KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Hendarman Supandji

JAKARTA, JUMAT - Saat-saat setelah salat Jumat digunakan Jaksa Agung Hendarman Supandji untuk memberikan keterangan kepada wartawan soal isu-isu baru yang menarik. Seperti pada Jumat (23/5), Jaksa Agung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan wartawan kepadanya.

Pertanyaan tentang kasus Marimutu Sinivasan, Surat Keputusan Bersama perihal Ahmadiyah, dan penanganan kasus korupsi di Kejaksaan Agung, dengan santai -namun serius- dijawab Hendarman. Tak jarang pada saat bersamaan, beberapa wartawan melontarkan pertanyaan. "Satu-satu tanyanya," kata Hendarman.

"Ini kan ujian untuk saya juga," kata Hendarman sambil tersenyum. 'Ujian' itu berlangsung selama sekitar 30 menit. Selama itu pula, Hendarman berdiri di undak-undakan Gedung Bagian Tindak Pidana Umum Kejagung, didampingi beberapa pejabat Kejaksaan.
Dewi Indriastuti

JAKARTA Kompas, JUMAT- Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan, surat keputusan bersama atau SKB terkait keberadaan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) sudah disusun. Namun, kapan diterbitkan, sampai sekarang masih ditunggu.

Demikian dikemukakan Jaksa Agung Hendarman Supandji menjawab pertanyaan wartawan di Kejaksaan Agung, Jumat (16/5). Hendarman menegaskan, dalam SKB itu tidak ada aturan membekukan. SKB mengatur tentang peringatan bagi JAI.

"Baca dulu deh Undang-undang Pnps 1 Tahun 1965. Baca deh, pasal 2 bunyinya apa," katanya. Dalam pasal itu, tambah Hendarman, kata-katanya bukan untuk membekukan. Melainkan memberi peringatan.

Perihal SKB itu sendiri, menurut Hendarman, merupakan amanat undang-undang. Pada 16 April 2008, Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat atau Bakor Pakem menyampaikan penilaian, aliran Ahmadiyah menyimpang dari ajaran pokok Islam. Bakor Pakem merekomendasikan agar warga JAI diberi peringatan keras untuk menghentikan kegiatan dan penafsiran keagamaan yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Bentuknya berupa SKB Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, dan Menteri Agama.
IDR

Menurut para kiai, setiap warga negara berhak memilih dan menjalankan keyakinannya. Pembubaran Ahmadiyah mereka nilai tak hanya melanggar konstitusi, tapi juga melanggar hak setiap warga untuk hidup tenang dan aman.

Para kiai juga meminta pemerintah tidak ikut campur soal Ahmadiyah. Konflik Ahmadiyah adalah konflik internal agama. Penyelesaiannya, kata Imam,”Harus dengan dialog.” Pemerintah cukup sebagai pengawas.

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono meminta pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan tentang penghentian kegiatan ajaran Ahmadiyah. “Sebab bisa menimbulkan konflik,”ujar Agung saat menerima perwakilan sejumlah kiai di Gedung MPR/DPR kemarin.

Sejumlah kiai mewakili beberapa pondok pesantren di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur kemarin menemui Agung. Mereka mendesak Agung agar bisa memakzulkan (melengserkan) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jika menerbitkan surat keputusan bersama penghentian Ahmadiyah.

“Sebab, hal itu melanggar konstitusi,”kata Kiai Imam Ghazali Syaid, juru bicara rombongan dalam pertemuan dengan Agung.

Menurut para kiai, setiap warga negara berhak memilih dan menjalankan keyakinannya. Pembubaran Ahmadiyah mereka nilai tak hanya melanggar konstitusi, tapi juga melanggar hak setiap warga untuk hidup tenang dan aman.

Para kiai juga meminta pemerintah tidak ikut campur soal Ahmadiyah. Konflik Ahmadiyah adalah konflik internal agama. Penyelesaiannya, kata Imam,”Harus dengan dialog.” Pemerintah cukup sebagai pengawas.

Agung mengatakan dia sepakat bahwa setiap warga negara berhak mendapat perlindungan. Tapi dia juga meminta pemerintah mengambil keputusan bersama soal Ahmadiyah dengan cepat. “Jangan dibiarkan berlarut-larut,”ujarnya.

Wapres Jusuf Kalla : SKB untuk mencegah konflik

Di tempat terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, penerbitan SKB soal pelarangan Ahmadiyah dimaksudkan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. SKB adalah Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri & Jaksa Agung.

“Kalau sudah ada SKB, berarti tidak ada konflik,”kata Kalla saat membuka seminar “Peace Process in Indonesia” di Jakarta.

Kalla memastikan keluarnya SKB itu akan mengakomodasi Ahmadiyah dan ummat Islam. Setiap kebebasan beragama, kata Kalla, tetap akan dilindungi. Tapi menyebarkan yang tidak sesuai dengan ketentuan juga akan dilarang. SKB itu, kata Kalla, dipastikan akan sesuai dengan aturan undang-undang.

“Tidak ada yang saling mengganggu. Tidak boleh menyebarkan agama secara tidak benar. Dan yang salah akan diluruskan,”ujarnya.

Mendagri Mardiyanto : Pemerintah tidak terburu-buru keluarkan SKB

Adapun pemerintah menegaskan tak akan terburu-buru mengeluarkan SKB Ahmadiyah. Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mengatakan pemerintah tak memiliki target waktu menyelesaikan surat keputusan itu.

“Waktu penyusunan surat keputusan bersama akan lebih lama sedikit. Ini lebih baik daripada cepat tapi menjadi polemik,”ujarnya.

Mardiyanto membantah kabar surat keputusan akan dikeluarkan pekan ini. Ia mengatakan sudah meminta konfirmasi kepada Jaksa Agung Hendarman Supandji ihwal pernyataan bahwa surat keputusan keluar pekan ini. “Dia bilang tidak seperti itu,”ujarnya.

Surat keputusan bersama, kata Mardiyanto, menyangkut nasib banyak orang. Karena itu, pemerintah akan menampung berbagai aspirasi masyarakat. Rekomendasi Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) tak menjadi satu-satunya landasan dalam SKB itu.

Mardiyanto meminta agar penyusunan SKB tak dinilai negatif. SKB, kata Mardiyanto, juga ditujukan untuk mencegah kegiatan anarkistis.

JAKARTA Kompas, JUMAT-Tak lama lagi seluruh kegiatan yang dilakukan Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) segera dihentikan. Jaksa Agung, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sedang menyusun draft Surat Keputusan Bersama (SKB) yang isinya menghentikan seluruh kegiatan Ahmadiyah. "Sekarang sedang disusun. Setelah SKB ditandatangani, baru dihentikan kegiatannya, " tegas Jaksa Agung Hendarman Supandji di Jakarta, Jumat (18/4).

Dijelaskan Hendarman, sesuai UU Nomor 1 PNPS Tahun 1965, proses penghentian kegiatan Ahmadiyah adalah melalui SKB tersebut. Sebelum SKB tersebut ditandatangani, maka status Ahmadiyah belum dilarang. "Kalau sekarang ini, belum dilarang," lanjut Hendarman.

Menurut Hendarman,di dalam SKB yang sedang disusun ini, akan ditentukan berapa bulan waktu yang digunakan Ahmadiyah untuk menghentikan seluruh kegiatannya. "Nanti ada termin waktunya, berapa bulan dia (Ahmadiyah) harus menghentikan. Inilah yang harus disepakati. Ini baru dibahas," tambahnya.

Berapa lama lagi SKB ditandatangani? "Secepatnya. Aparat keamanan kan harus persuasif tidak bisa langsung dengan tindakan hukum. Inikan penyelesaian persuasif dengan SKB ini," lanjut mantan Ketua Timtas Tipikor ini.

Hendarman menegaskan, karena penyelesaiannya secara persuasif dan juga belum diterbitkan SKB, maka JAI sekarang ini belum dapat dikenakan pasal penodaan agama.(Persda Network/Yuli Sulistyawan)

Menurut Hendarman, pembuatan SKB itu sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam PNPS No 1/1965. Sampai dikeluarkannya SKB itu, Ahmadiyah masih belum dilarang melakukan kegiatan. Itulah sebabnya, Mukernas Jemaat Ahmadiyah di Denpasar, Bali yang direncanakan tanggal 18-20 April masih mendapat izin penyelenggaraan.

Mukernas Jemaat Ahmadiyah itu sendiri merupakan kegiatan tahuan untuk mengevaluasi kegiatan setahun dan menyusun program kerja satu tahun ke depan.

***

Dua minggu ke depan adalah waktu kritis, bukan hanya untuk Ahmadiyah, tetapi juga untuk masa depan Indonesia. Keputusan yang diambil pemerintah akan menciptakan preseden politik dalam kebijakan mengenai agama/keyakinan. Sekali pemerintah memutuskan untuk melarang Jemaat Ahmadiyah yang sudah eksis di Indonesia sejak 1922, MUI dkk akan menggunakannya sebagai alasan untuk melarang yang lain-lain.

NOT only in the Department of Finance, bureaucratic reforms are also taking place in a number of departments and state supreme institutions. One of them is the Attorney General’s Office (AGO). At the law enforcement institution, on July 23, Attorney General Hendarman Supandji launched a “renewing the AGO” program. The renewal package is written in the six District Attorney regulations. “The regulations are to improve the culture, work discipline, and professional ethics of the attorneys,” said Hendarman at the launching ceremony.

This new package is relatively comprehensive, regulating among others recruitment of civil servants and attorneys in AGO offices, education and training, minimum standards of the attorney profession, and career development. In addition—this is extremely important—code of attorney behavior, supervision, and penalties.

The reforms package is actually a “legacy” from Attorney General Abdul Rahman Saleh. When he was in office, Abdul Rahman formed a Task Group to Accelerate the Renewal of Attorney General’s Office. The group that was established on June 30, 2005 comprises attorneys, academicians, and members of NGOs. The Task Groups for Preparing the Minimum Standards of the Attorney Profession and Code of Attorney Behavior were formed by Abdul Rahman on August 28, 2006. The purpose is the same: to improve attorneys’ professionalism.

Although the attorneys general have changed, from ‘Arman’ to Hendarman, the work of the reforms team continues. On May 25, 2007, about two weeks after being installed as Attorney General, Hendarman signed a decision to form a Task Group on AGO Reforms. Its task is to finish what the previous task group started, the results of which Hendarman announced to the public last July.

That’s the AGO. The Supreme Court is different. The institution led by Bagir Manan already has a blueprint to reform the Supreme Court. “Discussions on the blueprint started around year 2000,” said Director for the Legal and Policy Study Center, Bivitri Susanti, one of the team members who prepared it. The blueprint in a gray-covered book includes employee recruitment, career, accountability as well as transparency systems of the institution that’s called the last bastion of justice.

The blueprint was completed in 2003. It was followed by a formulation of “Guidelines on Judge Behavior”, which was introduced to the public in May 2006. The guidelines were at one point condemned for allowing judges to accept gifts. The guidelines were corrected and completed seven months later. This year, the Supreme Court also established a Task Group on Judicial Transparency to encourage transparency in all court decisions.

To encourage bureaucracy reforms, the State Minister of Administrative Reform is also preparing a number of regulations. Among them are bills on public service, non-profit service, government administration, central-regional relations, state governance ethics, state employment, departments and state departments, and national monitoring. “This year the Public Service Bill will be finished,” said Administrative Reform Minister Taufiq Effendi. Another that his department will soon discuss is civil servant salary and benefit improvement.

The plans to reform those offices are met with positive response by many people. Bivitri Susanti, for example, calls the blueprints in the Supreme Court and AGO theoretically ideal. “However, their implementation will not be easy,” said the researcher who also participated in the AGO reforms task group. She thinks that there are people opposing the idea.

Coordinator of the Consortium for National Legal Reforms, Firmansyah Arifin, voiced the same opinion. He thinks that efforts in legal bodies are underway. However, the implementation is not too smooth. For the AGO, which only has a reforms package, according to him, its development must still be observed.

With regard to the Supreme Court, says Firmansyah, not all of its officials have the spirit to reform yet. However, he also points to the attitude of Supreme Court high officials who choose to “play it safe” so that they don’t get any opposition from their subordinates. “The Court leadership doesn’t seem to have a strong political will to implement it,” said Firmansyah.

Abdul Manan, Rini Kustiani

Tempo Magazine, No. 51/VII/August 21 - 27, 2007

Today, the team comprising 35 prosecuting attorneys is being readied. “The target is to ensure that by July 22 they will have been formed,” said Secretary to the Deputy Attorney General for Special Crimes, Kemas Yahya Rahman, last Thursday. On that day, which coincided with the Attorney General’s birthday, Kemas Rahman had pocketed 75 names of prospective members before the final selection. They come from various areas, with some from the AGO. “Right now, we are selecting from among the deputy attorneys general,” said Kemas Rahman.

Place of work is not an issue. The team will use space once occupied by the Team to Eradicate Crimes of Corruption (Timtas Tipikor). That team, led by Hendarman Supandji, the current Attorney General, was disbanded June 11 after operating for two years. This BLBI team is different from its predecessor, both with regards to its tasks and its personnel. The previous one was a combination of prosecuting attorneys, the police, Finance Development Controller, and other agencies. “This team is purely from the AGO,” said spokesperson Salman Maryadi.

According to Salman, the team will later be broken down further into two groups: Rurik (Investigating Group) and Rudak (Action Group). The former is tasked with reviewing all BLBI case documents, from those at the initial stage to those who have received the paid-in-full letters (SKL). While the latter is focused on hunting down defendants or indicted figures who fled and failed to return their assets.

Besides preparing the team, said Kemas Yahya Rahman, the AGO has started re-examining all BLBI case documents. “Including those who have received SKLs,” said he. With such scrutiny, by July 22 the AGO is expected to come up with a list of names of BLBI cases that will be investigated. “Afterwards, action,” said Kemas Yahya Rahman.

SKL cases will be handled differently. Its policy will not be questioned. What will be examined is whether or not it was issued based on proper considerations. For example, whether the asset value ceded to the state was in accordance with regulations. “If there are debtors who handed over assets that were not in accordance with the real situation, these are what we’re after,” he said.

The team’s task should not be understated. “The establishment of the special team is to ensure the prosecutors are focused on the BLBI issue alone,” said Salman Maryadi. To guarantee that the team works well, integrity will be the main criteria in selecting potential team members. Attorney General Hendarman Supandji in an interview stated: “Handling the BLBI case is like entering a jungle full of memedis (spirits).” That was why the team had to comprise strong and fearless prosecutors and attorneys.

Based on Indonesia Corruption Watch (ICW) data, there are many unfinished BLBI cases. Until the end of 2006, ICW recorded 65 people who had been examined in connection with BLBI cases. Of the total, only 16 had been taken to court. The remainder, including seven suspects, are still undergoing questioning and 31 other cases are under investigation. “What’s of more concern is that the examination of 11 suspects was stopped by the AGO,” said ICW Coordinator on Justice Monitoring, Emerson Yuntho.

Emerson agreed with the AGO’s plan of reopening the case of debtors who received the paid-in-full letters. According to ICW’s records, there were 22 debtors who received the policy that was based on Presidential Instruction No. 8/2002 regarding the issuance of release-and-discharge document. “Actually, it’s been proven that false assets were handed over to the government,” he said.

In 2003, ICW sued the AGO to have a material test done on Presidential Instruction No. 8/2002. It was rejected. The Supreme Court maintained that presidential instructions are not laws; consequently, they were not objects for testing. “That is a matter of policy,” said Emerson, citing the Supreme Court’s reasons. ICW received the final verdict at the beginning of the month.

This is why Emerson recommends that the government seriously handle this matter. According to ICW, there have been no new developments on the BLBI cases so far, or it may have even stopped during the tenure of the current presidency. If the government is really intent on re-investigating the cases, said Emerson, do not make it just a project to improve the government’s image.

Abdul Manan, Sandy I. Pratama

Tempo Magazine, No. 43/VII/June 26 - July 02, 2007