Yang dari dulu salalu menjadi pertanyaan dalam benakku, kenapa para expat ini mendapatkan fasilitas yang jauh lebih bagus dibanding dengan orang lokal yang kadang kala level pekerjaannya sama.
Pertanyaan-pertanyaan ini terjawab sudah setelah beberapa bulan mengadu nasib di luar negeri. Beberapa hal yang aku rasakan sebagai kompensasi segala fasilitas seorang expat.
1. Harus siap berpindah dari kontrak yang satu ke kontrak yang lain. Hal ini bisa sebagai tantangan tetapi bisa juga jadi siksaan bagi orang-orang yang menyukai kemapanan. Seorang expat harus bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru secara cepat.
2. Urusan imigrasi sering kali membuat seorang expat tidak bisa membawa serta keluarganya. Bukan hal yang mudah hidup jauh dari orang-orang tercinta.
3. Nongkrong haha hihi di kantin selepas kerja, gorengan pinggir jalan, pecel kediri kalibata dan segala sesuatu yang "indonesia banget", memang tak terbeli dengan uang :)

Ketika mencoba posting beberapa vacant overseas di sebuah milist, seorang sahabat selalu menanggapi dengan berbagai hal tentang pilihan menjadi expat. Dalam satu tanggapannya yang kesekian kali, sempat tertulis "Lha wong gak bisa survive di negeri sendiri kok bangga ?".
Tidak menutup kemungkinan ada yang menjadi expat karena tidak bisa survive dalam kerjaan, kehidupan pribadi maupun bermasyarakat di negeri sendiri. Tetapi kebanyakan teman-teman yang meninggalkan tanah air menjadi expat di berbagai negara, mempunyai skill yang sangat bagus dan sangat laku "dijual" ditanah air. Kehidupan ditengah masyarakat multinasional juga menuntut mereka untuk menunjukan bahwa orang-orang Indonesia mampu bersaing di lingkungan global.

jadi, terlepas dari apapun alasannya yang penting adalah kontribusi yang diberikan terhadap bangsa. Ditengah-tengah citra buruk terhadap indonesia, para expat ini berusaha menunjukan profesionalisme di lingkungan mereka. Dan yang tak kalah pentingnya mereka ikut berperan dalam pendapatan devisa negara.

PEREMPUAN itu melangkah dengan agak ragu sambil menyo­rong­kan tiket dan paspornya ke pramugari. Sang pramugari tersenyum, lalu memintanya menunjukkan boarding pass agar ia bisa atahu di kursi mana penumpang ini harus duduk. "Tiket dan paspornya di­simpan saja, mbak," katanya.

Rambutnya lurus dengan ujung dibikin keriting, lipstiknya merah menyala, kacamata hitam menutup matanya sementara kabel walkman menjulur dari ku­ping kiri-kanannya. Ia mengenakan rok over-all dari bahan jins biru dengan kaos bulu tebal lengan pan­jang bermotif kulit macan. Sepatunya berhak sangat tebal, dengan kaos kaki warna hitam bergaris-garis merah setengah betis. Jam tangan dengan piringan tebal dan melotot beradu dengan gelang manik-manik warna warni.

Begitu duduk --kebetulan di sebelah saya-- di dekat jendela, ditariknya dompet dari ransel kulit kecil, paspornya pun dicabut lagi dari saku ransel, dibukanya. "Aku dari luar negeri nih," mung­kin itu yang hendak dikatakannya.

Dari dompet panjang dica­butnya amplop, dan ia menarik isinya. Selembar cek bertulisan Huruf Arab dari sebuah bank di Riyadh. Dibolak-baliknya cek itu, se­­­akan ingin menunjukkan, "Urusan gua sudah pakai cek, cing!". Ia turun di Jakarta dan melanjutkan dengan penerbangan lain ke Surabaya.

Ini mungkin buruh yang baru mudik, pikir saya. Ternyata benar, dari perbincangan sekilas, ia menuturkan sudah setahun bekerja pada seorang saudagar di Riyadh. Ia dizinkan pulang untuk lebar­an, tapi tak akan kembali lagi.

"Kecuali kalau ada ponsor, 'ana' pasti berangkat lagi," katanya. Yang dimaksud ponsor itu, ternya­ta sponsor, penghubung alias calo tenaga kerja yang biasa datang ke desa-desa. Juga ke desanya, katanya sih, di Kediri sana.

Adegan itu teringat kembali ketika beberapa waktu lalu media mas­sa kita dihebohkan oleh kasus Kartini. Kartini yang kita kenal saat ini, tentu saja bukan Putri Je­para yang pikiran-pikirannya dilukiskan --oleh Belanda-- cemer­lang dan progresif namun tak berdaya melepaskan diri dari tin­dasan adat yang memberi kebebasan pada suaminya untuk mem­per­laku­kan dia seenak perut dan bawah perut. Lalu diharumkanlah namanya sebagai Putri Sejati.

Kartini abad-21 adalah Kartini dari kampung di Rengas­deng­klok Karawang yang --karena kemiskinan-- lantas membiarkan diri diekspor ke tanah seberang, dan terdamparlah ia di Fujairah Uni Emirat Arab.

Kartini diekspor ke sana bersama ratusan, mungkin ribuan, perem­puan lain yang dibetot dari komunitasnya, keluarga, anak dan sua­minya, untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, kata la­in untuk memperhalus istilah babu dan jongos.

Kartini hamil, atau dihamili, seorang lelaki asal India, dan ia sendirian harus menanggung dosanya. Pengadilan setempat memper­­salahkannya atas kasus perzinaan, dan hukuman untuk tindak pidana itu adalah dirajam sampai mati, sesuai dengan undang-undang setem­pat.

Kerancuan proses penempatan, minimnya mutu dan perlindungan serta kerentanan posisi buruh merupakan titik lemah program penempatan buruh ke Timur Tengah. Terlebih lagi masih ada citra di sebagian masyarakat Arab bahwa pembantu adalah budak yang bisa diperlakukan layaknya sesuka majikan. Oleh karena budak itu sudah dianggap miliknya, mereka bisa melakukan apa saja terhadap budaknya.

Sudah beberapa kali Departemen Tenaga Kerja mengusulkan ke­pada sejumlah negara Arab untuk menandatangani Nota Kesepahaman (MO­U) yang isinya antara lain menyatakan bahwa TKW itu adalah pekerja dan bukannya budak. Tapi negara‑negara Arab itu tidak mau me­nekennya. Artinya, kita tetap tunduk saja pada ketentuan yang mereka berlakukan.

Posisi tawar menawar kita dalam ekspor budak, eh ekspor buruh ini tetap lemah ketika dihadapkan pada kelangkaan kesem­pa­tan kerja di dalam negeri di satu pihak dan peningkatan devisa di pihak lain. Maka dengan penuh semangat kita kirim sebanyak mungkin orang, termasuk yang seperti Kartini, dan ketika kena kasus barulah ribut.

Kartini, dengan keterbatasan berbahasa dan pengetahuan hukum lokal, tentu tak bisa berbuat banyak saat diadili. Bisa jadi, dalam proses persidangan, ia tidak mengerti pertanyaan yang dia­juk­an jaksa karena saat itu ia tidak didampingi oleh penerjemah, dan ia manggut-manggut saja ketika dituding telah berzina.

Kita tentu sepakat, zina adalah perbuatan dosa, dan seorang pen­dosa harus dihukum. Namun kita masih belum mendapat kejelasan, apa­kah kehamilan Kartini me­mang merupakan buah dari perzinaan su­ka sama suka, atau oleh se­bab lain. Misalnya, Kartini tak kuasa menolak atau menghindar dari amuk birahi lelaki yang kemudian me­nye­babkannya hamil.

Persoalannya kemudian adalah, haruskah Kartini mati de­ngan cara dirajam atas 'dosa' yang diperbuatnya bersama lawan mainnya itu? Apakah ke­hamilan saja sudah cukup membuktikan bahwa ia berzina dan harus ma­ti karena itu? Apakah orang yang turut me­lakukan perbuatan dosa itu boleh bebas berkeliaran dan lepas dari hukuman?

Dan, masih ba­nyak lagi pertanyaan yang mung­kin muncul, sebelum kita bisa mene­­rima atau menolak pelak­sanaan proses hukum bagi Kartini.

Lepas dari dari legal atau tidaknya Kartini diekspor untuk bekerja di UEA, proses penempatan Kartini merupakan gambaran dari program penempatan buruh Indonesia di mancanegara, khususnya ke Timur Tengah.

Ini juga menguak fakta yang sesungguhnya, bahwa meski zaman per­budakan sudah tinggal sejarah, pada prakteknya kita malah sedang melegalkan perbudakan model baru. Celakanya, sebagaian besar di antara 'budak-budak' itu justru berasal dari kaum Kartini, yang --maaf saja-- sebagian besar di antara mereka diposisikan sebagai jongos alias babu, atau istilah halusnya pembantu rumah tangga, lebih halus lagi pramuwisma.

Nah, ketika nasib buruk menimpa orang seperti Kartini dan juga Nasiroh, barulah kita tersentak. Pemerintah ribut seakan betul-betul ingin membela seluruh buruh kita yang dikemas dalam pa­ket-paket ekspor tenaga kerja. Namun persoalan sudah ter­lalu rumit sebab kita tidak menanganinya secara benar sejak awal. Ketika muncul kasus per kasus, barulah tindakan penanganan dilakukan sehingga terkesan pemerintah kita membela buruh yang tenaganya diperas untuk meningkatan devisa itu.

Hal yang agak menimbulkan pertanyaan adalah, mengapa pada saat-saat seperti ini para Kartini yang tergabung dalam berbagai lembaga swadaya masyarakat seperti tidak tergerak untuk menun­jukkan peran dan pembelaannya terhadap sesama kaumnya. Ingat ketika kerusuhan Mei, betapa militan para Kartini ini berjuang bahkan bergerilya menolong dan membela, memberi advokasi, dan berdemonstrasi meneriakkan penderitaan para perempuan yang jadi korban kebiadaban amuk massa.

Namun, ketika Kartini abad 21 terpojok di kursi pesakitan nun di negeri seberang sana, hanya sedikit orang di tanah air yang mau bersuara, apalagi memperjuangkannya. Atau ketika mengalami nasib sebagaimana yang menimpa Nirmala Bonat, ( http://curahbebas.wordpress.com)

Padahal, bukan cuma Kartini, Nirmala, dan Nasiroh yang nasibnya tak menentu di tanah seberang (antara 30 - 40 persen perempuan pekerja di sana dilaporkan mengalami perundungan seksual!), sebab di tanah air sendiri masih banyak Kartini lain yang nasibnya harus diper­juangkan. ***

 April 2000Bandung,

Setelah puas foto-foto di ladang "bunga", kami melanjutkan perjalanan ke Bangko. Begitu keluar dari kawasan ladang minyak Duri, melalui gate Kulin, saya segera menginjak pedal gas lebih dalam. Maklum, kalau di dalam kawasan ladang minyak hanya boleh 40 Km/jam. Eh, baru lima menit berkendara, Refli meminta saya menghentikan mobil. Minggir bentar Mas... Ada apa Ref? Mau beli martabak dulu Mas. Walaaahhhh, kirain apa. Dia bilang kalau pergi ke Bangko sering beli martabak di situ.

Setelah itu kami melanjutkan perjalanan. Kondisi jalan ke arah Bangko cukup ramai. Kami sering berpacu dengan truk atau bus yang ke arah Medan. Yang saya agak kesal adalah kondisi jalannya. Rusak abiss. Pokoknya jangan heran, banyak jalan di Riau ini yang rusak. Yang bagus cuman di Pekanbaru-nya kali.
Negeri Bertuah, minyak melimpah, sawit di mana-mana, kayu juga ada... Tapi jalannya ancur-ancuran. Katrok kalau istilah orang sekarang.

Setelah hampir dua jam, kami tiba di Bangko. Kami langsung ikut sholat jumat di masjid camp. Oh ya, kurang lebih 2 Km sebelum masuk Bangko Camp Anda akan menemui Tugu Devisa (ini istilah saya sendiri) ini fotonya. Agak tak terawat memang. Tugu ini berada di pinggir jalan lintas Medan.

Selesai sholat jumat, saya segera ke Balam. Tujuan kami memang mau resolve problem di sana. Ternyata problemnya cuman power supply doang. Walaahhhh... Katrok memang. Jam 4 sore kami bergegas menuju Duri. Pas melewati tugu di atas, saya ajak Refli berfoto ria. Mejeng_Mode: ON. Oh ya, fotonya Refli mana ya? Dia rada pemalu, takut marah kalau fotonya disebarin di internet.

Jadi sedikit terusik masalah idealisme and nasionalisme nigh; karena Astro khan dimiliki oleh Malaysia. Inget beberapa waktu lalu saat sentimen antara Indonesia and Malaysia sempat menghangat; masalah warga negara Indonesia yang dianiaya, klaim beberapa budaya milik Indonesia and hal2 lainnya yang cukup membuat sebal dengan bangsa Malaysia. Bahkan sampai membatalkan rencana trips kesana dengan beberapa teman. Heehehehe.

Tapi apa daya, masalah perbolaan ini cukup penting buat gw. Ayo dong ada tv swasta yang mau beli hak siarnya. Jadi gak perlu berlangganan and terlebih gak perlu ada devisa yang pergi ke negeri tetangga.

 

Ada yang tau Temasek?  

Asal katanya sih diambil dari “Negeri Tumasik”. Perusahaan milik negara Singgapur yang menjadi pemilik ultimate Telkomsel maupun Indosat. Juga yang dulu membeli saham mayoritas SinCorp-nya Thailand, yang membikin PM Thaksin mundur karena dituduh menjual perusahaan yang dapat membahayakan kepentingan Thailand terkait kerahasiaan negara? 

Kalau belum tau juga ya ndak papa..toh gak semua hal harus kita ketahui.. ;) Konon katanya memiliki dana keloaan sebesar 108 Milyar Dolar Amerika. Didirikan sejak tahun 1974. 

Lalu apakah sampean ngerti Khazanah Nasional BHD? Ini miliknya Negara Malaysia. Yang memiliki Bank Niaga dan satu bank lainnya yang saya lupa. Dana kelolaannya sebesar 17, 9 Milyar Dollar Amerika. Didirikan tahun 1993. 

Mas, mau ngomongin apa to? 

Hehe. Sebetulnya saya cuma mau bilang bahwa sekarang ini, kecenderungan dunia mengarah kepada pendirian sebuah korporasi besar yang dimiliki negara untuk digunakan sebagai perusahaan yang menginvestasikan sebagian asset negara dalam pembelian saham-saham perusahaan potensial di negara lain. Contohnya ya yang saya sampeikan tadi. 

Indonesia bukannya punya Mas... Pertamina, Mandiri dan lain-lain itu? 

Oh beda. Itu namanya BUMN yang isinya mengusahakan berbagai usaha demi penyelenggaraan negara. Daya jelajahnya pun cuma bermain lokal deh. 

Beda? Kayaknya itu kan bisa dibuat kaya Temaasek dan Khazanah juga? 

Tetap beda, Om...soalnya Temasek dan Khazanah, dalam bisnis internasional yang semakin menunjukkan taring kapitalisme global ini, dinamakan dengan SWF alias Sovereign Wealth Fund.Boso Indonesya ne’ opo yo..? Ya begitulah... 

Lalu? 

Nah intinya cadangan devisa kita sebagian dibuat untuk mendirikan sebuah lembaga atau setidaknya disisihkan untuk dikelola dalam investasi langsung di berbagai belahan dunia. Bisa dengan membeli perusahaan asing atau pengelolaan portofolio dalam bentuk surat-surat berharga. 

Kalau rugi mas? 

Lah yaitu risikonya. Bukankah High Risk High Return? 

Jadi Sampean intinya mau kasih tau bahwa Indonesia mau buat begitu? 

Ya nggak juga. Kalau Indonesia buat, kudu stabil dan kuat dulu masalah legal infrastrture-nya..juga masalah visi yang sama. Kalau gak, bisa-bisa perusahaan negara kita, ambil contoh namanya : Nusantara, bisa dijadiin kue tak bertuan yang digerogoti oleh banyak rezim yang berkuasa. Padahal sesungguhnya digunakan sebagai katalisator penambahan cadangan devisa kita.  

Repot donk ngelolanya..emang orang kita mampu? Ntar dikorup lagi.. 

Nah, kita bisa serahkan pengelolaannya pada lembaga pengelola asset yang sudah ada semisal Merril Lynch, Citigrop, Standard Chartered, Morgan Stanley dan lain-lainnya.. Mereka profesional kok.. 

Apa bukannya mereka barusan rugi dan jeblok gara-gara subprime mortgage? Ntar kita kena juga kayak gitu..  

Iya sih, itu kan pengelolaan yang kemarin-kemarin..ya kita usahakan agar menejer investasi kita jangan terlalu nempatin telur pada keranjang yang berisiko tinggi.. 

Oh...gitu? sorry ya Mas....gak ngerti juga.. 

Ya sudah nda papa. Toh gak semua hal di dunia ini perlu kita ngerti dan pahami. Menurut sampean semua, kita (Indonesia) perlu gak bikin perusaan kayak Temasek itu..?

Sejak awal tahun 2007, terjadi tarik menarik antara kepolisian Riau dengan menteri kehutanan, polisi Riau menangkap apa yang mereka yakini sebagai penebangan liar hutan alam yang dilindungi, sementara menteri kehutanan gusar karena polisi dianggap mencampuri kewenangan mereka & 'menyusahkan' pengusaha2 pengolah bubur kayu dan kertas yg menyumbang devisa besar bagi negara.

Numbers trivia: Total devisa negara dari pulp & kertas tahun 2007: USD 3.94 million, total kekayaan salah satu pengusaha bubur kayu & kertas terbesar di Indonesia (Forbes, 2006): USD 2.8 billion.

Solusi yang bisa diterapkan pemerintah:
Menggunakan teknologi, karena teknologi tidak berbohong, tidak memiliki conflict of interest, dan bisa diawasi oleh publik.
Peraturan mengenai izin hutan tanaman industri (HTI) harus jelas, syaratnya apa, yang berminat siapa saja dan kenapa mereka diberikan atau ditolak izinnya. Untuk transparansi semua ini harus dipost di-internet, sehingga publik bisa mengikuti dan ikut mengawasi seluruh prosesnya.

Apabila izin sudah jelas dan sesuai aturan main, pengawasan harus jalan sehingga izin tidak cuma kertas belaka. Dan pemerintah harus mengaku bahwa mereka tidak sanggup mengerjakan tugas ini, sudah terlalu banyak hutan lindung kita yang gundul sebagai akibatnya. Solusinya? Kerjasama dengan Google atau Microsoft, mereka memiliki teknologi yang bisa menggabungkan citra satelit dengan peta digital. Gambar peta digital HTI dan hutan lindung sesuai dengan izin yang ada, lalu cocokan dengan citra satelit yang diperbaharui secara berkala. Kemampuan untuk melakukan hal ini sudah dimiliki oleh kedua raksasa teknologi ini, so we can tap on their resources. Apakah kedua raksasa ini akan setuju? Saya percaya iya, karena hal ini untuk membantu forest conservation dan image company mereka di mata dunia akan meningkat apabila mereka melakukan hal2 'green' seperti ini.

Komponen terakhir dan yang paling penting dari solusi ini adalah: limpahkan tanggung jawab menjaga hutan lindung kepada pengusaha2 kayu, kenakan denda yang sangat besar apabila citra satelit menunjukan bahwa hutan lindung yang dalam tanggungan mereka gundul oleh alasan apa pun.

Caranya? Bagi wilayah hutan lindung yang ada sesuai dengan proporsi HTI yang mereka ingin dapatkan, jadi HTI tidak hanya menjadi izin mengelola tetapi juga kewajiban untuk menjaga. Kenapa illegal logging marak? Karena itu kayu gratis bagi para pengusaha kayu, ketika ada harga yang harus mereka bayar untuk kayu-kayu tersebut, maka pemerintah tidak usah repot, mereka akan melindungi kayu-kayu tersebut seperti mereka menjaga kayu-kayu dalam HTI mereka sendiri.

Apakah ini akan membuat para pengusaha kayu lari? Merusak iklim investasi? Secara pragmatis kita bisa menjawab pasti tidak, karena investasi mereka sudah begitu besar sehingga mereka tidak mungkin angkat kaki begitu saja. Alasan kedua, mau angkat kaki kemana? Hutan yang tersedia untuk diolah tidak ada disemua tempat. Apakah ini fair bagi para pengusaha? Jawaban langsung adalah tidak fair, karena aturan permainannya diganti ditengah jalan, tapi jawaban yang benar adalah ini fair, karena ini menegakan keadilan dan membetulkan aturan main semula yang tidak fair dan mudah dicurangi.

Dari sudut pandang ekonomi pun hal ini masuk akal, pengusaha kayu di Indonesia harus mulai memikirkan tentang sustainability dan menanggung biaya untuk pelestarian lingkungan. Tidak boleh lagi terjadi kasus seperti selama ini dimana aparat tutup mata, pengusaha memperkaya diri sendiri, sementara hutan rusak tidak karu-karuan dan rakyat kecil yang akhirnya menderita. Biaya produksi pulp serat pendek Indonesia adalah yang terendah di dunia (hanya USD 186 per ton), kenapa bisa begitu? Karena ada banyak biaya tersembunyi yang tidak pernah dihitung alias ditilep: pajak kepada negara, biaya pelestarian hutan, dll.

Harga kertas yang rendah menekan harga cetak buku, sementara konsumsi buku per kapita di Indonesia sangat rendah. Jadi situasi yang terjadi selama ini adalah negara yang lebih miskin (Indonesia) menjadi semakin miskin karena mensubsidi konsumsi negara2 maju yang lebih kaya (mereka berpendidikan lebih tinggi dan ada penghasilan lebih sehingga lebih banyak membeli buku), sementara dalam proses semua ini ada aparat korup dan pengusaha tidak bertanggung jawab yang terus memperkaya diri sendiri secara egois dan tidak jujur. Dan semua ini dimungkinkan karena sistem dan aparat pemerintahan negara ini korup serta gampang dibodohi, pengawasan dan penerapan hukum pun tak bergigi. Mau sampai kapan situasi seperti ini berlangsung terus? Sampai seluruh hutan habis, kekayaan alam negara habis dikuras, lalu kerusakan ekologis mengakibatkan perubahan cuaca, longsor, banjir dan kekeringan yang tidak terkendali?