Banyak juga yang setuju jika RUU pornografi ini untuk segera disahkan dengan alasan yang bermacam-macam juga. Begitu juga sebaliknya yang tidak setuju juga banyak dengan alasan macam-macam juga.

Di tulisan ini cenderung kepada pihak yang kurang setuju dengan isi RUU pornografi dengan alasan melindungi kebudayaan asli Indonesia, membatasi kreativitas anak bangsa untuk berekpresi dan kasihan dengan wanita yang menyukai busana anggun, seksi maupun kaos oblong yang secara otomatis dadanya juga menonjol bukan bermaksud mengundang nafsu pria tapi karena suka kaos oblong. Jadi kaos oblong/T-shirt termasuk melanggar Undang-Undang pornografi karena mengundang nafsu seks pria.

Jangan sampai dengan adanya undang-undang ini memberikan peluang kepada oknum aparat untukmenjerat para wanita yang ingin berekpresi, untuk menjegal lawan dengan UU ini dan memanfaatkan UU ini untuk kepentingan sendiri karena UU ini sangat memojokkan kaum wanita dan sedikit menekan kaum pria (pria memang otaknya melulu wanita).

Tidak setujunya dengan isi karena kebanyakan mengatur tentang perilaku berpakaian wanita, wanita diharuskan berpakaian yang tidak mengundang hasrat seks pria. Pembicaraan yang mengarah ke porno, sehingga lawakan perlu hati-hati kalau salah dihukum kena pasal UU pornografi, kreasi anak muda lainnya yang tidak bermaksud porno tapi oleh sebagian orang sudah dikatakan termasuk porno akhirnya semua kreativitas takut untuk berkreasi dan akhirnya mati.

Kemudian kebudayaan asli Indonesia tercinta akan dibumi hanguskan dimasa yang akan datang dengan adanya Undang-undang ini. Pakaian adat Jawa yaitu Kebaya merupakan pakaian ketat dan seksi akan termasuk aksi porno. Tari-tarian yang dianggap menggugah nafsu seks akan hilang seperti jaipong, makanya Didik Nini Thowok ikut demo dengan menari jaipong bersama Butet tapi pakaiannya pakai kain pocong sehingga tidak terlihat lekuk tubuh penarinya kemudian pakaian adat papua baik pria maupun wanita, tari-tarian Bali yang juga mengenakan busana ketat dan juga pundaknya terbuka sama seperti Jawa. Dimana slogan bangsa kita "Bhineka Tunggal Ika " yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu juga sangat bertolak belakang dengan slogan itu karena ingin memberantas porno yang ada diotaknya manusia Indonesia. Akibatnya harta kekayaan bangsa seperti budaya jadi korban dari UU tersebut, budaya masuk museum semuanya dan budaya golongan tertentu saja yang boleh dipakai. Kok seperti negara yang egois banget.

Kita hanya takut saja negara kita akan menjadi miskin budaya dan dan semuanya seragam baik budaya maupun perilakunya, seperti negara tetangga saja stasiun televisinya satu, busananya satu, semuanya tidak punya kreativitas yang penting hidup, semua dibiayai oleh kerajaan, hiburan menyewa dari kita dengan memanggil artis-artis kita.

Begitu suara dari salah satu rakyat yang masih belum tahu masa depan bangsa ini ingin diarahkan kemana.

Yang setuju dengan RUU pornografi harap melihat dan membantu orang miskin yang bingung makan hingga tewas daripada urusin soal moral yang tidak berpengaruh terhadap ekonomi rakyat kita yang masih banyak yang miskin. Tingkat kemiskinan rakyat bangsa kita masih setingkat dengan puluhan ribu (sesuap nasi) tidak sampai $5 sama dengan nyawanya. Urus tentang porno ini jika kemiskinan rakyat kita setingkat sampai $1000

ITU YANG LEBIH DIUTAMAKAN DEWAN DPR-RI YANG KURANG TERHORMAT JANGAN TERLALU INDONESIA BANGET GITU

Kenapa hal ini musti terjadi?
Karena saya melihat, betapa pengelola GKJ hanya berideologi pada UANG. Bukan pada pengembangan dan peningkatan kualitas seni pertunjukan. Kualitas kelompok penampil boleh diabaikan, asalkan setoran UANG diberikan. Setiap grup yang berorientasi dengan kualitas, misalnya ingin melakukan persiapan lebih dini (melakukan loading keperluan pementasan pada tengah malam pada tgl yang telah dikontrak), akan dikenai tambahan pembiayaan. Alasannya, untuk membayar pekerja GKJ yang harus kerja lembur. Kalau tidak mau bayar, grup penyewa/pemakai baru diijinkan masuk esok pagi jam 09.00. Kebijakan ini, sungguh tidak fair.

Jika kita mengacu pengertian berjalannya tanggal sewa, misalnya tanggal 21 April, mustinya tepat pukul 00.00 tanggal 21 April itu adalah hak penggunaan ada pada penyewa. Penyewa mustinya sudah diijinkan menggunakan gedung untuk persiapan. Bahwa kegiatan tengah malam ini membawa risiko ke manajemen (soal upah lembur dsb), mestinya itu menjadi konsekwensi logis dari usaha yang dilakukan GKJ.

Menurut hemat kami, GKJ harus siap bertugas melayani sesuai kebutuhan yang dilakukan pekerja seni pertunjukan, bisa pagi, siang, malam atau bahkan tengah malam. Dan bekerja tengah malam [loading atau menata set] bagi pekerja seni pertunjukan adalah hal yang biasa. Sesuatu yang jamak terjadi, yang mustinya telah dimengerti oleh pekerja GKJ. Bukan sesuatu yang mengada-ada, dan telah berlangsung bertahun-tahun semenjak GKJ dioperasikan kembali.

Para karyawan GKJ sesungguhnya sudah mengerti adanya dinamika kerja semacam ini. Mereka, para pekerja itu, akan dengan senang hati membantu para pemakai gedung melakukan persiapan, sebagaimana selama ini terjadi. Tapi semenjak kepemimpinan Marusya, kehangatan persaudaraan pekerja GKJ dengan para pemakai gedung, tidak bisa terjadi lagi. Mereka dilarang keras melayani aktivitas di malam hari (melembur), terkecuali pemakai gedung bersedia membayar dalam jumlah tertentu.

Apalagi, dalam setiap pelaksanaan pementasan, waktu yang tersedia untuk melakukan persiapan sangatlah terbatas, sehingga para pekerjanya selalu berkejaran dengan waktu. Jika penyewa atau pemakai GKJ baru diijinkan masuk gedung jam 09.00, maka sebenarnya penyewa/pemakai telah kehilangan waktu selama 9 jam. Sungguh durasi waktu yang sangat berharga untuk sebuah preparation. Sebuah pementasan kesenian memang banyak ragamnya. Dan bukan hanya sekadar menaruh piano di tengah panggung yang butuh waktu 1 atau 2 jam.

Ini adalah salah satu contoh kasus yang pernah saya alami. Belum lagi kasus-kasus lain, di mana setiap gerak dan keinginanan di GKJ, selalu berhadapan dengan tagihan. Tak ada yang cuma-cuma di GKJ, kecuali untuk mendapat kejengkelan dan kekecewaan. Untuk dua hal terakhir ini, dijamin Anda bisa mendapatkan gratis!!!

KESIMPULAN SAYA:
Kebijakan GKJ sekarang ini sama sekali TIDAK MEMIHAK dan TIDAK BERORIENTASI pada kualitas. Sebuah gedung kesenian telah diperlakukan secara TIDAK SENONOH, karena GKJ diperlakukan sama dengan usaha sewa menyewa kedai perdagangan, atau lebih ekstrem tak ubahnya sewa kamar hotel esek-esek yang dihitung dari menit ke menit. Sama sekali tidak bisa kita temukan apa yang disebut sebagai kebijakan, pengertian dan toleransi. Apalagi wawasan budaya.

Udah deh. Gitu aja. Pokoknya saya masih ingin konsisten, belum mau manggung di situ selama GKJ dikelola secara TIDAK SENONOH. Saya tunggu kabar gembiranya, bahwa saya akhirnya ambil keputusan: bersedia manggung lagi di GKJ!!! []

* Seniman

Teater Gandrik manggung lagi! Bagi publik teater Indonesia, ini jelas berita menggembirakan. Teater Gandrik merupakan kelompok teater dari Yogyakarta yang piawai mengemas kritik sosial satir politik melalui pola teater sampakan. Lakon-lakon seperti Dhemit, Orde Tabung, Proyek, yang telah mereka pentaskan menjadi tonggak sejarah teater Indonesia. Kini Teater Gandrik, yang tengah berbenah dengan “energi baru”, mempersiapkan lakon Sidang Susila, yang naskahnya ditulis Ayu Utami dan Agus Noor. Duet dua penulis ini saja tentu saja sudah sangat menarik. Apalagi si raja monolog Butet Kartaradjasa dan penata musik Djaduk Ferianto juga terlibat dalam proses pemanggungan lakon itu. Sidang Susila rencananya akan dipentaskan pertengahan Februari 2008 nanti, di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta. Ini pertunjukan yang wajib ditonton! Gimana kisah Sidang Susila? Simak sinopsis lakon tersebut...

Sinopsis

SIDANG SUSILA

Naskah: Ayu Utami & Agus Noor

Undang-Undang Susila – yang mengatur soal moralitas dan susila masyarakat – ditetapkan secara sah dan meyakinkan. “Dengan berlakunya Undang-undang Susila ini, maka secara konstitusional kita telah menjadi bangsa yang bermoral dan bertata susila, “ demikian ditegaskan oleh tokoh Jaksa. Maka segeralah disusun Garis-garis Besar Haluan Moral Negara, dimana segala macam bentuk pornografi dan pornoaksi akan dihapuskan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Orde moral atau rezim susila pun mulai mencengkeram dan menyeramkan.

Terjadilah penangkapan besar-besaran terhadap orang-orang yang dianggap asusila. Orang-orang yang dituduh menyebarkan pornografi pornoaksi, langsung diringkus. Bahkan, orang-orang yang dianggap menyimpan pikiran-pikiran mesum pun ditangkapi. Salah satu yang ditangkap dan menjadi pesakitan itu adalah Susila Parna, seorang penjual mainan berbadan gendut dengan susu kimplah-kimplah. Dia dituduh mempertontonkan tubuhnya yang sensual, ketika ia membuka baju karena kepanasan sehabis ikut tayuban.

Segera Susila di sidang, diperlakukan sebagai pesakitan yang menjijikkan. Dia dianggap lebih berbahaya dari psikopat. Susila didakwa berlapis-lapis, agar masyarakat tahu betaba berbahayanya penjahat susila seperti dia. Tapi sesuatu terjadi diluar rencana. Banyak masyarakat yang kemudian menjadikan Susila sebagai ikon perlawanan. Susila dianggap pembangkang yang berani menentang Undang-undang Susila. Alih-alih menjadi pesakitan, dimata sebagian orang, Susila malah dianggap idola.

Para tokoh yang berkuasa kemudian menyebut-nyebut beberapa organisasi perlawanan, berada di balik semua gerakan perlawanan itu. Ada dua organisasi perlawanan yang dianggap menjadi biang kerusuhan moral, yakni GAM (Gerakan Anti Moralitas) dan OPM (Organisasi Pendukung Maksiat) yang dianggap sebagai kelompok-kelompok ekstrim yang asusila. Kepanikan kian memuncak ketika Susila Parna dikabarkan kabur, menghilang dari selnya. Operasi pencarian dan penangkapan pun kian diintensifkan. Setiap orang yang tertangkap dituduh menjadi bagian organisasi terlarang itu. Mereka kemudian dianggap sebagai penjahat moral menjijikkan yang terus-menerus merongrong stabilitas moral negara. Hingga para warga takut berhubungan dengan para pesakitan itu, takut terkena stigma tidak bersih lingkungan dan kehilangan pekerjaan.

Di balik semua gegap-gempita itu, konflik kepentingan bermunculan. Semua tokoh – seperti Hakim, Jaksa, Pembela, Kepala Keamanan – berusaha mencari kesempatan dari “poyek susila” itu. Bahkan sebagian dari mereka berusaha menyembunyikan perilaku amoral dan asusila mereka dengan kepura-puraan yang adil dan beradab.