12 Mei sepuluh taun yang lalu, walopun gue gak ada di lokasi pas kejadian tapi gue sempet ikutan siangnya. Dari situlah semua ini berawal... reformasi (katanya). Dengan memakan korban 4 mahasiswa Trisakti yang sampe sekarang menurut gue kasusnya masih gelap, diikuti kerusuhan massal, sampe tragedi semanggi, akhirnya runtuh juga kediktatoran orde baru.

Tapi ternyata kehidupan bangsa ini gak lebih baik, semua serba mahal dan susah. Sia-sia kah pengorbanan pahlawan reformasi kita?

12 Mei 1998... Kami gak akan pernah lupa (paling gak, gue yang gak akan lupa)

KATA seorang teman, Mei adalah bulan gejolak. Lantas ia menyebutkan tanggal-tanggal pada bulan itu yang menorehkan sejarah. Mulai dari 2 Mei yang kemudian dikenang sebagai hari pendidikan nasional, 20 Mei dianggap sebagai titik mula bangkitnya bangsa ini untuk melepaskan diri dari belenggu kolonial.

"Di Banjarmasin, 17 Mei adalah salah satu tonggak sejarah perjuangan yagn tak bisa dilupakan. Makanya tanggal itu diabadikan sebagai nama stadion," kata teman lain, seorang pengurus klub sepak bola setempat.

Lalu, 23 Mei 1997. Lebih dari 130 orang tewas dalam amuk massa yang mencabik Banjarmasin dan menorehkan luka sosial yang sangat dalam. Sudah tujuh tahun berlalu. Namun upaya penuntasannya tak pernah begitu jelas hingga kini. Siapa yang sesungguhnya bertanggungjawab, bagaimana hak-hak para korban dan para keluarganya diperjuangkan dan dikembalikan, dan sebagainya.

Adalah hari ke 12 bulan Mei ( 1998 ) pula aparat menembak mati empat mahasisiwa di Jakarta. Hingga kini, kasusnya pun seperti dibiarkan tenggelam dimakan waktu. Tanggal 21 Mei 1998 - Soeharto mundur. Enam tahun kemudian, putrinya maju sebagai calon presiden!

Tahun 2004, Mei baru saja membuka hari pertamanya ketika tiba-tiba meletus insiden di Makassar yang sangat boleh jadi merupakan peristiwa paling brutal dalam era reformasi setengah hati ini. Polisi menyerbu kampus, mengobral peluru, dan menganiaya para mahasiswa, bahkan juga dosen.

Paradoks dan ironis. Di tengah berkembangnya semangat mengembalikan militer ke baraknya --bukan ke panggung politik-- justru meletus bentrokan yang dengan jelas menunjukkan bagaimana militerisme dipraktekkan secara membabibuta oleh aparat sipil.

Kalaulah betul kekerasan aparat terhadap sipil, pengungkungan dan pemukulan mahasiswa, penculikan aktivis pro demokrasi, pembungkaman dan penyiksaan aktivis buruh di masa silam dianggap bentuk militerisme, lalu apa bedanya dengan penyerangan kampus dan penembakan civitas akademika Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 1 Mei lalu itu.

Adalah aksi Front Perlawanan terhadap Militer yang kemudian didukung mahasiswa UMI dan dari kampus lainnya di Makassar berakhir penyerbuan dan 'perang' yang dikobarkan kepolisian. Aparatur negara, yang seharusnya melindungi rakyat, justru menggunakan bedil negara melukai rakyatnya sendiri.

Mungkin insiden ini merupakan dampak melonggarnya ketaatan personel terhadap disiplin dan tata tertib kesatuannya. Juga merupakan penyelewengan kekuasaan, dan bentuk baru pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Perspektif HAM menyebut, kalau sipil berbuat tindak kriminal, termasuk menyerang aparat, itu adalah pidana murni. Dan dijerat UU Pidana. Paling jauh makar. Tapi jika aparatur menindas rakyat sipil, inilah pelanggaran HAM. Kasusnya jadi lain dan menggelembung.

Memang betul, mahasiswa over acting menyandera polisi. Memang ya, mahasiswa si penyandera itu harus disidik, bila perlu ditindak karena telah mengganggu hak hidup orang lain. Namun menyerang kampus dan menembaki mahasiswa beserta civitas akademika UMI bukanlah cara terbaik. Kan masih ada sore, malam, atau esok untuk negosiasi. Rasanya tak mungkin mahasiswa kita membunuh polisi yang disanderanya.

Kecerobohan ini tentu saja mencoreng citra polisi yang sudah lepas dari militer. Penyerangan kampus yang sebenarnya menjadi teritorial Resimen Mahasiswa itu, benar-benar menandakan aparatur kita buta membedakan musuh dengan rakyat. Mahasiswa kok seperti dianggap lebih jahat dari separatis GAM atau RMS.

Di saat Polri gencar mengumandangkan paradigma baru sebagai pelindung warga sipil, pengayom dan pelayan masyarakat, meletup peristiwa yang sangat tidak mencerminkan ciri-ciri paradigma sang pengayom, dan pelayan rakyat itu.

Mungkin betul tindakan tegas mencopot Kapolda Sulsel, setelah penon-aktifan Kapolwiltabes, Kapolres dan Kapolsek, memang menyakitkan. Namun bila tujuannya demi cipil empowerment, mengapa tidak. Hitung-hitung sekalian bahan pelajaran bagi yang lain.

Namun ada juga yang curiga, persoalan tersebut diseret lebih jauh ke dalam wilayah politik, terkait --langsung maupun tidak langsung-- dengan pra-kondisi menjelang pemilihan presiden Juli mendatang.

Contohnya saat Kapolri Jendral Pol Da'i Bachtiar mengumumkan penonaktifan Kapolda Sulsel, Irjen Pol Jusuf Manggabarani. Da'i menyebutkan, penonaktifan itu sesuai dengan permintaan Presiden Megawati Soekarnoputri. Selain itu, Da'i bilang, Ibu Presiden meminta maaf dan menyatakan keprihatinan kepada mahasiswa dan pimpinan UMI.

Bila melihat pernyataan itu, jelas terlihat inisiatif pencopotan itu bukanlah dari Kapolri, melainkan datang dari presiden. Sesuatu hal yang jarang, tak biasa, dilakukan Megawati sebagai Presiden. Saat Ambon kembali membara, Megawati tak mengeluarkan pernyataan apapun, kecuali menyuruh anaknya, Puan Maharani, datang ke sana.

Namun begitu konstelasi politik nasional berubah, terutama soal posisi calon wakil presiden yang kian membingungkan itu, Megawati --via Kapolri-- segera bersuara. Bisa saja hal tersebut sebagai upaya meraih simpati rakyat dan mengubah citra 'kurang tegasnya'.

Selain itu, cermati pula suara yang dilontarkan mahasiswa, LSM, ormas, parpol, dan elemen masyarakat lainnya. Di tengah suara keprihatinan dan desakan agar Kapolri juga mengundurkan diri, ada pula tuntutan penolakan terhadap calon presiden dari kalangan mantan militer.

Suara semacam itu hampir seragam terdengar di berbagai kota. Mereka mengkhawatirkan, bila capres mantan militer tampil memimpin negeri ribuan pulau ini, dikhawatirkan membangkitkan kembali militerisme di Indonesia. Bila aksi solidaritas mahasiswa kian meluas, dan bersatu dengan kekuatan elemen lain, bisa jadi akan tercipta atmosfer yang mendukung lahirnya sebuah momentum gerakan besar untuk perubahan.

Dari semua gejala itu, tentu yang lebih dikhawatirkan dan harus diwaspadai, adalah adanya pihak-pihak tertentu yang 'bermain' dan memanfaatkan situasi panas ini. Dan itu bukan hal yang mustahil. Di negeri yang hukumnya tak berdiri tegak, sebuah kerusuhan, amuk massa, bisa dipicu oleh persoalan sepele, seperti halnya kerusuhan Ambon yang dipicu pemerasan terhadap seorang sopir angkot oleh preman.

Karena hukum tak pernah betul-betul ditegakkan, insiden seperti itu berulang dan terus berulang. Yang terjadi, terjadilah, biarkan waktu menguburnya, dan kalau perlu menghapuskannya dari ingatan kolektif masyarakat.

Contohnya, insiden 23 Mei 1997. Insden 12-13 Mei 1998. Sebentar lagi insiden 1 Mei di Makassar pun dilupakan. Apalagi orang-orang kini lebih sibuk berrebut kekuasaan! ***

Bandung, 100504

Kronologis mundurnya Suharto:

• 5 Maret 1998
  Dua puluh mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi Gedung DPR/MPR untuk menyatakan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban presiden yang disampaikan pada Sidang Umum MPR dan menyerahkan agenda reformasi nasional. Mereka diterima Fraksi ABRI
• 11 Maret 1998
  Soeharto dan BJ Habibie disumpah menjadi Presiden dan Wakil Presiden
• 14 Maret 1998
  Soeharto mengumumkan kabinet baru yang dinamai Kabinet Pembangunan VII.
• 15 April 1998
  Soeharto meminta mahasiswa mengakhiri protes dan kembali ke kampus karena sepanjang bulan ini mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi swasta dan negeri melakukan berunjukrasa menuntut dilakukannya reformasi politik.
• 18 April 1998
  Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Jendral Purn. Wiranto dan 14 menteri Kabinet Pembangunan VII mengadakan dialog dengan mahasiswa di Pekan Raya Jakarta namun cukup banyak perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang menolak dialog tersebut.
• 1 Mei 1998
  Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerangan Alwi Dachlan mengatakan bahwa reformasi baru bisa dimulai tahun 2003.
• 2 Mei 1998
  Pernyataan itu diralat dan kemudian dinyatakan bahwa Soeharto mengatakan reformasi bisa dilakukan sejak sekarang (tahun 1998-red).
• 4 Mei 1998
  Mahasiswa di Medan, Bandung dan Yogyakarta menyambut kenaikan harga bahan bakar minyak ( 2 Mei 1998 ) dengan demonstrasi besar- besaran. Demonstrasi itu berubah menjadi kerusuhan saat para demonstran terlibat bentrok dengan petugas keamanan. Di Universitas Pasundan Bandung, misalnya, 16 mahasiswa luka akibat bentrokan tersebut.
• 5 Mei 1998
  Demonstrasi mahasiswa besar - besaran terjadi di Medan yang berujung pada kerusuhan.
• 9 Mei 1998
  Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri pertemuan KTT G -15. Ini merupakan lawatan terakhirnya keluar negeri sebagai Presiden RI.
• 12 Mei 1998
  Aparat keamanan menembak empat mahasiswa Trisakti yang berdemonstrasi secara damai. Keempat mahasiswa tersebut ditembak saat berada di halaman kampus.
• 13 Mei 1998
  Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi datang ke Kampus Trisakti untuk menyatakan duka cita. Kegiatan itu diwarnai kerusuhan.
• 14 Mei 1998
  Soeharto seperti dikutip koran, mengatakan bersedia mengundurkan diri jika rakyat menginginkan. Ia mengatakan itu di depan masyarakat Indonesia di Kairo. Sementara itu kerusuhan dan penjarahan terjadi di beberapa pusat perbelanjaan di Jabotabek seperti Supermarket Hero, Super Indo, Makro, Goro, Ramayana dan Borobudur. Beberapa dari bagunan pusat perbelanjaan itu dirusak dan dibakar. Sekitar 500 orang meninggaldunia akibat kebakaran yang terjadi selama kerusuhan terjadi.
• 15 Mei 1998
  Soeharto tiba di Indonesia setelah memperpendek kunjungannya di Kairo. Ia membantah telah mengatakan bersedia mengundurkan diri. Suasana Jakarta masih mencekam. Toko - toko banyak di tutup. Sebagian warga pun masih takut keluar rumah.
• 16 Mei 1998
  Warga asing berbondong - bondong kembali ke negeri mereka. Suasana di Jabotabek masih mencekam.
• 19 Mei 1998
  Soeharto memanggil sembilan tokoh Islam seperti Nurcholis Madjid, Abdurachman Wahid, Malik Fajar, dan KH Ali Yafie. Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir 2,5 jam (molor dari rencana semula yang hanya 30 menit) itu para tokoh membeberkan situasi terakhir, dimana eleman masyarakat dan mahasiswa tetap menginginkan Soeharto mundur. Permintaan tersebut ditolak Soeharto. Ia lalu mengajukan pembentukan Komite Reformasi. Pada saat itu Soeharto menegaskan bahwa ia tak mau dipilih lagi menjadi presiden. Namun hal itu tidak mampu meredam aksi massa, mahasiswa yang datang ke Gedung MPR untuk berunjukrasa semakin banyak. Sementara itu Amien Rais mengajak massa mendatangi Lapangan Monumen Nasional untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
• 20 Mei 1998
  Jalur jalan menuju Lapangan Monumen Nasional diblokade petugas dengan pagar kawat berduri untuk mencegah massa masuk ke komplek Monumen Nasional namun pengerahan massa tak jadi dilakukan. Pada dinihari Amien Rais meminta massa tak datang ke Lapangan Monumen Nasional karena ia khawatir kegiatan itu akan menelan korban jiwa. Sementara ribuan mahasiswa tetap bertahan dan semakin banyak berdatangan ke gedung MPR / DPR. Mereka terus mendesak agar Soeharto mundur.
• 21 Mei 1998
  Di Istana Merdeka, Kamis, pukul 09.05 Soeharto mengumumkan mundur dari kursi Presiden dan BJ. Habibie disumpah menjadi Presiden RI ketiga. berikut petikkannya :

... Saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan ke-7, namun demikian kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud, karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut.

Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara-cara sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi.

Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan secara sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan Fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI.

Masya Alloh yang gw inget saat itu, demo dimana-mana di kampus gw di padepokan jatinangor juga begitu, sampai2 jalanan bisa macet berjam-jam pokoknya suasana mencekam, sampai2 untuk ke kampus gw belain jalan daripada nungguin macet. Dan saat gw nonton detik-detik mundurnya Suharto entah kenapa gw malah berkaca-kaca, merasa miris dan galau *menghapus airmata* entah apa yang gw rasakan waktu itu, mungkin sedih sebab yang gw lihat bukan sosok suharto yang dianggap pemimpin otoriter bertangan besi, pada waktu itu gw cuma melihat sosok pasrah, sosok Pak Tua yang dihujat anak2nya :( dan yang namanya perpisahan toh adalah suatu hal yang menyakitkan.

Lengsernya beliau saat itu memang sesuatu yang ga bisa ditolak karena rakyat yang meminta, bahkan tangan  kanannya beliau Harmoko/Brutusnya Suharto :) justru orang yang ikut mengajukan permohonan agar Suharto turun tahta. Lengkapnya  bisa baca sini ya dan bersambung kesini.  So Hadirnya era kebebasan ini merupakan terbukanya kotak pandhora reformasi yang sekian lama tertutup dan jadi barang langka pada saat itu.

Tapi apa ya yang sudah dicapai era reformasi selama satu dasawarsa ini, gw ga bisa menganalisis tapi gw sebagai salah satu penghuni negeri hanya bisa merasakan semata misalnya kebebasan berpolitik yang sangat terbuka,  ditandai  dengan menjamurnya partai politik yang ikut pemilu, but rasanya kok cuma dipakai untuk ajang menyuarakan kepentingan masing, siapa yang lebih dekat ke elite maka dia yang lebih beruntung :D

Dari segi kehidupan ekonomi dan sosial, akh janga ditanya deh tingkat kriminalitas yang tinggi yang penyebabnya apalagi kalau bukan soal kebutuhan mengisi perut, kehidupan rakyat kecil sebagai kaum yang termarjinalkan yang makin sulit saja, tengok saja  angka kemiskinan semakin meningkat dan masalah2 lainnya yang begitu kompleks di negeri ini.

Reformasi mempunyai boleh jadi memberikan dampak positif untuk kaum tertentu namun dampak negatifnya juga tak kalah banyak.

So cuma bisa berharap semoga ke depannya negeri ini akan menjadi lebih baik. Amin 

En berarti didalam. Theos berarti Tuhan.

Artinya : Tuhan didalam diri kita