Hari ini di koran Kompas 19 Agustus, terpampang iklan partai politik Presiden SBY sangat mencolok di halaman depan. Kompas bahkan mendesain "sampul" khusus untuk iklan partai Demokrat milik SBY. Iklan itu memang "cuma" ucapan selamat HUTRI ke 63 dari Presiden SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Iklan itu sangat tidak etis, tidak pantas dalam moral demokrasi.

Presiden SBY sebagai Kepala Negara beriklan tentang partainya dan memanfaatkan momentum peringatan HUTRI. Beberapa hari ini jelas SBY terpampang di media pada peringatan HUTRI sebagai kepala negara. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Negara pada saat-saat peringatan HUTRI, presiden menjadi sorotan publik, kegiatannya diliput semua media cetak dan elektronik. Tapi keagungan tugas Kepala Negara dalam perayaan HUTRI itu dikotori dengan iklan yang muncul di Kompas hari ini.

Secara legal, pemuatan iklan itu, tidak melanggar aturan Pemilu. Tapi secara etis, seorang Kepala Negara harusnya tidak beriklan partainya pada saat ia menjabat. Apalagi di negara yang memaklumkan diri sebagai negara demokratis. Martabat Kepala Negara direndahkan dengan pemuatan iklan demikian. Apa jadinya kalau Kepala Negara berbuat demikian. Moral demokratis sudah diabaikan.

Kalau SBY sebagai kepala negara melakukan hal tercela seperti itu, maka sebentar, lagi para pejabat negara, Menteri, Gubernur dan Walikota, Bupati akan melakukan hal yang sama. Kalau ini sampai terjadi, maka demokrasi macam apa yang ada di negeri ini.

Dari segi media, pemuatan iklan oleh para pejabat negara, akan menambah penghasilannya.

Dewey  menganjurkan dalam menciptakan lingkungan sosial yang dicirikan oleh lingkungan demokratis, guru harus memiliki tanggung jawab utama untuk memotivasi siswa dan memikirkan masalah sosial yang berlangsung dalam pembelajaran. Karena menurut keberhasilan individu atau kelompok dalam kelas demokratis, tergantung pada tingkat pengertian sosial, keterampilan dan kemapuan setiap orang untuk menciptakan suasana dimana perbedaan individu dapat dihargai dan tugas-tugas bersama dapat dikoordinasikan Untuk itu para siswa seyogyanya memperoleh kesempatan untuk berpartisifasi dalam pembangunan sistem sosial melalui pengelaman secara berangsur-angsur belajar bagaimana menerapkan metode yang berwawasan keilmuan dalam memperbaiki kehidupan masyarakat.

Menurut Dewey dan Thelan tingkah laku kooperatif merupakan dasar untuk membangun masyarakat kooperatif. Hal tersebut menjadi konsep untuk pengembangan pembelajaran kooperatif. Dengan menstrukturkan kelas dan aktivitas belajar siswa sedemikian rupa sehingga menunjukan hasil yang diinginkan.

Iding M Padli Nurjaji

Senat Akademik

Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim yang disebut-sebut sebagai negara yang paling demokratis diantara Negara-negara muslim lainnya. Pemilihan presiden pada tahun 2004 adalah momen yang dianggap penting perihal keberhasilan dalam mewujudkan negara yang demokratis di Indonesia. Apalagi saat ini disetiap daerah, dalam pemilihan kepala daerah, telah pula dipilih secara lansung oleh rakyat. Dalam waktu dekat ini, pemilihan Gubernur Jawa barat yang bebas dipilih langsung oleh rakyat pun akan dilaksanakan. Jika melirik hal-hal yang dikatakan Fukuyama (1992) tentang akhir sejarah, yang maksudnya adalah sejarah ideologi maka Indonesia sepertinya sedang berjalan ke arah apa yang Fukuyama maksud sebagai demokrasi liberal.

Ini menarik dan sekaligus membantah asumsi Huttington (1997) yang menurutnya setiap orang Islam yang mencoba untuk memperkenalkan demokrasi ke dalam masyarakatnya cenderung akan gagal karena demokrasi sangat bertentanngan dengan nilai-nilai dalam Islam. Hal yang diungkapkan Huttington ternyata tidak terbukti terjadi di Indonesia, bahkan Indonesia sebagai negara menurut Saiful Mujani (2007) adalah negara yang begitu demokratis.

Fukuyama mengatakan bahwa hak-hak manusia sebagai individu dalam demokrasi diakui hak-haknya sebagai individu bebas yang memiliki wewenang untuk bersuara dan diakui harga dirinya sebagai warga negara. Bahkan dalam demokrasi liberal keinginan yang irasional digantikan keinginan rasional untuk diakui sebagai sama.

Namun demikian, apakah sebenarnya masyarakat yang telah melakukan pemilihan secara pribadi menentukan pilhannya benar-benar telah bebas memilih tanpa ada dorongan dari pihak manapun atau telah bersifat rasional dalam memilih?

Pengaruh Sosial dan Manipulasi Pilihan

Manusia sebagai individu yang merupakan bagian dari sosial tidak bisa lepas pengaruhnya dari hal-hal apa saja yang terjadi di luar dirinya. Memilih wakil yang dipilih apakah telah murni itu adalah pilihannya sendiri atau merupakan pengaruh dari teman, atasan, tokoh masyarakat, atau media adalah hal yang patut diperhatikan.Di tahap ini, tim sukses dari tiap-tiap perwakilan calon adalah instrument yang juga cukup penting dalam membentuk opini masyarakat untuk memilih salah satu calon pemimpin tertentu. Mereka akan berusaha kuat demi kemenangan jago mereka.

Masyarakat bisa saja secara tidak sadar di dorong untuk memilih pilihan salah satu kandidat. Setiap orang setiap harinya sering mengalami “beban informasi berlebih” sehingga untuk mengurangi keterlebihan informasi dengan memberikan penilaian cara cepat lewat sesuatu hal-hal yang menonjol saja atau cukup diperlukan. Sehingga, dengan memberikan suatu hal-hal yang menarik, menonjol dan berbeda dengan yang lain saja para kandidat akan cepat sekali diingat.

Bahkan, jika kita dapat memahami motif pikiran yang ada di masyarakt maka dengan mudah kita dapat mengkontrol dan mengatur pikiran masyarakat dimanipulasikan sesuai dengan kehendak kita tanpa mereka ketahui (Bernay, 1948). Bernay berpendapat bahwa model manipulasi tersebut, bagian yang terpentingnya adalah demokrasi itu sendiri.

Demokrasi dan kebebasan memilih

Mengapa demokrasi menjadi bagian terpenting dari memobilisasi masa? Hal ini karena demokrasi adalah pemerintahan yang didaulat dan dipilih oleh rakyat, oleh individu. Jelas, jika kita memahami pikiran dan motif masyarakat yang paling mendasar, maka kitapun akan mudah mengontrol pikiran masyarakat. Jika masyarakat mengagap dalam bawah sadarnya bahwa pemimpin yang terpenting adalah parasnya, maka tim sukses tinggal memperkenalkan bahwa calonnya adalah orang yang berparas tampan.

Masyarakat yang telah dapat di dorong dan dikontrol sesuai dengan apa yang diinginkan pihak-pihak tertentu, masikah hal tersebut dapat dikatakan sebagai demokrasi atau suatu hal yang demokratis? Bagi Bernay demokrasi yang dikatakan sebagai wujud kemajuan manusia dalam negara yang rasional adalah hal yang omong kosong karena manusia sesungguhnya adalah mahkluk amat irasional, mahkluk yang berisi keinginan-keinginan terpendam, emosi, dan kebahagiaan di dalamnya. Ketika keinginan-keinginan terpendam serta tipogi kebahagiaan yang paling mendasar dapat diketahui, individu yang dianggap bebas untuk memilih dan bersuara hanya merupakan omong kosong belaka. Individu telah menjadi irasionalitas di dalam rasionalitas itu sendiri. Mereka menganggap dirinya bebas dalam ikut memilih dan bersuara, sesungguhnya mereka telah diarahkan dengan tidak sadar.

Pemegang keuntungan dalam demokrasi

Jelas dalam hal ini,kondisi dari negara demokrasi akan menguntungkan pihak-pihak yang memiliki modal, penguasaan terhadap informasi yang diolah masyarakat, serta memahami kondisi yang paling mendasar pada masyarakat itu sendiri. Ketika mereka berhasil dipandang sebagai tokoh yang terpandag dan mereka yang berhasil memberikan perhatian pada masyarakat maka salah satu nilai tambah dalam memenangi suatu pemilihan telah ada di tangan.

Mereka yang telah mengantongi hal-hal paling mendasar dalam diri manusia lah yang dapat menguasai pikiran dan motif mereka. Mereka yang dipandang sebagai pemegang tafsir kehidupan. Serta mereka yang telah mengikat segala informasi yang menghubungkan pengaruh ke masyarakat pulalah yang akan dapat memenangi kompetisi kepemimpinan dan berhasil menjadi pemimpin sesuai kehendak rakyat. Rakyat memilih karena dia layak untuk jadi pemimpin. Padahal sesungguhnya rakyat memilih pemimpin tersebut karena rakyat di dorong untuk memilih pemimpin tersebut secara tidak sadar.

Jika demikian, lantas di manakah letak posisi masyarakat (awam) dalam negara demokrasi ? Posisi rakyat tidak ubahnya seperti apa yang ada pada masyarakat komunis dan Islam yang digambarkan Hutington. Bedanya dalam negara komunis dan Islam rakyat dalam kondisi sadar tidak bebas memilih karena begitu kuatnya negara, sementara dalam negara demokrasi rakyat bebas memilih yang sebenarnya secara tidak sadar mereka tidak bebas memilih.

Selagi individu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sosial, semasih individu memiliki kebahagiaan yang terpendam, semasih individu memiliki gambaran tentang pemimpin mereka maka selagi itu pula kebebasan individu dapat diarahkan dan dikontrol. Lantas dimanakah letak kebebasan yang ditawarkan demokrasi jika kehendak bebas individu masih dapat dikontrol oleh motif dari luar. Adakah demokrasi liberal yang sesungguhnya? Mari kita sama-sama berpikir kembali. Idhamsyah.

Wajah pendidikan di Indonesia saat ini menurut saya, amat sangat berpihak kepada masyarakat yang memiliki banyak duit dalam kantong baju dan rekening bank mereka. Sedikit sekali kesempatan bagi masyarakatberpenghasilan rendah untuk dapat menyekolahkan anak - anak mereka hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bagaimana mungkin bisa bersekolah tinggi kalo biaya pendidikan sekolah dasar saja terlalu mahal bagi mereka.

Banyak anak Indonesia, salah satunya tergambar dalam tokoh yang berada dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, yang memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan para juara olimpiade nasional maupun internasional, satu - satunya yang membuat mereka kalah adalah tiadanya 'kesempatan' untuk meraih pendidikan berkualitas.

Dahulu, ada sekolah tanpa biaya pendidikan (gratis) dengan sistem pendidikan yang bagus dengan sedikit 'bumbu' semi militernya, SMA Taruna Nusantara. Saat itu, semua anak dengan kecerdasan yang tinggi dari golongan keluarga manapun memiliki kesempatan yang sama untuk dapat merasakan pendidikan disana. Anak pejabat sipil, anak pejabat militer, anak pengusaha, anak pedagang, anak guru, anak petani, atau anak 'calo' bus antar kota dengan penghasilan pas2an untuk menyekolahkan 4 (empat) orang anaknya seperti diri saya bersaing memperebutkan tempat di SMA Taruna Nusantara. Saat ini, sebagian besar yang bersekolah di sana hanyalah anak - anak orang kaya yang mampu membayar sebesar kurang lebih Rp 1.750.000,- per bulannya belum termasuk uang gedung dan sumbangan lainnya.

Pemerintah memang sudah memberikan alokasi pendidikan yang cukup besar dalam APBN dibandingkan tahun - tahun sebelumnya, namun keberlangsungan pendidikan berkualitas di Indonesia tidak akan dapat selamanya bergantung kepada pemerintah. Peran serta masyarakat salah satunya Yayasan Nurani Dunia, salah satu bank yang menjadi sponsor program tayangan televisi renovasi sekolah, GNOTA, maupun gerakan penggalangan dana oleh alumni beberapa sekolah bagi calon siswa di almamaternya; salah satunya Alumni SMA Taruna Nusantara yang tergabung dalam IKASTARA memberikan beasiswa pendidikan bagi siswa berprestasi yang tidak mampu bersekolah di SMA Taruna Nusantara, semoga akan mampu menggerakkan bangsa ini menuju kesejahteraan.

Ingin bersatu, berjuang dan berkarya lebih banyak dalam pembangunan menurut hati nurani demi kebangkitan bangsa  di masa yang akan datang menuju masyarakat yang adil, sejahtera, dan demokratis. Semoga Tuhan menunjukkan jalan untuk mewujudkan cita - cita "Wijaya Foundations". Aminnn...

KALI INI JANGAN MAU DI TIPU LAGI !!!

Karena bangsa ini tidak menghargai pejuangnya

Bangsa ini memperingati 10 Nopember sebagai hari Pahlawan

Tapi bangsa ini melupakan Tokoh Utama nya

Bangsa ini tahu istilah "MERDEKA ATAU MATI"

tapi bangsa ini tidak mati-matian tidak mengakuinya sebagai Pahlawan,

Bangsa ini bangsa yang tidak bisa menghargai jasa Pahlawannya

hanya mampu menuliskan peristiwa 10 Nopember sebagai bacaan sejarah

Tapi tidak mau menganugrahi gelar Pahlawan Nasional Tokoh utamanya

Negara ini musti belajar dari kekurangan yang dimiliki

karena pejuang bisa menerima kekurangan yang dimiliki negara

Tapi negara harus ingat jasa pejuang yang menegakkan kemerdekaannya

Negara tidak boleh arogan mempertahankan kekurangannya

Pejuang yang merupakan Pahlawan Nasional

Harus mendapat pengakuan sebagai pahlawan dari Bangsa ini

Harus mendapat pengakuan sebagai Pahlawan dari Negara ini

Harus mendapat pengakuan sebagai Pahlawan dari Pemerintah ini

Harus mendapat tempat yang layak sebagai Pahlawan Nasional

Negara harus memberi tempat khusus

Mereka layak untuk mendapatkannya

Jika rakyat bangsa ini menempatkan mereka sebagai Pahlawan,

dan ingin melihat mereka ditempatkan di TAMAN MAKAM PAHLAWAN

jangan biarkan rakyat menjadi kecewa

mau berapa tahun lagi menunggu

mau berapa Presiden lagi yang harus terpilih

Peristiwa 10 Nopember 1945,

baru 62 Tahun yang lalu,

banyak saksi sejarah yang menjadi referensi untuk dasar penganugrahan

banyak tokoh yang dapat dimintai pendapat

banyak ahli sejarah yang bisa dimintai saksi keahliannya

Bangsa ini

Negara ini

Pemerintah ini

Jangan seperti pepatah lama

"KACANG LUPA DENGAN KULIT-nya"

Karena peristiwanya kita AKUI SEBAGAI HARI PAHLAWAN

kenapa TOKOH UTAMA-nya

"BELUM DIANUGRAHI GELAR PAHLAWAN"

Atau kita memang bangsa yang pelupa

mudah melupakan jasa pejuang dan pahlawan

Atau kita bangsa yang suka milah-milih

Pejuang yang secara jelas berperan kok tidak diakui, ANEH !