oleh Rusdi Mathari

KHOFIFAH Indar Parawansa memberikan sumbangan Rp 1 miliar kepada Pengurus Wilayah NU dan Pengurus Cabang NU se-Jawa Timur, Rabu kemarin. Di luar uang tunai calon gubernur Jawa Timur itu juga menyumbangkan 50 unit mobil Suzuki APV. Jika satu mobil harganya Rp 100 juta, maka Khofifah total mengeluarkan Rp 6 miliar untuk kepentingan “sosial” itu. Meskipun orang lain bisa saja berdebat soal nilai sumbangan itu, sumbangan Khofifah sungguhlah besar. Untuk mendapatkan uang sebesar itu, seorang manajer bergaji Rp 50 juta membutuhkan waktu 10 tahun kerja, mungkin lebih.

Dari semua calon gubernur Jawa Timur dan wakilnya, harta Khofifah sebetulnya termasuk yang paling sedikit. Kekayaan Khofifah menempati urutan kesembilan dari 10 orang calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Kandidat terkaya adalah Ridwan Hisjam calon wakil gubernur yang diusung PDI Perjuangan yang berpasangan dengan Sutjipto. Kekayaan Hisjam mencapai Rp 15,1 miliar sementara kekayaan Sutjipto Rp 7,9 miliar. Di bawah mereka berdua ada Soenaryo dengan harta Rp 10,9 miliar, Soekarwo Rp 9,2 miliar, Mudjiono Rp 7,7 miliar, Saifullah Yusuf Rp 6 miliar 7 Ali Maschan Moesa Rp 5,6 miliar dan Achmady Rp 4,2 miliar. Sementara Khofifah “hanya” memiliki kekayaan sebesar Rp 3,6 miliar.

Jika penghasilan Khofifah selama menjadi anggota parlemen (1999-2004) adalah Rp 40 juta maka dalam lima tahun Khofifah mengantongi Rp 2,4 miliar. Itu pun jika tidak dipotong oleh PKB, partai tempat Khofifah dulu bernaung sebagai anggota dewan. Dalam catatan KPUD Jawa Timur, harta Khofifah meliputi tanah dan bangunan seharga Rp 2,8 miliar. Tanah Khofifah antara lain berada di Gowa, Sulawesi Selatan seluas 19.970 meter persegi.

Sungguh merendahkan Khofifah jika sumbangan kepada pengurus NU Jawa Timur itu disebut tak punya maksud. Khofifah pantas memiliki maksud dengan memberikan sumbangan itu, selain niat karena Allah. Mungkin dia bermaksud mengambil hati warga NU di Jawa Timur untuk mendongkrak perolehan suara pasangan Khofifah- Mudjiono pada Pilkada Jatim 23 Juli mendatang. Khofifah sangat mungkin pula hanya bermaksud memakmurkan NU.

Namun apa pun maksud dari sumbangan Khofifah, sebetulnya sudah tidak lagi menjadi penting ketika dihadapkan kepada pertanyaan, dari mana Khofifah mendapatkan uang sebanyak itu dan kemudian disumbangkan secara sukarela kepada NU Jawa Timur? Atau jika benar sumbangan Khofifah berasal dari harta pribadi maka hartanya yang sebesar Rp 3,6 miliar logikanya sudah harus berkurang atau bahkan sudah habis karena sumbangannya mencapai Rp 6 miliar.

Pertanyaan tadi bisa tidak penting untuk dijawab namun sumbangan Khofifah telah membukakan mata banyak orang bahwa para calon kepala daerah memang mewakili kelas masyarakat yang kaya, yang hartanya melebihi kebanyakan kelaikan hidup warga Indonesia. Dalam dua pemilu gubernur di Jawa (Jawa Barat dan Jawa Timur), kemudian bisa disaksikan bahwa para kandidat memang mengantongi harta yang sangat banyak.

Kekayaan Para Calon

KPUD Jawa Barat mencatat, kekayaan Gubernur Jawa Barat terpilih Ahmad Heryawan mencapai Rp 1,8 miliar dan US$ 72 ribu. Dede Yusuf yang menjadi wakilnya, dengan kekayaan Rp 13,3 miliar dan uang US$ 10 ribu. Kekayaan mereka masih jauh di bawah Agum Gumelar yang pernah menjadi pesaing dalam pemilu gubernur Jawa Barat. Mantan Menteri Perhubungan itu memiliki harta kekayaan senilai Rp 27,073 miliar dan uang tunai lebih dari US$ 510 ribu. Agum

Dari Jawa Tengah, gubernur terpilih pensiunan jenderal Bibit Waluyo mencatatkan harta kekayaan hingga Rp 2,6 miliar meliputi tanah dan bangunan yang total nilainya mencapai Rp 721 juta. Tanah dan bangunan itu berada di sejumlah tempat, antara lain di Magelang, dua tempat di Kabupaten Sleman, dan dua tempat di Kabupaten Karanganyar. Purnawirawan TNI yang juga mantan Pangdam IV/Diponegoro dan mantan Pangdam Jaya ini juga memiliki sejumlah lahan pertanian yang diakui senilai Rp 182 juta. Sedangkan rekening giro Bibit diakui senilai Rp 973 juta. Nilai ini tidak banyak ’’bergeser’’ dari laporan rekening giro Bibit pada 2001 yakni sebesar Rp 902 juta.

Bibit juga memiliki sederet alat transportasi, baik mobil maupun motor gede merk Harley Davidson. Satu jenis mobil yang tergolong mewah dimiliki Bibit yakni Mercedez Benz tahun 2004 senilai Rp 400 juta. Selebihnya, sebagian data alat transportasi yang dimiliki Bibit pada 2001 dihapus karena dijual.

Dalam daftar alat transportasi yang dimiliki Bibit, tidak dicantumkan Toyota Alphard yang sering dia pergunakan di berbagai kesempatan. Mobil berwarna hitam dengan plat nomor B 131 T itu tidak ada dalam daftar alat transportasi yang dimiliki Bibit. Total kekayaan yang dimiliki Bibit berdasarkan laporan 2008, sebesar Rp 2,6 miliar. Nilai ini tidak jauh dari laporan harta kekayaan Bibit di tahun 2001 yang bernilai sekitar Rp 2 miliar.

Dari Bali, Cok Budi Suryawan calon Gubernur Bali dari Partai Golongan Karya tercatat memiliki kekayaan senilai Rp 18,1 miliar. Kekayaan Cok merupakan yang terbesar dari semua calon gubernur Bali. Harta Cok meliputi harta bergerak (mobil, tanah pertanian, peternakan) yang diakui berasal dari warisan senilai Rp 8, 3 milyar. Harta tak bergerak (tanah dan bangunan) sebanyak 10 bidang senilai Rp 8, 4 miliar dan logam mulia Rp 110 juta.

Di bawah Cok, ada Gede Winasa dengan kekayaan Rp 14, 3 miliar. Harta Winasa sebagian besar berupa tanah yang tersebar di Jembrana, Banyuwangi, Malang, Surabaya dan Denpasar senilai Rp 12, 3 miliar. Lalu Calon gubernur dari PDI Perjuangan, Made Mangku Pastika memiliki kekayaan Rp 6, 2 miliar. Kekayaan Patika berupa tanah dan bangunan 20 bidang tersebar di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bogor, Tangerang, Bangli dan Buleleng senilai Rp 5, 7 miliar. Pastika itu juga punya tiga buah mobil senilai Rp 70 juta, memiliki perkebunan dan pertanian seharga Rp 201 juta dan surat berharga Rp 87 juta serta giro US$ 10 ribu.

Audit oleh Publik

Para kepala daerah dan para calon kepala daerah adalah pemimpin daerah yang seharusnya memiliki kapabilitas, integritas, kejujuran hidup, etika, dana moral yang tinggi. Langkah KPUD yang menggandeng KPK dalam pengumuman harta kekayaan para calon karena itu menjadi langkah awal yang harus terus diikuti dan diamati. Dengan kata lain, pengungkapan harta kekayaan itu tidak berhenti hanya pada pengumuman melainkan harus ditindaklanjuti, terutama untuk mengetahui asal-usul harta kekayaan mereka.

Harta atau kekayaan itu, tentu saja adalah wilayah privat. Namun seperti halnya presiden dan wakil presiden, jabatan kepala daerah dan juga wakilnya adalah jabatan publik. Dengan demikian, harus ada kejujuran dari mereka atas pencatatan harta kekayaan itu sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik. Mereka antara lain harus bersedia, kekayaan mereka dilacak bahkan diaudit untuk memenuhi amanat tanggung jawab publik yang menghendaki pemimpin yang terbebas dari KKN. Transparansi, begitulah bahasa sederhananya.

Jika tidak, maka kita memang patut bertanya, dari mana asal muasal harta para kepala daerah dan para calon kepala daerah itu, sehingga mereka memiliki harta dengan jumlah 0 sembilan buah, selain dari warisan nenek moyang mereka? Apalagi kemudian, bisa menyumbang melebihi jumlah harta pribadinya.

AKHIRNYA saling berpelukan. Air mata haru pun menitik menghiasi kebahagiaan anggota dan staf Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menyusul selesainya penghitungan hasil pemilihan gubernur secara manual.

Padahal di luar gedung KPU Jabar di Jalan Garut Bandung, suasananya penuh gejolak. Massa pendukung Agum Gumelar-Nu’man Abdul Hakim (Aman) berdemo memprotes hasil pemilihan yang dimenangkan pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf (Hade).

Terhitung mulai Selasa (22/4), duet Hade bukan lagi sekadar gubernur dan wakil gubernur quick count. Jago Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) ini dinyatakan resmi memenangi pemilihan gubernur yang digelar 13 April lalu.

Dalam pengumuman yang disampaikan Ketua KPU Jabar, Setia Permana, pasangan Hade meraup 7.287.647 suara. Sementara dua pesaingnya, Aman meraih 6.217.557 suara, dan pasangan Danny Setiawan dan Iwan Sulandjana (Dai) hanya mendapat 4.490.901 suara.

Total suara pesaing tak bisa mengalahkan Hade. Namun Hade harus mengakui keunggulan jumlah pemilih yang tak menggunakan hak pilihnya, biasa disebut golput. Golongan ini mencapai 9.130.594 dari total jumlah pemilih hampir 28 juta orang.

Ketua KPU Jabar Setia Permana mengaku bangga atas kinerja anggota dan stafnya. "Saya tahu betul bagaimana mereka bekerja. Tidak sedikit mereka yang harus tidur di kantor kelurahan. Ini tidak pantas kalau diganti dengan materi. Ini sangat membuat saya terharu, dan saya senang akhirnya penghitungan suara selesai," tutur Setia.

Menanggapi adanya pasangan calon yang tidak mau menandatangani berita acara penghitungan suara, Setia mengatakan hal ini menjadi koreksi bagi pihaknya agar ke depannya tidak lagi terjadi.

"Yang jelas, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja. Memang dalam setiap pilkada, kalau ada yang salah, pasti KPU yang dijadikan sasaran. Kalau mau protes silakan lapor ke panwas, dan mengenai suara, silakan melapor ke Mahkamah Agung," ujar Setia, sembari mengatakan hasil penghitungan selanjutnya akan disampaikan ke DPRD Jawa Barat.

Di luar gedung, ratusan pendukung Aman mendesak agar KPU Jabar menetapkan jago koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai pemenang.

Koordinator demonstran, Setyowekti dari Forum Penyelamat Lingkungan Hidup Jawa Barat menyatakan menolak hasil rapat pleno terbuka KPU tersebut.

Para demonstran tetap bersikukuh bahwa pasangan Aman sebagai pemenang. Perwakilan ormas diikuti massa pendukung Aman lainnya dengan tangan mengepal mengacungkan tangan sambil mendeklarasikan bahwa gubernur dan wakil gubernur Jabar adalah Agum Gumelar dan Nu’man Abdul Hakim.

"Kami tidak akan pernah menganggap Hade sebagai gubernur dan wakil gubernur, kami tetap akan patuh pada Agum dan Nu’man sebagai gubernur dan wakil gubernur," seru Setyo.

Dalam orasinya Setyo pun menyerukan akan membawa pasangan Aman ke Gedung Sate. "Mari kita bawa Agum dan Nu’man ke Gedung Sate sekarang," tegas Setyo.

http://www.banjarmasinpost.co.id

Ketua umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla mengklaim kinerja partainya dalam pilkada tidak terlalu buruk. Menurutnya Partai Golkar telah memenangkan 41 persen di antara 340 pilkada propinsi, kabupaten/kota selama tiga tahun terakhir. Dia membuat rincian, dari 21 pilkada propinsi, Partai Golkar (PG) menang di 7 daerah. Dan dari 320 pilkada kabupaten/kota, 120 pilkada dimenangkan Partai Golkar.

Bagi publik, kesimpulan Jusuf Kalla (JK) itu terlalu berlebihan. Pasalnya angka 41 persen itu jelas masih dibawah standar ideal untuk prestasi parpol pemenang pemilu legislatif 2004. Apalagi angka 41 persen yang diklaim JK itu berupa perolehan kemenangan campuran. JK mencampuradukkan antara jago PG dan non jago PG dalam pilkada.

Seharusnya, PG dapat membedakan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi empat jenis. Pertama, pasangan calon dari kader Golkar yang diusung PG sendirian (tanpa koalisi dengan parpol lain. Kedua, pasangan calon dari Golkar yang diusung PG berkoalisi dengan parpol lain. Ketiga, pasangan calon bukan kader Golkar yang didukung PG berkoalisi dengan parpol lain. Keempat, kader Golkar yang menyempal menjadi calon dari parpol lain, sementara PG sudah punya calon dari kadernya sendiri.

Tentunya, paling ideal bila disebut PG menang dalam pilkada adalah jenis yang pertama. Bila pasangan calon dari kader Golkar yang diusung PG sendirian ternyata menang dalam pilkada, maka kemenangannya sangat mantap. Tapi bila yang menang dalam pilkada adalah pasangan dari Golkar yang diusung PG berkoalisi dengan parpol lain, maka kemenangan ini boleh dibilang tidak mantap.

Bila yang menang dalam pilkada adalah pasangan calon bukan kader Golkar yang tapi didukung PG berkoalisi dengan parpol lain, maka maka seharusnya dianggap sebagai kemenangan semu PG. Juga termasuk dalam kategori ini bila yang menang pilkada adalah kader Golkar yang menyeberang menjadi calon parpol lain. Contoh terakhir ini bisa disebut Syamsul Arifin yang menang pilkada Sumut dicalonkan koalisi PPP-PKS-PBB, dan Syahrul Yasin Limpo yang menang pilkada Sulsel dicalonkan koalisi parpol selain PG.

Kalau JK mau jujur, sebenarnya harus diungkapkan secara gamblang tentang definisi kemenangan “murni” PG ditinjau dari segi yuridis dan filosofi hukum tentang pilkada. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 6 Tahun 2005 yang selama ini dipakai sebagai dasar hukum pelaksanaan pilkada hanya mengenal dua model pasangan calon. Yakni pasangan calon dalam pilkada adalah yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang memiliki 15 persen kursi di DPRD atau memperoleh suara kumulatif 15 persen dalam pemilu legislatif.

Maka seharusnya yang diklaim sebagai kemenangan PG dalam pilkada adalah pasangan calon dari kader Golkar yang memang secara mantap diusung PG sendirian tanpa koalisi dengan parpol lain. Dari konteks tersebut, realitas hasil pilkada selama tiga tahun terakhir telah menunjukkan bukti bahwa PG bukan jagoan dalam pilkada.

Hasil pilkada Sumut 16 April 2008, PG mencalonkan Ali Umri (kader Golkar) berpasangan dengan Maratua Simanjutak ternyata hanya menduduki rangking ketiga. Padahal jumlah kursi PG di DPRD Sumut hasil pemilu 2004 mayoritas yakni 19 kursi. Justru yang tampil jadi pemenang cagub Syamsul Arifin - Gatot Pujo Nugroho. Padahal Syamsul menjabat ketua Dewan Penasehat DPD PG Sumut.

Kekalahan jago PG dalam pilkada Sumut itu melengkapi anjloknya prestasi PG setelah mengalami nasib yang sama dalam pilkada Jabar. Kemenangan pasangan Ahmad Heryawan - Dede Yusuf (HADE) dalam pilkada Jabar 13 April 2008 membuat Partai Golkar (PG) waswas. Pasangan cagub yang diusung PKS - PAN itu berhasil mengalahkan dominasi dua pasangan unggulan Danny Setiawan - Iwan Sulandjaja (PG - PD), dan Agum Gumelar - Nu’man Hakim (PDI - PPP). Hasil itu memang perhitungan sementara, namun definitifnya nanti tidak akan ada perubahan.

Kekalahan jago PG itu melengkapi statistik kekalahan jagonya yang juga kalah di pilkada Sulsel. Di pilkada dua propinsi tersebut PG mengusung jago calon gubernur incumbent. Danny Setiawan (gubernur lama) kalah di pilkada Jabar, dan Amin Syam (gubernur lama) kalah di pilkada Sulsel. Bedanya, di Sulsel pemenangnya juga kader PG yang diusung parpol lain. Sedangkan di Jabar pemenangnya bukan kader PG yang diusung parpol lain.

Jumlah peserta pilkada hanya tiga pasang, dan dua pasangan diantaranya terdapat calon incumbent. Pasangan gubernur lama (Danny Setiawan - Nu’man Hakim) pecah dan maju sendiri-sendiri. Sehingga, popularitas keduanya memiliki potensi perpecahan pula. Popularitas Danny-Nu’man yang mestinya diatas angin menjadi pudar akibat mereka tidak bersatu maju dalam satu paket pasangan calon.

Kondisi tersebut dengan mudah dapat dimanfaatkan pasangan cagub ketiga (HADE) meski pun pasangan terakhir ini mula-mula dianggap sebagai “kuda hitam”. Peluang “kuda hitam” makin menguat karena dibarengi popularitas cawagub Dede Yusuf sebagai artis kondang. Memang, sejak pemilu 2004 Dede punya aktifitas baru sebagai politisi PAN yang duduk menjadi anggota DPR wewakili salah satu daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat. Namun di mata publik Dede lebih populer karena aktifitasnya sebagai artis. Andaikata pilkada Jabar diikuti 4-5 pasangan calon, serta dua calon incumbent tidak pecah, tentu peluang HADE tidak sebesar seperti sekarang.

Kondisi pilkada kabupaten yang menyerupai pilkada Jabar itu adalah di Kabupaten Bojonegoro, Jatim. Pasangan incumbent di Kabupaten Bojonegoro pecah maju sendiri-sendiri. Jumlah peserta pilkada hanya tiga pasang. Maka pasangan calon ke-3 yakni Suyoto-Setyo Hartono (PAN-PPP) meskipun dianggap “kuda hitam” bisa menang.

Apakah kekalahan PG dalam pilkada merupakan kegagalan strategi tingkat daerah setempat? Tentu kegagalan itu harus menjadi tanggung jawab DPP Partai Golkar juga. Sebab, aturan internal di PG, lolosnya bakal calon dalam konvensi pilkada ternyata DPP PG punya andil suara dalam mengambil keputusan. DPP PG punya porsi 40 persen suara untuk memilih bakal calon dalam pilkada propinsi dan porsi 20 persen suara ketika memilih bakal calon dalam pilkada kabupaten/kota.

Sungguh tidak adil DPP mau “cuci tangan” dalam kegagalan PG dalam pilkada di propinsi dan kabupaten/kota. Sebagai ketua umum DPP PG, tentu JK tidak boleh “cuci tangan” begitu saja atas kegagalan partai dalam pilkada.

Tentang penulis:
H Slamet Hariyanto SPd SH, wartawan, peserta Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, pengelola GagasanHukum.WordPress.Com dan SlametHariyanto.WordPress.Com. Kontak person: 081 134 3879. Email:cak_slamet@yahoo.co.id
 

Ketua umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla mengklaim kinerja partainya dalam pilkada tidak terlalu buruk. Menurutnya Partai Golkar telah memenangkan 41 persen di antara 340 pilkada propinsi, kabupaten/kota selama tiga tahun terakhir. Dia membuat rincian, dari 21 pilkada propinsi, Partai Golkar (PG) menang di 7 daerah. Dan dari 320 pilkada kabupaten/kota, 120 pilkada dimenangkan Partai Golkar.

Bagi publik, kesimpulan Jusuf Kalla (JK) itu terlalu berlebihan. Pasalnya angka 41 persen itu jelas masih dibawah standar ideal untuk prestasi parpol pemenang pemilu legislatif 2004. Apalagi angka 41 persen yang diklaim JK itu berupa perolehan kemenangan campuran. JK mencampuradukkan antara jago PG dan non jago PG dalam pilkada.

Seharusnya, PG dapat membedakan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi empat jenis. Pertama, pasangan calon dari kader Golkar yang diusung PG sendirian (tanpa koalisi dengan parpol lain. Kedua, pasangan calon dari Golkar yang diusung PG berkoalisi dengan parpol lain. Ketiga, pasangan calon bukan kader Golkar yang didukung PG berkoalisi dengan parpol lain. Keempat, kader Golkar yang menyempal menjadi calon dari parpol lain, sementara PG sudah punya calon dari kadernya sendiri.

Tentunya, paling ideal bila disebut PG menang dalam pilkada adalah jenis yang pertama. Bila pasangan calon dari kader Golkar yang diusung PG sendirian ternyata menang dalam pilkada, maka kemenangannya sangat mantap. Tapi bila yang menang dalam pilkada adalah pasangan dari Golkar yang diusung PG berkoalisi dengan parpol lain, maka kemenangan ini boleh dibilang tidak mantap.

Bila yang menang dalam pilkada adalah pasangan calon bukan kader Golkar yang tapi didukung PG berkoalisi dengan parpol lain, maka maka seharusnya dianggap sebagai kemenangan semu PG. Juga termasuk dalam kategori ini bila yang menang pilkada adalah kader Golkar yang menyeberang menjadi calon parpol lain. Contoh terakhir ini bisa disebut Syamsul Arifin yang menang pilkada Sumut dicalonkan koalisi PPP-PKS-PBB, dan Syahrul Yasin Limpo yang menang pilkada Sulsel dicalonkan koalisi parpol selain PG.

Kalau JK mau jujur, sebenarnya harus diungkapkan secara gamblang tentang definisi kemenangan “murni” PG ditinjau dari segi yuridis dan filosofi hukum tentang pilkada. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 6 Tahun 2005 yang selama ini dipakai sebagai dasar hukum pelaksanaan pilkada hanya mengenal dua model pasangan calon. Yakni pasangan calon dalam pilkada adalah yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang memiliki 15 persen kursi di DPRD atau memperoleh suara kumulatif 15 persen dalam pemilu legislatif.

Maka seharusnya yang diklaim sebagai kemenangan PG dalam pilkada adalah pasangan calon dari kader Golkar yang memang secara mantap diusung PG sendirian tanpa koalisi dengan parpol lain. Dari konteks tersebut, realitas hasil pilkada selama tiga tahun terakhir telah menunjukkan bukti bahwa PG bukan jagoan dalam pilkada.

Hasil pilkada Sumut 16 April 2008, PG mencalonkan Ali Umri (kader Golkar) berpasangan dengan Maratua Simanjutak ternyata hanya menduduki rangking ketiga. Padahal jumlah kursi PG di DPRD Sumut hasil pemilu 2004 mayoritas yakni 19 kursi. Justru yang tampil jadi pemenang cagub Syamsul Arifin - Gatot Pujo Nugroho. Padahal Syamsul menjabat ketua Dewan Penasehat DPD PG Sumut.

Kekalahan jago PG dalam pilkada Sumut itu melengkapi anjloknya prestasi PG setelah mengalami nasib yang sama dalam pilkada Jabar. Kemenangan pasangan Ahmad Heryawan - Dede Yusuf (HADE) dalam pilkada Jabar 13 April 2008 membuat Partai Golkar (PG) waswas. Pasangan cagub yang diusung PKS - PAN itu berhasil mengalahkan dominasi dua pasangan unggulan Danny Setiawan - Iwan Sulandjaja (PG - PD), dan Agum Gumelar - Nu’man Hakim (PDI - PPP). Hasil itu memang perhitungan sementara, namun definitifnya nanti tidak akan ada perubahan.

Kekalahan jago PG itu melengkapi statistik kekalahan jagonya yang juga kalah di pilkada Sulsel. Di pilkada dua propinsi tersebut PG mengusung jago calon gubernur incumbent. Danny Setiawan (gubernur lama) kalah di pilkada Jabar, dan Amin Syam (gubernur lama) kalah di pilkada Sulsel. Bedanya, di Sulsel pemenangnya juga kader PG yang diusung parpol lain. Sedangkan di Jabar pemenangnya bukan kader PG yang diusung parpol lain.

Jumlah peserta pilkada hanya tiga pasang, dan dua pasangan diantaranya terdapat calon incumbent. Pasangan gubernur lama (Danny Setiawan - Nu’man Hakim) pecah dan maju sendiri-sendiri. Sehingga, popularitas keduanya memiliki potensi perpecahan pula. Popularitas Danny-Nu’man yang mestinya diatas angin menjadi pudar akibat mereka tidak bersatu maju dalam satu paket pasangan calon.

Kondisi tersebut dengan mudah dapat dimanfaatkan pasangan cagub ketiga (HADE) meski pun pasangan terakhir ini mula-mula dianggap sebagai “kuda hitam”. Peluang “kuda hitam” makin menguat karena dibarengi popularitas cawagub Dede Yusuf sebagai artis kondang. Memang, sejak pemilu 2004 Dede punya aktifitas baru sebagai politisi PAN yang duduk menjadi anggota DPR wewakili salah satu daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat. Namun di mata publik Dede lebih populer karena aktifitasnya sebagai artis. Andaikata pilkada Jabar diikuti 4-5 pasangan calon, serta dua calon incumbent tidak pecah, tentu peluang HADE tidak sebesar seperti sekarang.

Kondisi pilkada kabupaten yang menyerupai pilkada Jabar itu adalah di Kabupaten Bojonegoro, Jatim. Pasangan incumbent di Kabupaten Bojonegoro pecah maju sendiri-sendiri. Jumlah peserta pilkada hanya tiga pasang. Maka pasangan calon ke-3 yakni Suyoto-Setyo Hartono (PAN-PPP) meskipun dianggap “kuda hitam” bisa menang.

Apakah kekalahan PG dalam pilkada merupakan kegagalan strategi tingkat daerah setempat? Tentu kegagalan itu harus menjadi tanggung jawab DPP Partai Golkar juga. Sebab, aturan internal di PG, lolosnya bakal calon dalam konvensi pilkada ternyata DPP PG punya andil suara dalam mengambil keputusan. DPP PG punya porsi 40 persen suara untuk memilih bakal calon dalam pilkada propinsi dan porsi 20 persen suara ketika memilih bakal calon dalam pilkada kabupaten/kota.

Sungguh tidak adil DPP mau “cuci tangan” dalam kegagalan PG dalam pilkada di propinsi dan kabupaten/kota. Sebagai ketua umum DPP PG, tentu JK tidak boleh “cuci tangan” begitu saja atas kegagalan partai dalam pilkada.

Minggu 13 April 2008 Jawa Barat untuk pertama kalinya melakukan pemilihan calon gubernur dan wakilnya secara langsung. Dari hasil perhitungan cepat yang dilakukan oleh berbagai Lembaga Suvey (LSI, LSN, dan Puskaptis) diketahui bahwa pasangan Heryawan - Dede Yusuf (Hade) lebih unggul dibanding pasangan lainnya.

Sehari setelah pesta rakyat itu digelar, Bandung menjadi meriah dengan munculnya spanduk-spanduk berisi ucapan selamat kepada pasangan Hade. Namun tidak disangka sama sekali, hal itu justru  memicu kemarahan puluhan organisasi massa pendukung CaGub Agum dan  Nu'man. Mereka merazia spanduk2 tersebut dan membakarnya  di jalan Anggrek kawasan Gandapura Bandung.

Ada yang menarik dari peristiwa ini. Sebelum terjadi razia spanduk, bahkan sebelum pilkada, tepatnya pada masa kampanye, semua peserta pilkada bersaing memasang spot iklan di radio yang isinya ajakan untuk mencoblos mereka.  Alhasil spot masing-masing kandidat gubernur dan wakilnya cukup gencar disiarkan di radio. Meski saling bersaing melalui radio, tidak ada satu peristiwa negatifpun yang terjadi. Spot iklan kampanye melalui radio sepertinya tidak terasa membuat telinga lawan menjadi merah.

Namun apa yang terjadi ketika ada spanduk-spanduk bertuliskan selamat untuk pasangan yang menang? Kenapa justru membuat keributan tersendiri? Nampaknya masih ada sejumlah oknum yang belum bisa dewasa menerima kekalahan dengan lapang dada. Sportifitas, masih menjadi hal yang langka. Ini bukan budaya Indonesia yang terkenal sebagai budaya timur, dimana apapun yang terjadi masih memegang erat etika dan perasaan.

Efeknya akan berbeda jika ucapan selamat itu dialirkan lewat media radio dan bukan melalui spanduk. Orang mendengarkan radio sudah dialiri niat untuk rileks, hiburan, dan tidak berpikiran macam-macam. Berbeda dengan spanduk mencolok yang pemasangannya di jalan-jalan umum, siapa yang melintas tidak terduga. Semua bisa membacanya dan jika suasana masih belum tepat maka akan menimbulkan peristiwa seperti diatas. Saya tidak menyalahkan pemasangan spanduk berisi ucapan selamat, saya juga memaklumi barisan orang yang merazia spanduk-spanduk tersebut, cuma saya tidak setuju pembakaran spanduk tersebut karena itu tindakan anarkis.

Yang terpenting dari peristiwa ini kehidupan adalah persaingan, tetapi jika kita terlalu menunjukan kemenangan kita kepada semua orang akan berdampak bermacam macam, karena tidak semua orang cocok dengan diri kita dan tidak semua orang mengerti apa kemauan kita. Jadi sebaiknya jangan menari diatas penderitaan orang lain. Jangan over exposed dan tetap berempati.

PEROLEHAN SUARA SEMENTARA PILKADA JABAR

Yang lebih mengejutkan, pasangan Heryawan-Dede yang biasa disingkat Hade menang atas dua lawannya yang merupakan calon bertahan atau calon yang masih menjabat (incumbent). Ada Danny Setiawan yang sekarang masih Gubernur Jawa Barat dan Nu'man Abdul Hakim yang masih Wakil Gubernur Jawa Barat. Masing-masing berpasangan dengan Iwan Sulanjana dan Agum Gumelar.

Ada pengamat yang mengatakan fenomena itu karena kebosanan warga pada figur yang sedang memimpin. Bila ini benar, tentu semua pemimpin pemerintahan yang saat ini menjabat harus berhati-hati bila ingin maju lagi untuk kedua kalinya. Namun menurut hemat saya, pemilih di Indonesia masih belum rasional. Mereka seperti halnya konsumen pembeli produk, memiliki consumer behaviour yang emotional buying. Pemilih memilih calon karena faktor emosional, ilusi pada kedekatan dengan selebritis bersangkutan.

Dengan demikian, pemilih terjebak pada simulacrum-nya Baudrillard. Mereka berada di "dunia fantasi"nya sendiri. Di tengah berbagai problem kehidupan yang merebak, harapan pun beralih pada "tokoh fantasi" yaitu para selebritis. Tentu saja, dunia nyata dengan karakter yang pernah dimainkan para selebritis itu berbeda. Ini bukan berarti kemenangan itu jadi negatif, tergantung menyikapinya saja. Toh ada figur seperti Ronald Reagan dan Arnold Scwharzenegger di A.S. yang cukup sukses sebagai Presiden A.S. dan Gubernur California. Tapi ingat, ada juga figur Joseph Estrada yang karirnya terjungkal korupsi sebagai Presiden Filipina.

Nah, mau pilih contoh yang mana, tentu terserah saja. Cuma kalau fenomena ini berlanjut, bisa-bisa SBY pun memilih Sandra Dewi atau Delon sebagai Wapresnya kelak. Hehehe.

Oleh : Robert Manurung

MARI kita lihat secara holistik peristiwa demokrasi yang sangat penting--mulai dari pilkada tingkat propinsi sampai pemilihan umum tingkat nasional; yang berlangsung hampir bersamaan di berbagai negara. Kendati tidak berhubungan satu sama lain, namun pada hakekatnya pemilu di berbagai benua itu adalah momentum kemanusiaan yang penting; saat harapan rakyat dipertaruhkan lewat sistem perwakilan yang rentan manipulasi dan politik uang.

Pernahkah Anda terpikir bahwa rakyat kecil di Zimbabwe, Cikande dan Balige; tidak ada bedanya dengan wong cilik di Italia dan Nepal ? Parameter kemakmuran tentu saja berbeda-beda; misalnya rakyat miskin di Palermo (Italia) tentu hidup lebih baik ketimbang rakyat kere di Harare (Zimbabwe) dan keluarga pemulung di Bandung. Namun secara struktural nasib mereka sama saja; berada di pinggiran dan dieksploitir oleh elit politik.

Melihat nasib rakyat miskin di empat negara itu, otomatis kita akan bertanya mengenai manfaat demokrasi untuk peningkatan kesejahteraan. Di sisi lain, tak bisa dihindarkan munculnya gugatan terhadap konsep negara bangsa. Adilkah memaksa penduduk yang lebih miskin di wilayah selatan Italia untuk terus bersatu dengan wilayah utara yang makmur; seandainya pemisahan lebih menjanjikan kemakmuran ? Pertanyaan ini pasti dianggap subversif oleh Silvio Berlusconi yang diperkirakan akan kembali menjabat PM Italia, karena saingannya Walter Veltroni kurang populer.

Untuk sementara bisa kita simpulkan, demokrasi tidak mengubah sama sekali nasib kalangan miskin di Indonesia, Zimbabwe, Nepal dan Italia. Dan satu lagi yang jarang dibahas orang, biar pun Italia sudah tergolong negara maju; namun sebenarnya di balik sistem demokrasinya yang tampak moderen masih hidup sistem sosial lama yang dikendalikan orang-orang kuat. Hal yang sama juga terjadi di Zimbabwe, Nepal, Jabar dan Sumut.

Perangkap kemiskinan

SATU ironi yang menyedihkan dalam pesta demokrasi yang telah dilangsungkan di Jabar, Sumut, Zimbabwe, Nepal; dan segera menyusul di Italia; kemiskinan justru menjadi bumerang bagi harapan kalangan marjinal untuk meraih kesejahteraan. Bukan rahasia lagi, praktek money politic masih sangat dominan di Indonesia, Zimbabwe, Nepal dan Italia.

Ironi tersebut bekerja dengan cara yang sama : rakyat menerima uang suap untuk memilih para politisi busuk, yang kelak pasti akan mengambil kembali uangnya dalam jumlah berlipat-lipat; dengan merampok hak-hak orang miskin, misalnya lewat korupsi, tindakan penggusuran, perusakan lingkungan hidup dan melambungnya harga-harga kebutuhan pokok akibat kolusi penguasa dengan pengusaha.

Perangkap kemiskinan dan manipulasi oleh politisi, seperti disinggung di atas , telah melumpuhkan fungsi demokrasi sebagai alat bagi rakyat untuk mengontrol jalannya pemerintahan dan menentukan haluan negara. Demokrasi sudah seperti golok berbalik gagang, sehingga ketika para politisi membentuk oligarki dan membajak negara—seperti yang terjadi di Indonesia, Zimbwabwe dan Nepal; rakyat hanya bisa pasrah dan paling-paling cuma mengeluh.

Pilkada Jabar dan Sumut

TANPA bermaksud mendiskreditkan para kandidat gubernur di dua provinsi itu, dan tanpa harus mengetahui pemenang pilkada Jabar yang digelar Minggu (13/4) dan Sumut (14/4); sudah bisa kita pastikan nasib rakyat di dua propinsi itu tidak akan berubah. Tidak bakal ada peningkatan pelayanan dan pembangunan infrastruktur vital seperti jalan raya, listrik dan irigasi. Dan mengenai nasib para penganggur, lupakan sajalah.

Kenapa aku nekad memastikan begitu, sedangkan gubernur terpilih belum diumumkan secara resmi ? Money politic! Dengan bermainnya politik uang, bisa dipastikan semua kebijakan gubernur baru akan memprioritaskan pengembalian uang tersebut. Sang gubernur baru juga akan mengutamakan kepentingan bisnis kelompok-kelompok dan perorangan yang mendukungnya memenangkan pilkada.

Jadi, tidak ada bedanya bagi rakyat Jabar apakah pasangan Agum Gumelar-Nu’man Abdul Hakim, Danny Setiawan-Iwan Sulandjana atau Ahmad Heryawan-Dede Yusuf yang menang dalam pilkada. Begitu pula di Sumut, siapa pun yang tampil sebagai gubernur baru, tidak ada bedanya bagi rakyat.

Inilah konsekuensi logis dari cara kita membangun partai politik. Biar pun Soeharto sudah tidada, namun sistem massa mengambang masih dominan di dunia politik kita. Akibatnya, parpol tidak mendapat dukungan dana dari masyarakat; dan sebaliknya masyarakat tidak punya akses untuk mengontrol parpol. Dalam kondisi seperti itu, para politisi dan kandidat pejabat publik-- seperti para calon gubernur dalam pilkada Jabar dan Sumut--adalah sapi perah buat parpol.

Di Amerika Serikat, sumber keuangan parpol adalah iuran anggota dan sumbangan masyarakat. Jabatan ketua parpol di sana bersifat kehormatan atau king maker. Dan belum ada sejarahnya ketua umum Partai Demokrat atau Partai Republik menjadi kandidat presiden di AS.

Harapan perubahan di Nepal dan Zimbabwe

ANGIN perubahan politik kini bertiup kencang di Nepal, akibat kemenangan kubu Maois dalam pemilu yang digelar Kamis (10/4) lalu. Menurut laporan kantor berita AP dari Kathmandu, kubu Maois diperkirakan akan tampil sebagai partai terbesar.

Pemilu Nepal memperebutkan 601 anggota majelis yang akan membuat konstitusi baru negara di lereng Himalaya itu. Pembuatan konstitusi menandai berakhirnya sistem kerajaan yang telah berjalan 240 tahun.

“Ini kejutan besar. Boleh jadi mereka akan memenangkan mayoritas,”kata Lok Raj Baral dari Nepal Centre for Strategic Studies.

Kemenangan kelompok Maois memang mengejutkan banyak pengamat politik. Baru dua tahun lalu, Maois menghentikan pemberontakan di negara yang terletak di “atap dunia” itu. Partai Komunis UML dan Partai Komunis Nepal diperkirakan akan menempati urutan kedua dan ketiga.

Sementara itu di Zimbabwe, kubu oposisi MDC belum bisa merayakan kemenangan atas partai berkuasa ZANU-PF, pendukung Presiden Mugabe. MDC yang dipimpin Morgan Tsvangirai keluar sebagai pemenang dengan perolehan 109 kursi, sedangkan ZANU-PF yang sudah 28 tahun berkuasa mendapat 97 kursi. Namun pihak berkuasa berusaha menganulir kemenangan oposisi dengan usulan melakukan penghitungan ulang di 23 daerah pemilihan.

Tsvangirai telah mengklaim sebagai pemenang dan mendesak hasil pemilu segera disahkan. Tuntutan Tsavangirai mendapat dukungan dari Persatuan Pembangunan Negara Afrika Bagian Selatan (SADC).

Pesan rakyat Nepal dan Zimbabwe melalui pemilu baru-baru ini sangatlah jelas, yaitu perubahan politik. Tampaknya harapan tersebut akan terwujud, dan biasanya rakyat akan merayakannya dengan euforia kemenangan. Tapi apakah perubahan politik akan otomatis mengubah nasib rakyat miskin ? Rakyat Indonesia bisa bercerita panjang lebar pada rakyat Nepal dan Zimbabwe, bahwa perubahan politik hanya menguntungkan para politisi.

www.ayomerdeka.wordpress.com

Tanggal 13 April 2008 yang akan datang kurang lebih 27 hari lagi, bagi masyarakat yang tinggal di Jawa Barat adalah merupakan hari yang penting dan bersejarah. Pada tanggal itu, yang kebetulan bertepatan dengan hari Minggu adalah hari dimana diselenggarakan pesta demokrasi untuk menentukan siapa yang pantas dan layak duduk sebagai orang no 1 dan no 2 di Jawa Barat. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur akan dilaksanakan serentak di seluruh wilayah JAwa Barat.

Terdapat 3 pasang calon yang saat ini secra resmi sudah terdaftar di KPU Jawa Barat. Dua diantaranya calon incumbent (calon yang saat ini masih menjabat). Pasangan calon yang pertama adalah Dani Setiawan dan Iwan Sulanjana (Da'i). Dani setiawan adalah calon incumbent, saat ini Dani masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Pasangan calon yang kedua adalah Agum Gumelar dan Nu'man Abdul Hakim (Aman). Agum Gumelar, semua orang pasti sudah mengenal dia, Jendral Purnawirawan ini karena beberapa kali menjabat sebagai menteri. Style militer masih tampak dalam gaya kepemimpinan Mantan ketua PSSI ini. Sedangkan wakil yang digandengnya adalah Numan Abdul Hakim, saat ini masih menjabat sebagai Wakil Gubernur mendampingi Dani Setiawan.

Pasangan Calon yang ketiga adalah Ahmad Heryawan, Lc dan Dede Yusuf (HADE). Pasangan muda ini didukung oleh Partai Keadilan Sejahtara (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Pasangan ini direpresentasikan sebagai perwakilan generasi muda di Jawa BArat. Dibandingkan dengan 2 pasangan calon yang lain, secara usia pasangan ini memang jauh lebih muda. Masing-masing baik Ahmad Heryawan, Lc maupun Dede Yusuf masih dikisaran 40-an, sedangkan dua pasangan yang lain sudah diatas 50-an. Pasangan ini juga satu-satunya pasangan yang merupakan pendatang baru, karena dua pasangan lainnya adalah merupakan orang-orang lama yang saat ini masih menjabat.

Bagi yang menginginkan perubahan (ke arah yang lebih baik tentunya) tidak salah apabila memberikan banyak harapan pada pasangan HADE. Apalagi mereka, baik Heryawan maupun Dede Yusuf adalah sosok yang selama ini dikenal bersih, punya idealisme dan punya visi terhadap pembangunan Jawa Barat. Ahmad Heryawan, Lc selama ini dikenal sebagai politisi sebuah partai dakwah, yakni PKS di DKI Jakarta, saat ini beliau duduk sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Pria kelahiran Sukabumi ini dikenal juga sebagai sosok seorang ustadz, maklum beliau adalah alumni LIPIA. Akhlak dan kualitas kredibilitasnya sudah tidak ragukan lagi. Sedangkan Yusuf MAcan Effendi atau yang lebih dikenal dengan Dede Yusuf, adalah merupakan sosok yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Beliau adalah sosok pemuda yag penuh dengan prestasi, baik sebagai bintang film, sutradara, photo model, atlet tae kwon do dan segudang prestasi yang telah ditunjukkan oleh Dede. Pemeran Jojo dalam salah satu sinteron di TVRI ini kenal juga sebagai artsi yang cerdas, hal ini dibuktikan dengan kepiawaiannya dalam membawakan acara kuis Tak Tik Boom yang memang membutuhkan intelegensi yang tinggi. Bintang Iklan BODREX ini sekarang duduk sebagai anggota DPR RI Fraksi PAN.

Itulah sekilas profil singkat dari calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan maju dalam Pilkada, yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 April 2008 besok. Bagi masyarakat yang tinggal di JAwa Barat, ini merupakan momentum yang tepat untuk memulai sebuah perubahan. Ada banyak janji yang diberikan oleh masing-masing calon, untuk menarik simpati masyarakat. Tetapi yang terpenting adalah kembalikanlah  kepada hati nurani, tidak ada salahnya bagi umat islam untuk meminta petunjuk kepada Allah dengan sholat istikharah agar diberikan pilihan yang tepat.

Sebagai pemuda yang mempunyai harapan perubahan kearah yang lebih baik, tidak ada salahnya kalau pribadi ini memberikan doa dan harapan kepada salah satu calon. Selamat Berjuang HADE.... Semoga Allah memberikan kemudahan dan kemenangan terhadap langkah dakwah ini. Amin.

SAYA ”bertemu” terakhir dengan Gito Rollies awal Februari 2008 di Cicalengka, Kabupaten Bandung. Hari itu tokoh Jawa Barat, H Nanang Iskandar Masoem menikahkan putrinya. Nanang berbesan dengan Arifin Soehara, teman seangkatan saya di fakultas, cuma beda kelas –dia kelas karyawan, saya kelas reguler.

Bangun Soegito alias Gito Rollies adalah sahabat Nanang. Mereka satu kelas di SMAN 2 Bandung. Dan, kata Gito, persahabatan mereka terus berlanjut. Sementara saya, mengenal rocker yang bermetamorfosis jadi juru dakwah ini sejak sering meliput pentas-pentas musik di awal tahun 1980-an.

Di Cicalengka, hari itu Gito sebagaimana tampilannya belakangan ini, mengenakan gamis warna pucat, peci putih, dan sorban. Ia didapuk panitia untuk naik panggung. Sebelum menyanyi, ia mengkilas balik pershabatannya dengan Nanang –satu di antara sembilan anak Haji Ma’some– kiai yang sukses mengembangkan pesantren, lembaga pendidikan modern, dan jaringan bisnis amat besar di Jawa Barat.

“Saya ini betul-betul bersahabat dengan Pak Nanang. Sahabat dalam arti sebenarnya. Tapi sahabat yang bertolak belakang. Saya …badung dan nakal, Pak Nanang saleh luar biasa. Sejak remaja ia tak pernah tinggal salat. Sementara saya? Tahu sendiri lah…?” kata Gito terkekeh. Ia pun mencuplik sejumlah tingkah nakal-nya di masa remaja.

Akhirnya Gito memanggil satu lagi teman satu SMA-nya. Agum Gumelar, yang juga hadir pada resepsi akbar pernikahan anak-anak Nanang dan Arifin itu. “Nah, Pak Agum juga sahabat saya. Kami sama-sama dari sekolah yang sama. SMAN 2 Bandung,” kata Gito. Maka, hari itu, Agum yang sudah berduet dengan Nu’man –dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat—berganti pasangan dulu. Mereka pun bernyanyi.

Tadinya saya –dan istri—ingin menemui dulu Gito, ya sekadar bertanya apa kabar atau apalah. Maklum sudah 20 tahunan tak bertemu muka. Namun, hari itu tamu begitu banyak. Entah berapa ribu. Lagi  pula, panggung tempat Gito tampil,  dibatasi kolam. Dari tempatnya, Gito sempat melambai lalu mengacungkan jempol dan mengangguk saat saya memberinya isyarat bahwa kami pamit.

Kamis (28/02/2008) malam, datang berita, Gito sudah pergi. Perjuangannya melawan kanker getah bening sudah berakhir. Inna lillahi wainna ilaihi rojiun. Segala yang berasal dari-NYA, semua kembali kepada-NYA.

Satu lagi, tokoh yang jadi ikon perkembangan musik di tanah air pergi. Sebelumnya Harry Roesli –musisi eksentik—pergi setelah bergelut dengan penyakitnya, (http://curahbebas.wordpress.com). Gito, dengan teman-temannya Uce F Tekol, Jimmy Manoppo, Benny Likumahuwa, dan Teungku Zulian Iskandar menggebrak panggung musik dengan The Rollies-nya.

Kiprah musik anak-anak Bandung di tahun  70-80an itu tambah marak dengan terbitnya “Aktuil” yang terus mengulas perkembangan musik dan “memprovokasi” kawula muda untuk melahirkan gerkan-gerakan baru di bidang musik. Selain Rollies, saat-saat itu ada Rhapsodia (Soleh), Paramour (Djadjat), dan Giant Step (Benny Soebardja) yang tak kalah garang jika tampil di panggung.

Setelah malang melintang di pentas musik cadas, Gito hilang dari peredaran, dan muncul lagi dengan identitas baru. Ia telah bersalin baju, jadi seorang yang lebih religius dan lebih sering naik panggung sebagai juru dakwah. Dan dalam “busana” itulah dia pergi menghadap-NYA.

Selamat jalan, Bung! (*)

 23 Nov 07 jumat.-

Kemarin malam baru pulang dari arah Serpong dengan Sri Harjono, Budi dan Wahyu, sampai di Plaza 3 Pdk Indah sudah jam 8 kali. Saya langsung nuju arah Darmawangsa ke Jl Wijaya (kali?) rumah bapak Agum Gumelar mantan menteri Perhubungan.

The Prof Band latihan disitu. Entah koneksi darimana koq bisa-bisanya latihan di rumah mantan jendral ini. Tentu hal ini menyenangkan bagi para members karena biasanya latihan di studio musik Odessa tempatnyasangat sempit, udah gitu bayar lagi. Sebaliknya di tempat pak Agum ini, sudah tempatnya besar setengah ballroom, dikasi makan gratis dan enak lagi. Saya masuk pas ibu Nenden lagi latihan Stranger in the Night. U guyz know very well from my story yesterday. Memang ini lagu dimana saya main flute untuk intro dan interlude musik dan hanya lagu ini yang saya ikut main untuk Jak-Jazz nanti sore. Tak ada lagu lain lagi yang prinsipnya saya ikut. Karena memang latihannya saya sudah tahu pasti berat untuk 10 lagu jazz yang kami perform. Pasti diluar kesanggupan karena waktu saya yang amat sempit wira wiri ngerjain bisnis dan aktivitas akademis sekaligus. Pagi ini saya datang relatif pagi before eight, cause I have a class of Research Design for master program. I’ve sent to Dimitri our contact person to inform that class will startthis morning at 9. I should have to run after the class to the center, for a special appointment after sholat jumat. And so direct to Istora Senayan for jakjazz, perform will be at 6 and we should be ready at the stage at 4.30. That’s my report this morning. C U.- (08.35).-

Oleh Slamet Hariyanto

Calon presiden dari PAN Amien Rais memastikan bakal menggaet kader TNI untuk posisi cawapres. Pernyataan politik itu diungkapkan di Surabaya, Jum’at (17/10) dan mengaku bahwa keputusan itu final karena sudah dipikirkan secara matang. Amien juga menyatakan keyakinannya kalau menggandeng militer dia bisa menjadi kuat, aman serta sukses dalam memimpin negara.

Mantan ketua PP Muhammadiyah itu juga mengakui bahwa keputusannya menggandeng militer itu bakal menimbulkan banyak pertanyaan. Hal itu karena bertentangan dengan semangat reformasi 1998 yang secara nyata menolak kehadiran militer. Amien juga sadar kalau keputusannya itu bisa mengurangi dukungan kepada dirinya terutama dari kalangan yang tidak suka pada TNI.

Namun ketika dipancing empat nama jendral yang bakal dipilihnya untuk dijadikan cawapres, ternyata Amien menolak. Secara diplomatis dia menjawab bahwa masih banyak prajurit bagus diluar empat jendral tersebut. Padahal empat nama jendral itu adalah Wiranto, Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono dan Agum Gumelar.

Dari empat jendral tersebut, ada dua tokoh TNI yang sudah masuk dalam 7 besar capres hasil pra konvensi Partai Golkar yakni Wiranto dan Prabowo.  Sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Agum Gumelar sudah masuk dalam deretan 10 tokoh yang direkomendasikan Rakernas PAN di Makassar, Juni 2003, untuk dipilih menjadi cawapres mendampingi capres Amien Rais.

Maka pernyataan Amien Rais tentang kepastiannya bakal menggandeng kader TNI sebagai cawapres versi PAN tersebut dapat dicermati dalam tiga catatan penting. Pertama, sebagai tokoh di barisan terdepan dalam gerakan reformasi 1998, Amien sudah menunjukkan sikap inkonsistensi terhadap penolakan kehadiran militer. Perubahan sikap ini semakin melengkapi label perilaku politik Amien yang dinilai gampang berubah. Opini seperti ini sebenarnya merugikan image Amien Rais di mata publik.

Kedua, hanya dalam hitungan empat bulan pasca rakernas PAN di Makassar, Amien telah mengabaikan keputusan penting partainya tentang figur cawapres yang harus dipilihnya. Rakernas PAN tersebut merekomendasikan 10 tokoh terdiri atas 2 figur militer dan 8 figur tokoh sipil.

Pernyataan Amien bakal menggandeng figur militer sebagai cawapres itu berarti menggugurkan 8 nama tokoh sipil yang direkomendasikan Rakeras PAN. Mereka adalah Aa’ Gym, Hasyim Muzadi, Kwik Kian Gie, Marwah Daud Ibrahim, Rachmawati Soekarnoputri, Saifullah Yusuf, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Yusuf Kalla.

Penolakan terhadap figur Agum Gumelar dan Susilo Bambang Yudhoyono juga menggambarkan Amien mengabaikan dua tokoh militer tersebut yang sudah direkomendasikan Rakernas PAN. Jadi Rakernas PAN di Makassar yang sudah susah payah diselenggarakan 9-11 Juni 2003 menjadi sia-sia.

Padahal ketika pembukaan rakernas, nama Agum Gumelar dan Susilo Bambang Yudhoyono dan tujuh tokoh  lainnya ditawarkan sendiri oleh Amien Rais kepada peserta rakernas PAN. Tawaran tersebut akhirnya diterima menjadi keputusan rakernas yakni ada 10 tokoh yang direkomendasikan sebagai cawapres pendamping Amien Rais.

Ketiga, partai pimpinan Amien Rais itu sedang merancang strategi untuk menggaet tokoh muda dari kalangan militer. Klasifikasi tokoh muda TNI ini bisa saja tertuju pada mereka yang kini masih aktif di kesatuannya. Mereka dipertimbangankan bisa layak jual karena tidak terlibat sebagai figur sentral TNI di masa orde baru.

Dengan menampilkan tokoh muda TNI tersebut, PAN masih bisa bermanuver bahwa prajurit yang digandeng Amien Rais masih tergolong TNI reformis. Persoalannya, sampai sejauhmana figur tokoh muda TNI itu memiliki daya tarik tinggi di mata rakyat pemilih. Dukungan luas dari rakyat (terutama dari keluarga besar prajurit) diharapkan dapat mendongkrak perolehan suara Amien Rais dalam pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.

Padahal, sementara ini figur kader TNI yang memiliki pengaruh dan dukungan luas di jajaran keluarga besar prajurit justru ditunjukkan kepada figur Wiranto. Terbukti, Wiranto mampu menduduki peringkat ketiga (setelah Aburizal Bakrie dan Surya paloh) pada pra konvensi Partai Golkar. Rakyat boleh mencoba menerka siapa tokoh TNI yang bakal dibidik Amien Rais menjadi cawapres. Tapi, rakyat juga harus siap mental bila tiba-tiba Amien Rais berubah lagi sikap politiknya.

Oleh Slamet Hariyanto

Saking mantepnya PAN dengan pencalonan Amien Rais sebagai presiden pada Pemilu 2004, rakernas 2003 di Makasar mengagendakan pembahasan calon wakil presiden (cawapres) yang layak mendampingi Ketua Umum DPP PAN itu. Sebenarnya tidak tepat bila disebut bahwa soal memilih cawapres ini PAN telah menyerap aspirasi dari bawah. Sebab, dalam pembukaan rakernas ini justru Amien Rais yang menyodorkan 9 nama tokoh untuk dibahas utusan dari daerah-daerah.

Sembilan cawapres itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono, Agum Gumelar, Marwah Daud Ibrahim, Sultan Hamengkubuwono X, Jusuf Kalla, Siswono Yudohusodo, Hasyim Muzadi, Syaefullah Yusuf, Rachmawati Soekarnoputri. Khusus soal masuknya nama Susilo Bambang Yudhoyono menurut Amien Rais berdasarkan aspirasi dari Jatim. Padahal Ketua DPW PAN Jatim Sulthon Amien sebelum berangkat ke rakernas sudah menyatakan menolak Susilo Bambang Yudhoyono karena dia militer. Bahkan, sebelum rakernas, ada sejumlah nama diluar tokoh tersebut yang sudah disebut daerah-daerah.

Itu beberapa alasan yang bisa dipakai sebagai landasan analisis bahwa rakernas bukan menjadi ajang penyaringan aspirasi cawapres dari bawah. Kalau konsisten dengan aspirasi dari bawah tentu prosesnya justru terbalik. Pada saat penutupan rakernas Amien Rais disodori sejumlah nama cawapres yang diusulkan dari peserta. Oleh karena itu forum rakernas di Makasar ini lebih tepat bila disebut sebagai ajang cari pijakan. Artinya, forum rakernas diminta memberi mandat kepada DPP PAN (khususnya Amien Rais) untuk mencari pasangan cawapres.

Memilih pasangan bagi Amien Rais tentu harus mempertimbangkan berbagai kondisi obyektif yang melingkupi PAN. Sebagai parpol yang hanya memperoleh suara 7 persen pada pemilu 1999 lalu, tentu posisi tawar PAN tidak sebesar yang dimiliki PDIP dan Partai Golkar. Logikanya, PAN justru berada pada posisi cawapres yang dilamar parpol besar. Persoalannya, Amien berkali-kali menegaskan dirinya hanya tertarik jadi capres dan tidak mau dijadikan cawapres.

Dilihat dari optimisme orang berpolitik, tekad seperti itu memang diperlukan. Tapi, strategi dan taktik politik juga punya alternatif. Apalagi, RUU Pilpres yang kini sedang dibahas DPR, belum tentu aman seratus persen bagi parpol yang hanya memperoleh suara dibawah 20 persen. Mungkinkah PAN sadar bahwa perlu ada alternatif strategi agar Amien meralat pernyataannya dan bersedia dijadikan cawapres? Untuk tidak mempermalukan Amien di mata publik, forum rakernas (bisa yang akan datang) bisa dipakai sebagai “matras” untuk membuat keputusan agar mantan Ketua PP Muhammadiyah itu boleh jadi cawapres.

Tentang peluang kesediaan 9 tokoh yang diincar Amien Rais itu, perhitungan politiknya juga masih panjang. Sebab, kecuali Syaefullah dan Rachmawati, 7 tokoh lainnya sudah dibahas dalam wacana konvensi capres/cawapres Partai Golkar, pasti tawaran dari PAN bakal ditolak. Sebab,tawaran dan dukungan dari Partai Golkar jelas lebih menjanjikan katimbang dari PAN.

Peluang PAN untuk mengincar salah satu dari 7 tokoh tersebut hanya menunggu sisa-sisa konvensi Partai Golkar. Hal yang sama terjadi bila PDIP juga mengincar mereka. Maka PAN juga bakal mendapat sisa-sisa cawapres yang tidak dipilih PDIP. Otomatis, tokoh yang bersedia dipinang PAN, tentunya berada dibawah standar Partai Golkar dan PDIP. Dengan demikian, harapan PAN untuk mencari pendamping Amien Rais, kriterianya adalah figur tokoh yang bisa mendongkrak perolehan suara dalam Pemilu 2004 nanti, masih jauh dari harapan.

Kompetitor utama Amien Rais dalam bursa capres nantinya hanya calon yang dijagokan PDIP dan Partai Golkar. Ketokohan Rachmawati belum bisa dipakai untuk menyaingi kuatnya dukungan terhadap Ketua Umum DPP PDIP Megawati. Sedangkan, Jusuf Kalla, andaikata tidak dipakai Partai Golkar, pasti lebih memilih berpasangan dengan Megawati bila benar-benar PDIP meminangnya.

Yang tidak punya beban kendala organisatoris, hanya Susilo Bambang Yudhoyono dan Agum Gumelar. Resikonya, kalau memilih kedua tokoh ini, tidak memiliki basis pendukung yang besar dan kuat. Bila PAN ternyata memilihnya untuk mendampingi Amien Rais, kesimpulannya sudah jelas. Yakni karena keadaan terpaksa, disamping itu juga mengharapkan kekuatan dana yang dimiliki salah satu dari tokoh militer itu.