Tag » Artikel Dosen

Alternatif Mem-Perda-kan Pilkada

Oleh L Tri setyawanta R

Presiden baru dengan kabinetnya, telah start memulai kiprah kerjanya. Meski bernama kabinet kerja yang dituntut berlari cepat, realitanya ke depan memang masih harus diuji. 998 more words

Artikel Dosen

Setelah DPR Menjagal Hak Rakyat

Oleh Abdul Wahid

Apa lagi langkah DPR setelah mengeliminasi hak politik rakyat dalam pilkada? Proyek apa lagi yang akan dilakukan DPR setelah menggusur hak daulat rakyat? 653 more words

Artikel Dosen

UU Mati, Perppu Tak Hidup

Oleh Moh Mahfud

Akun Twitter saya @ m o h m a h f u d m d dibanjiri pertanyaan: Benarkah jika Perppu No. 1 Tahun 2014 ditolak oleh DPR bisa menimbulkan kekosongan hukum dalam mekanisme pemilihan kepala daerah? 699 more words

Artikel Dosen

Perppu Penuh Tipu Muslihat

Oleh Agus Riewanto

Belum lama ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajukan dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), yakni No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (pilkada) dan No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). 993 more words

Artikel Dosen

Perppu Perlindungan Diri

Oleh Marwan Mas

Lantaran merasa dirinya dikecam sejumlah kalangan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat gebrakan dengan memanfaatkan kekuasaannya. Padahal, tinggal beberapa hari lagi kekuasaannya berakhir, sehingga penerbitan dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pembatalan UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan 10 perbaikan, bukan lagi sekadar pencitraan, melainkan upaya perlindungan diri dari berbagai kecaman. 786 more words

Artikel Dosen

RUU dan Perppu Pilkada

Oleh Moh Mahfud MD

Meski sering disebut sebagai bangsa pelupa, mungkin masih banyak di antara kita yang tidak lupa ketika pada 1997 tibatiba Menteri Penerangan (Menpen) Harmoko dicopot oleh Presiden Soeharto. 690 more words

Artikel Dosen

Voting Pilkada: Berebut Tuah atas Nama Demokrasi

Oleh Jamal Wiwiho

Mei tahun 1998 banyak dikenal sebagai momentum reformasi sistem pemerintahan yang semula sentralisasi berubah menjadi desentralisasi.

Kala itu para mahasiswa bersama rakyat beramai- ramai melawan sistem pemerintahan orde baru yang sentralistik dan ingin mengubah sistem keterwakilan dalam menentukan pilihan kebijakan (policy) menjadi sistem langsung yang melibatkan partisipasi publik dalam pemilihan pimpinan baik nasional (presiden) maupun lokal (gubernur, bupati/ wali kota). 830 more words

Artikel Dosen