad b. `Ali al-Tabari al-Husayni al-Shafi`i.[18] The late date of the sultan's initiation suggests that this was a novel step, in which he did not imitate his predecessors. Al-Tabari was a Meccan shaykh, who may have had a special relationship with Banten because either he himself or (more likely) his father, `Ali al-Tabari, had earlier initiated a learned protégé of the royal family, `Abdallah b. `Abd al-Qahhar, into the Shattariyya.[19] The sultan's interest in the Qadiriyya may have been due to the precarious position of Banten vis-à-vis the Dutch, who had sent his father into forced exile and who were to completely abolish the sultanate in the early 19th century, and to Shaykh `Abd al-Qadir's reputation as a powerful protector. Sultan `Arif Zayn al-`Ashiqin, as I have shown elsewhere, is also associated with the magical invulnerability technique known as debus, in which the supernatural assistance of `Abd al-Qadir al-Jilani and Ahmad Rifa`i is invoked.[20]

In the Central Javanese kingdom of Mataram, finally, we find an indication that an 18th century prince of the Surakarta court, Pangeran Purbaya, may have been affiliated with the Qadiriyya. This prince was the owner of a manuscript probably written there between 1727 and 1738, containing various Arabic and Javanese texts, including a Javanese translation of a work by Hamzah Fansuri. Among these texts there is also a silsila of the Qadiriyya, which could mean that the owner was a Qadiri himself (although the silsila does not mention him as the latest chain).[21] This is, however, the only reference to the Qadiriyya that has been noted so far in religious texts from the Mataram court libraries. The silsila does not yield much information; it contains few know names and does not correspond with any other known Qadiri silsila from Indonesia.[22]

`Abd al-Qadir al-Jilani in popular belief in Indonesia

The veneration of Shaykh `Abd al-Qadir and various types of cults associated with him are presently widespread in Indonesia. The origins of the popular beliefs and practices associated with the saint remain unclear, since before the 19th century documentation is lacking. It is quite possible that like other tarîqa-related practices they spread to the population at large from court circles, and at a relatively late date. Be that as it may, popular devotion turned `Abd al-Qadir into a saint with local characteristics. In several parts of Indonesia there is a belief that the saint in fact visited the Archipelago and personally spread his teachings there.

The earliest recorded instance of this belief is found in the Javanese Serat Centhini, a text that was compiled in its present form in the early 19th century but that contains much earlier material, and that has been described as an encyclopaedia of Javanese civilisation. It is a tale of peregrinations across Java in search of mystical experiences and insights, taking place in the 16th century (but not without anachronisms). One of the wise men who are visited, the hermit Danadarma, relates to the protagonist that he had studied for three years with "Seh Kadir Jalena" at Karang. Shaykh `Abd al-Qadir appears here as the fountainhead of a Javanese Muslim mystical tradition.[23]

This corresponds with a popular belief held in various parts of West Java in later times that it had been Shaykh `Abd al-Qadir who had personally brought Islam to Java. Legends from West Java invariably associate `Abd al-Qadir with the sacred cave at Pamijahan in the Karangnunggal district on West Java's south coast. This is, in fact, the location of the shrine of one of the major saints of Java, Shaykh `Abd al-Muhyi, who is credited with introducing the Shattariyya to the island.[24] In popular lore, however, `Abd al-Qadir appears to have blotted out `Abd al-Muhyi. In the martial arts tradition of West Java, as elsewhere, `Abd al-Qadir's protective powers are highly appreciated. Martial arts schools are organised much like Sufi orders, and each school has its distinctive physical and magical techniques. One of the schools is characterised by its use of the hizb (prayer formula) of `Abd al-Qadir, which, it is believed, this saint "received" as a result of long meditations in Pamijahan.[25]

Sources closer to Pamijahan mention Shaykh `Abd al-Muhyi, of course, but agree in making `Abd al-Qadir his teacher and source of inspiration. We find this connection, for instance, in a Shattari text from the holy village of Cisondari in West Java.[26] A legend from Pamijahan quoted by Rinkes has `Abd al-Muhyi regularly return, through an underground corridor from his cave, to Mecca, where he takes part in the Friday prayer and converses with his teachers, of whom only `Abd al-Qadir is mentioned.[27]

According to a legend I recorded in Cirebon, Shaykh `Abd al-Qadir had travelled from Baghdad to Java and settled in Pamijahan. A voice from the unseen world (ghayb) warned him that it was not his due to islamise Java, because God had preordained that this was to be the task of `Abd al-Qadir's (spiritual) descendant Sharif Hidayatullah (one of the Nine Saints of Java and also the founder of the sultanate of Cirebon). `Abd al-Qadir then repented and returned to Baghdad.[28] The legend establishes a subtle balance between recognition of `Abd al-Qadir's spiritual superiority and the defense of Cirebon's claims to be the centre from which Java was islamised (and therefore superior to other places in Java).

Elsewhere in the Archipelago too, one encounters local traditions crediting `Abd al-Qadir with the introduction or purification of Islam. John Bowen describes such a belief among the Gayo people of Central Acheh. In this region, there are twelve holy places associated with ancestral figures. "Each is appealed to for aid in sickness and misfortune by members of the surrounding communities; several are also the foci for agricultural ritual. While each of these ancestors is appealed to separately in each agricultural area, all are traced in Gayo traditions to Muyang Gerpa, a figure who is also identified as Syech Abdul Kadir Jelani. (...) Gerpa/Jelani is credited with bringing Islam to Gayoland after subduing the heretical Syech Syamsuddin..."[29]  Read more

Setelah shalat dan mandi kami makan diluar sambil menelusuri trotoar sekitar hotel. Jalan yang cukup bersih dan tak begitu ramai, namun sayangnya kota yang berada di pulau yang mengandung minyak, batubara dan sumber energi lainnya tanpa penerangan yang memadai dan layak :(

engga di Jakarta, engga dimana, pemimpin daerahnya entah kemana.

jalan sekitar kurang dari 1 kilometer, melihat sebuah rumah makan khas setempat dengan nama "BAKUT". Karena tidak tahu apa itu dan ada rasa ingin tahu, singgalha kami berdua.  Selidik punya selidik, pelayannya menjelaskan bahwa menu utamanya ya memang Ikan Bakut seperti nama rumah makannya. Selain itu bakut juga ada kepanjangannya "Banjar Kutai". Dua akronim yang menunjukkan dua buah suku dan daerah di kalimantan timur ini.

bersambung...

Proses pelaksanaan pengadaan obat-obatan dilakukan dengan cara pelelangan umum dengan pemenang pelelangan adalah PT Capricorn Mulia sesuai Surat Penetapan Pemenang Pelelangan nomor 442.1/520/DKK-Bul/IX/2007 tanggal 19 September 2007. Perjanjian pemborongan tersebut dituangkan dalam kontrak nomor 442.1/542/DKK-Bul/IX/2007 tanggal 26 September 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.923.653.553,00. Nilai penawaran PT Capricorn tersebut masih dibawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Panitia Pengadaan Dinas Kesehatan TA 2007. Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan adalah selama 83 hari kalender (tanggal 26 September sampai dengan 17 Desember 2007).

Prestasi fisik dan keuangan sampai dengan pelaksanaan pemeriksaan tanggal 15 Desember 2007 atas pelaksanaan pengadaan obat tersebut belum dilakukan termin pembayaran (fisik 0% dan pembayaran 0%)

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak atas kegiatan pengadaan obat-obatan tersebut diketahui bahwa terdapat delapan jenis barang yang harga satuan mata pembayaran pada RAB kontrak melebihi standar harga satuan Pemerintah Kabupaten Bulungan TA 2007 sebesar Rp191.790.016,00. Rekapitulasi selisih harga satuan tersebut adalah sebagai berikut: (dalam rupiah)

No. Jenis Barang/Pekerjaan Jumlah Harga Jumlah Harga Selisih Harga

Kontrak Standar

1. Obat – Obatan 320.926.710,00 240.422.433,00 80.504.277,00

2. Bahan Pengobatan Gigi 7.911.275,00 5.943.336,00 1.967.939,00

3. Alat Kesehatan Pakai 219.219.800,00 109.902.000,00 109.317.800,00

Habis

Jumlah 548.057.785,00 356.267.769,00 191.790.016,00

sumber: www.bukabuka.info

1) Paket I dilaksanakan oleh CV. Tiga Saudara dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 001/SPP/M&K-SMAN.7/PPTK/APBD/V/ 2007, tanggal 10 Mei 2007 sebesar Rp90.090.000,00, jangka waktu pelaksanaan 90 hari kalender terhitung mulai tanggal 10 Mei sampai dengan 6 Agustus 2007. Berdasarkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor 820/3417/KAP-VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% dan pembayarannya telah direalisasikan sesuai SP2D Nomor 11283/BL/2007 tanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp90.090.000,00.

2)Paket II dilaksanakan oleh CV Cakrawala sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 001/SPP/M&K-SMAN.8/PPTK/APBD/V/ 2007, tanggal 10 Mei 2007 sebesar Rp60.130.000,00, jangka waktu pelaksanaan 90 hari kalender terhitung mulai tanggal 10 Mei sampai dengan 6 Agustus 2007. Berdasarkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor 820/3313/KAP-VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007, pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% dan pembayarannya telah direalisasikan sesuai SP2D Nomor 11140/BL/2007 tanggal 5 Oktober 2007 sebesar Rp60.130.000,00.

3)Paket III, dilaksanakan oleh CV. Hamam Nugroho sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 001/SPP/M&K-SMAN.9/PPTK/APBD/V/ 2007, tanggal 10 Mei 2007 senilai Rp90.000.000,00 jangka waktu pelaksanaan 90 hari kalender terhitung mulai tanggal 10 Mei sampai dengan 06 Agustus 2007. Berdasarkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor 820/310/KAP-VIII/2007 tanggal 3 Agustus 2007, pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% dan pembayarannya telah direalisasikan sesuai SP2D Nomor 13084/BL/2007 tanggal 21 Nopember 2007 sebesar Rp85.500.000,00. dan SP2D Nomor 13083/BL/2007 tanggal 21 Nopember 2007 sebesar Rp4.500.000,00.

Ketiga paket pekerjaan tersebut di atas merupakan pengadaan barang sejenis, maka pengadaan tersebut seharusnya dilakukan dalam satu paket, dengan demikian penunjukan rekanan seharusnya dilakukan dengan pelelangan. Namun panitia pengadaan meubelair melakukan pemecahan dengan sengaja untuk menghindari poses pelelangan. Hal ini diketahui dari adanya surat penawaran harga yang bentuk dan isinya sama dari ketiga penawar pada masing-masing paket yang diajukan rekanan.

Pengadaan meubelair yang dipecah tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa lampiran I Bab I yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa dilarang memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.

Pemecahan paket pengadaan meubelair tersebut mengakibatkan:

a. Harga Kontrak tidak dapat diyakini kewajarannya.

b. Kurang memberi kesempatan kepada rekanan lain untuk mengikuti penawaran dan akan menimbulkan rasa ketidakpuasan rekanan lain.

• Listenned: 29/07/2008

• Ruang ini merupakan ruang review yang dilakukan penulis terhadap isu-isu actual yang sedang hangat diwacanakan/diperbincangkan di acara online Indonesia Menyapa Sesi Diskusi PRO 3 RRI, Jakarta yang diudarakan setiap Senin – Sabtu pukul 08.00 WIB – 09.00 WIB dengan nomor partisipatif (021) … untuk online atau 081.399.399.888 bahkan bisa dijumpai di dunia maya lewat http://www.pro3rri.com. Sahabat bisa berpartisipasi secara online baik tanggapan, pertanyaan, saran atau masukkan terhadap isu tersebut bahkan sang narasumber melalui nomor tadi.

• Narasumber: Amin Rais (Mantan Ketua MPR RI); Zulkifli Hasan (Ketua Panitia Khusus Angket BBM)

Sahabat yang budiman, bertemu lagi dengan saya kali ini. Semoga tetap terjalin silaturahmi yang baik di antara kita. Karena, Rasulullah SAW sendiri mengakui bahwa salah satu hal yan membuat Beliau ‘betah’ di dunia adalah adanya tali silaturahmi yang terjaga dengan baik.

OK, kita fokus pada topik kita kali ini seputar permintaan saksi yang akan membeberkan data dan fakta buruknya pengelolaan migas di negeri kita. Drajad Wibowo (Fraksi PAN) sebagai salah satu anggota panitia khusus (pansus) angket BBM mengungkapkan bahwa (para) calon saksi minta jaminan keselamatan (saksi) agar mereka mau membeberkan bobroknya pengelolaan migas. Hal serupa juga diutarakan seorang anggota dari Fraksi PDI-P bahwa saksi tidak perlu hadir pada persidangan, tapi cukup dengan teknologi canggih, misal telewicara.

Bagaimana dengan para narasumber kita kali ini menanggapinya? Menanggapi hal itu, Amin Rais berpendapat bahwa hal itu bisa diatasi dengan dua cara. “Pertama, yakinkan DPR (pansus angket BBM) jangan takut, jauhi tekanan agar tidak mlempem. Kedua, mereka sebagai saksi diumumkan dan dijamin keselamatannya. Memang kadang kurang saksi atau kadang saksi lupa tanggal berapa. Yang penting adalah political will. Rakyat tidak boleh kalah dengan individu. Hidup sekali, tidak boleh takut”, ujar Amin. Menurut Beliau, ini kesempatan DPR untuk memperbaiki citra atau dosa-dosa akumulatif politis. “Cara mlempemkan”, lanjut Beliau, ” Pertama, iming-iming proyek lading minyak. Kedua, amplop beterbangan yang tidak bertanggung jawab”.

Lihat saja, kita ketahui bahwa ada pipa sepanjang delapan mil menuju ke pantai di Kan Lawe-lawe, Kalimantan Timur. Dari pipa itu saja, negara kecolongan Rp 8,3 triliun/tahun (baca: penyelundupan).ada juga rekening BP Migas senilai 250 triliun, lenyap, tinggal Rp 25 triliun. Itu dikemanakan? Kwik Kian Gie menyatakn bahwa di Kas Bendahara Pertamina, BP Migas tidak ada ketika Beliau memanggil akuntan publik asing, di mana? “Baru saya temui keuangan semrawut seperti ini”, kira-kira demikian yang ia katakan.

“Pak SBY pernah jadi menteri energi sumber daya mineral. Jadi, tahu”, ujar Amin. Hanya saja ---menururt Beliau--- jika sudah mengarah ke pusat kekuasaan, maka jarang disentuh. Sekalipun rapat pansus angket BBM diadakan secara tertutup, tapi sebaiknya dipublikasikan secara detail. Intinya, “masih ada harapan”, Amin menambahkan. Di luar itu, ada keanehan pada bertambahnya 100.000 barel/tahun itu dari produksi Pertamina. Ini bisa menjadi data yang menarik. Masalahnya, penambahan itu datang secara tiba-tiba ketika hak angket itu sedang diseriusi.

Di tengah dialog, pendengar (Ibu Lina) menanggapi bahwa sebaiknya saksi berbicara tertutup di hadapan pansus angket BBm saja. Kemudian, nanti pansus yang menyampaikannya (di persidangan ---pen.).

Pertanyaan lain, bagaimana pansus bisa steril?

Selanjutnya, pada narasumber kedua di ujung telepon sana ---Zulkifli Hasan (Ketua Panitia Khusus Angket BBM)--- mengungkapkan bahwa sekarang fraksi-fraksi (sepuluh fraksi) sudah mengundang ahli-ahli dan mengirimkan hasil/kompilasi ke sekretariat (pansus) dalam pertemuan antarfraksi. Beliau juga mengatakan bahwa pilar yang dijadikan pedoman penyeledikan terhadap mafia BBM, yaitu poin produksi, impor, gap antara produki dan impor, BP Migas dan penaggung jawab (menteri ESDM). Sayang sekali sahabat yang budiman, perbincangan dengan Beliau cukup singkat, sehingga hanya ringkasan itu yang dapat penulis sajikan. Hal lainnya adalah permohonan maaf dari penulis karena tidak dapt melanjutkan tulisan ini karena sesuatu hal di luar kemempuan penulis. Namun, insyaAllah intinya sudah penulis dapatkan. Mohon maaf dan semoga tidak terulang di episode mendatang.

Written by: Dian ‘Aan’ Andrianto (Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISIP Unsoed, Purwokerto)

BALIK PAPAN - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Kalimantan Timur (Kaltim) merekomendasikan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai calon presiden.

Hal ini disebabkan karena Sri Sultan berhasil mengungguli figur lain dalam polling figur capres yang dilakukan di Kalimantan Timur.

"Hasil survei independen menyatakan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai figur paling populer sebagai calon presiden di Kaltim. Karena itu, DPD Partai Golkar Kaltim mengusulkan nama beliau sebagai capres," ujar Juru Bicara Partai Golkar Kaltim, Mukmin Faisal di Kantor Balai Kota Balik Papan, Jalan Jenderal Sudirman, Kaltim, Senin (28/7/2008).

Dia menambahkan, survei independen yang dilakukan memunculkan sejumlah nama yang layak diusung Partai Golkar sebagai capres. Seperti Aburizal Bakrie, Akbar Tanjung, dan Jusuf Kalla. "Namun, Sri Sultan menempati urutan pertama," ujarnya.

Meski begitu, dia mengakui jika hasil survei ini tidak lepas dari adanya sejumlah komunitas Jawa di Kalimantan Timur. Sehingga dalam survei, Sri Sultan banyak mendapatkan dukungan. "Tapi dalam Pilpres peran figur kan lebih dominan daripada parpol," ujarnya.
http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/07/28/1/131621/golkar-kaltim-usulkan-sri-sultan-jadi-capres

Bekas lubang tambang batu bara PT Kitadin di Desa Kerta Bhuana, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, meminta nyawa. Gara-gara tercebur ke bagian yang dalam dan tak bisa berenang, tiga dari empat siswi SMP Negeri 1 Tenggarong Seberang tewas tenggelam pada Rabu sekitar pukul 16.30. "Ketiga korban ditemukan tadi malam hingga dini hari," kata Kepala Polsek Teluk Dalam Ajun Komisaris Sentot Susanto, Kamis (24/7) di Tenggarong. Ketiga korban yaitu Lusi Dwiyanti (15) ditemukan pukul 23.00 WITA, Kurnia Hardianti (15) pukul 00.30, dan Tri Yuniyanti (15) ditemukan pukul 01.30. (BRO)

Kompas