Raja Abdullah bin Abulaziz Saudi Arabia patut diapreasiasi atas visi dan inisiatifnya. Visi bahwa ada yang salah dalam diri komunitas Muslim, dan inisiatif untuk mengumpulkan mereka dalam sebuah KTT luar biasa OKI (Organisasi Konferensi Islam) guna memikirkan seriusnya situasi dan mengusulkan sejumlah solusi. Beberapa bulan sebelumnya, dia juga mengumpulkan kalangan intelektual dan penerbit dari negara dan komunitas Muslim untuk meminta pendapat mereka soal kondisi umat Islam.

KTT di Makkah dihadiri oleh para raja, presiden dan perdana menteri negara-negara anggota OKI. KTT ini menghasilkan deklarasi yang cukup kuat unsur sentimen dan motivasi, tapi kurang dalam spesifikasi. Namun demikian, deklarasi ini berbicara tentang Aksi Islam Bersama dan Program Aksi 10-tahun yang dimaksudkan untuk menghapus buta huruf, epidemik dan kemiskinan.Latar belakang KTT (07/12/05) dan deklarasi ini adalah Islamofobia yang belakangan menjadi persepsi kuat dunia Barat atas Islam dan Muslim. Juga kecenderungan untuk menggabungkan dan menyederhanakan berbagai peristiwa yang sebenarnya timbul dari penyebab yang bermacam-macam.

Anehnya, deklarasi tersebut cenderung menerima penggabungan semacam itu dan secara berulang kali menggarisbawahi perlunya mengkonter dan membasmi terorisme dan ekstrimisme.

Deklarasi Makkah itu mengeluhkan kondisi Muslim: (a) “kita umat Islam saat ini sedang berkubang dalam era konsep yang membingungkan; (2) nilai-nilai yang menyesatkan dan (3) kebodohan meluas.” Poin terakhir jelas dan terdata dalam fakta; sementara dua poin pertama tampaknya perlu diterangkan lebih lanjut..

Pertama, siapa pihak yang menjadi penyebabnya? Siapa yang memiliki otoritas memberi penilaian benar dan salah ini? Dalam hukum Islam, Muslim dianjurkan untuk tunduk pada Tuhan dan mereka yang berkuasa. Konsekuensinya, adalah tugas para penguasa Muslim untuk memberikan tuntunan yang benar. Apakah ini berarti sebuah pengakuan kalangan para penguasa Muslim ini atas kegagalan mereka? Apa implikasi yang dapat terjadi atas legitimasi para penguasa ini?

Kedua, Dokumen Makkah merujuk pada “Islam sejati” dan “prinsip nilai-nilai murni Islam.” Tidak sulit bagi kalangan penguasa Muslim yang hadir pada KTT tersebut untuk memahami hal ini. Mengapa seakan sengaja tidak dibahas?

Pertanyaan sulit berasal dari asumsi bahwa “nurani kita searah dengan apa yang dirasakan oleh Ummat” dan karena itu “sangat menyadari tantangan besar ummat di bidang politik, pembangunan, sosial, budaya dan pendidikan.” Akankah rakyat di negara-negara OKI akan dengan mudah memaafkan kegagalan sebesar ini yang dilakukan pemerintahan mereka?

Komunike akhir dari KTT ini menekankan sejumlah poin yang tersebut dalam Deklarasi. Ia “mengutuk terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, menolak justifikasi apapun atas tindakan ini.” Komunike ini juga mendukung langkah-langkah yang diusulkan oleh konferensi kontraterorisme di Riyadh awal tahun 2005.

Dua usulan praktis, yang berkaitan dengan penekanan pada reformasi kurikulum pendidikan dan langkah pengontrolan dalam isu fatwa, memberi harapan menuju langkah koreksi yang berarti.

***

Komunike ini cukup selektif dalam rujukan tradisionalnya pada “isu-isu Muslim.” Palestina, Irak, Siprus dan Kashmir. Masing-masing bagian ini merefleksikan praktik OKI dalam mengadopsi formulasi yang diusulkan negara anggota. Dalam soal Irak, konsensus mengharuskan bahwa perlakuan atas anggota OKI – invasi dan pendudukan – agak dilupakan . Sebagai gantinya komunike ini mendukung penuh inisiatif Liga Arab yang dideklarasikan baru-baru ini.

Kedua dokumen menunjukkan tujuan sebenarnya dari KTT luar biasa tersebut: mendesak anggota OKI untuk mengambil posisi tidak ambigu dalam mengecam terorisme dan mempengaruhi persepsi publik.

Agenda konferensi sebenarnya dibuat atas dasar statemen bersama Abdullah-Bush pada 25 April 2005, di mana Saudi Arabia menyerukan pada “mereka yang mengajar Islam untuk menyebarkan ajaran damai, moderat dan toleran Islam serta menolak ajaran yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut.

Diskursus Barat tentang masyarakat Muslim cenderung terfokus pada apa yang disebut dengan perjuangan memperoleh simpati umat Islam. Penguasa negara muslim tampaknya mengikuti tren ini. Kedua kalangan ini tampaknya kurang memperhatikan perkembangan sejarah di paruh kedua abad ini. Mereka enggan mengakui bahwa Islamisme, yang dalam bentuknya saat ini telah menjadi faktor yang sangat mengakar dalam kehidupan politik Arab dan Islam, akan menjadi komponen penting dari transisi demokrasi apapun. Terlepas dari apakah komponen tersebut akan bertabrakan dengan modernitas atau tidak.

Di Indonesia, umat Islam telah mulai mengenyam praktek demokrasi secara penuh pasca-runtuhnya ORBA. Kita patut bersyukur bahwa “komponen mengakar” selama masa penindasan ORBA bukanlah dalam bentuk kekerasan. Partai-partai yang mendasarkan dirinya pada Islam tampak dengan baik dapat meleburkan diri dengan nilai-nilai modernisme: toleran, santun dan dialogis. Apabila momentum ini berkesinambungan, diharapkan Indonesia akan menjadi penentu tren (trend setter) pada sistem dan nilai demokrasi di dunia Islam yang lain terutama di Timur Tengah yang tampaknya dalam kondisi hamil tua dan sedang menunggu proses kelahirannya.[]

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Agra University, India

Oleh A. Fatih Syuhud
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Agra University, India

Apabila terdapat keraguan atas keotentikan laporan harian Daily Mirror (DM) tentang Presiden George W. Bush yang hendak mengebom kantor pusat Al Jazeera, maka pemerintah Inggris tentunya akan segera membereskan masalah ini dengan cara mengancam editornya dengan ancaman penjara apabila mereka menyiarkan teks memo rahasia dari sumber asal tabloid terbitan Inggris tersebut.

Bagaimanapun, apabila respons Gedung Putih yang menganggap laporan itu “sangat aneh” benar, mengapa Tony Blair—yang pembicaraannya dengan Bush pada April lalu menjadi subjek memo tersebut—membuat Official Secrets Act (OSA) mencegah publikasinya? Ada dua kemungkinan dalam hal ini:Pertama, Bush memang mengancam untuk meledakkan stasiun berita berbahasa Arab yang bermarkas di Qatar itu karena dia tidak senang atas pemberitaan operasi kontra-resistensi AS di Fallujah.

Kedua, seandainya Bush tidak membuat ancaman tersebut, maka tekanan PM Inggris atas memo itu kemungkinan karena memo tersebut mengandung pengakuan Bush—atau ancaman—tentang sesuatu yang justru lebih berbahaya.

Sekedar catatan, ada peristiwa kebetulan yang aneh ketika Al Jazeera dua kali dibom Amerika.

Pada Nopember 2001, kantor Al Jazeera di Kabul, Afghanistan, terkena tembakan rudal AS dan pada April 2003, sebuah bom ‘pintar’ menghentikan aktivitas Al Jazeera di Baghdad, menewaskan seorang jurnalis, Tareq Ayoub. Seandainya pun tanpa membaca memo April 2004, kita tahu dari kemarahan Menhan Donald Rumsfeld sebelumnya bahwa pemerintahan Bush tidak suka stasiun TV yang lagi naik daun itu.

Kru Al Jazeera bergerak sendiri di Irak dan menolak bergabung di bawah “perlindungan” pasukan AS. Mereka dapat berbicara bahasa lokal. Tayangan gambar yang mereka udarakan juga lebih mengejutkan dibanding apa yang ingin ditampilkan Pentagon. Apakah ini berarti AS akan secara sengaja mengebom jurnalis yang merupakan pelanggaran besar hukum perang dan “kebebasan” yang notabene menjadi alasan dalam menginvasi Irak? Mungkin tidak, tetapi apa yang dilakukan NATO pada stasiun Radio Television Serbia (RTS) di Belgrade pada 1999 menunjukkan bahwa militer AS dengan moralitas preman dapat melakukan apa saja.

Dalam pengeboman pimpinan AS di Yugoslavia, pesawat tempur NATO secara sengaja mengebom stasiun tv RTS di Belgrade. 16 warga sipil tewas dalam serangan yang oleh NATO dan jubir Pentagon dikatakan sebagai tindakan militer yang diperlukan untuk membungkam “propaganda lawan.”

Siaran RTS mungkin mengandung propaganda. Bagaimanapun, Yugoslavia secara teknis merupakan lawan NATO. Akan tetapi, RTS adalah media dan jurnalis yang bekerja—dan tewas—di sana berhak atas perlindungan Konvensi Geneva dari serangan bersenjata baik sebagai jurnalis maupun warga sipil. Namun demikian, hal yang lebih mendasar adalah bahwa RTS menyiarkan hal-hal yang tidak disukai dan tak dapat dikontrol militer AS: tayangan gambar-gambar warga sipil yang tewas atau cedera oleh bom NATO. Tayangan gambar sejenis yang terjadi di Fallujah juga disiarkan Al Jazeera. Bedanya adalah bahwa pada saat itu, pemerintahan Clinton tidak mempunya Menhan seperti Donald Rumsfeld yang mengatakan, “Di sini, kami tidak perlu mengikuti Konvensi Geneva.”

Intoleransi atas kebebasan pers menjadi semacam penyakit menular. Ancaman Bush atas Al Jazeera dengan cepat disusul dengan ultimatum Tony Blair pada media Inggris.

***

Slobodan Milosevic tidak memburu CNN atau BBC, di mana koresponden NATO-nya kemudian menjadi jubir NATO setelah perang berakhir. Akan tetapi, seandainya pemimpin Yugoslavia melakukan hal tersebut dan menyatakan ketidaksukaannya dengan dalih “propaganda musuh”, apa bedanya dia dengan NATO?

Begitu juga, mengancam Al Jazeera meliput di Irak dan di tempat lain lebih bahaya bagi seluruh jurnalis karena hal itu seakan memberi lisensi pada Al Qaidah dan aliansinya bahwa jurnalis tidak berada dalam perlindungan AS, dan karena itu sah-sah saja untuk menculik atau membunuh wartawan asing.

Ketidaksukaan Bush pada Al Jazeera hanyalah manifestasi ekstrim dari sikap antipati yang dirasakan pemerintah di seluruh dunia atas liputan media yang tidak dapat mereka tekan atau tindas dan kontrol. Pasca-11/9/2001 intoleransi ini dilengkapi dengan undang-undang (UU) dan bahkan tindakan militer di hampir seluruh negara dengan sistem demokrasi yang mapan.

Proposal UU anti-teror baru di Inggris dan rancangan legislasi anti-terorisme serta proposal ekstensi hukum hasutan di Australia, misalnya, dimaksudkan untuk meregulasi apa yang dapat dan tidak dapat ditulis oleh jurnalis tentang penyiksaan penjara.

Selain itu, berdasarkan keputusan yang dikeluarkan pengadilan Inggris baru-baru ini, pemerintah diberi kekuasaan untuk kembali mengimplementasikan hukum anarkonis semacam OSA guna mengontrol diseminasi informasi apabila dianggap memojokkan pemerintah seandainya hukum anti-terorisme tidak membantu. Pasal 5 dari UU OSA—mengilegalkan seseorang yang tidak mendapat otorisasi untuk memiliki dokumen resmi—jarang dipakai di Inggris dan tidak pernah digunakan untuk memberangus jurnalis. Kadang-kadang, pemerintah bahkan tidak memerlukan alasan “memaksa” terhadap media selain dari keberadaan hukum yang dapat diimplementasikan.

Guantanamo, Abu Ghuraib, Jose Padilla, memo penyiksaan Gedung Putih dan produk distopik lain pasca-11/9 menunjukkan betapa besar korban akibat perang kontrateror pada kebebasan sipil dan nilai-nilai demokrasi. Pemberangusan kebebasan pers memang belum sampai pada titik nadir, akan tetapi apabila media juga menjadi korban, maka prospek menuju penyembuhan kolektif akan sangat buram.

Indonesia, sebagai negara dengan sistem demokrasi yang masih balita, dalam konteks terorisme saya kira tidak perlu membeo secara membuta pada AS atau Inggris. Tepat seperti kata almarhum Munir dalam salah satu wawancaranya dengan Radio Netherlands (28/01/02), “Problem terorisme yang muncul di Indonesia karakteristiknya berbeda dengan apa yang terjadi secara internasional. Karena itu, tidak bisa pemerintah menangkap gejala-gejala internasional itu ke dalam hukum nasional Indonesia, di mana problem terorismenya jelas pun tidak." []

Bias Makna Fundamentalisme
Oleh A Fatih Syuhud

Secara historik, istilah "fundamentalisme" diatribusikan pada sekte Protestan yang menganggap Injil bersifat absolut dan sempurna dalam arti literal dan, dengan demikiran, mempertanyakan satu kata yang ada dalam Injil dianggap dosa besar dan tak terampuni. Dalam konteks ini, Kamus Oxford mendefinisikan fundamentalisme sebagai "pemeliharaan secara ketat atas kepercayaan agama tradisional seperti kesempurnaan Injil dan penerimaan literal ajaran yang terkandung di dalamnya sebagai fundamental dalam pandangan Kristen Protestan". Julukan ini, walaupun dimaksudkan untuk menggarisbawahi ketaatan absolut kaum Protestan atas ajaran Injil, tidaklah dipakai untuk melecehkan.

Konsep asal fundamentalisme itu sekarang menjadi bagian masa lalu. Selama lebih dari dua setengah dekade, interpretasi baru dari istilah ini menjadi populer. Fundamentalisme menjadi sinonim dengan ekstremisme dan radikalisme yang berakar dari intoleransi agama. Persepsi ini jelas tidak tepat dan menyesatkan karena fundamentalisme tidak dapat disejajarkan dengan esktrimisme dan radikalisme. Yang pertama bermakna ketaatan penuh pada ajaran-ajaran dasar agama yang dilakukan oleh para penganut taat suatu agama, sebaliknya makna kedua ditolak oleh seluruh penganut agama yang benar.Interpretasi fundamentalisme menjadi kontroversial karena ia jarang dipakai secara imparsial, objektif dan rasional. Aplikasi makna fundamentalisme esensinya
berdasarkan pada apa yang dipahami dan dinyatakan oleh beberapa kelompok tingkat tinggi dari kalangan politisi, akademisi dan media. Di tengah terjadinya
Islamofobia dan histeria antimuslim yang terjadi di sejumlah negara Barat, khususnya di AS, Israel dan Inggris, saat ini istilah fundamentalisme digunakan secara subjektif, selektif dan bias untuk melecehkan dan menjatuhkan Islam dan menggambarkannya sebagai ancaman pada peradaban Barat.

Propaganda anti-Islam "fundamentalis" dan "militan" semakin meningkat sejak revolusi Iran pada 1979. Sejumlah pemimpin Barat dan akademisi serta kelompok media berpengaruh dengan penuh semangat berpartisipasi dalam usaha ini. Seperti yang dikatakan Presiden AS Richard Nixon, "Fundamentalisme Islam telah mengganti komunisme sebagai instrumen pokok perubahan dengan cara kekerasan."

Nixon juga mengatakan, "Ideologi komunis menjanjikan modernisasi cepat, sedangkan ideologi revolusi Islam adalah reaksi atas modernisasi. Komunisme berjanji untuk mempercepat putaran jam sejarah ke depan, sedang Islam fundamentalis hendak membalik sejarah ke masa lalu". Implikasi implisit ucapan Nixon ini adalah bahwa "fundamentalisme Islam" memiliki potensi sebagai ancaman lebih besar daripada komunisme.Dalam buku "Satanic Verses", Salman Rushdie berpendapat bahwa "Islam"-lah yang bertanggung jawab dalam "mempromosikan kebencian pada peradaban modern".

Samuel P Huntington, dalam "The Clash of Civilisation", mengingatkan dunia Barat atas berbagai ancaman yang berasal dari Islam. Dalam "Todays New Fascists", Francis Fukuyama mengungkapkan kekuatirannya atas bangkitnya "Islam-Fasis" baru.
Ungkapan Fukuyama ini merupakan kelanjutan dari kekuatirannya atas munculnya "Islam radikal" yang dibahas mendetail dalam bukunya "The End of History and the Last Man". Namun demikian, tidak ada yang dapat menandingi V S Naipaul, pemenang Nobel, dalam menyerang Islam. Hal ini dapat dilihat dari kata-kata sarkasmenya, seperti "Terlukanya peradaban India merupakan hasil kerja Islam" (dalam bukunya A Wounded Civilization), "Muslim non-Arab adalah pemeluk tidak otentik.." (dalam Among the Believers), dan "Islam itu menjijikkan" (dalam Beyond Belief)

Berbagai macam penghinaan terhadap Islam, baik dengan kekerasan maupun nonkekerasan, mencapai proporsi yang mengkhawatirkan pasca-serangan teroris pada gedung WTC dan Pentagon pada 11 September 2001. Berbagai usaha direkayasa untuk menghubungkan Islam dengan terorisme telah menyulut ketegangan komunal di sejumlah negara Barat, khususnya AS. Banyak yang dilecehkan dan diperlakukan tidak manusiawi hanya karena memakai nama Muslim dan memelihara jenggot dan mengenakan jilbab. Di atas semua itu, invasi pimpinan AS ke Afghanistan dan Irak plus peningkatan serangan Israel pada rakyat Palestina semakin mempersulit masalah dan semakin menjauhkan diri dari skenario kerukunan global antaragama.

Banyak kalangan yang anti "fundamentalisme Islam" di satu sisi mengklaim dirinya komitmen pada demokrasi. Akan tetapi, pada waktu yang sama mereka tidak
segan-segan menyerukan untuk melakukan segala cara dalam memberantas fenomena "Islam fundamentalis", termasuk dalam hal ini, dengan cara kekerasan yang
jelas-jelas tidak demokratik. Ann Coulter, umpamanya, menyerukan: "Kita hendaknya menginvasi negara-negara mereka (Muslim), membunuh pemimpin mereka dan
mengkonversi mereka dalam pelukan Kristiani"; Rich Lowry menyerukan AS supaya "mengebom Mekkah". Senada dengan seruan kedua kolumnis konservatif AS ini,
berbagai tulisan Salman Rushdi yang menentang Islam, Nabi Muhammad dan umat Islam dipandang sebagai bentuk kebebasan berekspresi, tetapi berbagai kritikan pada
buku kontroversialnya "Satanic Verses" (Ayat-ayat Setan) dianggap sebagai manifestasi dari fanatisisme. Tidakkah wajar dan logis kalau kita anggap bahwa sikap semacam itu sebagai contoh konkrit standar ganda dan hipokrisi?

Harus diakui, kelompok radikal dan militan di antara pemeluk Islam itu ada. Dalam tubuh agama lain juga terdapat elemen-elemen ekstrim semacam itu. Akan tetapi, secara faktual mereka, kalangan ekstrimis di berbagai agama ini, adalah bagian kecil dari populasi dunia dan secara bulat ditolak keberadaannya oleh bangsa-bangsa pecinta damai dan penegak keadilan, termasuk oleh negara-negara Islam.

Seluruh negara-negara dunia, dengan pengecualian Afghanistan di bawah rezim Taliban, mengecam serangan teroris 11/9/01 di Amerika dan 7/7/05 di London. Bahkan Abdullah Awad, kakak kandung Osamah bin Laden, mengecam serangan itu sebagai "pelanggaran mendasar pada prinsip-prinsip utama Islam." Apalagi, sejak itu seluruh negara Muslim meningkatkan usaha mereka untuk memerangi dan mencegah terorisme. Dengan adanya fakta-fakta tak terbantahkan ini, apakah menghubungkan Islam dengan fundamentalisme dan terorisme masih relevan?

Sayangnya, istilah fundamentalisme dan terorisme secara eksklusif selalu diidentikkan dengan Islam tanpa memandang realitas di lapangan. Apakah ini berarti bahwa tidak ada individu atau kelompok dalam agama Kristen, Yahudi, Hindu dan non-Muslim lain yang
lebih berhak menyandang "gelar" itu? Tidakkah menghakimi Islam dengan hanya berdasarkan kebijakan opresif Taliban di Afghanistan dan tindakan brutal Al Qaidah itu bagaikan menghakimi Kristen dengan aksi barbar Adolf Hitler di Jerman, Benito Mussolini di Italia dan Slobodan Milosovic di Bosnia?

Karena tindakan ekstrimisme yang dilakukan Ariel Sharon tidak membuat umat Yahudi disebut sebagai "Zionis fundamentalis ", maka sudah logis kiranya kalau tindakan radikal Mullah Umar dan Usamah bin Ladin tidak menjadikan 1.3 milyar Muslim sebagai "Islam fundamentalis". Begitu juga, apabila jaringan radikal Islam semacam Al Qaidah atau kelompok pemberontak di Filipina seperti Abu Sayyaf disebut sebagai "teroris Islam", maka julukan yang sama hendaknya dilekatkan pada tindakan terorisme yang dilakukan oleh Timothy McVeigh di Amerika dan kultus Aum Shimrikoy di Jepang.

Di era sekarang di mana dunia dipenuhi dengan berbagai problem dan konflik ini, sangat dibutuhkan adanya berbagai usaha maksimum untuk mempromosikan perdamaian
dan keamanan. Namun demikian, hal ini akan tetap menjadi mimpi sampai perpecahan agama dapat dijembatani dan harmoni antaragama terbentuk. Menyudutkan satu agama tidak akan membuat bertambahnya prestise dan keamanan agama lain. Begitu juga,
fenomena patologis seperti fanatisme, kebencian, irasionalitas, ketakutan yang berakar dari ketidakpedulian dan pikiran picik, hanya akan memperlebar polarisasi agama.

Idealnya, isu sulit seperti ekstremisme dan terorisme hendaknya didekati dengan pikiran terbuka dan tanpa bias agama. Diperlukan juga memperhatikan akar penyebab, bukan hanya gejala dari fenomena tersebut. Karena, tidak ada negara atau sekelompok negara, bagaimanapun kuatnya, dapat memerangi dan menyelesaikan tantangan ini secara efektif sendirian. Dengan demikian, tidak ada alternatif dalam mengatasi hal ini kecuali dengan kerja sama global.[]

* Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Agra University, India

indonesia malaysia singapore canada brunei australia islam america blogger indonesia

Dari cara media membuat reportase, tampak seakan-akan tidak ada hubungan antara menyebarnya terorisme internasional dengan berbagai variannya yang mematikan akhir-akhir ini, dan perdagangan internasional.

Sebenarnya, kalangan juru bicara pemerintah AS dan juga sejumlah pebisnis swasta, telah melangkah lebih jauh dengan mengangkat masalah ini dalam konteks bahwa terorisme dan perdagangan merupakan dua hal yang berlawanan.

Kalangan teroris, yang tidak diragukan lagi bahayanya, yang fanatik, mematikan dan sangat buruk, dilihat sebagai berlawanan dengan seluruh aspek dari apa yang dianggap sebagai peradaban modern yang "baik": demokrasi, perdagangan internasional, investasi, dan lain-lain. Seakan-akan bentuk perdagangan dunia berada pada posisi yang langsung berlawanan dengan terorisme seperti yang kita tahu. Tidak hanya perdangan itu sendiri sangat terpengaruh oleh dampak aktivitas ekstremis, tetapi aktivitas-aktivitas ini pada gilirannya akan menjadi berkurang apabila roda perdagangan dan integrasi ekonomi dibiarkan berjalan secara lancar, karena hal ini akan menjamin kemakmuran bagi semua.

Sayangnya, sebagian besar dunia saat ini sadar betul bahwa pernyataan ini, bahwa meningkatnya integrasi internasional akan berdampak membaiknya kondisi materi, tidaklah benar.

Era globalisasi telah menyaksikan semakin banyak orang di dunia yang hidup dalam kemiskinan absolut: meningkatnya ketidakadilan penghasilan dan aset baik di dalam atau antar-negara, pemiskinan seluruh kawasan semacam Sub-Sahara Afrika dan sebagian Eropa Timur, krisis agraria di seluruh negara berkembang, dan banyak lagi dampak-dampak lain.

Dan juga sangatlah jelas bahwa dampak-dampak semacam itu bukanlah terjadi secara kebetulan, ia berasal dari kekuatan kapital internasional besar melawan seluruh kelompok sosial lain, yang mendominasi dan menentukan fitur fase terbaru globalisasi imperialis.

Ada yang beralasan bahwa terjadinya peningkatan kemarahan, termasuk yang murni karena keputusasaan, yang menjadi ladang subur berkembang biaknya teroris, adalah berasal dari peningkatan besar ketidaksetaraan dan penolakan atas hak ekonomi paling dasar pada sebagian besar orang di seluruh dunia.

Alasan itu sama sekali tidak salah, tetapi terlepas dari proses penyebab tidak langsung ini, terdapat fakta lain di mana terorisme internasional dan perdagangan global tidak dalam posisi berlawanan. Sebaliknya, malah keduanya secara fundamental saling berhubungan dan bergantung satu sama lain.

Perdagangan global tipe ini yang berukuran sangat besar tetapi jarang dibahas baik oleh World Trade International (WTO) maupun oleh pendukung fanatik globalisasi- yakni perdagangan internasional di bidang persenjataan dan narkoba.

Perdagangan ini telah menjadi sumber pemasukan besar yang menghasilkan dana luar biasa yang digunakan oleh berbagai jaringan teroris seluruh dunia, sekalipun keduanya juga menjadi sumber kebutuhan penting, khususnya produksi persenjataan kecil.

Hubungan dekat antara aktivitas perdagangan hitam semacam itu dan aktivitas teroris internasional, sebagaimana juga keterlibatan langsung organisasi intelijen negara seperti Central Intelligence Agency (CIA)-nya Amerika dan Inter-Services Intelligence (ISI)-nya Pakistan, dipaparkan dengan jelas dalam sebuah studi yang dilakukan seorang akademisi Kanada, Michel Chossudovsky.

Oleh karena itu, seperti ditunjukkan Chossudovsky dalam bukunya War and Globalization, The Truth behind September 11 (2003) sejarah perdagangan narkoba di Asia Tengah sangat erat berkaitan dengan operasi tertutup CIA. Sebelum berkecamuknya perang Soviet-Afghan, produksi opium di Afghanistan dan Pakistan hanya terdistribusi dalam pasar regional kecil.

Tidak ada produksi heroin lokal sebelumnya. CIA tidak hanya mendorong kalangan pemimpin lokal untuk memaksa petani untuk menanam opium tetapi juga sekaligus membangun sekitar sebelas unit produksi heroin di kawasan tersebut.

Dalam waktu dua tahun operasi CIA di Afghanistan, “Perbatasan Pakistan-Afghanistan menjadi produser top dunia, menyuplai 60 persen kebutuhan AS. Di Pakistan, penduduk yang kecanduan heroin melonjak dari hampir nol pada 1979 mencapai 1.2 juta pada 1985 – lonjakan luar biasa dibanding negara manapun.”

CIA juga mengontrol perdagangan heroin ini. Begitu gerilyawan Mujahidin menguasai kawasan di Afghanistan, mereka mengharuskan para petani membayar semacam pajak revolusi dari tanaman opium tersebut. Di sepanjang perbatasan di Pakistan, kalangan pimpinan Afghan dan sindikat lokal di bawah perlindungan Intelijen Pakistan (ISI) mengoperasikan ratusan laboratorium heroin.

Selama dekade perdagangan narkoba yang terbuka luas ini, Drug Enforcement Agency Amerika di Islamabad gagal melakukan penangkapan atau penahanan besar. Pejabat AS menolak menginvestigasi tuduhan perdagangan heroin oleh aliansi Afghan-nya dengan alasan ‘karena kebijakan narkotik AS di Afghanistan tersubordinasi perang melawan pengaruh Soviet di sana’.

Pada 1995, mantan direktur CIA untuk operasi Afghan, Charles Cogan, mengakui bahwa CIA memang telah mengorbankan perang narkoba demi Perang Dingin.

Sikap sinikal CIA ditunjukkan jelas dari pernyataan terus terang Cogan. “Misi utama kami adalah melakukan pengrusakan sebesar mungkin pada Uni Soviet. Kami tidak punya cukup waktu dan tenaga untuk mengadakan investigasi perdagangan narkoba. Saya kira tidak perlu kami meminta maaf atas hal ini. Setiap situasi selalu mengandung kekurangan … Kekurangan kami kali ini dalam segi narkoba. Tetapi tujuan utama sudah terlaksana. Soviet meninggalkan Afghanistan”. Akhir dari kehadiran Soviet di Afghanistan tidak berarti terjadi pengendoran atas produksi dan perdagangan ini, sebaliknya malah semakin meningkat tajam.

Dengan pecahnya Uni Soviet, peningkatan baru produksi opium terjadi. Menurut estimasi PBB, produksi opium di Afghanistan pada 1998-99 – bertepatan dengan terjadinya pergolakan bersenjata di bekas negara Uni Soviet – mencapai rekor tertinggi, 4600 metrik ton). Sindikat bisnis yang kuat di bekas Uni Soviet beraliansi dengan organisasi kriminal berkompetisi untuk menguasai kontrol strategis rute heroin.

Dengan demikian, kawasan Asia Tengah tidak hanya strategis karena cadangan minyaknya yang besar, tetapi juga karena menjadi tempat produksi tiga perempat opium dunia dengan nilai milyaran dolar AS bagi kalangan sindikat bisnis, institusi keuangan, agen-agen intelijen dan organisasi kriminal.

Hasil tahunan dari perdagangan narkoba Golden Crescent menguasai sekitar sepertiga penghasilan tahunan narkotik dunia, yang dalam estimasi PBB senilai AS0 milyar. Oleh karena itu, agak sulit untuk bersimpati pada AS mengingat CIA kemungkinan masih terlibat dengan perdagangan senjata dan narkoba sampai saat ini.

* Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik, Agra University, India.

Banyak kalangan non-muslim (individual dan institusi) yang menilai bahwa tidak terdapat konflik antara Islam dan demokrasi dan mereka ingin melihat dunia Islam dapat membawa perubahan dan transformasi menuju demokrasi. Robin Wright, pakar Timur Tengah dan dunia Islam yang cukup terkenal menulis di Journal of Democracy (1996) bahwa Islam dan budaya Islam bukanlah penghalang bagi terjadinya modernitas politik.

Peraih Nobel Gunnar Myrdal dalam karya magnum opus-nya Asian Drama mengidentifikasi seperangkat modernisasi ideal termasuk di dalamnya demokrasi. Berkenaan dengan agama secara umum dan Islam khususnya, dia mengatakan: Doktrin dasar dari agama-agama Hindu, Islam dan Budha tidaklah bertentangan dengan modernisasi. Sebagai contoh, doktrin Islam, dan relatif kurang eksplisit doktrin Budha, cukup maju untuk mendukung reformasi sejajar dengan idealisme modernisasi. Apabila
demokrasi identik dengan egalitarianisme, maka Islam dan Budha dapat memberikan dukungan bagi salah satu idealisme modernisasi khususnya reformasi egalitarian.John O Voll dan John L Esposito, dua pakar yang menjembatani Barat dan Timur tidak sepakat atas pandangan bahwa Islam dan demokrasi tidak dapat ketemu. Menurut kedua pakar ini dalam khazanah Islam terkandung konsep yang memberikan fondasi bagi muslim kontemporer untuk mengembangkan program demokrasi Islam yang otentik.

Dalam menjelaskan sejumlah miskonsepsi umum di Barat, Graham E Fuller (mantan Wakil Direktur National Intelligence Council di CIA) menulis di jurnal Foreign Affairs (April, 2002): "Kebanyakan peneliti Barat cenderung untuk melihat fenomena Islam politik seakan-akan ia sebuah kupu-kupu dalam kotak koleksi, ditangkap dan disimpan selamanya, atau seperti seperangkat teks baku yang mengatur sebuah jalan tunggal.
Inilah mengapa sejumlah sarjana yang mengkaji literatur Islam utama mengklaim bahwa Islam tidak kompatibel dengan demokrasi. Seakan-akan ada agama lain yang secara literal membahas demokrasi''.

Banyak kalangan sarjana Islam yang kembali mengkaji akar dan khazanah Islam dan secara meyakinkan berkesimpulan bahwa Islam dan demokrasi tidak hanya kompatibel; sebaliknya, asosiasi keduanya tak terhindarkan, karena sistem politik Islam adalah berdasarkan pada Syura (musyawarah). Khaled Abou el-Fadl, Ziauddin Sardar, Rachid
Ghannoushi, Hasan Turabi, Khurshid Ahmad, Fathi Osman dan Shaikh Yusuf Qardawi serta sejumlah intelektual dan sarjana Islam lain yang bersusah payah berusaha mencari titik temu antara dunia Islam dan Barat menuju saling pengertian yang lebih baik berkenaan dengan hubungan antara Islam dan demokrasi. Karena, kebanyakan diskursus
yang ada tampak terlalu tergantung dan terpancang pada label yang dipakai secara stereotipe oleh sejumlah kalangan.

Menurut Merriam, Webster Dictionary, demokrasi dapat didefinisikan sebagai "pemerintahan oleh rakyat; khususnya, oleh mayoritas; pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dandilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik; rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan.

Realitasnya adalah bahwa Islam tidak hanya kompatibel dengan aspek- aspek definisi atau gambaran demokrasi di atas, tetapi yang lebih penting lagi, aspek-aspek tersebut sangat esensial bagi Islam. Apabila kita dapat melepaskan diri dari ikatan label dan semantik, maka akan kita dapatkan bahwa pemerintahan Islam, apabila disaring
dari semua aspek yang korelatif, memiliki setidaknya tiga unsure pokok, yang berdasarkan pada petunjuk dan visi Alquran di satu sisi dan preseden Nabi dan empat Khalifah sesudahnya (Khulafa al-Rasyidin) di sisi lain.

Pertama, konstitusional. Pemerintahan Islam esensinya merupakan sebuah pemerintahan yang `'konstitusional'', di mana konstitusi mewakili kesepakatan rakyat (the governed) untuk diatur oleh sebuah kerangka hak dan kewajiban yang ditentukan dan disepakati. Bagi Muslim, sumber konstitusi adalah Alquran, Sunnah, dan lain-lain yang dianggap relevan, efektif dan tidak bertentangan dengan Islam. Tidak ada otoritas, kecuali rakyat, yang memiliki hak untuk membuang atau mengubah konstitusi. Dengan demikian, pemerintahan Islam tidak dapat berbentuk pemerintahan otokratik, monarki atau militer. Sistem pemerintahan semacam itu adalah pada dasarnya egalitarian, dan egalitarianisme merupakan salah satu ciri tipikal Islam. Secara luas diakui bahwa awal pemerintahan Islam di Madinah adalah berdasarkan kerangka fondasi konstitusional dan pluralistik yang juga melibatkan non-muslim.

Kedua, partisipatoris. Sistem politik Islam adalah partisipatoris. Dari pembentukan struktur pemerintahan institusional sampai tahap implementasinya, sistem ini bersifat partisipatoris. Ini berarti bahwa kepemimpinan dan kebijakan akan dilakukan dengan basis partisipasi rakyat secara penuh melalui proses pemilihan populer. Umat Islam dapat memanfaatkan kreativitas mereka dengan berdasarkan petunjuk Islam dan preseden sebelumnya untuk melembagakan dan memperbaiki proses-proses itu. Aspek partisipatoris ini disebut proses Syura dalam Islam.

Ketiga, akuntabilitas. Poin ini menjadi akibat wajar esensial bagi sistem konstitusional/partisipatoris. Kepemimpinan dan pemegang otoritas bertanggung jawab pada rakyat dalam kerangka Islam. Kerangka Islam di sini bermakna bahwa semua umat Islam secara teologis bertanggung jawab pada Allah dan wahyu-Nya. Sementara dalam tataran praksis akuntabilitas berkaitan dengan rakyat. Oleh karena itu, khalifah sebagai kepala negara bertanggung jawab pada dan berfungsi sebagai Khalifah al-Rasul (representatif rasul) dan Khalifah al-Muslimin (representatif umat Islam) sekaligus.

Poin ini memerlukan kajian lebih lanjut karena adanya mispersepsi tentang kedaulatan (sovereignty): bahwa kedaulatan Islam adalah milik Tuhan (teokrasi) sedangkan kedaulatan dalam demokrasi adalah milik rakyat. Anggapan atau interpretasi ini jelas naif dan salah. Memang, Tuhan merupakan kedaulatan tertinggi atas kebenaran, tetapi Dia telah memberikan kebebasan dan tanggung jawab pada umat manusia di dunia.
Tuhan memutuskan untuk tidak berfungsi sebagai Yang Berdaulat di dunia. Dia telah menganugerahi manusia dengan wahyu dan petunjuk esensial. Umat Islam diharapkan untuk membentuk diri dan berperilaku, secara individual dan kolektif, menurut petunjuk itu. Sekalipun esensinya petunjuk ini berdasarkan pada wahyu, tetapi interpretasi
dan implementasinya adalah profan.

Apakah akan memilih jalan ke surga atau neraka adalah murni keputusan manusia. Apakah akan memilih Islam atau keyakinan lain juga keputusan manusiawi. Apakah akan memilih untuk mengorganisir kehidupan kita berdasarkan pada Islam atau tidak juga terserah kita. Begitu juga, apakah umat Islam hendak memilih bentuk pemerintahan Islam atau sekuler. Tidak ada paksaan dalam agama.

Apabila terjadi konflik antara masyarakat dan pemimpin, seperti mayoritas masyarakat tidak menginginkan sistem Islam, maka kalangan pimpinan tidak dapat memaksakan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Tidak ada paksaan atau tekanan dalam Islam. Karena tekanan dan paksaan tidak akan menghasilkan hasil yang diinginkan dan
fondasi Islam tidak dapat didasarkan pada paksaan atau tekanan.

Pada karakter fundamental yang didasarkan pada poin-poin di atas, tidak ada konflik antara demokrasi dan sistem politik Islam, kecuali bahwa dalam sistem politik Islam orang tidak dapat mengklaim dirinya Islami apabila tindak tanduknya bertentangan dengan Islam. Itulah mengapa umat Islam hendaknya tidak menganggap demokrasi dalam artian umum bertentangan dengan Islam; sebaliknya, umat harus menyambut
sistem demokrasi. Seperti yang dikatakan oleh Dr Fathi Osman, salah satu intelektual muslim kontemporer terkemuka, `'demokrasi merupakan aplikasi terbaik dari Syura''.[]

A Fatih Syuhud, mahasiswa Pasca-Sarjana Ilmu Politik, Agra
University, India

Israel bisa saja berlindung di balik Amerika, tetapi sinyal buat Tel Aviv dari seluruh dunia sangatlah lantang dan jelas. Tidak hanya pemerintahan Ariel Sharon sedang menggiring negaranya ke jurang dalam menghadapi rakyat Palestina tetapi metode Israel dalam melibatkan negara lain dengan berkedok Holocaust, bencana pembunuhan atas enam juta Yahudi oleh Nazi Jerman, semakin menjadi kontraproduktif.

Tidak ada yang lebih benar dalam konteks hubungan kompleks antara Yahudi dan Jerman. Jerman sedang berusaha melawan Israel yang selalu bersikeras untuk mengabadikan apa yang pernah diperbuat Nazi pada kaum Yahudi. Bermula dari Willy Brandt, Republik Federal Jerman secara lantang memproklamirkan pertanggungjawaban dan penyesalan kolektif bangsa atas tragedi Holocaust. Dengan kekuatan Yahudi Amerika, kaum Yahudi juga menuntut kompensasi finansial dari perusahan Jerman yang terlibat dalam kriminal tersebut. Pada waktu yang sama, Jerman memberlakukan hukum yang keras terhadap berbagai aktivitas neo-Nazi dan bahkan pemujaan atas Hitler.Adaptasi besar yang harus dilakukan Jerman Timur setelah reunifikasi telah menggiring sebagian kalangan mudanya terlibat dalam aktivitas neo-Nazi sebagai bentuk protes yang juga dilakukan sebagian kecil di Jerman bagian barat. Ironisnya, Yahudi, sekitar setengah juta sebelum Perang Dunia II, saat ini justru membanjiri Jerman. Dari jumlah 15.000 pada akhir perang dan 33.000 pada 1990, jumlah mereka telah mencapai 200.000 saat ini. Fakta menunjukkan, terdapat lebih banyak Yahudi yang bermigrasi ke Jerman daripada ke Israel.

Generasi baru Jerman sekarang mempertanyakan mengapa mereka harus memikul tanggung jawab atas apa yang dilakukan Hitler. Mengeritik warga Yahudi dianggap tabu di Jerman, tetapi semakin banyak suara yang memprotes sikap ini. Sebagai contoh, Martin Walser, salah satu penulis paling dihormati di Jerman, mengeluh sekitar tujuh tahun lalu atas terlalu seringnya Holocaust dipakai sebagai pagar moral dalam perdebatan Majalah Economist, London, mengutip seorang pejabat Jerman mengatakan tahun lalu: We are defencless. Kami tidak dapat mengungkapkan kebenaran; kami selalu takut (terhadap Yahudi).

Pada akhir tahun 2003, seorang jenderal Jerman, Reinhard Guenzel, dicopot jabatannya karena dia menulis pada seorang anggota parlemen membenarkan komentarnya tentang Yahudi. Politisi tersebut, Martin Hohmann dari partai oposisi Christian Democratic Union (CDU), mengatakan bahwa Yahudi, yang terbunuh dalam jumlah jutaan pada Revolusi Bolshevik 1917, adalah bangsa yang melakukan kejahatan sama dengan yang dilakukan Jerman pada era Hitler. Partai CDU terpaksa memecat Hohmann dengan suara 195 banding 28. Perlu dicatat, bahwa di samping suara yang menentang, terdapat 28 suara abstain, dan empat dinyatakan tidak sah karena kertasnya rusak dan lima Anggota Parlemen tidak hadir. Dan kantor partai CDU dipenuhi oleh banyak email yang mendukung Hohmann.

Tentunya Israel akan menafsiri hal ini sebagai tanda anti-Semitisme. Tentunya lebih bijaksana bagi Israel untuk berintrospeksi dan mempertimbangkan kembali keuntungan mengeksploitasi masa lalu mereka untuk keuntungan politik. Pertanyaan yang akan berkembang adalah: Bagaimana sebuah bangsa yang lahir dari tragedi Holocaust dapat melakukan hal yang sama?

Jawabannya diberikan oleh rakyat Palestina, sebagian kalangan Israel sendiri dan dunia. Empat mantan kepala agen keamanan Israel, Shin Bet, telah memperingatkan Perdana Menteri Ariel Sharon bahwa kebijakan represif pemerintah terhadap rakyat Palestina akan mengakibatkan bencana bagi Israel. Mereka merujuk pada berbagai tindakan pemerintah yang merencanakan solusi dua-negara. Dalam negara tunggal, Yahudi akan kalah jumlahnya dengan rakyat Palestina; yang terakhir akan dipaksa untuk hidup di perkampungan ala sistem apartheid.

Saat ini, terdapat 150 perkampungan ilegal di mana sekitar 230.000 pemukim Yahudi tinggal di kawasan pendudukan Tepi Barat. Tidak hanya warga Israel membangun pagar mirip Tembok Berlin untuk mengalienasi rakyat Palestina, yang dalam prosesnya juga membantu mereka menguasai bagian luas tanah dan rumah warga Palestina, tetapi mereka juga memperluas perkampungan ilegal. Dengan kata lain, solusi dua-negara yang banyak didengungkan semakin menjadi lelucon, dengan rakyat Palestina yang bertahan pada pandangan negara tunggal yang menaungi Yahudi dan Arab. Palestina dapat memperjuangankan hak yang sama di negara baru itu. Sekitar satu juta Arab Palestina yang tinggal di Israel sebagai warga kelas dua.

Tidak heran bahwa orang Eropa banyak menentang perilaku Israel. Survei yang diadakan baru-baru ini menyatakan bahwa tujuh dari 10 orang Eropa menganggap Israel sebagai ancaman terbesar bagi perdamaian dunia, mengungguli Korea Utara dan Iran. Kendati demikian, Jerman termasuk negara Eropa yang paling kecil anti-Semit-nya. Sebuah survei yang diadakan American Jewish Committee tahun lalu menyatakan bahwa hanya 17 persen warga Jerman yang mengatakan bahwa mereka lebih memilih tidak bertetangga dengan Yahudi dan tujuh dari 10 rakyat Jerman mengatakan bahwa adalah sangat penting kalau Jerman belajar dari tragedi Holocaust.

Namun demikian, tindakan Israel terhadap warga Palestina dan propaganda negara atas Holocaust sebagai lencana kehormatan semakin mendorong rakyat Jerman untuk mempertanyakan basis kerentanan negara mereka sendiri. Satu penjelasan dari pemungutan suara yang menentang pemecatan Hohmann dari CDU adalah bahwa itu merupakan suara mewakili masyarakat yang terbuka. Bangsa Jerman telah membayar hutang mereka pada Yahudi atas tindakan Nazi, tidak hanya melalui penerimaan tanggung jawab kolektif secara publik tetapi juga dengan menawarkan kompensasi finansial.

Akibat adanya bom bunuh diri yang dilakukan warga Palestina, kamp perdamaian di Israel menjadi sekarat, tetapi tanda-tanda pemberontakan semakin meningkat yang menjadi salah satu motivasi Sharon untuk menarik diri dari Jalur Gaza.

Terlepas dari sejumlah peringatan dari mantan direktur, agen rahasia, KASAD Israel, Letjen Moshe Yaalon, yang dinyatakan bulan lalu bahwa jaringan restriksi atas warga Palestina telah mengakibatkan meningkatnya militansi. Sebanyak 27 pilot cadangan Angkatan Udara Israel mengatakan pada September tahun lalu bahwa mereka menentang serangan udara di kawasan padat penduduk yang ditempati kalangan militan Palestina. Begitu juga, beberapa ratus tentara cadangan Israel menolak bertugas di Tepi, beberapa dari mereka dipenjarakan.

Tetapi kalangan penentang ini kalah jauh jumlahnya dalam kondisi Israel saat ini; begitu juga tidak ada alasan untuk optimistik akan adanya perubahan cara pandang Israel terhadap mereka sendiri. Kemauan generasi muda Israel untuk menjadi sebuah bangsa yang normal berbenturan dengan keunikan Israel sebagai bangsa yang disemati label Holocaust. Banyak orang Israel percaya bahwa sepanjang mereka masih di bawah perlindungan AS, mereka dapat berbuat apa saja.

Mantan Penasihat Keamanan Nasional AS, Zbigniew Brzezinski, pernah menggambarkan sikap pimpinan politik AS atas Israel sebagai kepengecutan politik. Kepengecutan itu berasal dari cengkeraman kelompok Yahudi dalam proses politik Amerika.

* Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik, Agra University, India.

indonesia malaysia singapore brunei australia japan yahudi blogger-indonesia

Oleh A Fatih Syuhud

Bangsa-bangsa di seluruh dunia saat ini sedang terobsesi dengan kebijakan kontraterorisme. Kontra terorisme bagaikan menghirup napas baru setelah 11 September 2001, ketika dua pesawat menabrak gedung kembar WTC di New York. Tragedi 11/9 menjadi alasan untuk mengembangkan kebijakan kontraterorisme yang destruktif. Amerika Serikat (AS) melancarkan perang ke Afghanistan dan Irak dengan alasan-alasan yang menantang kesabaran PBB. PBB telah meloloskan resolusi untuk kontraterorisme yang mengikat bangsa-bangsa dunia yang berkewajiban mengimplementasikannya.

Sejumlah negara telah membuat hukum kontrateroris yang saling tumpang tindih dalam menciptakan cara menindas rakyat sendiri. Kontraterorisme saat ini dianggap sebagai ancaman besar pada perdamaian dunia. Pada 12 September 2001, Majelis Umum PBB telah meloloskan Resolusi 1268 yang menghendaki seluruh bangsa untuk menekan aksi-aksi teroris. Cepatnya tindakan PBB itu di luar dugaan. Lebih signifikan lagi, pada 28 September 2001, Dewan Keamanan (DK) PBB berdasarkan Bab VII Piagam PBB meloloskan Resolusi 1373 yang mengikat seluruh negara-anggota PBB untuk membentuk langkah kontraterorisme dalam waktu 90 hari dan tetap di bawah pengawasan Counter Terrorisme Committee (CTC). Berbagai Resolusi yang dibuat berdasarkan Bagian VII Piagam PBB bukan bersifat pilihan tapi harus diikuti. Pada 16 Januari 2002, PBB meloloskan Resolusi 1390 menuntut langkah-langkah internasional untuk melakukan pembekuan aset yang berorientasi terorisme khususnya ditujukan pada ‘organisasi yang masuk daftar hitam’ yang disebut dalam resolusi sebelumnya. Pada 18 Maret 2003, Departemen Obat Terlarang dan Kriminal PBB membuat 12 konvensi sebagai petunjuk usaha antiterorisme. Diktat PBB ini bersifat wajib diimplementasikan segera.

Inisiatif PBB menimbulkan respons regional dan nasional. Pada 17 Oktober 2001, Uni Eropa (UE) membuat cetak biru antiteroris yang berujung pada keputusan kerangka kerja pada 22 Juni 2002, yang bersamaan dengan langkah-langkah fundamental lain mengamandemen hukum ekstradisi dan hukum-hukum lain, melupakan kebebasan sipil, guna memperkuat interaksi dalam tubuh UE. Guna mengimplementasikan Resolusi 1373, Persemakmuran menciptakan Central Committee on Terrorism (CCT)-nya sendiri dan berjanji untuk memperkuat legislasi antiteroris yang sudah ada. Uni Afrika (UA) menciptakan rencana aksi guna mengimplementasikan resolusi PBB di Aljazair pada 14 September 2002. Amerika membentuk Patriot Acts dan legislasi lain sejak 2002 dan seterusnya guna melimpahkan kekuasaan luas pada pemerintah terhadap kelompok etnik, minoritas, imigran, turis dan lain-lain yang bersifat opresif.

AS telah menciptakan rezim paling opresif, rasis, reaksioner dan antirakyat sejak era Perang Dunia II dan McCarthy. Pada 2000-02, Inggris memperbarui hukum antiterorisnya dalam bentuk yang belum pernah dikenal dalam sejarah hukum umum Inggris seperti penahanan tanpa pemeriksaan, dan deportasi. Pakistan mengamandemen hukum antiterorisnya pada 2002, yang antara lain, dapat menahan seseorang tanpa tuduhan selama 12 bulan. Sebagaimana hukum antiterorisme India, ia sering disalahgunakan dan dipakai terhadap lawan politik dan balas dendam personal. Menyusul pengeboman di Bali, pada 12 Oktober 2002, Indonesia juga memperketat hukum antiterornya yang menimbulkan penyalahgunaan tak terkendali. Salah satunya yang paling kontroversial adalah menyangkut penahanan Abu Bakar Baasyir. Di Eropa, Jerman menggunakan hukum antiterorisnya terhadap kelompok “ekstremis” agama.

Pada sebuah konferensi International Commission of Jurists (ICJ) pada 28 Agustus 2004, jubir Jerman secara lantang berbicara senada dengan tesis Huntington. Dalam pertemuan itu, aktivis hukum, Karina Moskalenko, mengisahkan sejumlah kasus di Rusia bagaimana orang dari etnis tertentu diambil dan menghilang. Kisah-kisah penyalahgunaan hukum antiteror seakan tiada akhir. Tragedi 11/9 digunakan sebagai alasan kebijakan kontraterorisme. Setiap negara tampaknya sedang ikut perangnya AS dan pada waktu yang sama menindas rakyat sendiri. Apabila ini berlanjut, kontraterorisme akan menjadi ancaman lebih besar pada rakyat dan pemerintahan yang baik, dibanding ancaman terorisme itu sendiri. Perangnya AS telah menjadi alasan dunia untuk ikut terlibat dalam peperangan, destruksi, kematian, penyiksaan dan pelanggaran kebebasan sipil.

Obsesi dengan kontraterorisme tidak mengenal batas. Seorang pengacara terkenal AS, Alan M. Dershowitz, dalam bukunya Why Terrorism Works (2002), menulis bahwa undang-undang hendaknya dibuat dalam prosedur kriminal agar memungkinkan pemerintah untuk dapat melakukan penyiksaan selama investigasi. Dengan kata lain, langkah kontrateroris dapat melakukan apapun yang diinginkan agar “efektif.”

Di mana hukum kontraterorisme melanggar HAM, maka ia akan menciptakan terorisme negara yang ditujukan pada rakyatnya sendiri. Norma internasional Artikel 4 dari Covenant on Civil and Political Rights dan lain-lain membicarakan hak-hak tertentu yang tidak dapat ditawar-tawar termasuk di dalamnya tidak boleh melakukan penyiksaan.

Secara internasional, ketika resolusi PBB harus diimplementasikan tidak ada mekanisme yang memonitor. Komite Kontraterorisme PBB mempromosikan kontraterorisme tetapi tidak melibatkan isu-isu pelanggaran HAM. Dr. Seiderman dalam makalahnya untuk ICJ menunjukkan perlunya mekanisme monitoring internasional dalam bentuk Pelapor Khusus atau Sub Komite dari Komite HAM atau Komite Khusus yang bertanggung jawab pada DK PBB. Mekanisme semacam itu akan sangat berguna.

Karena Resolusi DK PBB telah memberi mandat dibentuknya kebijakan kontraterorisme, maka semestinya ia secara efektif memonitor pelanggaran yang terjadi. Akan tetapi, pada Januari 2003, Komite Kontraterorisme PBB menyatakan bahwa memonitor pelanggaran HAM adalah di luar otoritasnya. Kontraterorisme di berbagai negara hendaknya dimonitor secara komprehensif baik dalam level nasional maupun internasional.

Dalam konferensi ICJ di Berlin pada Agustus 2004, kata-kata yang cukup melegakan keluar dari Menteri Kehakiman Jerman yang mengatakan bahwa negaranya berencana untuk melakukan kontraterorisme menurut hukum dan prosedur biasa. Inilah apa yang semestinya dilakukan Indonesia. Negara kita hendaknya memberi preseden positif bagi negara lain dengan membuat langkah antiterorisme dalam kerangka kerja legal yang normal. Kita jangan sampai memberi kekuasaan berbahaya pada aparat hukum untuk menteror rakyat sendiri atas nama antiterorisme.

Indonesia tidak dapat menggunakan kontraterorisme sebagai gaung dari sovinisme AS. Sebagaimana kita tidak dapat menggunakan alasan-alasan AS untuk menindas rakyat sendiri atau yang lain. Kita tidak dapat hidup dalam situasi darurat global berkesinambungan yang justru akan mengancam perdamaian dunia dan pemerintahan demokratik. Apabila itu terjadi, maka kontraterorisme akan sama destruktifnya dengan terorisme itu sendiri, seperti yang sudah sama-sama kita saksikan di sejumlah negara.[]
* Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Agra University, India

indonesia malaysia brunei singapore australia america canada blogger blogger-indonesia

Amerika dan Terorisme
Oleh A. Fatih Syuhud *

Tragedi di balik tragedi London adalah pertanggungjawaban yang dibebankan pada Muslim seluruh dunia, untuk sekali lagi menggiring umat Islam dalam posisi defensif. Media seluruh dunia terfokus pada tokoh Muslim lokal, mewawancarai tokoh agama, menanyakan berbagai pertanyaan kasar, dan memberi kesan seakan-akan seluruh umat Islam bersalah atas terjadinya terorisme, dan karena itu, harus menjawab pertanyaan: apa yang akan Anda lakukan dalam soal ini?

Terdapat pemandangan menyedihkan di BBC di mana seorang Muslimah muda Inggris mencoba meyakinkah wartawan televisi yang agresif bahwa terorisme bukanlah Islam, bahwa Muslim bersatu-padu dengan dunia “beradab” dalam mengecam kekerasan, dan bahwa esensinya mereka orang-orang baik. Seorang ulama Inggris, yang juga kritis pada terorisme, mencoba meyakinkan wartawan Amerika di London bahwa dia berusaha keras untuk “mengatasi” situasi. Tidak ada yang tahu bagaimana dia akan melakukan hal itu, tetap dia tak punya pilihan kecuali dengan bersikeras bahwa dia akan melakukan sesuatu karena menjawab isi pertanyaan yang sama: apa yang akan Anda lakukan?Terorisme bukanlah masa lalu Islam. Ia tak ada hubungannya dengan Islam. Ia erat kaitannya dengan manipulasi Islam selama beberapa dekade terakhir oleh sejumlah negara. Terorisme berhubungan erat dengan sejumlah negara kuat, yang melakukan kebijakan ini secara sengaja, terencana dan sistematis. Islam menjadi tempat persembunyian. Islam adalah agama yang dimanipulasi dan dieksploitasi umumnya karena lapangan permainan baru berada di Timur Tengah yang kaya minyak di mana Islam menjadi agama dominan.

AS memasuki kawasan ini melalui Saudi Arabia yang dulu banyak mendanai berbagai madrasah di seluruh dunia, guna menyebarkan ideologi wahabisme; untuk mewarnai Islam yang menolak pemikiran progresif dan menciptakan imej Islam di dunia sebagai agama yang tidak toleran. Dari situ, perbedaan antara Islam yang “primitif” dan Barat yang “civilized” pun semakin menguat.

AS melakukan intervensi di Afghanistan, bukan demi demokrasi, tetapi untuk menciptakan Usamah bin Ladin. Untuk mendanai Taliban. Untuk mendirikan pasukan mujahidin Islam guna melawan Uni Soviet. Perbedaan pun semakin terbentuk. Sebuah pasukan pejuang Islam yang tak terorganisir, bersenjata lengkap, semangat dan komitmen pada “Islam” versus pasukan “civilized” berseragam dan berada di bawah kontrol politik. Pesan yang ingin disampaikan pada kalangan anak muda Muslim pengangguran yang sedang mencari identitas adalah: kekerasan itu bermanfaat dan perlu. Bergabunglah dengan Taliban, pelajari Islam ala Saudi, bukan hanya Allah bahkan Paman Sam pun akan tersenyum senang. Frustrasi pada kemiskinan dan sulitnya lapangan kerja secara hati-hati digiring menjadi kemarahan atas dunia di berbagai lembaga pendidikan Islam yang didanai pihak yang tak terlihat. Islam sedang dalam ancaman dan bahaya; mereka versus kita. Selamatkan Islam dari kaum kafir (walaupun kenyataannya adalah mereka mendanai kita). Demikianlah, pasukan baru mulai terbentuk.

Tokoh-tokoh baru semacam Usamah bin Ladin pun muncul. Bahwa kemudian mereka berbalik memusuhi pihak yang awalnya mendidik mereka, itu soal lain. Tetapi intinya di sini adalah bagaimana awalnya terorisme dibimbing dan didanai oleh negara yang terorganisir demi mencapai tujuannya sendiri.

Madrasah di Pakistan yang dianggap bertanggung jawab atas terorisme oleh negara yang sama yang pernah memperkuat jaringan ini, tidak begitu signifikan perannya dibanding beberapa negara semacam AS, Saudi Arabia dan Pakitan. Madrasah di Pakistan hanyalah entitas kecil tanpa kekuatan apapun tanpa adanya dana dan patron negara.

Bagaimanapun, sistem madrasah sudah eksis dan sama tuanya dengan Islam itu sendiri, tetapi baru dewasa ini sebagian darinya telah menjadi lahan pelatihan bagi kalangan teroris dan merusak imej madrasah/pesantren secara keseluruhan di mata dunia. Setelah patron negara ditarik menyusul terjadinya serangan teror 11/9 dan berita tentang madrasah ini hilang dari pemberitaan internasional, muncul teroris muka baru pada 7/7 di London yang tidak pernah menjadi bagian dari sistem itu.

Pembunuhan masal yang disponsori negara di Irak, pembunuhan ribuan rakyat Palestina oleh Israel, penghinaan atas Quran di Guantanamo oleh pasukan terorganisir Barat yang semestinya civilized, kekejaman luar biasa di penjara Irak, jelas telah menciptakan kemarahan dan frustrasi di dunia.

Tidak hanya dunia Islam. Seluruh warga dunia yang taat hukum, sensitif and responsif kaget dengan apa yang terjadi di Afghanistan, Irak, pada rakyat tak berdosa yang telah menjadi korban atas desain jahat negara-negara kuat. Invasi dan serangan AS dan koalisinya di negara mayoritas Muslim telah dimanfaatkan oleh mastermind terorisme untuk menyulut ketidakpuasan, kemarahan dan mentrasformasi hal ini menjadi tindakan nyata. Berbagai lingkaran setan aksi kekerasan ini (aksi balas dendam, serangan rasial, komunalisme) yang tercipta akan mempermudah mendapatkan rekrut baru, dan tambahan dukungan atas terorisme semacam itu. Itulah kenyataan dunia saat ini.

Dengan demikian, apabila saat ini umat Islam diminta untuk mengecam kekerasan, dan meminta maaf atas berbagai tindakan teroris yang tidak mereka sukai, maka tuntutan serupa oleh CNN dan Fox News hendaknya juga diajukan pada George W. Bush dan anak buahnya yang melakukan kejahatan untuk mengecam kekerasan yang disponsori negara. Bush harus meminta maaf karena mendorong berkembangbiaknya terorisme, menciptakan Usamah bin Ladin, mendukung kamp pelatihan teroris yang didirikan negara aliansi AS. Bush harus meminta maaf karena menginvasi Irak, karena berbagai kejahatan kemanusiaan yang dilakukan, dan menentukan jadual penarikan mundur dari negara berdaulat. []

* Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Agra University, India

indonesia politik politics islam

Israel, AS dan Palestina
Oleh A. Fatih Syuhud

Larry Franklin, analis program nuklir Iran di Pentagon, diketahui telah membocorkan informasi rahasia pada Direktur Kebijakan dan Analis Senior soal Iran di AIPAC (American Israeli Public Committee), organisasi berpengaruh Yahudi AS, yang kemudian meneruskannya pada seorang diplomat senior bagian politik kedutaan Israel.

Investigasi pun dilakukan, sang diplomat diam-diam dipanggil balik sedangkan kedua pejabat dipecat dari AIPAC. Ketiganya dituduh berdasarkan Espionage Act. Kasus ini, yang mirip dengan kasus Pollard 1985, memiliki dua aspek signifikan: pertama, tingginya jabatan kedua mediator dan kedua, reaksi kalangan elit politik AS. Detil kasus ini kemudian menjadi publik sebelum Konvensi Tahunan AIPAC pada Mei.

Biasanya dalam kasus semacam itu walaupun melibatkan aliansi, kelompok yang dirugikan akan menunjukkan ketidaksukaan di depan publik. Kali ini pejabat Washington bersikap sebaliknya. Di depan Perdana Menteri Ariel Sharon dan sejumlah Senator dan anggota Kongres, Menlu Condoleeza Rice memanfaatkan forum AIPAC untuk pidato kebijakan masalah Timur Tengah, mempererat hubungan dan dukungan pada Israel.Rice menggambarkan penarikan mundur Sharon dari Jalur Gaza sebagai “sebuah tindakan sulit dan luar biasa bagi perdamaian.” Rice tampak sengaja tidak menyebut Peta Jalan walaupun secara selektif merujuk pada beberapa kandungan isinya. Hadirin di forum sama sekali tidak ragu kemana AS berpihak, apapun yang diperbuat Israel. Rice menggambarkan rencana demokratisasi Bush di Timteng sebagai contoh “ketegasan komitmen moral”.

Secara terpisah, AIPAC menyeru pada seluruh anggota Senat untuk menyeponsori keputusan yang semakin memperkuat sangsi yang ada atas Iran, melarang subsidi perusahaan AS yang melakukan bisnis di Iran, serta memotong bantuan asing pada negara yang berinvestasi di Iran. Pemerintah Bush belum merespons hal ini. Namun demikian, dapat menjadi isyarat bagi negara mana saja –termasuk Indonesia—seputar kemungkinan konsekuensi bagi negara yang hendak melakukan hubungan bisnis dengan Iran.

Manuver lihai pun sedang berlangsung di Timteng. AS, walaupun hanya dalam retorika, dilaporkan sedang memulai proses peninjauan kembali kebijakan pasca-11/9 perang kontraterorisme; melintas jalan ke Yerusalem via Baghdad; reformasi dan demokratisasi Timur Tengah Raya; membiarkan Israel menunda-nunda Peta Jalan; dan merubah dunia Islam.

First Lady Laura Bush, setelah kunjungannya ke kawasan pada minggu ketiga Mei, mengatakan bahwa Amerika hendaknya bersiap diri atas lambatnya penyebaran demokrasi di kawasan. Apakah ini sebuah sinyal perubahan persepsi atau taktik atau keduanya?

***
Efraim Helevy mantan direktur Mossad dan Penasihat Keamanan Nasional Sharon mempertanyakan kebijakan demokratisasi dalam perang melawan teror dan memprediksi akan meningkatnya intervensi militer AS dan kehadiran militer AS dalam waktu lama di kawasan. Dia mengakui bahwa rencana penarikan diri Sharon dari Jalur Gaza sebagai alat untuk memotong Peta Jalan. Dalam soal Iran, dia mengatakan Israel “tidak dapat berharap kombinasi pemain yang lebih baik (dari AS) dan situasi dalam kampanye politik yang sedang berlangsung” atas Iran.

Dalam konteks ini, kunjungan Presiden Mahmoud Abbas ke Washington cukup signifikan.

Sumber resmi Palestina tampak cukup puas dengan hasil yang diperoleh. Abbas yang mengajukan tiga permintaan khusus pada Bush: sebuah komitmen bahwa (1) rencana penarikan Gaza akan menjadi bagian integral Peta Jalan bukan sebagai pembuka atau substitusi; (2) Israel hendaknya didesak untuk memenuhi kewajiban Peta Jalan khususnya penghentian konstruksi perkampungan dan penarikan mundur pasukan Israel ke posisi pra-intifada pada September 2000; dan (3) jaminan konkrit hendaknya diberikan seputar kandungan negara Palestina dan jadual realisasinya.

Teks pidato sambutan Bush cukup menarik: bahwa Israel hendaknya tidak melakukan aktivitas apapun yang bertentangan dengan komitmen peta jalan atau prasangka apapun atas negosisasi status final Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem; membongkar perkampungan ilegal dan menghentikan ekspansi perkampungan; tidak mempolitisir pagar keamanan; negara Palestina harus memiliki teritorial berkesinambungan; kesepakatan status final harus bersifat negotiable dan perubahan pada Perbatasan Armistice 1949 harus disepakati bersama. “Inilah posisi AS saat ini, ia akan menjadi sikap AS pada saat negosiasi status final,” kata Bush.

Pernyataan Bush di atas berbeda dengan komitmen yang dia berikan pada Sharon dalam suratnya pada April 2004 yang menyatakan bahwa “berdasar pada realitas baru, adalah tidak realistik mengharapkan hasil negosiasi status final akan persis sama dengan perbatasan Armistice 1949.” Juru bicara penasihat Keamanan Nasional menolak tuduhan perubahan sikap. Sementara kalangan pengamat Arab skeptis atas klaim keberhasilan Palestina.

Kalender politik memberi tenggat waktu 18 bulan untuk memenangkan perang atas teror, menentramkan Irak yang bergolak, menggolkan proses damai Israel Palestina, demokratisasi Timteng dan menghukum Iran. Semuanya menjadi prasyarat awal bagi terbentuknya Pax-Americana; kegagalan salah satu unsur di atas akan membahayakan rencana besar itu.

Ada kemungkinan bahwa negosiasi diam-diam terjadi sebelum kunjungan Abbas. Di sinilah letak relevansi ucapan Halevy; semuanya harus dibaca secara bersama dengan teks yang berasal dari kunjungan Palestina dan pernyataan bersama yang dikeluarkan setelah kunjungan Putra Mahkota Saudi Arabia ke ranch-nya Bush di Crawford.

Dalam skenario semacam itu, komitmen formal akan terefleksi pada seluruh kandungan proses damai. Sejumlah negosiasi akan diadakan; hasilnya pun sudah ditentukan. Akankah opini Palestina termasuk di dalamnya?***

* Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Agra University, India

indonesia politik palestina amerika islam